DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Penanganan Laporan Masyarakat. www.peraturan.go.id 2015, No.1758 Mengingat : 1. Pasal 24B Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, dan Anggota Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3.Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, selanjutnya disebut Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial www.peraturan.go.id 2015, No.1758 yang mencakup Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.
4.Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah pejabat setingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5.Kepala Biro adalah pejabat setingkat Eselon II pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perilaku hakim.
6.Tenaga Ahli adalah pelaksana khusus yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal untuk membantu melakukan kegiatan penanganan laporan.
7.Hakim adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
8.Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial.
9.Kuasa adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau advokat sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh Pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan Laporan.
10.Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
11.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan/atau keterangannya mempunyai relevansi dengan dugaan www.peraturan.go.id 2015, No.1758 pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sedang diproses.
12.Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Laporan.
13.Petugas Penerima adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran Laporan, serta melayani konsultasi atau permintaan informasi atas tahapan penanganan Laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor.
14.Petugas Verifikasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Verifikasi Laporan.
15.Petugas Anotasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Anotasi Laporan.
16.Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Pemeriksaan.
17.Petugas Persidangan adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno.
18.Sekretaris Pengganti adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Sidang Panel, dan/atau Sidang Pleno.
19.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya disingkat KEPPH, adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009.
20.Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran KEPPH. www.peraturan.go.id 2015, No.1758
21.Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima kepada masyarakat atau Pelapor berkaitan dengan Laporannya.
22.Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi Laporan.
23.Registrasi adalah pencatatan dan penomoran Laporan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku register Laporan Komisi Yudisial.
24.Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan.
25.Investigasi adalah serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan Laporan.
26.Pemeriksaan adalah pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH.
27.Klarifikasi adalah keterangan tertulis yang disampaikan Pelapor dan/atau Terlapor berkaitan dengan Laporan.
28.Sidang Panel adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti.
29.Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti.
30.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor. www.peraturan.go.id 2015, No.1758

Pasal 3

(1)Dalam rangka penanganan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Yudisial membentuk Tim Penanganan Laporan.
(2)Tim Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Tim Penanganan Pendahuluan; dan
2. b.Tim Penanganan Lanjutan.
(3)Tim Penanganan Laporan wajib melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini dan Pedoman Perilaku Tim Penanganan Laporan, Petugas Pemantauan dan/atau Petugas Investigasi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PELAPOR, TERLAPOR, SAKSI, DAN AHLI

Pasal 4

(1)Pelapor wajib:
1. a.melampirkan dan/atau melengkapi Laporan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
2. b.memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti Laporan; dan
3. c.menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporan.
(2)Pelapor berhak:
1. a.melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi Yudisial;
2. b.mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial;
3. c.memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan;
4. d.mendapatkan pelayanan penanganan Laporan, informasi atas perkembangan Laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penanganan Laporan dan Petikan Putusan Sidang Pleno; www.peraturan.go.id 2015, No.1758
5. e.menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan; dan
6. f.mencabut Laporannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan penanganan Laporan, mekanisme pelayanan penanganan Laporan, mekanisme penyampaian pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan, dan pencabutan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Terlapor wajib:
1. a.memenuhi panggilan atau permintaan Klarifikasi Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
2. b.memberikan keterangan, bukti, dan/atau informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam rangka pembuktian.
(2)Terlapor berhak:
1. a.mendapat kebebasan dalam memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH;
2. b.menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
3. c.mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial;
4. d.mendapatkan perlakuan yang menjunjung kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim dalam Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial;
5. e.mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan dan Petikan Putusan Sidang Pleno;
6. f.mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat apabila hasil pemeriksaan Komisi Yudisial www.peraturan.go.id 2015, No.1758 dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Pasal 6

(1)Saksi wajib:
1. a.memenuhi panggilan;dan
2. b.memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
(2)Saksi berhak:
1. a.mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan;
2. b.menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini; dan
3. c.mendapatkan jaminan kerahasiaan.

Pasal 7

(1)Ahli dapat memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis berdasarkan keahliannya kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
(2)Ahli berhak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

BAB III

PENANGANAN PENDAHULUAN

Pasal 8

(1)Laporan ditujukan kepada Ketua.
(2)Laporan disampaikan dalam Bahasa Indonesia secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact disc) atau yang serupa dengan itu. www.peraturan.go.id 2015, No.1758
(3)Laporan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui pos, faksimile, atau sistem online.

Pasal 9

(1)Laporan yang disampaikan secara tertulis ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.
(2)Laporan paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
2. b.nama dan tempat tugas Terlapor; dan
3. c.pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
(3)Laporan dilampiri:
1. a.fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
2. b.surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan
3. c.bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pelapor tuna aksara, Laporan dapat disampaikan secara lisan.
(2)Laporan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Tim Penanganan Pendahuluan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…