DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2021, No.1368

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
3.Deputi adalah deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan aparatur sipil negara.
4.Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi.
5.Direktur adalah organ Poltek STIA LAN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN.
6.Mahasiswa Poltek STIA LAN yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN.
7.Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Poltek STIA LAN.
8.Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Management of Training) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah www.peraturan.go.id 2021, No.1368 pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
9.Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (Training Officer Course) yang selanjutnya disebut TOC adalah pelatihan yang dilaksanakan bagi penyelenggara pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional.

Pasal 2

Pengenaan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada LAN, dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan atas pertimbangan Mahasiswa tidak mampu, Mahasiswa berprestasi, dan/atau penggunaan e- learning yang dikembangkan LAN dalam penyelenggaraan Pelatihan MoT/TOC.

BAB II

JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA LAN YANG DAPAT DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 3

Jenis PNBP yang berlaku pada LAN yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), terdiri atas jasa:

a.penyelenggaraan pendidikan pada Poltek STIA LAN; dan
b.penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 4

(1)Jasa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.program sarjana terapan; dan
2. b.program magister terapan.
(2)Pengenaan tarif pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.SPP; dan
2. b.pengembangan sarana dan prasarana. www.peraturan.go.id 2021, No.1368
(3)Pengenaan tarif pada program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seleksi calon Mahasiswa baru.

Pasal 5

Jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Pelatihan MoT berbasis blended learning; atau
b.TOC berbasis blended learning.

BAB III

BESARAN DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA LAN

Pasal 6

Mahasiswa dapat dikenakan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar:

a.0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 6 (enam) orang Mahasiswa; atau
b.50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pasal 7

Pengenaan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

a.Mahasiswa tidak mampu;
b.Mahasiswa yang berprestasi akademik; dan
c.Mahasiswa yang berprestasi nonakademik. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

Pasal 8

(1)Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol).
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 9

(1)Pengenaan tarif bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada:
  1. 1.Mahasiswa baru yang memiliki nilai hasil ujian masuk tertinggi; atau
  2. 2.Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

Pasal 10

(1)Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota atau yang setingkat.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tarif SPP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
1. a.merupakan Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII;
2. b.memperoleh indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
3. c.aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 11

Mahasiswa dapat dikenakan tarif pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar:

a.0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 1 (satu) orang Mahasiswa; atau
b.50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Mahasiswa.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
3.Deputi adalah deputi LAN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan aparatur sipil negara.
4.Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi.
5.Direktur adalah organ Poltek STIA LAN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Poltek STIA LAN.
6.Mahasiswa Poltek STIA LAN yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltek STIA LAN.
7.Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Poltek STIA LAN.
8.Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Management of Training) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah www.peraturan.go.id 2021, No.1368 pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
9.Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (Training Officer Course) yang selanjutnya disebut TOC adalah pelatihan yang dilaksanakan bagi penyelenggara pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional.

Pasal 2

BAB II

JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA LAN YANG DAPAT DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 3

Jenis PNBP yang berlaku pada LAN yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), terdiri atas jasa:

a.penyelenggaraan pendidikan pada Poltek STIA LAN; dan
b.penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 4

(1)Jasa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.program sarjana terapan; dan
2. b.program magister terapan.
(2)Pengenaan tarif pada program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.SPP; dan
2. b.pengembangan sarana dan prasarana. www.peraturan.go.id 2021, No.1368
(3)Pengenaan tarif pada program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seleksi calon Mahasiswa baru.

Pasal 5

Jasa penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Pelatihan MoT berbasis blended learning; atau
b.TOC berbasis blended learning.

BAB III

BESARAN DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA LAN

Pasal 6

Mahasiswa dapat dikenakan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar:

a.0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 6 (enam) orang Mahasiswa; atau
b.50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pasal 7

Pengenaan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

a.Mahasiswa tidak mampu;
b.Mahasiswa yang berprestasi akademik; dan
c.Mahasiswa yang berprestasi nonakademik. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

Pasal 8

(1)Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol).
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 9

(1)Pengenaan tarif bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada:
  1. 1.Mahasiswa baru yang memiliki nilai hasil ujian masuk tertinggi; atau
  2. 2.Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).
(2)Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan. www.peraturan.go.id 2021, No.1368

Pasal 10

(1)Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau
2. b.pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota atau yang setingkat.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tarif SPP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
1. a.merupakan Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII;
2. b.memperoleh indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
3. c.aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 11

Mahasiswa dapat dikenakan tarif pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar:

a.0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 1 (satu) orang Mahasiswa; atau
b.50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Mahasiswa.