DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 4 ditambah satu huruf. Setelah Bagian Pertama dalam BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua, dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 10A dan 10B. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas proses penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; www.peraturan.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 ditambah satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut: www.peraturan.go.id

a.diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
b.dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
c.tidak dilaporkan secara lengkap;
d.dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas; dan/atau
e.tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. 2.Setelah Bagian Pertama dalam BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua, dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi secara lengkap.
(2)Dihapus.

3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 10A dan 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan/atau Gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan.
(2)Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penerima gratifikasinya bukan merupakan penyelenggara negara, ditetapkan dengan Keputusan www.peraturan.go.id Pimpinan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan untuk dan atas nama (a.n.) Pimpinan.
(3)Deputi Pencegahan wajib menyampaikan tembusan penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai laporan kepada Pimpinan.
(4)Deputi pencegahan wajib menyampaikan daftar ringkasan penetapan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan setiap 3 (tiga) bulan.
(5)Pimpinan bertanggungjawab atas penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10B

Dalam hal Laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti karena memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima Gratifikasi yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan untuk dan atas (a.n.) Pimpinan.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2)Penyerahan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi.
(2)KPK memberitahukan nilai dan/atau bentuk www.peraturan.go.id gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada Negara di dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tangal ditetapkan.
(4)Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5)Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
2. b.apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada: 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau 2) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.
(6)Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.
(7)Penerima Gratifikasi dapat menolak permintaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015. www.peraturan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan engundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ttd. TAUFIEQURACHMAN RUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018