DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- www.peraturan.go.id 2020, No.957 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR www.peraturan.go.id 2020, No.957 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan www.peraturan.go.id 2020, No.957 ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(3)KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(4)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
(5)Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara; dan
2. b.perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.957

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
h.spidol;
i.formulir;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
l.alat bantu tunanetra;

Pasal 6

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
2. b.kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.

Pasal 7

(1)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota induk. www.peraturan.go.id 2020, No.957

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dapat dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang menggunakan coating atau laminating sisi luar.
(2)Kotak Suara dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
1. a.berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
2. b.sisi bagian depan bersifat transparan;
3. c.sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
4. d.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
5. e.terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel penghubung gembok, kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
6. f.berwarna coklat atau putih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 9

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat suara untuk Pemilihan; dan
2. b.surat suara untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR www.peraturan.go.id 2020, No.957 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan www.peraturan.go.id 2020, No.957 ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)KPU Provinsi menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(3)KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(4)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
(5)Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas:
1. a.perlengkapan pemungutan suara; dan
2. b.perlengkapan lainnya.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.tepat jumlah;
b.tepat jenis;
c.tepat sasaran;
d.tepat waktu;
e.tepat kualitas; dan
f.efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No.957

a.kotak suara;
b.surat suara;
c.tinta;
d.bilik pemungutan suara;
e.segel;
f.alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.TPS.

Pasal 5

Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri atas:

a.sampul kertas;
b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c.karet pengikat surat suara;
d.lem/perekat;
e.kantong plastik;
f.ballpoint;
g.gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
h.spidol;
i.formulir;
j.stiker nomor kotak suara;
k.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
l.alat bantu tunanetra;

Pasal 6

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
2. b.kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(2)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(3)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
(4)Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
(5)Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.

Pasal 7

(1)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota induk. www.peraturan.go.id 2020, No.957

Pasal 8

(1)Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dapat dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang menggunakan coating atau laminating sisi luar.
(2)Kotak Suara dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
1. a.berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
2. b.sisi bagian depan bersifat transparan;
3. c.sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
4. d.tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
5. e.terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel penghubung gembok, kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
6. f.berwarna coklat atau putih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 9

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.surat suara untuk Pemilihan; dan
2. b.surat suara untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 10

(1)Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon. www.peraturan.go.id 2020, No.957
(2)Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
2. b.foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
3. c.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
4. d.tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.