DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah);
c.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara, setelah mendapat persetujuan menteri keuangan;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah Pelatihan Dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
4.Pelatihan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut Distance Learning adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi yang diselenggarakan dalam kondisi darurat atau kondisi lain.
5.Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Peserta adalah calon pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS.
6.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
7.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
8.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pelatihan Dasar CPNS bagi golongan II dan golongan III yang dilaksanakan secara Blended Learning atau Distance Learning dikenakan tarif sebesar Rp 5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan oleh:

a.Lembaga Pelatihan Terakreditasi; atau
b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B.

Pasal 4

Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat mengenakan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Instansi Pemerintah pengirim Peserta, sepanjang Lembaga Penyelenggara Pelatihan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.mempunyai kemampuan menyelenggarakan Blended Learning atau Distance Learning; dan
b.mempunyai rencana alokasi pembiayaan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning secara PNBP dengan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengajukan usulan pengenaan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a.Pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning kepada Kepala LAN;
b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
1. 1.alasan dan urgensi penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning; dan
2. 2.kesanggupan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
c.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
d.dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
1. 1.surat pernyataan mampu menyelenggarakan Blended Learning atau Distance Learning; dan
2. 2.rencana anggaran biaya penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning;
e.LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning;
f.LAN melakukan verifikasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
g.Dalam hal dinyatakan:
1. 1.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN memberikan persetujuan tertulis; atau
2. 2.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN memberikan jawaban tertulis; dan
h.Persetujuan tertulis atau jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 6

Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku pula bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi, dengan penyesuaian sebagai berikut:

a.Pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning kepada Kepala LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
b.Pejabat berwenang pada Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada LAN;
c.LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning; dan
d.Persetujuan tertulis atau jawaban tertulis dari LAN disampaikan kepada pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 7

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h atau Pasal 6 huruf d menjadi dasar bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk mengenakan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Instansi Pemerintah pengirim Peserta.

Pasal 8

Pelaksanaan Blended Learning dan Distance Learning dilaksanakan berdasarkan Peraturan LAN yang mengatur mengenai Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 9

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Ttd. ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 124 Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TRI ATMOJO SEJATI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah);
c.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara, setelah mendapat persetujuan menteri keuangan;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah Pelatihan Dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
4.Pelatihan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut Distance Learning adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi yang diselenggarakan dalam kondisi darurat atau kondisi lain.
5.Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Peserta adalah calon pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS.
6.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
7.Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
8.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan oleh:

a.Lembaga Pelatihan Terakreditasi; atau
b.Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B.

Pasal 4

a.mempunyai kemampuan menyelenggarakan Blended Learning atau Distance Learning; dan
b.mempunyai rencana alokasi pembiayaan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning secara PNBP dengan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengajukan usulan pengenaan tarif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a.Pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning kepada Kepala LAN;
b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
1. 1.alasan dan urgensi penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning; dan
2. 2.kesanggupan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
c.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
d.dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
1. 1.surat pernyataan mampu menyelenggarakan Blended Learning atau Distance Learning; dan
2. 2.rencana anggaran biaya penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning;
e.LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning;
f.LAN melakukan verifikasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
g.Dalam hal dinyatakan:
1. 1.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN memberikan persetujuan tertulis; atau
2. 2.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN memberikan jawaban tertulis; dan
h.Persetujuan tertulis atau jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 6

Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku pula bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi, dengan penyesuaian sebagai berikut:

a.Pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning kepada Kepala LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
b.Pejabat berwenang pada Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada LAN;
c.LAN menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Blended Learning atau Distance Learning; dan
d.Persetujuan tertulis atau jawaban tertulis dari LAN disampaikan kepada pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

Pasal 7

Pasal 8

Pelaksanaan Blended Learning dan Distance Learning dilaksanakan berdasarkan Peraturan LAN yang mengatur mengenai Pelatihan Dasar CPNS.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020