DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung, antara lain Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat seleksi calon hakim ad hoc HAM

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamab Agung masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan administrasi Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial ten tang Perubaban atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung;

Mengingat

1.Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'un 2000 Nomor 208, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ten tang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKOMISIYUDISIALNOMOR 1 TAHUN2022 TENTANGTATACARASELEKSI CALON HAKIMAD HOC HAK ASASI MANUSIADI MAHKAMAHAGUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
4. d.berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-l) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. e.sehatjasmani dan rohani;
6. f.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. g.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
8. h.memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM, peserta wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA;
2. b.daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
3. c.Kartu Tanda Penduduk;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
5. e.fotokopi ijazah Strata-l sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
7. g.surat keterangan dari pengadilan negen setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. h.surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
  1. 1.surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus danjatau anggota partai politikjika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung; J. tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
9. k.Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  1. 1.pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
(3)Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik.

2.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kornisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kornisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2024 KETUAKOMISI YUDISIAL AMZULIANRIFAI LAMPIRANI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA 01 MAHKAMAHAGUNG

1.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf A PROSES PENDAFTARANCALON HAKIM AD HOC HAM angka 1 Pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM huruf b Kelengkapan Administrasi angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.Kelengkapan Administrasi Calon Hakim ad hoc HAM harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: 1) surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA; 2) daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman orgamsasi; 3) Kartu Tanda Penduduk; 4) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5) fotokopi ijazah Strata-l sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6) surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia; 7) surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8) surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi; 9) surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan / atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung; 10) tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 11) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 12) pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
1. 2.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASIangka 1 Definisi Persyaratan Administrasi huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: J. Tidak menjadi pengurus dan I atau anggota partai politik Yang dimaksud dengan pengurus partai politik termasuk afiliasi partai politik yang didukung dengan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
2. 3.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASI angka 2 Parameter Kelengkapan Administrasi dan angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9) Surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan Z atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAMdi Mahkamah Agung 1) Surat pernyataan memuat: (a) identitas pembuat surat pernyataan; (b) pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politikjika terpilih menjadi hakim ad hoc HAMdi Mahkamah Agung; dan (c) tanda tangan pembuat pernyataan. 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.F yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini. KETUAKOMISIYUDISIAL AMZULIANRIFAI Format Il.F SURAT PERNYATAAN TIDAKAKANMENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTAPARTAIPOLITIK Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan terakhir Jabatan Alamat (sesuai KTP) Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih se bagai Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan pengurus dan I atau anggota partai politik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan saya bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukumnya. . , 2023 Yang membuat pernyataan Materai(RplO.OOO) ( ) KETUA KOMISI YUDISIAL AMZULIAN RIFAI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 26A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 26A

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2012