Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kornisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kornisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2024 KETUAKOMISI YUDISIAL AMZULIANRIFAI LAMPIRANI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA 01 MAHKAMAHAGUNG
1.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf A PROSES PENDAFTARANCALON HAKIM AD HOC HAM angka 1 Pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM huruf b Kelengkapan Administrasi angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
b.Kelengkapan Administrasi Calon Hakim ad hoc HAM harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1) surat pendaftaran Calon Hakim ad hoc HAM di MA; 2) daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman orgamsasi; 3) Kartu Tanda Penduduk; 4) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 5) fotokopi ijazah Strata-l sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6) surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia; 7) surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8) surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi; 9) surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan / atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung; 10) tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 11) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 12) pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
2.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASIangka 1 Definisi Persyaratan Administrasi huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
J. Tidak menjadi pengurus dan I atau anggota partai politik Yang dimaksud dengan pengurus partai politik termasuk afiliasi partai politik yang didukung dengan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3.Ketentuan Lampiran BAB II PENDAFTARANDAN SELEKSI ADMINISTRASI huruf B SELEKSI ADMINISTRASI angka 2 Parameter Kelengkapan Administrasi dan angka 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9) Surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan Z atau anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim ad hoc HAMdi Mahkamah Agung 1) Surat pernyataan memuat: (a) identitas pembuat surat pernyataan; (b) pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politikjika terpilih menjadi hakim ad hoc HAMdi Mahkamah Agung; dan (c) tanda tangan pembuat pernyataan. 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format II.F yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini. KETUAKOMISIYUDISIAL AMZULIANRIFAI Format Il.F SURAT PERNYATAAN TIDAKAKANMENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTAPARTAIPOLITIK Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan terakhir Jabatan Alamat (sesuai KTP) Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih se bagai Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung, maka saya tidak akan pengurus dan I atau anggota partai politik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan saya bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukumnya. . , 2023 Yang membuat pernyataan Materai(RplO.OOO) ( ) KETUA KOMISI YUDISIAL AMZULIAN RIFAI