Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.299 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2993
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 23 Januari 2013; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.299 4
Dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS, berpedoman pada asas- asas:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2995 BAB II PERSYARATAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS
BAB II
Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.299 6
BAB III PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan dan Keangggotaan
BAB III
PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lainnya.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang PPK adalah :
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.2997
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.299 8
Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan
(2), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak. Bagian Keempat Pembentukan PPK
Membuka PDF…