DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum terkait kode etik dan pedoman perilaku Anggota Komisi Yudisial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.530 Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No.530
4.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial adalah panduan moral dan etik bagi setiap Anggota Komisi Yudisial, baik dalam kedinasan dan/atau di luar kedinasan.
5.Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 2

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial berlandaskan asas umum penyelenggaraan negara dan sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 3

Komitmen moral Anggota Komisi Yudisial terdiri atas:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab kepada masyarakat; dan
b.bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki komitmen kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional.

Pasal 4

(1)Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.
(2)Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas Anggota Komisi Yudisial. www.peraturan.go.id 2018, No.530

BAB II

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 5

(1)Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial memuat prinsip dan penerapan.
(2)Prinsip Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.adil;
2. b.bertanggung jawab;
3. c.berintegritas;
4. d.mandiri;
5. e.profesional; dan
6. f.terbuka.
(3)Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk kewajiban dan larangan.

Pasal 6

(1)Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
(2)Untuk menerapkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial wajib bersikap netral dan tidak memihak.
(3)Untuk menerapkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial dilarang: www.peraturan.go.id 2018, No.530
1. a.memihak kepada siapapun atau pihak manapun;
2. b.menunjukkan rasa suka atau tidak suka, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan para pihak;
3. c.mengeluarkan perkataan dan/atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesan memihak; dan
4. d.berkomunikasi dan/atau bertemu dengan pihak dalam pelaksanaan tugas, kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
(2)Untuk menerapkan prinsip bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial wajib:
1. a.melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara bertanggung jawab;
2. b.menyimpan rahasia negara, rahasia jabatan dan hanya mengemukakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugasnya baik secara kelembagaan maupun secara pribadi; dan
4. d.mendahulukan pelaksanaan tugas jabatan dari pada kepentingan pribadi dan golongan. www.peraturan.go.id 2018, No.530
(3)Untuk menerapkan prinsip bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 8

(1)Berintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c, bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, rendah hati dan tidak tergoyahkan.
(2)Untuk menerapkan prinsip berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial wajib:
1. a.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan dan putusan;
2. b.menyampaikan secara terbuka dalam rapat Komisi Yudisial apabila terdapat hubungan kepentingan dengan pihak terkait;
3. c.mengundurkan diri dari pelaksanaan tugas apabila terdapat hubungan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. d.bersikap jujur dalam melaksanakan wewenang dan tugas.
(3)Untuk menerapkan prinsip berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial dilarang:
1. a.menerima pemberian dan/atau imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial;
2. b.menggunakan pengaruh jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. c.menjanjikan sesuatu kepada para pihak dalam pelaksanaan wewenang dan tugas; dan www.peraturan.go.id 2018, No.530
4. d.melakukan tindakan yang tidak patut.

Pasal 9

(1)Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari pengaruh apapun.
(2)Untuk menerapkan prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial wajib bebas dari intervensi pihak manapun.

Pasal 10

(1)Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas sehingga mampu mencapai kualitas hasil pekerjaan yang tinggi secara efektif dan efisien.
(2)Untuk menerapkan prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi Yudisial wajib:
1. a.menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan;
2. b.senantiasa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan wewenang dan tugas secara baik; dan
3. c.menghormati, mempercayai, dan membantu Anggota Komisi Yudisial yang lain dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugas. www.peraturan.go.id 2018, No.530

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005