DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan KY ini mengatur tentang tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Seleksi hakim ad hoc HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY. Pengumuman tersebut mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung;

1.Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

a.bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu disusun mekanisme seleksi calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah KETUAKOMIS! YUDISIAL REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIMAD HOC HAKASASI MANUSIA DI MAHKAMAHAGUNG KOMISI YUDISIAL Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
1. 4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memberikan kewenangan seleksi hakim ad hoc di MA kepada KY. Sejak diberikannya kewenangan tersebut, KY belum pernah menjalankan kewenangan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di MA dikarenakan belum pernah ada permintaan dari MA terkait pemenuhan formasi tersebut. Munculnya Hakim ad hoc merupakan salah satu tuntutan reformasi. Sumbangsih dari kalangan akademisi, praktisi serta tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman bidang hukum untuk ikut membangun dan memperbaiki dunia peradilan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Seleksi Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengusulan calon hakim kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Calon Hakim ad hoc HAM adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.Komisi Yudisial Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KY adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat MA adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.
7.Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM.
8.Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim ad hoc HAM.
9.Tim Teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh KY sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM.
10.Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM untuk menetapkan Calon Hakim ad hoc HAM yang akan disampaikan kepada DPR.
11.Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota KY untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM.
12.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi hakim ad hoc HAM dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

BAB II

PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI A. PROSES PENDAFTARAN CALON HAKIM AD HOC HAM

Pasal 3

(1)KY mengumumkan Pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim ad hoc HAM dari MA diterima dan disetujui oleh KY.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM.

Pasal 4

(1)Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
4. d.berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. g.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
8. h.memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM, peserta wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA;
2. b.daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
3. c.Kartu Tanda Penduduk;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
5. e.fotokopi ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
7. g.surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. h.surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
9. i.surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
10. j.tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. k.Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
12. l.pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
(3)Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik.

BAB III

SELEKSI KUALITAS Seleksi Kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian Calon Hakim ad hoc HAM. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.

Pasal 5

(1)KY melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi Calon Hakim ad hoc HAM.
(2)Hasil verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Pleno.
(3)Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran.
(4)Keputusan kelulusan Seleksi Administrasi tidak dapat diganggu gugat.
(5)Calon Hakim ad hoc HAM yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kualitas.
(6)Dalam hal Calon Hakim ad hoc HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengikuti Seleksi Kualitas, dinyatakan gugur.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Seleksi Administrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

(1)KY mengumumkan permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap Calon Hakim ad hoc HAM.
(2)Pengumuman permintaan informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi.
(3)Pemberian informasi atau pendapat masyarakat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim ad hoc HAM. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui asesmen kepribadian dan kompetensi dan rekam jejak A. SELEKSI KESEHATAN Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta, sehingga Calon Hakim ad hoc HAM yang dihasilkan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim ad hoc HAM.

Pasal 8

(1)Uji Kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan Calon Hakim ad hoc HAM.
(2)Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.seleksi kualitas;
2. b.seleksi kesehatan dan keparibadian; dan
3. c.wawancara.
(3)Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi.

Pasal 9

Pedoman teknis mengenai Uji Kelayakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), KY dapat membentuk Tim Teknis.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Teknis seleksi kualitas;
2. b.Tim Teknis seleksi kesehatan; dan
3. c.Tim Teknis asesmen kepribadian dan kompetensi.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim ad hoc HAM dalam menyusun instrumen, menguji dan menilai hasil Uji Kelayakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…