DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005

Nomor: 5
Tahun: 2005
Ditetapkan: 20 Januari 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan pengaturan penyelenggaraan kembali jasa titipan;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun1984 tentang Pos (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1984 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3940);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
8.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pehubungah Nomor KM. 42 Tahun 2004;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tertulis dan atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang dipergunakan pada percetakan dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
2.Surat Kabar adalah barang cetakan yang memuat berita harlan dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
3.Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman di atas kertas atau bahan-bahan lain untuk keperluan tunanetra dengan maksimum berat 7.000 (tujuh ribu) gram.
4.Bungkusan kecil adalah bungkusan yang digunakan untuk pengiriman barang dengan maksimum berat 1.000 (seribu) gram.
5.Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30.000 (tiga puluh ribu) Kg.
6.Dinas Provinsi adalah unit kerja di Iingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ruang lingkup tugas dan tanggung dan jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
7.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
9.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala unit kerja Dinas Provinsi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan suratpos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh penyelenggara berbentuk Badan Hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Badan Hukum Indonesia yang salah satu bidang usahanya dapat melakukan penyelenggaraan jasa titipan;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram;
d.memiliki rencana usaha untuk masa 5 (lima) tahun;
e.menguasai kantor dengan alamat yang jelas.

Pasal 4

Untuk melakukan penyelenggaraan jasa titipan wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali.

Pasal 6

(1)Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku juga untuk cabangnya di seluruh Indonesia.
(2)Pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan yang akan membuka kantor cabang cukup mendaftarkan kepada Dinas Provinsi setempat.

Pasal 7

(1)Penyelenggara jasa titipan asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa titipan Indonesia.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

Permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran peraturan Menteri ini pada contoh 1.

Pasal 9

Permohonan izin penyelenggara jasa titipan yang memenuhi persyaratan diberikan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 2.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diperlukan pengaturan penyelenggaraan kembali jasa titipan;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun1984 tentang Pos (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1984 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3940);
7.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
8.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pehubungah Nomor KM. 42 Tahun 2004;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tertulis dan atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang dipergunakan pada percetakan dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
2.Surat Kabar adalah barang cetakan yang memuat berita harlan dengan maksimum berat 2.000 (dua ribu) gram.
3.Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman di atas kertas atau bahan-bahan lain untuk keperluan tunanetra dengan maksimum berat 7.000 (tujuh ribu) gram.
4.Bungkusan kecil adalah bungkusan yang digunakan untuk pengiriman barang dengan maksimum berat 1.000 (seribu) gram.
5.Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30.000 (tiga puluh ribu) Kg.
6.Dinas Provinsi adalah unit kerja di Iingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ruang lingkup tugas dan tanggung dan jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
7.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
9.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala unit kerja Dinas Provinsi.

Pasal 2

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh penyelenggara berbentuk Badan Hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Badan Hukum Indonesia yang salah satu bidang usahanya dapat melakukan penyelenggaraan jasa titipan;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram;
d.memiliki rencana usaha untuk masa 5 (lima) tahun;
e.menguasai kantor dengan alamat yang jelas.

Pasal 4

Untuk melakukan penyelenggaraan jasa titipan wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali.

Pasal 6

(1)Izin penyelenggaraan jasa titipan berlaku juga untuk cabangnya di seluruh Indonesia.
(2)Pemegang izin penyelenggaraan jasa titipan yang akan membuka kantor cabang cukup mendaftarkan kepada Dinas Provinsi setempat.

Pasal 7

(1)Penyelenggara jasa titipan asing yang akan beroperasi di Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa titipan Indonesia.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

Permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran peraturan Menteri ini pada contoh 1.

Pasal 9

Permohonan izin penyelenggara jasa titipan yang memenuhi persyaratan diberikan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini pada contoh 2.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014