DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Komisi Yudisial perlu disusun peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelaporan Harta Kekayaan Di Komisi Yudisial; Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); www.peraturan.go.id 2015, No.1757

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN DI KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah pejabat/pegawai yang memiliki fungsi strategis dan berpotensi/rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Komisi Yudisial. www.peraturan.go.id 2015, No.1757
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.LHKPN Model KPK-A adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara pada saat pertama kali www.peraturan.go.id 2015, No.1757 melaporkan harta kekayaannya yang formatnya telah diatur oleh KPK.
9.LHKPN Model KPK-B adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun, mengalami mutasi atau promosi jabatan; mengakhiri jabatan atau pensiun, dan atas permintaan KPK yang formatnya telah diatur oleh KPK.
10.Bagian Kepatuhan Internal adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab atas pengelolaan LHKPN dan LHKASN.
11.Formulir LHKASN adalah formulir yang diisi oleh Pegawai ASN yang formatnya telah diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial meliputi pelaporan atas LHKPN dan LHKASN.

BAB II

LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu:
1. a.Pimpinan/Anggota Komisi Yudisial;
2. b.pejabat struktural eselon I;
3. c.pejabat struktural eselon II;
4. d.auditor; dan
5. e.pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat www.peraturan.go.id 2015, No.1757 Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Bendahara.

Pasal 4

Pengelola LHKPN adalah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Pasal 5

Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

a.melakukan koordinasi dengan KPK;
b.menyusun daftar nama serta perubahan nama dan jabatan Penyelenggara Negara untuk diserahkan kepada KPK;
c.melakukan asistensi pengisian formulir dan pelaporan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara; dan
d.menyusun laporan hasil pengelolaan LHKPN dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 6

(1)Bagian Kepatuhan Internal menyusun daftar nama Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN paling lama pada akhir bulan Januari setiap tahunnya.
(2)Apabila terjadi perubahan daftar nama Wajib Lapor LHKPN, Bagian Kepatuhan Internal wajib menyusun daftar nama baru.
(3)Bagian Kepatuhan Internal menyampaikan daftar nama Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPK. www.peraturan.go.id 2015, No.1757

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lama 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan fomulir LHKPN Model KPK-B paling lama 2 (dua) bulan setelah:
1. a.mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
2. b.mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
3. c.menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
4. d.menerima permintaan khusus dari KPK.
(2)Pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.
(3)Dalam hal Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi asal, pelaporan LHKPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Negara wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B.
(2)Surat pernyataan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penyelenggara Negara di atas materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang www.peraturan.go.id 2015, No.1757 telah diisi wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan yang dimiliki.
(4)Salinan akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 10

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dapat dilakukan melalui:

a.Bagian Kepatuhan Internal;
b.petugas pelayanan LHKPN di KPK; atau
c.dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, atau jasa pengiriman lainnya yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

LHKPN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

LHKPN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015