DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dokumen perencanaan Lembaga Administrasi Negara untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang juga memuat Data dan informasi kinerja Renstra LAN Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra LAN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Lembaga Administrasi Negara untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Lembaga ini ditetapkan Renstra LAN Tahun 2025-2029.
(2)Renstra LAN Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra LAN Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra LAN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2025 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Œ MUHAMMAD TAUFIQ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2025- 2029 RENCANA STRATEGIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2025-2029 Sebagai penggerak birokrasi, ASN perlu terus dikembangkan kompetensinya menuju ASN unggul yang kompeten dalam membawa Indonesia menjadi negara yang berdaya saing global. Secara khusus dalam hal pengembangan kompetensi ASN, terdapat tantangan faktual yang dihadapi berupa besarnya jumlah ASN yang wajib melakukan pengembangan kompetensi. Apabila program pelatihan atau pengembangan kompetensi dilakukan dengan cara-cara tradisional, maka akan ada ancaman bahwa banyak ASN tidak akan dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dengan alasan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan cara dan metode baru dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN harus bertransformasi untuk menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan strategis. Paradigma training yang sering digunakan sebagai strategi utama dalam pengembangan kompetensi didorong berubah menjadi paradigma learning yang menawarkan fleksibilitas belajar dan terintegrasi dengan proses kerja dan organisasi. Berbagai bentuk dan jalur pengembangan kompetensi harus diperkenalkan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawainya. Gambar 1 Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi Sebagai Instansi Pembina Pelatihan ASN, LAN secara konsisten juga melaksanakan penghitungan atas Training Rate Pengembangan Kompetensi ASN yang merupakan sebuah indeks yang menggambarkan tingkat pemenuhan pengembangan kompetensi setiap tahun bagi masing-masing instansi. Proses ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan adanya indeks training rate akan didapatkan gambaran sejauh mana instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Adapun realisasi capaian Training Rate tergambar pada grafik berikut: Grafik 1 Capaian Training Rate Tahun 2020 s.d 2024 Sejalan dengan pelaksanaan penghitungan Training Rate tersebut, sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir, LAN telah mengembangkan strategi pengembangan kompetensi pegawai negeri di Indonesia, salah satunya adalah kewajiban untuk menyusun Proyek Perubahan pada program pelatihan kepemimpinan. Pembuatan proyek perubahan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan serta untuk mempromosikan budaya inovasi dalam sektor publik. Proyek perubahan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau permasalahan di dalam instansi pemerintah dan mengembangkan solusi yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Penyusunan proyek perubahan ini juga ditujukan untuk 59,71 71,57 67,82 67,78 64,39 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2020 2021 2022 2023 2024 menyelaraskan tema pelatihan dengan tema strategis dalam reformasi birokrasi, diantaranya tema pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan program prioritas presiden. Pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS), setiap peserta juga diharuskan untuk membuat laporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dan kompetensi yang diajarkan selama pelatihan. Pelatihan dasar CPNS dilakukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisame serta kompetensi bidang. LAN bergerak tidak hanya pada tataran kepemimpinan dan manajerial namun juga dari dasar saat seseorang masuk menjadi ASN. Upaya tersebut telah dilakukan pada lebih dari 452.555 alumni Program Pengembangan Kompetensi nasional yang dilakukan selama tahun 2020-2024 sebagaimana tergambar dalam Statistik Alumni Program Pengembangan Kompetensi Nasional sebagai berikut: Gambar 2 Statistik Alumni Program Pengembangan Kompetensi Nasional Sampai Tahun 2024 Selain upaya yang dilakukan LAN dalam pengembangan kompetensi ASN yang disintesiskan pada paradigma pengembangan kompetensi yang lama dan baru, LAN juga berupaya melakukan integrasi sistem pembelajaran untuk mendukung visi-misi strategis organisasi, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berkenaan dengan paradigma tersebut, maka pengembangan kompetensi ASN tidak hanya dipandang sebagai supporting agenda saja, tetapi menjadi bagian penting dari agenda strategis organisasi dan nasional. Perubahan paradigma ini juga menuntut adanya pengembangan metode pembelajaran ke dalam 3 kelompok, yakni: formal learning, social learning, dan experiental learning. Formal learning merujuk pada proses belajar dan mengajar yang terstruktur dan diatur secara resmi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Social learning dilakukan dengan belajar dari orang lain dan lingkungan, dan experiental learning merupakan proses belajar yang terjadi melalui pengalaman langsung, refleksi, dan tindakan. Sistem ini tidak hanya terhubung langsung dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan, tetapi juga berkaitan erat dengan seluruh komponen dalam manajemen ASN. Sebagai tindak lanjut, LAN menerbitkan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Corporate University) sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi. Di dalamnya terdapat ASN Corporate University (Corpu) yang merupakan sebuah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Survei Maturitas ASN Corpu Instansi melalui metode self-assessment. Pemetaan ini ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Survei dilakukan dalam bentuk penilaian mandiri terhadap penerapan tujuh komponen utama Corpu yang telah ada. Instrumen survei terdiri dari 34 pertanyaan yang masing-masing memiliki bobot nilai, dengan total skor maksimal sebesar 3.500. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, setiap instansi dikategorikan ke dalam beberapa level maturitas berikut: Tabel 1 Level Maturitas ASN Corpu Skala Level Maturitas 0 – 1000 Initial 1001 – 2000 Intermediate (Low) 2001 – 2500 Intermediate (High) 2501 – 3000 Mature 3001 - 3500 Advanced *Penentuan skala dan leveling merupakan hasil pertimbangan pembagian quartile, uji coba instrumen survei, dan skor minimal di setiap komponen Corpu. Dari 101 data hasil self-assessment kesiapan ASN Corpu yang telah diperbarui, mayoritas instansi berada pada level maturitas Intermediate Low sebanyak 42 instansi (41%). Selanjutnya, masing-masing sebanyak 21 instansi (21%) berada pada level Intermediate High dan Initial. Secara umum, instansi yang berada pada level Intermediate telah mulai menerapkan beberapa komponen Corpu. Namun, masih terdapat sejumlah komponen yang pelaksanaannya sangat minim atau belum optimal. Grafik 2 Hasil Self Assessment Kesiapan ASN Corpu Di sisi lain, adanya disrupsi teknologi dan pengembangan metode pembelajaran ke dalam sistem pembelajaran terintegrasi mengharuskan LAN untuk melakukan transformasi digital dalam pembelajaran ASN. Penyiapan platform Initial; 21; 21% Intermediate Low; 42; 41% Intermediate High; 21; 21% Mature; 9; 9% Advance; 8; 8% pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan yang telah, sedang dan akan terus LAN lakukan. Sejak tahun 2019, LAN telah membangun ASN Unggul sebagai sebuah Platform Learning Management Systems (LMS) yang terintegrasi dengan arsitektur Multi Tenancy dan menganut model pengembangan learning marketplace dengan visi untuk melayani ASN seluruh Indonesia. ASN Unggul dapat diakses melalui website www.asnunggul.lan.go.id. ASN Unggul dikembangkan sebagai intermediary service provider untuk menjembatangi kebutuhan belajar pegawai ASN (sisi demand) dan penyediaan beragam pelatihan dan pembelajaran oleh berbagai lembaga pelatihan pemerintah (sisi supply). Platform ASN Unggul yang dibangun oleh LAN merupakan inovasi strategis dalam pengembangan kompetensi ASN berbasis digital. Melalui pendekatan microlearning, platform ini memungkinkan ASN untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat ruang dan waktu. Konten yang tersedia pada ASN Unggul dikembangkan dari berbagai instansi pemerintah (tenant) seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi teknis lainnya. Materi pelatihan mencakup ranah teknis, manajerial, dan sosial- kultural, serta dirancang dengan durasi singkat dan gaya pembelajaran yang interaktif, sehingga mudah diakses oleh ASN dari seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Implementasi ASN Unggul tidak hanya fokus pada penyediaan materi, tetapi juga membentuk budaya belajar berkelanjutan dalam tubuh birokrasi. Dalam platform ini, ASN dapat mengikuti pelatihan secara mandiri, memperoleh sertifikat, dan bahkan memantau progres pembelajarannya melalui fitur leaderboard dan sistem penilaian. Berdasarkan data dari LAN, lebih dari 150.000 ASN telah terdaftar dan mengakses platform ini sejak diluncurkan, dan lebih dari 1.000 modul pelatihan telah tersedia. Meski demikian, implementasi ASN Unggul masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital ASN di luar unit IT, kurangnya integrasi dengan platform manajemen ASN nasional, serta minimnya konten yang bersifat lokal dan sektoral. Oleh karena itu, LAN perlu memperluas kerja sama dengan instansi pusat dan daerah, memperkuat integrasi ASN Unggul ke dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia ASN nasional, dan menyediakan pelatihan literasi digital dasar bagi seluruh ASN. Selain itu, dengan memanfaatkan data learning analytics, LAN dapat memetakan kebutuhan pelatihan dan menyusun strategi peningkatan kompetensi yang lebih terarah dan berbasis bukti. Di samping itu, LAN mengembangkan platform Kolaborasi Pembelajaran (KOLABJAR) yang digunakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah seluruh Indonesia sebagai LMS resmi dalam menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS. Selain sebagai Pembina Pelatihan ASN dan melaksanakan transformasi pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi, LAN juga diberikan mandat sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Profesi Analis Kebijakan di Indonesia ini lahir sebagai jawaban strategis atas kegelisahan terhadap kondisi kualitas kebijakan publik yang ada selama ini. Urgensi dan besarnya lingkup pekerjaan dalam proses penyusunan kebijakan publik membutuhkan sebuah profesi yang secara teknis dapat berfokus melakukan pengawalan yang baik melalui kajian dan analisis untuk memberikan bukti-bukti kepada policy maker dalam setiap proses perumusan kebijakan. Analis kebijakan hadir untuk menjawab hal tersebut. Amanat ini menjadi stimulan bagi LAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam penyusunan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah pejabat fungsional analis kebijakan berdasarkan laporan E-NIAKN sebanyak 9.944 orang. Terjadi peningkatan jumlah pejabat fungsional analis kebijakan yang cukup signifikan disebabkan oleh adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan sejak tahun 2020. Grafik 3 Jumlah Analis Kebijakan Tahun 2020-2024 Selama melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan kualitas kebijakan tersebut, LAN telah mengembangkan instrumen berupa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Indonesia. Pada tahun 2023, IKK ditetapkan sebagai salah satu indikator target dalam Penilaian Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hasil penilaian mandiri IKK selanjutnya dilakukan validasi oleh Tim Nasional IKK LAN yang terdiri dari Koordinator Utama dan Koordinator Instansi serta melibatkan Board Member IKK yang telah ditetapkan. Adapun rekapitulasi data nasional IKK 2023 dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut: 1393 3801 7965 8609 9944 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Jumlah Analis Kebijakan Jumlah Analis Kebijakan Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tabel 2 Rekapitulasi Data Nasional IKK 2023 Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pengukuran nasional IKK tahun 2023 dari 571 instansi pemerintah secara nasional sasaran pengukuran IKK terdapat 226 instansi atau 39,58% telah melaksanakan penilaian mandiri IKK tahun

2023.Adapun tingkat partisipasi instansi pusat (Kementerian/Lembaga) sebanyak 59 dari 73 instansi atau sebanyak 80,82%, sementara instansi daerah sebanyak 167 dari 498 instansi atau mencapai 33,53% dan total jumlah kebijakan atau peraturan yang menjadi sampel sebanyak 895 kebijakan. Sebagai respon atas hasil tersebut, LAN melaksanakan pembinaan terkait peningkatan tata kelola kebijakan dalam kerangka IKK. Bentuk pembinaan LAN yang telah dilakukan oleh LAN antara lain melalui Advokasi dan Konsultasi Kebijakan Pembinaan Analis Kebijakan dan Laboratorium Kebijakan. Laboratorium Kebijakan merupakan sebuah aksi kolaboratif dari berbagai stakeholders kebijakan dalam melakukan analisis kebijakan untuk merumuskan dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dalam suatu metode atau mekanisme yang disebut BIJAK. Mekanisme ini merupakan urutan atau langkah-langkah yang ditempuh agar suatu kebijakan yang akan ditingkatkan kualitasnya dapat di analisis secara komprehensif sesuai dengan siklus kebijakan. Pelaksanaan kegaiatan Laboratorium Kebijakan di desain dan berfokus pada upaya mendukung program reformasi birokrasi yang lebih berdampak, dengan nama Laboratorium Reformasi Birokrasi Tematik. Selain mengupayakan perbaikan tata kelola kebijakan pada instansi pemerintah, LAN juga telah memproduksi banyak hasil kajian kebijakan yang strategis di bidang administrasi publik maupun manajemen ASN. Kajian-kajian tersebut ditujukan sebagai upaya merespon isu-isu kebijakan administrasi publik yang berkembang di Indonesia, maupun dalam rangka menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders terkait. Dari segi kuantitas terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024. Grafik 4 Jumlah Kajian yang dihasilkan oleh LAN Dalam bidang inovasi Administrasi Negara, LAN juga telah menghasilkan beberapa model inovasi. Salah satu model inovasi yang berperan signifikan adalah Laboratorium Inovasi. LAN telah melaksanakan Laboratorium Inovasi sejak Tahun 2015. Laboratorium Inovasi yang dikembangkan LAN merupakan instrumen untuk mendorong berkembangnya inovasi di instansi pemerintah dengan menggunakan metode 5D, yaitu Drum-Up yang merupakan tahapan penggalangan dukungan berinovasi dari jajaran pimpinan, Diagnose merupakan tahapan menemukan ide inovasi, Design merupakan tahap menuangkan ide atau gagasan inovasi ke dalam rencana aksi inovasi, Deliver merupakan tahapan pelaksanaan atau implementasi rencana aksi inovasi, dan Display merupakan tahapan untuk memamerkan atau menunjukan kepada publik hasil-hasil inovasi yang telah dilaksanakan. Gambar 3 Peta Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Hingga Tahun 2024 11 20 75 52 249 0 50 100 150 200 250 300 Hasil Kajian LAN Hasil Kajian LAN Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Sejak dilaksanakan tahun 2015, Laboratorium Inovasi menghasilkan 13,549 ide inovasi yang berasal dari 158 daerah yang bersumber baik dari anggaran APBN maupun kemitraan. Ide Inovasi tersebut muncul untuk mengatasi permasalahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dokumen administrasi kependudukan, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola administrasi pemerintahan non-digital, dan lainnya. Terobosan maupun strategi yang dijalankan dalam setiap inovasi yang dihasilkan telah memberikan manfaat seperti adanya penanganan kemiskinan, digitalisasi tata kelola pemerintahan, penanganan stunting, investasi sebesar, pelayanan publik lainnya. Selain capaian substantif dari masing-masing bidang tugas dan fungsi LAN, berdasarkan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis LAN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama LAN dengan capaian sebagai berikut. Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja LAN Tahun 2020-2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government Persentase rekomendasi kebijakan hasil kajian LAN dengan kategori "Sangat Bermanfaat" 41,67 96,55 93,75 100 100 Persentase Kemanfaatan inovasi dengan kategori "sangat bermanfaat" yang dihasilkan oleh LAN 66,67 100 100 100 100 Indeks Kualitas Kebijakan n/a Cukup n/a Cukup n/a Persentase penjamin mutu pengembangan kompetensi ASN pada Lembaga Pelatihan 83,33 85,96 88,39 88,29 90,09 Training rate Pengembangan Kompetensi ASN Baik Baik Baik Baik Baik Persentase Proyek Perubahan (untuk PKN I dan PKN II) dan Aksi Perubahan (untuk PKP dan PKA) alumni Pelatihan Manajerial yang berlanjut 80,06 87,89 2 86,62 87.18 92,24 Persentase Politeknik STIA LAN yang memperoleh akreditasi minimal B 86,67 86,67 93,75 87.5 93,75 Terwujudnya organisasi pembelajar LAN yang berkinerja tinggi Predikat hasil evaluasi RB LAN BB BB BB A A Opini BPK atas Laporan Keuangan LAN WTP WTP WTP WTP WTP Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Profesionalitas ASN LAN Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur LAN yang modern Cukup Memadai Cukup Memadai Memadai Memadai Memadai Dari sisi tata kelola internal, LAN melakukan terobosan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) agar selaras dan mendukung arah kebijakan RB nasional. LAN menetapkan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Tahun 2020-2024. Dalam penajaman Roadmap RB ini, LAN tetap berkomitmen melaksanakan RB yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Salah satu perubahan pelaksanaan RB di lingkungan LAN untuk merespons peraturan-peraturan di atas adalah dengan adanya pembentukan komisi- komisi sebagai pengganti peran tim RB kompartemen dan sebagai bentuk pelaksanaan squad team. Komisi yang ada pun telah dibagi perannya untuk mendukung pelaksanaan RB general dan RB tematik. Peremajaan Tim RB ditandai dengan pembentukan Tim Adhiganapraya LAN. Di tahun 2024, pelaksanaan RB di LAN masih mengusung karakteristik RB 5.0, yaitu RB berbasis outcome dimana program RB dan/atau inovasi dapat benar-benar memberi manfaat serta nilai tambah bagi organisasi, stakeholders, maupun sasaran pembangunan nasional. Pelaksanaan RB LAN diarahkan dalam rangka percepatan dan pembaharuan tata kelola maupun kinerja layanan LAN. Pada dasarnya, pelaksanaan RB LAN terus mengalami perbaikan. Hal ini salah satunya terlihat dari capaian indeks RB LAN, diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RB secara komprehensif yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator nasional. Terakhir, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, indeks RB LAN mencapai 89,82 dengan predikat Memuaskan (A-). Adapun rincian tren indeks RB LAN dapat dilihat sebagai berikut. Grafik 5 Tren Indeks RB LAN Tahun 2020-2024 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 2020 2021 2022 2023 2024 Pelaksanaan RB di lingkungan LAN menjadi manifestasi komitmen LAN dalam mendukung arah pembangunan nasional dan upaya mengakselerasi kinerja dan layanan LAN. Pelaksanaan RB LAN diupayakan bersifat outward- looking untuk menjawab berbagai kebutuhan stakeholders dan tantangan lingkungan strategis yang kian berkembang. RB menjadi strategi untuk mewujudkan organisasi yang agile, profesional, adaptif dan melayani. Upaya pencapaian dan penajaman kinerja LAN merupakan bagian dari komitmen dan peran LAN dalam penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat dari penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh LAN dari proses reviu renstra, pemberitaan di media massa, maupun testimoni dan persepsi stakeholders LAN. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, yakni pada Desember 2023 dan Januari 2024, LAN melaksanakan survei dengan pertanyaan secara umum terkait kiprah LAN selama melaksanakan tugas dan fungsinya serta harapan stakeholders terhadap peran LAN untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun hasil dari survey tersebut dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini. Grafik 6 Hasil Survey Aspirasi Stakeholders LAN Dengan responden sebanyak 271 orang ini didominasi oleh usia diatas 36 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana dan Pascasarjana menyatakan bahwa kiprah LAN selama ini dipersepsikan Baik dan Sangat Baik. Kemudian dari hasil pertanyaan terbuka yang diajukan untuk mendapatkan informasi terkait harapan dari stakeholders terhadap peran LAN pada 5 (lima) tahun mendatang, diejawantahkan ke dalam beberapa area transformasi yang dapat dilaksanakan oleh LAN. Beberapa area transformasi tadi diantaranya meliputi Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN, Transformasi Administrasi Publik, dan Pendidikan Terapan. Bidang Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN, menghasilkan perspektif bahwa LAN diharapkan untuk terus melakukan upaya adaptif dalam melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara masif dan murah. Hal ini akan membuka kesempatan bagi ASN khususnya ASN di daerah untuk dapat mengakses pengembangan kompetensi secara bebas. Penguatan LAN dalam transformasi pengembangan kompetensi tersebut perlu dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan perkembangan terkini dalam bidang teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak juga sangat penting dalam merancang program yang efektif dan relevan. Khusus untuk perkembangan pemanfaataan teknologi, maka perlu diperhatikan:

a.platform pembelajaran online: memperkuat infrastruktur teknologi dan pengembangan platform pembelajaran online yang interaktif, terjangkau, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun;
b.pemanfaatan AI dan big data: menggunakan teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan analisis big data untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal; dan
c.sistem pembelajaran hybrid (klasikal dan nonklasikal). LAN juga perlu memperbanyak jenis-jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN serta berbasis keahlian dan kewilayahan. Bidang transformasi administrasi publik, stakeholder mengharapkan peran aktif LAN dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam bentuk monitoring dan evaluasi atas kebijakan undang-undang tersebut. Selain itu, peningkatan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan administrasi negara harus dapat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder. Selain dari sisi penyampaian dan ketersediaan informasi yang memadai dan mudah diakses bagi stakeholder yang membutuhkan pelayanan terkait administrasi negara, LAN diharapkan dapat berperan dalam desain program dan tata kelola peningkatan kualitas kebijakan, termasuk penguatan digitalisasi pemerintahan yang dapat dimulai dengan mendesain program bagi ASN daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di bidang informasi dan teknologi. Pada pelaksanaan sistem merit, LAN diharapkan dapat terlibat dan memiliki peran lebih signifikan dalam pengembangan dan penguatan sistem merit. Penguatan dan pengembangan sistem merit saat ini masih terdapat banyak kekurangan. Baik itu dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun sumber daya manusia. Kemudian dari sisi isu strategis, LAN harus lebih pro aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan terhadap berbagai program kerja strategis pemerintah. Khusus pada pengembangan inovasi, kinerja LAN saat ini sudah sangat baik dan telah mendapatkan rekognisi sebagai Prioritas Nasional pada Tahun 2018 - 2022 melalui program Laboratorium Inovasi. Namun demikian, stakeholders mengharapkan LAN untuk terus berinovasi dan mampu menjadi pendorong utama dalam melahirkan inovasi-inovasi layanan pemerintahan di seluruh Instansi Pemerintah. Penguatan LAN dalam transformasi administrasi negara juga harus ditopang dengan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat yang berakar dan berdampak agar dapat tercapai keberhasilan dari tujuan transformasi administrasi dimaksud. Pada transformasi bidang pendidikan terapan, diperlukan inovasi dan perbaikan tata kelola dalam mengembangkan Politeknik STIA LAN untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing. Dari sisi mutu akreditasi Politeknik STIA LAN akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan melalui inovasi program pembelajaran akademik terapan yang siap bersaing dan adaptif dengan perguruan tinggi lainnya. Politeknik STIA LAN membutuhkan modernisasi infrastruktur pembelajaran, termasuk infrastruktur Information and Communication Techonlogy (ICT) serta penyederhanaan layanan sebagai upaya transformasi Politeknik STIA LAN ke arah yang lebih baik. 1.2 Potensi dan Permasalahan LAN memiliki beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:
1. 1.Pengembangan Kompetensi ASN Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Pengembangan kompetensi bukan lagi hak, namun menjadi kewajiban dari semua ASN di Indonesia. • Pengembangan kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara melalui ekosistem pembelajaran berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, sistem ini mampu menghadirkan metode pembelajaran yang adaptif, efektif, dan sesuai dengan tuntutan transformasi birokrasi. Potensi personalisasi pembelajaran juga memungkinkan pengembangan kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan individu ASN, sehingga mendukung peningkatan profesionalisme dan kinerja birokrasi secara optimal. • Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi Sebagai instansi pembina, LAN bertanggung jawab dalam membina Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi agar memiliki keahlian dalam menyusun, menyampaikan, dan mengevaluasi program pembelajaran ASN. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengembangan kapasitas ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan zaman. LAN juga memastikan standar kompetensi Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi agar mampu menjawab tantangan birokrasi modern. • Penjamin mutu penyelenggara pelatihan ASN LAN berperan sebagai penjamin mutu dalam penyelenggaraan pelatihan ASN guna memastikan program pelatihan yang diselenggarakan memenuhi standar kualitas nasional. Melalui akreditasi dan evaluasi berkelanjutan, LAN menjamin bahwa pelatihan ASN mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN. Selain itu, LAN terus mengembangkan metode pelatihan berbasis digital dan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran ASN. • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN disusun untuk mengatur sistem pengelolaan ASN yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja. LAN berperan dalam memberikan masukan strategis agar kebijakan ini dapat mendukung RB dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur secara menyeluruh. Dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah ini, ASN diharapkan lebih kompeten, memiliki jenjang karier yang jelas, serta berkontribusi optimal dalam pemerintahan yang dinamis dan adaptif.
2. 2.Analisis Kebijakan Administrasi Negara • Lembaga think-tank pemerintah Sebagai think-tank pemerintah, LAN berperan dalam menghasilkan analisis isu-isu strategis dan inovasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan berbasis data dan analisis mendalam, LAN memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. • Peran LAN sebagai Instansi Penilai IKK Publik LAN memiliki peran penting dalam menilai indeks kualitas kebijakan publik guna memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui penilaian ini, LAN dapat mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan dan sekaligus melakukan pembinaan melalui advokasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. • Instansi Pembina Analis kebijakan Sebagai instansi pembina analis kebijakan, LAN bertanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan profesional, LAN memastikan adanya tenaga analis kebijakan yang mampu merumuskan dan mengevaluasi kebijakan secara komprehensif dan berbasis bukti.
3. 3.Pendidikan Tinggi Terapan Politeknik STIA LAN memiliki potensi strategis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan inovasi tata kelola pemerintahan. Beberapa potensi utama yang menjadi kekuatan Politeknik STIA LAN adalah: • Keunggulan sebagai Institusi Pendidikan Vokasi Pemerintahan Politeknik STIA LAN berperan sebagai institusi pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan siap pakai dengan pendekatan berbasis praktik dan inovasi administrasi publik. Kurikulumnya disusun sesuai dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan perkembangan digitalisasi pemerintahan, sehingga mampu mencetak sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan adaptif. • Jaringan dan Kemitraan Nasional dan Internasional Dengan jaringan kemitraan yang luas, Politeknik STIA LAN memiliki peluang untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan institusi akademik global. Kemitraan strategis ini memperkuat riset kebijakan, mendorong pertukaran teknologi, serta meningkatkan daya saing lulusan dalam birokrasi modern. • Integrasi dengan Transformasi Digital dan Smart Governance Politeknik STIA LAN mendukung transformasi digital pemerintahan melalui pengembangan kompetensi ASN dalam bidang teknologi, termasuk implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik, artificial intelligence, dan big data. Pemanfaatan e-learning dan hybrid learning juga memungkinkan pendidikan ASN lebih fleksibel dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. • Peran Sentral dalam Penguatan Kebijakan Publik dan Administrasi Negara Sebagai pusat penelitian terapan, Politeknik STIA LAN berperan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Dengan memperkuat inovasi kebijakan publik, institusi ini dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam administrasi negara. • Dukungan dalam Mencetak Pemimpin Birokrasi Masa Depan Politeknik STIA LAN berperan dalam mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas melalui program pembelajaran berbasis problem-solving dan studi kasus pemerintahan. Pendekatan ini memastikan lulusan memiliki keterampilan kepemimpinan yang siap menghadapi tantangan birokrasi di masa depan.
4. 4.Tata Kelola Internal • Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di LAN bertujuan untuk memastikan efektivitas program sesuai arah strategis dan kebijakan nasional, meski dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun demikian, LAN terus melakukan inisiasi dalam mencari alternatif pembiayaan lainnya seperti melalui hibah, pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta pengajuan inisiatif baru melalui mekanisme anggaran tambahan biaya yang terus diupayakan, untuk alokasi anggaran yang responsif terhadap prioritas strategis nasional dan isu pembangunan wilayah, termasuk transformasi digital dan pengembangan kompetensi ASN. • Pengelolaan Kinerja Hukum, Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi, dan Tata Laksana yang Efektif Pengelolaan kinerja ini bertujuan untuk memastikan operasional organisasi berjalan harmonis sesuai regulasi. Dalam transisi kelembagaan, manajemen perubahan dan penyusunan kebijakan yang jelas diperlukan agar LAN tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan administrasi negara. • Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Manajemen Talenta dan Pembelajaran Terintegrasi Pengelolaan sumber daya manusia di LAN berfokus pada penerapan manajemen talenta dan sistem pembelajaran yang terintegrasi sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan, seperti kesenjangan kompetensi, kebutuhan akan regenerasi kepemimpinan, serta retensi talenta di lingkungan organisasi. Dalam kerangka tersebut, LAN mengedepankan digitalisasi data sumber daya manusia, pemetaan dan identifikasi talenta internal, implementasi LAN Corpu, serta penguatan sistem kerja yang fleksibel sebagai strategi utama untuk mendukung transformasi kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan. Sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi sumber daya manusia yang efektif, LAN juga melakukan pemetaan profil pegawai secara menyeluruh. Jumlah pegawai LAN saat ini tercatat sebanyak 898 orang, yang terdiri atas 446 pegawai laki-laki dan 452 pegawai perempuan: Dari sisi kelompok usia, terdapat gap antar generasi yang cukup signifikan, dengan komposisi pegawai dari generasi Baby Boomers, Gen X, Gen Y hingga Gen Z yang memerlukan pendekatan pengembangan kompetensi yang beragam dan sesuai kebutuhan zaman. Selain itu, distribusi jabatan menunjukkan proporsi pegawai dalam jabatan struktural, dalam jabatan fungsional, dan dalam jabatan pelaksana. Dari segi latar belakang pendidikan, pegawai LAN memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi mulai dari Diploma, Sarjana, Magister hingga Doktoral, dengan proporsi sebagai berikut: Grafik 7 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Grafik 8 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Profil ini menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia berbasis data dan kebutuhan aktual organisasi. Dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital, LAN secara bertahap membangun ekosistem pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh pegawai secara lebih merata dan adaptif, sehingga manajemen talenta dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah dalam mendukung reformasi birokrasi yang berdampak. • Penguatan Branding Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki potensi besar untuk memperkuat branding “Bigger, Smarter, Better” melalui strategi komunikasi yang efektif, pemanfaatan media sosial, dan sinergi antarunit organisasi. Dengan pengelolaan konten kreatif, co-branding, penguatan sumber daya manusia, serta evaluasi berkala, LAN dapat meningkatkan citra dan dampaknya bagi masyarakat. • Penguatan Data dan Sistem Informasi LAN memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas operasional melalui modernisasi infrastruktur, penguatan keamanan siber, dan pengembangan sumber daya manusia teknologi. Integrasi data yang optimal akan mendukung pengambilan keputusan strategis dan memperkuat sistem informasi berbasis digital. • Penguatan Sarana dan Prasarana yang Modern Potensi lainnya yang dimiliki oleh LAN adalah dari sisi sarana dan prasarana yang modern. LAN dapat menciptakan birokrasi yang adaptif dan berkelanjutan melalui modernisasi sarana dan prasarana, digitalisasi, serta penerapan konsep green office. Pengembangan co- working space dan penyediaan fasilitas yang inklusif akan mendorong efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan bagi stakeholder LAN. • Penguatan Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Good Governance Melalui penguatan pengawasan internal yang preventif dan berbasis digital, LAN memiliki potensi dan berkontribusi dalam mewujudkan good governance. Kolaborasi strategis antara Inspektorat, Unit Organisasi, dan Sekretariat Utama memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi dapat diwujudkan. Adaptasi teknologi melalui sistem pengawasan digital dan penguatan manajemen resiko memungkinkan deteksi risiko secara real-time, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta memperkuat kualitas tata kelola organisasi menjadi agenda utama sistem pengendalian internal LAN. Keberhasilan LAN dalam meraih Opini WTP selama 17 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen terhadap efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan internal yang telah dilakukan.
5. 5.Potensi Eksternal • Tren keterampilan sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan World Economic Forum (2023), dalam Laporan “Future of Jobs Report 2023”, mengemukakan bahwa dampak penciptaan dan penghilangan lapangan kerja terbesar berasal dari aspek lingkungan, teknologi dan tren ekonomi. Dalam laporan tersebut, paling tidak terdapat lima keterampilan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan (2023-2027), yakni “1) Creative thinking; 2) Analytical thinking; 3) Technological literacy; 4) Curiosity and lifelong learning; 5) Resilience, flexibility and agility” • Bonus Demografi ASN Bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada periode 2030 hingga 2040, di mana penduduk usia produktif mencapai 64% dari total populasi, membuka peluang bagi LAN untuk meningkatkan kualitas ASN (moderndiplomacy.eu). Dengan jumlah ASN yang lebih besar dan berusia produktif, LAN memiliki kesempatan untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sistem pembelajaran terintegrasi dapat mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, menjadikan ASN lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bonus demografi ini dapat menjadi katalis bagi LAN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mencapai target pembangunan nasional. • Jejaring kerja Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, seperti Tanoto Foundation dan Pijar Foundation, serta lembaga internasional, LAN memiliki potensi untuk meningkatkan kompetensi ASN secara signifikan. Kerja sama dengan Tanoto Foundation, misalnya, mencakup dan tidak terbatas pada penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital dan data science. Sementara itu, kolaborasi dengan Pijar Foundation melalui program ASN Berpijar bertujuan mengakselerasi transformasi digital ASN, meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, penjajakan kerja sama dengan jejaring internasional dalam pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas kebijakan publik menunjukkan upaya LAN dalam memperluas jaringan internasional untuk memperkuat kapasitas birokrasi Indonesia seperti kerjasama LAN dengan Microsoft Indonesia. Dengan memanfaatkan jejaring kerja yang luas ini, LAN dapat mempercepat transformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Selain potensi yang ada, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi LAN antara lain.
6. 1.Pengembangan Kompetensi ASN Dalam pengembangan kompetensi, permasalahan yang masih dirasakan adalah ekosistem birokrasi yang seringkali tidak mendukung budaya belajar. Padahal Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara lugas mengatur bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Di sisi lain, dampak pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja organisasi masih sulit diukur secara komprehensif. Evaluasi umumnya terbatas pada tingkat kepuasan peserta, tanpa mengukur perubahan nyata dalam produktivitas atau pencapaian tujuan organisasi. Keterbatasan sistem evaluasi dan indikator yang tepat menjadi tantangan utama dalam menilai efektivitas pengembangan kompetensi atau pembelajaran ASN secara menyeluruh. Jika pengembangan kompetensi atau pembelajaran ASN dianggap sebagai sebuah investasi yang mendukung pencapaian kinerja organisasi, maka LAN perlu memformulasikan cara menghitung nilai Return of Training Investment dari pengembangan kompetensi atau pembelajaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan adanya perhitungan dampak atas pengembangan kompetensi yang dilakukan instansi pemerintah dapat lebih memprioritaskan pengembangan kompetensi pegawainya karena manfaat yang didapatkan besar untuk kemajuan instansi. Pemerataan akses pengembangan kompetensi kepada seluruh ASN juga masih menjadi persoalan. Belum semua ASN di Indonesia memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi karena keterbatasan informasi maupun infrastruktur di wilayahnya. LAN terus melakukan transformasi pengembangan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun metode pengembangan kompetensi tematik/khusus sehingga pengembangan kompetensi dapat diakses secara massif, mudah, dan murah. LAN juga perlu memperbanyak jenis-jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN serta berbasis keahlian dan kewilayahan. Tantangan yang cukup krusial yang dihadapi LAN adalah perkembangan teknologi dan perubahan global yang sangat dinamis. Dalam study yang dirilis oleh World Economic Forum di tahun 2023 lalu menyatakan bahwa pada tahun 2023-2027 akan ada 83 juta pekerjaan yang hilang namun pada saat bersamaan pula akan ada 69 juta pekerjaan yang akan muncul sehingga secara akumulasinya akan ada 14 juta atau 2% dari total pekerjaan yang akan mengalami pengurangan. Tren pekerjaan masa depan (future job) mengarah kepada meningkatnya kebutuhan akan keterampilan baru dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Data Litbang Kompas (2023) juga menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari diantaranya adalah spesialis artificial intelligence dan machine learning, analisis data dan saintis, robotic engineer, spesialis big data dan spesialis transformasi digital. Demikian halnya dengan sektor pemerintahan harus mampu beradaptasi terhadap dinamisnya perkembangan digital. ASN perlu dibekali dengan literasi digital dan kompetensi yang relevan agar mampu berperan secara efektif. LAN terus berupaya mengembangkan kurikulum pelatihan yang adaptif dan relevan dengan tren future job. Kemudian penyediaan platform pembelajaran online untuk memudahkan proses pengembangan kompetensi, platform ini disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja. Kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor privat untuk mengembangkan sumber daya manusia digital yang unggul dengan harapan dapat meminimalisir gap kompetensi digital di masa yang akan datang. Penguatan LAN dalam transformasi pengembangan kompetensi perlu dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan perkembangan terkini dalam bidang teknologi dan tujuan Pembangunan nasional. Selain itu, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak juga sangat penting dalam merancang program yang efektif dan relevan. Khusus untuk perkembangan pemanfaataan teknologi, maka perlu diperhatikan:
a.Kesenjangan Akses dan Literasi Digital: Meskipun Platform pembelajaran online telah dikembangkan, saat ini masih terdapat kesenjangan akses teknologi di kalangan ASN, terutama di daerah 3T. Keterbatasan ini mencakup infrastruktur, koneksi jaringan internet, serta banyak ASN yang belum menguasai keterampilan dasar teknologi informasi, seperti literasi digital, pemanfaatan artificial intelligence, dan analisis big data. Kondisi ini dapat menghambat pemerataan pengembangan kapasitas ASN.
b.Kebutuhan akan kepemimpinan kolaboratif: transformasi digital memerlukan kepemimpinan yang mampu mendorong kolaborasi lintas sektor dan unit kerja. Namun, masih terdapat tantangan dalam menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
c.Tantangan dalam implementasi sistem pembelajaran Hybrid (klasikal dan non-klasikal): Meskipun saat ini sistem pembelajaran hybrid telah diperkenalkan, implementasinya masih menghadapi hambatan. Hambatan yang sering ditemukan seperti kurangnya kesiapan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital, dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran.
d.Komposisi dan Alokasi Anggaran Pengembangan Kompetensi yang tidak merata. Tantangan nyata yang dihadapi pemerintah khususnya di daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN. Berdasarkan estimasi alokasi anggaran pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi antara satu daerah dengan daerah lainnya, baik dari sisi jumlah pegawai, total anggaran, maupun biaya pengembangan kompetensi per pegawai. Sebagai contoh, Kabupaten Sumba Tengah hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp. 389.182 ribu per pegawai, jauh lebih rendah dibandingkan Daerah Khusus Jakarta yang mencapai lebih dari Rp. 4.784.770 juta per pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat mempengaruhi kemampuan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah rendah menghadapi keterbatasan signifikan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi. Tantangan ini memerlukan perhatian dan strategi nasional yang lebih merata dan inklusif agar kesenjangan kapasitas ASN antarwilayah dapat diminimalkan. Tabel 4 Alokasi Anggaran Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah APBD Tahun 2023 (dlm ribuan) Anggaran Bangkom (dlm ribuan) Jumlah Pegawai Biaya Bangkom/ Pegawai Prov. Gorontalo** 18.323.000.000 6.229.820 7042 884.666 Kab. Sumba Tengah** 680.310.000 10.088.496 2637 389.182 Prov. DKI Jakarta*** 74.380.650.000 252.894.210 52.854 4.784.770 Kota Surabaya*** 10.723.820.000 17.158.112 13.822 1.241.362 *Kebutuhan biaya pengembangan kompetensi dihitung 0,34% dari APBD untuk Provinsi dan 0,16% dari APBD untuk Kabupaten/Kota **Daerah dengan APBD rendah ***Daerah dengan APBD tinggi
1. 2.Analisis Kebijakan Administrasi Negara Dalam konteks pengembangan administrasi negara, LAN dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya pembinaan ASN yang berbasis pada sistem merit, penguatan digitalisasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas ASN sebagai bagian dari Upaya mewujudkan ASN berkelas dunia. Sejalan dengan hal itu, para stakeholder menaruh harapan besar kepada LAN untuk tidak hanya menjadi Lembaga Pengembangan Kapasitas ASN, tetapi juga sebagai Lembaga think tank yang mampu mengawal kualitas kebijakan administrasi negara secara strategis dan sustainable. LAN diharapkan dapat mengambil peran sentral dalam merancang desain program dan tata kelola yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Salah satu mandat penting bagi LAN adalah menyediakan ruang dan mekanisme konsultatif serta kolaboratif bagi ASN, Mahasiswa, dan Akademisi dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan publik. Ruang kolaboratif yang telah dan sedang dijalankan oleh LAN saat ini seperti pelaksanaan program Laboratorium Kebijakan (Lab. BIJAK), serta pelaksanaan dan pengembangan IKK guna mengukur mutu kebijakan berbasis data dan bukti. Namun, terdapat tantangan dalam penguatan peran ini antara lain:
a.terbatasnya data yang valid dan terintegrasi;
b.kapasitas analitik ASN yang belum merata; dan
c.rendahnya integrasi digitalisasi instansi, di mana hanya 42% instansi memiliki skor SPBE kategori “baik” (KemenPAN-RB, 2023). Sebagai langkah yang dapat dilaksanakan oleh LAN, perlu memperkuat infrastruktur digital pembelajaran dan system pengambilan kebijakan berbasis artificial intelligence dan big data, serta dapat memperluas kemitraan dengan akademisi dan Lembaga riset dalam pengembangan administrasi negara.
1. 3.Tata Kelola Internal Tata kelola internal hadir untuk menjamin keseluruhan proses tugas dan fungsi lini mulai dari merencanakan program/kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan, menyediakan sumber daya, sampai pada bagian akhir melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja. Tata Kelola Internal juga memastikan keberlangsungan dan optimalisasi kerja di seluruh unit organisasi dengan fokus pada fungsi-fungsi pendukung strategis. Dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola internal LAN, arah dan strategi difokuskan pada pemberian layanan berbasis digital. Sejumlah tantangan maupun permasalahan dihadapi LAN dalam mewujudkan digitalisasi layanan seperti terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi. Integrasi sistem informasi yang terhambat oleh banyaknya aplikasi terpisah perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas operasional. Selain itu keterbatasan infrastruktur teknologi yang sudah usang memerlukan audit teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan peremajaan perangkat. Tantangan lain adalah penyediaan data, termasuk data pengembangan kompetensi ASN secara nasional, data hasil kajian kebijakan, dan data lainnya, yang belum optimal sehingga memengaruhi ketersediaan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses dengan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis manajemen talenta dan pembelajaran terintegrasi menghadapi beberapa isu kritis yang mempengaruhi efektivitas operasional organisasi diantaranya kesenjangan kompetensi di antara pegawai, retensi talenta, regenerasi kepemimpinan, dan keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi. Sejak tahun 2023, LAN Corpu hadir sebagai learning engine untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia LAN yang diperlukan dalam mengawal transformasi organisasi terhubung dengan kinerja individu dan organisasi (SKP Transformasional). Pada praktiknya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan LAN Corpu, misalnya sampai dengan perluasan jenis pengembangan kompetensi yang tidak hanya didominasi oleh formal learning, namun juga menuju experiential learning dimana magang, pertukaran pegawai dan lainnya dapat diperkenalkan. Sistem kerja yang semakin membutuhkan fleksibilitas tinggi maka LAN juga perlu memaksimalkan penerapan Kebijakan Fleksika yaitu sistem kerja yang dimungkinkan bekerja dari mana saja. Hal ini mempertimbangkan dengan tren gaya pekerja pegawai generasi milenial dan generasi Z yang sudah mulai menempati lebih dari 60% komposisi pegawai di LAN. LAN menghadapi tantangan besar dalam mengkampanyekan nilai-nilai organisasi guna membangun citra yang kuat melalui branding "Bigger, Smarter, Better". Saat ini, informasi yang disampaikan LAN melalui berbagai media belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Tantangan membangun branding yang efektif dan dapat memenuhi ekspektasi publik tidak terlepas dari menciptakan komunikasi yang menarik dan efektif di media sosial, menyampaikan hasil kinerja seperti produk kajian secara lebih luas dan tepat sasaran, informasi program pengembangan kompetensi yang dapat diakses oleh setiap ASN, dan layanan publik melalui berbagai media yang menarik. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam mengelola konten kreatif berkualitas menjadi kendala yang perlu diatasi, di samping adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren media sosial yang terus berkembang. Dukungan anggaran dan pengelolaannya juga tak kalah menantang. Lebih dari 60% anggaran Rupiah Murni (RM) LAN sudah habis teralokasi untuk biaya operasional (belanja pegawai dan operasional kantor) sedangkan yang digunakan untuk kegiatan substantif atau lini LAN lebih banyak didukung oleh pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) rata-rata sebesar 70% setiap tahunnya. Upaya untuk mendapatkan alternatif pembiayaan sebenarnya telah dilakukan antara lain melalui kerja sama dengan mitra strategis dalam bentuk hibah jasa dan non-jasa, pengajuan skema Pinjaman Luar Negeri, dan melalui new-initiative anggaran belanja tambahan, namun belum terlalu menunjukkan hasil yang signifikan terhadap total anggaran LAN. Sarana dan prasarana di LAN menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kesiapan digital pegawai, dan infrastruktur pendukung yang belum merata. Selain itu, pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan, literasi digital pegawai, dan sistem evaluasi yang konsisten juga menjadi perhatian utama untuk memastikan keberlanjutan program modernisasi sarana dan prasarana. Pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan LAN menjadi bagian integral dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Setidaknya terdapat dua tantangan yang dihadapi dalam penguatan pengawasan internal yakni pertama, menjadikan pengawasan internal sebagai upaya preventif bukan kuratif atas permasalahan pengelolaan anggaran dan kinerja, dan kedua, adaptasi digitalisasi dan teknologi dalam proses pengawasan.
2. 4.Permasalahan eksternal • Keterbatasan Anggaran Dinamika lingkungan dan kebijakan cukup menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara. Arahan presiden sangat tegas bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Inefisiensi anggaran harus diatasi dan alokasi anggaran harus benar-benar menyentuh rakyat. Di sisi lain, mimpi besar LAN untuk menjadi organisasi yang berdampak membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Dari tahun ke tahun alokasi anggaran LAN yang bersumber dari APBN tidak mengalami kenaikan yang signifikan bahkan terkadang harus terdampak kebijakan penghematan. Keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBN tidak serta merta dijadikan alasan untuk tidak memberikan kontribusi maksimal. Selama ini sumber pengganggaran LAN didukung oleh anggaran RM dengan alokasi yang terbatas. Selain alokasi RM yang terbatas tersebut, terdapat anggaran PNBP yang dimanfaatkan oleh LAN sejak tahun 2007. • Stabilitas politik Faktor politik memiliki dampak yang signifikan pada dinamika dan kinerja birokrasi. Birokrasi sebagai sistem administratif pemerintahan, selalu terpengaruh oleh konteks politik di mana mereka beroperasi. Misalnya, perubahan kepemimpinan politik, seperti pemilihan umum atau pergantian kepala pemerintahan atau pimpinan instansi, dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan, prioritas, dan orientasi strategis birokrasi. Perubahan dalam arah politik dapat mendorong birokrasi untuk menyesuaikan diri dan mengubah fokus pekerjaan mereka sesuai dengan agenda politik baru. Selain itu, birokrasi seringkali menghadapi tekanan politik dari berbagai kelompok kepentingan atau masyarakat umum. Tekanan ini dapat memengaruhi cara birokrasi menjalankan tugas- tugasnya, memberikan pelayanan, atau merespons isu-isu tertentu. • Bencana alam, krisis lingkungan, pandemi dan sejenisnya Ancaman dari bencana alam, krisis lingkungan atau pandemi memerlukan respon yang cepat dan efektif dari birokrasi. Koordinasi antarlembaga, perencanaan krisis, dan pemulihan yang baik adalah kunci untuk meminimalkan dampak dan membangun ketangguhan di bidang ini. Pandemi COVID-19 menjadi contoh tantangan luar biasa bagi hampir semua sektor, termasuk birokrasi. Krisis ini telah menguji kesiapan, fleksibilitas, dan ketangguhan lembaga pemerintah dalam menghadapi situasi darurat sosial-ekonomi hingga kesehatan masyarakat. Dengan mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperkuat ketangguhan dan responsivitas dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya terhadap situasi yang bersifat force majeure. • Keamanan data Dengan segala inovasi yang dibawa oleh transformasi digital, keamanan data menjadi aspek yang krusial. Birokrasi harus memastikan bahwa data yang mereka kelola aman dari ancaman siber. Implementasi protokol keamanan yang ketat dan investasi dalam teknologi keamanan siber menjadi penting untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. Ancaman yang berkembang terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pemerintahan atau bahkan keamanan nasional. Sebagai gambaran, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 361 juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia per 1 Januari hingga 26 Oktober 2023. Di satu sisi, keamanan siber di Indonesia cenderung masih rendah. Dilansir dalam Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Wantiknas (2023), berdasarkan data dari National Cyber Security Index (NCSI) pada 2023, secara global, Indonesia menduduki peringkat ke- 49 dari 176 negara, masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin. Sementara di negara dengan keamanan siber terbaik di kelompok Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia masuk kategori lima besar dengan skor 63,64, setelah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Gambar 4 Visi Indonesia 2045 Selanjutnya, perencanaan jangka menengah telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menjadi pengejawantahan tahap pertama atas RPJPN 2025-2045. Dalam RPJMN 2025- 2029, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan lima tahun yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita- cita Indonesia Emas 2045. 2.1 Visi Lembaga Administrasi Negara Visi LAN diarahkan pada pencapaian visi presiden, agenda pembangunan, dan sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani. LAN setidaknya turut serta dalam mewujudkan penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar. Selain itu, LAN juga berperan dalam tercapainya transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan melalui penguatan manajeman kinerja pembangunan. Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional, visi LAN 2025-2029 merupakan gambaran atas posisi dan peran LAN yang dirumuskan sebagai berikut. “Terwujudnya Kebijakan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Dalam visi tersebut, terkandung 2 (dua) elemen utama, yaitu
a.Kebijakan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas Pada elemen yang pertama terdapat dua hal yang ingin diwujudkan yakni kapasitas ASN yang berkualitas dan kebijakan yang berkualitas. LAN memandang aparatur negara sebagai kunci dalam menciptakan transformasi birokrasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apatur Sipil Negara, LAN memiliki peranan penting dalam mengembangkan kompetensi dan kapasitas ASN di Indonesia menuju ASN yang profesional. ASN yang professional merupakan ASN yang kompeten, profesional, agile, dan berintegritas. Di sisi lain, kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dapat terwujud jika didukung oleh tata kelola kebijakan yang baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden 93 Tahun 2024 tentang LAN, peningkatan kualitas kebijakan menjadi tugas LAN. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang responsif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
b.Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menjadi pengejawantahan tahap pertama atas RPJPN 2025-2045 telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. LAN senantiasa mendukung Visi Misi yang akan dilaksanakan pada periode Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, ASN di Indonesia diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan. Transformasi ini akan meliputi rekrutmen dan jabatan, mobilitas talenta, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, digitalisasi manajemen, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pentingnya transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi, tetapi juga dengan keselarasan antara kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, ASN yang berkualitas akan menjadi fondasi untuk bangsa dalam mencapai Indonesia Emas. 2.2 Misi Lembaga Administrasi Negara Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya pengejawantahan tugas, fungsi, dan peran ke dalam misi LAN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a.Mendorong Terwujudnya Kebijakan yang Berkualitas di Instansi Pemerintah;
b.Melaksanakan Transformasi Pembelajaran ASN secara Terintegrasi;
c.Menyelenggarakan Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN secara Kolaboratif;
d.Menjamin Mutu Tata Kelola Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN;
e.Melaksanakan Tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan. 2.3 Tujuan Lembaga Administrasi Negara Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Lembaga Administrasi Negara menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
1. 1.Mewujudkan Kebijakan Publik dan Kapasitas ASN yang Berkualitas;
2. 2.Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan. Dalam lima tahun ke depan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen untuk mencapai dua tujuan utama guna mendukung visi dan misi lembaga. Pertama, mewujudkan kebijakan publik dan kapasitas ASN yang berkualitas. LAN akan meningkatkan kualitas kebijakan administrasi negara yang berdampak, dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan berbasis data, inklusif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional, demi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif. Sementara dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dilakukan LAN melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan reformasi birokrasi, sehingga ASN mampu memberikan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan. Tata kelola organisasi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung tugas fungsi utama LAN. Perbaikan dan pembenahan tata kelola internal LAN diharapkan mampu menghasilkan cara- cara kerja yang semakin efektif, efisien, dan responsive. Adapun indikator dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut. Tabel 5 Indikator Tujuan LAN Tujuan Indikator Tujuan Mewujudkan Kebijakan Publik dan Kapasitas ASN yang Berkualitas
3. 1.Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik
4. 2.Tingkat Utilisasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
5. 3.Persentase instansi pemerintah dengan maturitas Corpu minimal Intermediate High
6. 4.Nilai Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN
7. 5.Indeks Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran
8. 6.Persentase Status Akreditasi Perguruan Tinggi ‘Terakreditasi’ atau minimal ‘Baik Sekali’ Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Berkualitas dan Berorientasi pada Pengguna Layanan Nilai Reformasi Birokrasi LAN 2.4 Sasaran Strategis Lembaga Administrasi Negara Sasaran strategis adalah penjabaran visi LAN dikaitkan dengan sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden. Adapun sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh LAN yang mencerminkan pengaruh (impact) yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Lembaga Administrasi Negara di tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:
9. 1.Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik dan Kapasitas ASN
10. 2.Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Berorientasi pada Pengguna Layanan Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN ditetapkan sebagai sasaran strategis LAN dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan peran LAN yang tercantum dalam UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara, dimana LAN berusaha mendorong terciptanya kualitas kebijakan publik yang berkualitas serta kapasitas ASN yang berkualitas. Peningkatan kualitas kebijakan instansi pemerintah dilakukan LAN dengan melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan, mendorong pemanfaatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan pada instansi pemerintah, memberikan masukan atau analisis kebijakan atas isu-isu aktual di bidang Administrasi Negara. Peningkatan kapasitas ASN dan sektor publik menjadi tantangan LAN untuk mewujudkan terbentuk ASN yang memiliki keterampilan dan kapabilitas agar memberikan dampak signifikan terhadap kinerja birokrasi. Peningkatan kapasitas ASN dilakukan melalui berbagai hal seperti melakukan transformasi pembelajaran ASN melalui sistem pembelajaran terintegrasi (ASN Corpu), menyelenggarakan pengembangan kapasitas yang terstandar, melakukan penjaminan mutu pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, dan menyelenggarakan pendidikan terapan di bidang Administrasi Negara. Meningkatnya kualitas tata kelola internal organisasi LAN, diharapkan menjadi enabler dalam mewujudkan tugas dan fungsi lini serta pembinaan tata kelola internal organisasi. Tata Kelola internal yang baik memainkan peran pada hampir keseluruhan proses pada tugas dan fungsi lini mulai dari merencanakan program/kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan, sampai pada bagian akhir melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja. Sistem tata kelola internal yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pengguna layanan, diharapkan mampu menjaga dinamika LAN dan menciptakan kestabilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tata kelola organisasi. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja strategis LAN untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut. Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis LAN 2025-2029 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik Tingkat Utilisasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase instansi pemerintah dengan maturitas Corpu minimal Intermediate High Nilai Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Indeks Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Persentase Status Akreditasi Perguruan Tinggi ‘Terakreditasi’ atau minimal ‘Baik Sekali’ 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi berorientasi pada pengguna layanan Nilai Reformasi Birokrasi LAN Sasaran Strategis 1 terdapat enam indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran. Indikator tersebut dirumuskan berdasarkan intervensi yang dapat dilakukan LAN dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN. Pada Sasaran Strategis 2 hanya digunakan satu indikator yang sudah menggambarkan keseluruhan proses perbaikan tata kelola internal. Adapun secara lebih rinci bagaimana indikator tersebut diukur diatur dalam peraturan tentang Indikator Kinerja di Lingkungan LAN. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mengenai hubungan antara visi, sasaran strategis, dan indikator kinerja, berikut ini peta kinerja LAN disusun untuk menunjukkan keterkaitan lintas fungsi antarunit dan instansi terkait. Peta ini memperlihatkan bahwa pencapaian visi LAN merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari unit pengampu di internal LAN hingga kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan stakholder lainnya yang terkait. Melalui kolaborasi ini, seluruh indikator pada Sasaran Strategis 1 dan 2 diharapkan dapat saling brsinergi, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN, maupun perbaikan tata kelola organisasi yang berorientasi pada pengguna layanan. Peta kinerja LAN disajikan sebagai berikut. Gambar 5 Peta Kinerja LAN Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, visi, misi, dan sasaran strategisnya. Dalam konteks ini, manajemen risiko berperan penting untuk mengelola ketidakpastian yang mungkin terjadi. LAN telah melakukan proses identifikasi indikasi risiko sebagai langkah awal untuk mengenali dan menentukan risiko yang dapat berdampak pada pencapaian Sasaran Strategis LAN. Hasil identifikasi risiko atas Sasaran Strategis LAN disajikan sebagai berikut. Tabel 7 Identifikasi Indikasi Risiko LAN No Sasaran Strategis Pernyataan Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan 1 Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah tidak memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat (kelompok sasaran kebijakan) • Sosialisasi dan publikasi secara masif dan terstruktur untuk meningkatkan partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan • Advokasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di instansi pemerintah • Mengembangkan sistem informasi Indeks Kualitas Kebijakan • Mengembangkan pengukuran indeks kualitas kebijakan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Rendahnya pemanfaatan, produktivitas dan kinerja JF bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi • Penguatan kapasitas JF bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, • Penyediakan knowledge management system (KMS) bagi JF bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN Ketidaksiapan Instansi Pemerintah dalam menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara • Peningkatan pemahaman Corpu Instansi pada seluruh Instansi Pemerintah • Penetapan PIC Corpu setiap wilayah binaan • Konsultasi dan pendampingan Corpu Instansi Pemerintah • Monitoring dan evaluasi penerapan Corpu Instansi Pemerintah Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan pelatihan ASN tidak dapat meningkatkan kapasitas ASN. • Reviu kurikulum dan mata pelatihan • Peningkatan kapasitas tenaga pengajar pembelajaran Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara No Sasaran Strategis Pernyataan Risiko Perlakuan Risiko PJ Perlakuan • Pengembangan pembelajaran melalui learning management system (LMS) Lembaga pengembangan kapasitas dan pembelajaran serta program pembelajaran yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan LAN. • Peningkatan pemahaman terkait standar mutu dengan kegiatan edukasi mutu untuk lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi • Peningkatan layanan mutu melalui sosial media, saluran pelayanan, dan whatsapp group komunitas • Pemberian pelayanan terkait penjaminan mutu secara efektif dan efisien. Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Kurang selarasnya peran Politeknik STIA LAN dalam peningkatan kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN • Penyelarasan kegiatan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan peningkatan kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Politeknik STIA LAN 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi berorientasi pada pengguna layanan Tidak tercapainya target rencana aksi Reformasi Birokrasi LAN • Penguatan pengelolaan RB LAN • Optimalisasi pemantauan dan evaluasi program RB LAN Sekretariat Utama Rendahnya kontribusi LAN terhadap program RB Tematik Nasional • Koordinasi lintas sektor • Menjadikan Program RB Tematik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program/kegiatan LAN Dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, seluruh komponen LAN senantiasa mengedepankan nilai karakteristik LAN yakni:
11. 1.Bigger Mewujudkan LAN menjadi organisasi yang lebih besar dan berwibawa melalui terobosan layanan dengan jenis dan jangkauan layanan yang lebih luas.
12. 2.Smarter Mewujudkan LAN menjadi organisasi yang lebih inovatif dan kreatif melalui penguasaan teknologi terkini dan kemampuan belajar secara adaptif dan berkelanjutan.
13. 3.Better Mewujudkan LAN menjadi organisasi yang adaptif merespon kebutuhan stakeholder dan perubahan lingkungan melalui perubahan berkelanjutan. Gambar 6 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 Untuk mencapai kelima sasaran visi tersebut pemerintah mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan. Pentahapan RPJPN dibagi dalam 4 (empat) tahap yakni:
a.Tahap 1 (2025 – 2029): Perkuatan Fondasi Transformasi
b.Tahap 2 (2030 – 2034): Akselerasi Transformasi
c.Tahap 3 (2035 – 2039): Ekspansi Global
d.Tahap 4 (2040 – 2045): Akselerasi Transformasi Sebagai tahap 1 RPJPN, tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada penguatan Fondasi Transformasi pada: (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesinambungan Pembangunan sebagaimana tergambar berikut ini. Gambar 7 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045 Sebagai salah satu fondasi transformasi, Transformasi Tata Kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas akan semakin efektif apabila didukung oleh sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap asset negara. Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terdapat 7 isu strategis dalam transformasi tata kelola yakni:
1. 1.Integritas Partai Politik Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).
2. 2.Sistem Penggajian Tunggal Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif.
3. 3.Kualitas Regulasi Hiperregulasi, kewenangan regulasi yang tersebar, belum memadai sumber daya manusia regulasi, partisipasi yang belum optimal.
4. 4.Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas.
5. 5.Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat
6. 6.Manajemen Talenta Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (isu Transformasi Manajemen ASN)
7. 7.Integrasi Proses Bisnis Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi. Isu-isu strategis tersebut menjadi fokus perbaikan dalam pembangunan Transformasi Tata Kelola dengan pentahapan sebagai berikut. Gambar 8 Tahapan Transformasi Tata Kelola Kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk menyelesaikan persoalan di internal birokrasi agar terwujud efisiensi administrasi sehingga dapat mendukung upaya pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, penguatan partisipasi masyarakat dan penguatan demokrasi. Arah kebijakan transformasi tata kelola ini difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, sumber daya manusia ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik yang modern dan mandiri, serta masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola sektor publik sebagai pengungkit dari ke-3 strategi prioritas pembangunan diatas, yakni mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sebagai pengungkit, transformasi tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama. Untuk itu, diperlukan transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital, yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar-instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat. Gambar 9 Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit Penetapan delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita sebagai berikut: Gambar 10 Asta Cita Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana Pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Program Prioritas:
8. 1.Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
9. 2.Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
10. 3.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
11. 4.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
12. 5.Pemberantasan Kemiskinan
13. 6.Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
14. 7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
15. 8.Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, serta Digitalisasi
16. 9.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
17. 10.Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
18. 11.Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
19. 12.Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
20. 13.Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
21. 14.Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya
22. 15.Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
23. 16.Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
24. 17.Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan Strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gambar 11 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Pada PN-7, reformasi dalam bidang politik, hukum dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, telah dirumuskan sasaran dan indikator Pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut. Tabel 8 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional 1 Indeks Pembangunan Hukum 0,68 (2023) 0,69 0,73 2 Indeks Persepsi Korupsi 34(2023) 38 43,7 3 Indeks Materi Hukum 0,60 (2023) 0,51 0,55 4 Indeks Integritas Nasional 70,97 (2023) 74,52 77,57 5 Indeks Integritas Partai Politik 62,83 63,00- 64,99 71,00- 72,99 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani 6 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 69,98 71,38 77,26 7 Indeks Pelayanan Publik 3,78 (2023) 3,68 3,80 8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,79 (2023) 3,00 2,00 9 Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri 93 93,5 95,5 Adapun highlight intervensi yang ingin dicapai terkait transformasi Tata Kelola Tahap I ini adalah:
25. 1.Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
26. 2.Penataan proses bisnis dan kelembagaan K/L berdasarkan Prioritas Nasional/shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen resiko dan sistem insentif K/L atas pencapaian target);
27. 3.Transformasi manajemen ASN (Penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan GRC/Governance, risk and compliance);
28. 4.Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
29. 5.Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan penguatan integritas partai politik. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Administrasi Negara 3.2.1 Arah Kebijakan Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan LAN dan mendukung pembangunan nasional, LAN berkontribusi pada Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi LAN 2025- 2029 yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas fungsi LAN dan peran aktif LAN dalam mendukung program direktif Presiden. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:
30. 1.Meningkatkan kualitas kebijakan Instansi Pemerintah LAN turut serta dalam melakukan perbaikan kualitas kebijakan instansi pemerintah melalui tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang strategi peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, advokasi dan pengembangan kinerja kebijakan dan penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Pembinaan pada Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan para analis kebijakan dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik di instansi masing-masing. Peran aktif analis kebijakan tersebut tentunya dapat berimplikasi pada kualitas kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Di samping itu, LAN juga melakukan analisis kebijakan atas isu aktual pada setiap tahunnya. Pada aspek evaluasi, untuk melihat praktik penerapan tata kelola kualitas kebijakan yang baik pada Instansi Pemerintah, LAN melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Instansi pemerintah. Sebagai sebuah instrumen, Indeks Kualitas Kebijakan menjadi pijakan awal untuk mengetahui proses maupun tata kelola penyusunan kebijakan di instansi pemerintah. Perbaikan pada instrumen pengukuran terus dilakukan LAN agar mampu benar-benar menunjukkan potret kualitas kebijakan yang dihasilkan instansi pemerintah. Hal ini diperkuat dengan adanya mandat dari Lampiran III RPJMN dimana LAN menjadi penanggung jawab dalam melaksanakan PN-7 untuk Program Prioritas Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan (PP.07.08) dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan (KP.07.08.02). Adapun sasaran dari KP tersebut adalah terwujudnya kinerja Pembangunan yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator “persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik”. Dengan mengacu pada mandat tersebut, arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan Instansi Pemerintah semakin jelas dan terukur. Tidak hanya mengevaluasi, LAN juga melakukan advokasi terhadap kinerja kebijakan termasuk melakukan pendampingan terhadap instansi pemerintah yang belum memiliki tata kelola kebijakan yang baik. Laboratorium Kebijakan menjadi salah satu cara yang dilakukan LAN untuk turut serta memperbaiki tata kelola penyusunan kebijakan di instansi pemerintah.
31. 2.Transformasi Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 49 menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Pengembangan kompetensi bukan lagi hak, namun menjadi kewajiban dari semua ASN di Indonesia dan dilakukan dalam kerangka pembelajaran terintegrasi. Ruang lingkup ASN Corpu setidaknya mencakup struktur ASN Corpu, Manajemen Pengetahuan, Forum Pembelajaran, Sistem Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Teknologi Pembelajaran, dan Integrasi Sistem. Gambar 12 Ruang Lingkup ASN Corpu Transformasi pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN tidak hanya berubah dari training ke learning, namun juga pembelajaran yang terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan (workplace learning) guna mendukung visi-misi strategis organisasi, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu pengembangan kompetensi juga saling terkait dengan komponen manajemen ASN lainnya dan terhubung dengan pegawai ASN lain/pihak lainnya. Pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu) dilakukan dengan metode pembelajaran formal, berbasis sosial, dan berbasis pengalaman. Pendekatan Corpu ini tentu saja berimplikasi pada banyak hal dimana organisasi dalam hal ini Kementerian/Lembaga/Pemda harus menyediakan akses bagi ASN untuk memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. Corpu menempatkan strategi organisasi sebagai basis pembelajaran sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan responsif terhadap tantangan organisasi, terhubung dengan pekerjaan maupun sasaran kinerja pegawai, dan melibatkan seluruh aktor dalam organisasi. Pendekatan Corpu yang menjadi fokus ke depannya diharapkan dapat menguatkan peran pengembangan kompetensi dalam memberikan dampak yang nyata terhadap pencapaian sasaran kinerja pegawai, unit organisasi, instansi, maupun sasaran pembangunan nasional. Gambar 13 Kerangka Pikir Integrasi Antar Ruang Lingkup ASN Corpu Sistem pembelajaran terintegrasi membutuhkan kolaborasi dari seluruh stakeholders pembelajaran, pemanfaatan teknologi terintegrasi, just-in- time content pembelajaran, serta pemanfaatan individual development plan dan human capital development plan. Selain mendorong transformasi pengembangan kapasitas dan pembelajaran melalui Corpu, LAN juga mendorong adanya digitalisasi pengembangan kompetensi ASN diantaranya melalui learning management system berbasis teknologi informasi, konten pembelajaran yang menarik dan bervariasi, penggunaan Artificial Intelligence dan Big Data Analytics yang memungkinkan pengembangan kompetensi dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN di mana pun dan kapan pun sesuai dengan kebutuhan. Arah kebijakan pembelajaran terintegrasi juga telah selaras dengan PN-7 dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendukung Program Prioritas Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN (PP.07.07) dengan Kegiatan Prioritas Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar (KP.07.07.03). Adapun sasaran dari kegiatan prioritas tersebut adalah terwujudnya penerapan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas dengan indikator persentase instansi pemerintah pada aspek pengembangan kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “menengah”. LAN merupakan instansi kontributor dari penanggungjawab Kementerian PAN dan RB untuk capaian indikator tersebut. LAN menjadi bagian untuk menjadikan instansi pemerintah sebagai organisasi pembelajar yang terus menerus mengembangkan kapasitas dan mampu menjawab tantangan yang selalu berubah. Selain mendorong adanya transformasi pengembangan kapasitas dan pembelajaran melalui sistem pembelajaran terintegrasi, arah kebijakan LAN juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien melalui: a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Kegiatan prioritas untuk mendukung hal tersebut adalah pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN (KP.07.10.03) dengan sasaran terwujudnya ASN yang berkompetensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital. Adapun indikatornya adalah persentase ASN yang memiliki kompetensi digital optimal dengan target 90% pada tahun 2029. LAN turut serta menjadi kontributor atas Kegiatan Prioritas tersebut dari penanggungjawab Kementerian PANRB melalui upskilling dan reskilling ASN kompetensi digital ASN. Dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan kapasitas ASN yang menjadi kewenangan LAN (kapasitas manajerial-kepemimpinan dan kapasitas dasar) menjadi mutlak dilakukan. Penyesuaian konsep, kurikulum, metode, maupun proses pelaksanaan pada pelatihan manajerial kepemimpinan dan pelatihan dasar dilakukan merujuk pada pemetaan kompetensi masa depan (future skills) dan pencapaian visi-misi Presiden maupun RPJMN 2025-2029. Pelatihan manajerial kepemimpinan akan terus didorong untuk menghasilkan kepemimpinan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan birokrasi ke depan. Pelatihan dasar ditujukan untuk membentuk karakter, penguatan norma, kode etik, dan perilaku ASN. LAN juga akan melakukan mengembangan kebijakan maupun konsep pembelajaran karakter dan sosial kultural. Sedangkan pelatihan teknis diarahkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi teknis yang mendukung kinerja ASN. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi setidaknya harus memenuhi prinsip akses untuk semua, efisien, berdampak, dan integratif. Akses belajar disediakan seluas-luasnya bagi semua ASN untuk belajar secara efisien dan efektif. Optimalisasi teknologi dan metode pembelajaran dengan biaya paling efisien. Pembelajaran juga dilakukan menggunakan metode dan strategi yang mampu membantu memecahkan masalah, meningkatkan kinerja organisasi, dan manfaat bagi stakeholders. Pembelajaran juga diharuskan tetap mengedepankan cara kolaboratif baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah. Penjaminan Mutu terhadap pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN telah sesuai dengan standard yang ditetapkan. Upaya penjaminan mutu dilakukan antara lain melalui standardisasi mutu tata kelola lembaga dan proram serta kualitas sumber daya manusia penyelenggara pengembangan kompetensi, perbaikan kualitas hasil atau dampak pengembangan kompetensi, dan modernisasi tata kelola sarana prasarana serta infrastruktur penyelenggara pengembangan kapasitas dan pembelajaran untuk mendukung pembelajaran terintegrasi. Sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan, LAN juga mendorong integrasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam seluruh kebijakan dan program pengembangan kapasitas ASN. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. LAN memastikan tersedianya akses belajar yang setara melalui penyediaan konten pembelajaran yang adaptif, penggunaan teknologi yang ramah disabilitas, serta pengembangan kebijakan pelatihan berbasis kesetaraan dan inklusi. Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi pembelajaran ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga sensitif terhadap isu kesetaraan. Selain pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, LAN juga memiliki Politeknik STIA LAN yang menjalankan peran dalam pendidikan tinggi terapan. Upaya transformasi Politeknik STIA LAN dilakukan melalui peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan berbasis mahasiswa yang mana kegiatannya semakin mendekatkan pada kebutuhan mahasiswa, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk tidak hanya memiliki hard skill tetapi memiliki juga soft skill. Penyelenggaraan penelitian yang merupakan kegiatan yang harus sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang merupakan sebuah kegiatan Sivitas Akademika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
32. 3.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi yang berorientasi pada pengguna layanan Dalam rangka menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dilakukan peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang mencakup aspek tata kelola kinerja organisasi, kapasitas sumber daya manusia internal, sumber daya aparatur lainnya, data dan sistem informasi, dan pengendalian internal. Perwujudan dari tujuan layanan organisasi tersebut salah satunya dilakukan melalui intervensi digitalisasi layanan. LAN memandang digitalisasi layanan merupakan aspek kunci untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal LAN. Aspek perencanaan kinerja organisasi dapat berjalan didukung dengan banyak komponen salah satunya keuangan dan penganggaran. Pengalokasian anggaran LAN harus responsif terhadap kebutuhan strategis dan prioritas. Prioritasi dan pengusulan tematik penganggaran menjadi salah satu strategi dalam mengatasi dinamika penganggaran. Dalam mengelola Sumber Daya Manusia mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja pegawai. Pembaharuan sistem informasi sumber daya manusia (sIDAMAN dan siMANTAP) semakin mempercepat pula proses layanan dan akurasi data sumber daya manusia LAN. Penerapan pembelajaran terintegrasi melalui LAN Corpu juga telah dimulai, dimana LAN Corpu digunakan sebagai learning engine untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia LAN yang diperlukan dalam mengawal transformasi organisasi terhubung dengan kinerja individu dan organisasi (SKP Transformasional). Perubahan budaya kerja organisasi harus dilakukan dimana pembelajaran yang berkelanjutan menjadi ciri khas LAN ke depan. Indikator minimal yang akan dicapai adalah bahwa setiap pegawai harus melek teknologi. Kompetensi literasi digital menjadi fokus untuk segera dikuasai oleh seluruh pegawai LAN disamping kompetensi bidang tugas. Sistem kerja yang semakin membutuhkan fleksibilitas tinggi maka LAN juga perlu memaksimalkan penerapan Kebijakan Fleksika yaitu sistem kerja yang dimungkinkan bekerja dari mana saja. Sarana dan prasarana yang dibangun LAN juga akan diarahkan untuk mendukung terselenggaranya sistem kerja fleksika, dimana banyak ruangan akan diarahkan menjadi coworking space. Penguatan branding LAN yang “Bigger, Smarter, Better” dilakukan untuk meningkatkan citra positif organisasi. Diperlukan strategi branding yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk membangun kesadaran publik terhadap kiprah LAN, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas jangkauan dampak institusi. Tantangan dalam pengelolaan layanan data dan sistem informasi memerlukan langkah-langkah strategis yang adaptif dan berkelanjutan seperti modernisasi infrastruktur teknologi. Penguatan keamanan siber, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penyediaan data. Dalam meningkatkan peran dan fungsi pengawasan internal, strategi kolaborasi dan kemitraan dalam pengawalan pengelolaan keuangan menjadi mutlak dilakukan. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan Inspektorat sebagai unit pengawasan, tetapi juga menempatkannya sebagai mitra strategis dan penjamin kualitas (quality assurance).
33. 4.Peningkatan Peran Aktif LAN dalam mendukung Program Direktif Presiden Dalam salah satu arahannya, Presiden Prabowo secara lugas menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden menginstruksikan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam Inpres tersebut, LAN berperan untuk menyiapkan konsep dan kelembagaan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk program sekolah rakyat. Komitmen LAN untuk memenuhi tugas presiden tersebut ditindaklanjuti dengan rencana aksi berupa penyiapan dokumen desain kelembagaan (struktur, peran, mekanisme, koordinasi) program pengentasan kemiskinan termasuk sekolah rakyat. Kegiatan tersebut juga diusulkan menjadi salah satu program prioritas LAN. Di samping itu, untuk mengakselerasi program yang menjadi direktif presiden, yakni Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, LAN mendesain program pengembangan kompetensi berbasis akademi yang dapat digunakan sebagai katalisator dalam meningkatkan kapasitas aktor dalam program direktif Presiden tersebut. Program pengembangan kompetensi yang didesain LAN diharapkan mampu mengaktifkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan dan pendampingan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, serta mendorong terciptanya model inovatif pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. 3.2.2 Strategi Lembaga Administrasi Negara
34. 1.Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan instansi pemerintah
a.Melaksanakan analisis kebijakan yang responsif terhadap isu strategis nasional;
b.Melaksanakan model-model transformasi kebijakan administrasi negara;
c.Mempublikasikan hasil analisis kebijakan;
d.Mengembangkan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
e.Melaksanakan evaluasi tata kelola kebijakan atau pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
f.Melakukan advokasi dan pengembangan kinerja kebijakan kepada pemangku kepentingan;
g.Meningkatkan kualitas pembinaan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi);
h.Meningkatkan pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi);
i.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi).
1. 2.Strategi untuk transformasi pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN 2.1 Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu)
a.Melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi ASN melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
b.Melaksanakan penerapan sistem pembelajaran terintegrasi (ASN Corpu);
c.Melakukan advokasi penerapan Corpu pada tingkat instansi;
d.Melakukan pengelolaan data dan informasi pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi (Corpu);
e.Mewujudkan pusat unggulan (center of excellence);
f.Melaksanakan advokasi kebijakan dan penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Relaksasi Kompetensi Manajerial pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
g.Melakukan pengembangan sistem informasi pemerintahan (pengembangan sistem pembelajaran ASN);
h.Melakukan pengembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran ASN;
i.Mengembangkan ekosistem pembelajaran ASN;
j.Melakukan kerja sama di bidang pengembangan kompetensi ASN;
k.Menyelenggarakan Program Eksekutif Nasional (PEN)
l.Melakukan penguatan sistem pembelajaran instansi. 2.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran
a.Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembelajaran manajerial, kepemimpinan, dan sekolah kader;
b.Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembelajaran karakter dan sosial kultural;
c.Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembelajaran teknis dan fungsional;
d.Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran di bidang pembelajaran manajerial, kepemimpinan dan sekolah kader;
e.Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran di bidang pembelajaran karakter dan sosial kultural;
f.Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran di bidang pembelajaran teknis dan fungsional;
g.Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK dan kompetensi vokasional;
h.Meningkatkan penelitian di bidang administrasi negara terapan yang responsif, andal, dan berbasis bukti;
i.Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis ilmu dan memberikan dampak. 2.3 Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
a.Melaksanakan perumusan kebijakan penjaminan mutu pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
b.Melaksanakan perumusan kebijakan Standardisasi Kompetensi sumber daya manusia Pengelola Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Certified Human Capital Development Officer/CHCDO);
c.Melaksanakan perumusan kebijakan tata kelola sarana prasarana dan infrastruktur pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
d.Melaksanakan akreditasi dan penjaminan mutu pelatihan ASN meliputi lembaga penyelenggara pelatihan, program pelatihan dasar, program pelatihan kepemimpinan, dan lembaga pengakreditasi;
e.Melaksanakan akreditasi dan penjaminan mutu sistem pembelajaran terintegrasi (ASN Corpu);
f.Melaksanakan standardisasi/sertifikasi kompetensi pengelola pengembangan kompetensi terintegrasi (Certified Human Capital Development Officer/ CHCDO);
g.Melakukan modernisasi tata kelola atau pengelolaan sarana prasarana infrastruktur penyelenggara pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN
h.Melakukan perbaikan basis data pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
i.Melakukan pengelolaan sistem informasi akreditasi dan penjaminan mutu pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
j.Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
k.Mengembangkan Jejaring Mutu Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas.
1. 3.Strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang berorientasi pada pengguna layanan
a.Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan disiplin pengelolaan anggaran;
b.Meningkatkan layanan pengelolaan aset, pengadaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan dalam rangka efektivitas kerja dan institutional branding LAN;
c.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia internal, sistem regulasi, penataan kelembagaan, bisnis proses, dan kearsipan LAN;
d.Meningkatkan tata kelola sistem informasi yang andal, terintegrasi, dan pemanfaatan satu data LAN.
e.Meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.
1. 4.Strategi untuk meningkatkan peran Aktif LAN dalam mendukung program Direktif Presiden
a.Menyiapkan desain kelembagaan (struktur, peran, mekanisme, koordinasi) program pengentasan kemiskinan termasuk sekolah rakyat.
b.Menyiapkan program pengembangan kapasitas berbasis akademi kepada aktor yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
c.Melaksanakan program direktif Presiden sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan LAN. 3.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi adalah perencanaan penyusunan regulasi yang dibutuhkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur kegiatan LAN melaksanakan peran dalam pembangunan nasional maupun tugas dan fungsinya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi LAN dalam menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan. Produk hukum di lingkungan LAN telah diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2018. Produk hukum LAN terdiri atas peraturan dan keputusan administrasi pemerintahan. Peraturan dapat berupa Peraturan LAN (PerLAN) dan peraturan internal LAN. PerLAN merupakan jenis peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan internal LAN dapat berbentuk Peraturan Kepala (Perka) LAN atau peraturan lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAN yang diatur dalam PerLAN. Adapun keputusan administrasi pemerintahan terdiri atas keputusan, surat edaran (SE), instruksi, dan bentuk keputusan administrasi pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kebutuhan kerangka regulasi LAN periode 2025-2029 ini untuk mendukung arah dan strategi LAN:
1. 1.Meningkatkan kualitas kebijakan Instansi Pemerintah
2. 2.Transformasi pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN
3. 3.Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi pada pengguna layanan Adapun deskripsi kerangka regulasi yang perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga Administrasi Negara (Peraturan LAN), dapat dikelompokkan sebagai berikut: Tabel 9 Kerangka Regulasi LAN Tahun 2025-2029 No Arah Kebijakan/Strategi LAN Kebutuhan Regulasi
4. 1.Meningkatkan Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah Regulasi terkait dengan • Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas Administrasi Negara • Peningkatan kualitas kebijakan instansi pemerintah
5. 2.Transformasi Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Regulasi terkait dengan • Sistem pembelajaran terintegrasi • Teknologi dan digitalisasi pembelajaran ASN • Penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN • Penjaminan mutu pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN
6. 3.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi pada Regulasi terkait dengan • Perencanaan, penganggaran dan pengelolaan No Arah Kebijakan/Strategi LAN Kebutuhan Regulasi Pengguna Layanan keuangan • Pengelolaan hukum, organisasi, dan sumber daya manusia • Pengelolaan umum, kerjasama, humas, arsip, dan kerumahtanggaan • Tata kelola sistem informasi internal • Sistem pengawasan dan pengendalian internal Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan LAN terdapat beberapa kebutuhan regulasi yang perlu diterbitkan pada tahun 2025-2029. Regulasi tersebut sebagai payung hukum pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi LAN. Secara lebih detail daftar peraturan dari setiap kebutuhan regulasi dapat dilihat pada lampiran. 3.4 Kerangka Kelembagaan LAN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki peran penting dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Struktur kelembagaan LAN dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dengan adanya berbagai deputi dan direktorat yang bertanggung jawab dalam berbagai bidang strategis. LAN dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi beberapa deputi, antara lain Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, serta Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN. Masing- masing deputi mengoordinasikan beberapa direktorat, seperti Direktorat Pengembangan Administrasi Negara, Direktorat Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran, serta Direktorat Pengembangan Kapasitas Sistem Merit. Struktur organisasi ini dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas ASN dan transformasi pembelajaran yang terintegrasi. Dalam menjalankan tugasnya, LAN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan selaras dengan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN. Setiap unit organisasi di LAN bekerja berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di tingkat internal maupun eksternal, guna memastikan efektivitas dan efisiensi tata kerja. LAN memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung seluruh program dan kegiatannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggung jawab atas pengawasan internal, baik terkait kinerja maupun keuangan. Laporan hasil pengawasan ini kemudian menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan LAN. Dengan kerangka kelembagaan yang solid dan mendukung tata kelola yang baik, LAN diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan administrasi negara serta melakukan transformasi pembelajaran ASN yang lebih modern, berbasis teknologi, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam rangka mengefektifkan pencapaian sasaran strategis LAN, dibutuhkan penyesuaian pada kerangka kelembagaan LAN yang meliputi fungsi dan struktur organisasi LAN, tata laksana internal dan antar organisasi, dan sumber daya manusia LAN. Kerangka kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN dan visi-misi LAN; mempertajam arah kebijakan dan strategi LAN; membangun struktur organisasi LAN yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dan memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia aparatur LAN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara, LAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAN menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
b.pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
c.penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
d.pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
e.perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara;
f.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
g.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas pembelajaran ASN;
h.koordinasi, asesmen, dan penyusunan strategi tata kelola fasilitas dan infrastruktur pembelajaran ASN;
i.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN;
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN;
k.pengelolaan barang milik negara kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab LAN; dan
l.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan LAN. Peraturan Presiden tersebut membawa perubahan pada Struktur Organisasi sebagaimana gambar berikut. Gambar 14 Struktur Organisasi LAN dengan Nomenklatur Baru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tersebut, struktur Pimpinan Tinggi Madya LAN berubah menjadi:
a.Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
b.Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
c.Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
d.Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara “Mewujudkan kebijakan publik dan kapasitas ASN yang berkualitas” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1) Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan kedua: “Mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanan” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (2) Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi berorientasi pengguna layanan. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis LAN tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja utama ditetapkan target yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Penentuan target tersebut didasarkan pada capaian tahun sebelumnya atau bersifat proyeksi capaian untuk indikator kinerja baru. Tabel berikut menjelaskan target kinerja pada setiap sasaran strategis. Tabel 10 Target Kinerja LAN 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline data

(2024)* Target 2025 2026 2027 2028 2029 Mewujudkan kebijakan publik dan kapasitas ASN yang berkualitas (SS-1) Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik 18.37
(2023)30 40 60 80 85 Tingkat Utilisasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN - (indikator baru) 65 66 67 68 69 Persentase instansi pemerintah dengan maturitas corpu minimal intermediate high - (indikator baru) 10 15 20 25 30 Nilai Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN - (indikator baru) 76 79 81 83 85 Indeks Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran - (indikator baru) 67 70 73 75 80 Persentase Status Akreditasi Perguruan Tinggi ‘Terakreditasi’ atau minimal ‘Baik Sekali’ 100 100 100 100 100 100 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Baseline data
(2024)* Target 2025 2026 2027 2028 2029 Mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanan (SS-2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi berorientasi pada pengguna layanan Nilai Reformasi Birokrasi LAN 89.82 89.90 89.98 90.06 90.14 90.22 *Keterangan:

1.Baseline adalah capaian awal (tahun sebelum target mulai berlaku) yang digunakan sebagai acuan penetapan target
2.Indikator baru merupakan indikator yang mulai diukur pada tahun 2025 sehingga belum memiliki data capaian tahun sebelumnya
3.Indikator baru akan dilakukan penghitungan dengan menggunakan instrument pengukuran baru dengan cara penghitungan yang akan dijelaskan melalui peraturan kepala LAN tentang indikator kinerja utama 4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Sasaran Strategis LAN: (SS-1) Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN didukung oleh program teknis yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN. Program ini difokuskan untuk melaksanakan tugas utama LAN yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:
1.Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
2.Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
3.Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
4.Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Selain Deputi, terdapat juga unit kerja pendukung yang melaksanakan analisis kebijakan dan pembelajaran ASN yaitu Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan, serta unit kerja yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang administrasi yaitu Politeknik STIA LAN. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN memiliki 6 (enam) Sasaran Program yang akan dicapai, yaitu:
1.Meningkatnya Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah di Bidang Administrasi Negara
2.Meningkatnya Kualitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
3.Terwujudnya Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
4.Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan akses pembelajaran
5.Meningkatnya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
6.Meningkatnya Daya Saing Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Administrasi Negara Masing-masing Sasaran Program diturunkan ke dalam sasaran kegiatan yang sifatnya lebih operasional. Terdapat 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan untuk mendukung sasaran program yaitu:
1.Meningkatnya kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
2.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
3.Terlaksananya Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan
4.Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembelajaran yang Terintegrasi
5.Terwujudnya Integrasi Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
6.Tersedianya Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
7.Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang Sesuai Standar Mutu
8.Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang Sesuai Standar Mutu
9.Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang Sesuai Standar Mutu
10.Terwujudnya Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas
11.Terlaksananya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
12.Meningkatnya mutu lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara
13.Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran Politeknik STIA LAN Untuk mencapai 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan terdapat dukungan Kegiatan yang dilakukan LAN yaitu:
1.Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara (7914)
2.Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN (7913)
3.Transformasi Pembelajaran ASN (7915)
4.Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN (7916)
5.Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN (7917)
6.Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN (3611) Pencapaian kegiatan tersebut dibuktikan dengan output kegiatan yang akan dihasilkan pada masing-masing kegiatan, yaitu:
1.Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah (IKK)
2.Pengembangan Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
3.Pembinaan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah (IKK)
4.Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Kebijakan

a.Rekomendasi kebijakan di bidang Administrasi Negara
b.Rekomendasi Kebijakan di bidang Talenta ASN Nasional
c.Rekomendasi Kebijakan di bidang Manajemen Pemerintahan
d.Rekomendasi Kebijakan di bidang Pelayanan Publik
e.Rekomendasi Kebijakan di bidang Manajemen Kinerja
f.Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Sekolah Rakyat
1. 5.Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan
2. 6.Ekosistem Inovasi
3. 7.Kebijakan tentang Pembinaan, Penguatan Kapasitas, dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
4. 8.Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
5. 9.Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
6. 10.Kebijakan tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ASN Corpu
7. 11.Advokasi Penerapan Corpu pada tingkat Instansi
8. 12.Evaluasi Penerapan Corpu
9. 13.Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Relaksasi Kompetensi Manajerial
10. 14.Kebijakan tentang Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran
11. 15.Pengembangan Digitalisasi Pembelajaran ASN
12. 16.Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Pembelajaran ASN)
13. 17.Kebijakan tentang Ekosistem Pembelajaran
14. 18.Pengelolaan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
15. 19.Pelaksanaan Program Eksekutif Nasional (PEN)
16. 20.Kebijakan tentang Pelatihan Manajerial Kepemimpinan
17. 21.Penyelenggaraan Pelatihan Manajerial Kepemimpinan
18. 22.Penyelenggaraan Sekolah Kader
19. 23.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN
20. 24.Kebijakan tentang Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
21. 25.Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
22. 26.Penyelenggaraan Orientasi P3K
23. 27.Penyelenggaraan ASN Talent Academy
24. 28.Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural
25. 29.Kebijakan tentang Pelatihan Teknis dan Fungsional
26. 30.Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional
27. 31.Penyelenggaraan Pelatihan Kebahasaan
28. 32.Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas ASN
29. 33.Kebijakan tentang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
30. 34.Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
31. 35.Akreditasi ASN Corpu
32. 36.Evaluasi Pasca Pelatihan
33. 37.Kebijakan tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran (Akreditasi)
34. 38.Akreditasi Lembaga Pelatihan
35. 39.Akreditasi Program Pelatihan ASN
36. 40.Sertifikasi HCDO (Human Capital Development Officer)
37. 41.Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Administrasi Terapan
38. 42.Desain kelembagaan (struktur, peran, mekanisme, koordinasi) program pengentasan kemiskinan termasuk sekolah rakyat
39. 43.Kegiatan pengembangan kapasitas yang mendukung program direktif Hubungan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan serta Output yang dihasilkan pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN adalah sebagai berikut. 70 Gambar 15 Pemetaan Output pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (1) 71 Gambar 16 Pemetaan Output pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (2) 72 4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen Sasaran Strategis LAN (SS-2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Berorientasi pada Pengguna Layanan didukung oleh Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama LAN dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Utama LAN, Inspektorat, Pusat Data dan Informasi, serta terdapat juga unit kerja pendukung yang melaksanakan analisis kebijakan dan pembelajaran ASN yaitu Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan, serta unit kerja yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang administrasi yaitu Politeknik STIA LAN. Pemetaan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, serta output kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 11 Pemetaan Output Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Kegiatan Output Kegiatan (SS-2) Mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanan Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Kolaboratif Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan Rakor/Raker/ Raker Teknis Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan Layanan Reformasi Kinerja Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan BMN Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan Protokoler Layanan Umum 73 Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Kegiatan Output Kegiatan kearsipan, dan kerjasama Layanan Perkantoran Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola data dan sistem informasi Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan sumber daya manusia Internal Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan sumber daya manusia Internal Layanan Hukum Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Manajemen sumber daya manusia Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi Organisasi Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Audit Internal 4.2 Kerangka Pendanaan Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, disampaikan angka dasar selama lima tahun dalam kerangka pengeluaran jangka menengah sebagai indikasi pendanaan LAN yang bersumber dari anggaran APBN. LAN didukung oleh anggaran yang terdiri atas 2 (dua) program yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN untuk Sasaran Strategis 1 (satu) dan Program Dukungan Manajemen untuk Sasaran Strategis 2 (dua). Rencana Pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun besaran alokasi pendanaan berdasarkan program adalah sebagai berikut. 74 Tabel 12 Kerangka Pendanaan LAN Tahun 2025-2029 berdasarkan Program Sasaran Strategis Program Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 71.789.561 74.650.548 78.431.012 78.431.012 78.431.012 Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi berorientasi pengguna layanan Program Dukungan Manajemen 277.161.101 287.196.620 288.537.293 288.537.293 288.537.293 Total 348.950.662 361.847.168 366.968.305 366.968.305 366.968.305 Anggaran LAN tersebut jika dibedakan berdasarkan sumber dana terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran RM maupun PNBP LAN dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Kebijakan Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN. Tata Cara pengelolaan PNBP LAN mengacu pada Peraturan terkait Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada LAN. Dimana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai jenis PNBP, besaran penggunaan dana PNBP, peruntukan penggunaan PNBP. Adapun kerangka pendanaan LAN berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut. Tabel 13 Kerangka Pendanaan LAN Tahun 2025-2029 berdasarkan Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan Alokasi Pendanaan (dalam ribuan) 2025 2026 2027 2028 2029 Rupiah Murni 288.413.500 305.684.195 312.885.600 312.885.600 312.885.600 PNBP 60.537.162 56.162.973 54.082.705 54.082.705 54.082.705 Total 348.950.662 361.847.168 366.968.305 366.968.305 366.968.305 Optimalisasi anggaran yang bersumber pada RM dan PNPB dilakukan LAN sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Namun apabila diperlukan, LAN akan mengajukan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pinjaman, hibah, SBSN, dan sumber dana lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pengajuan tersebut diharapkan mampu 75 menjadi alternatif pembiayaan dimana pengajuan dan peruntukannya mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan pembiayaan tersebut diarahkan untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan program transformasi digital penguatan teknologi untuk pengembangan kompetensi ASN. Transformasi pengembangan kompetensi ASN menjadi sebuah langkah strategis untuk mendukung serta mengakselerasi RPJMN 2025-2029 dan Program Direktif Presiden. Setidaknya empat pilar utama akan dilaksanakan diantaranya
40. 1.SMART Program Merupakan pilar yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan nyata birokrasi.
41. 2.SMART Campus Merupakan pilar yang berfokus pada penyediaan infrastruktur pembelajaran modern, terstandar, dan terintegrasi secara nasional
42. 3.SMART Technology Merupakan pilar yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mendukung system pembelajaran digital yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data
43. 4.SMART Employee Merupakan pilar yang berfokus pada penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi individu ASN agar mampu beradaptasi dengan dinamika digital dan reformasi birokrasi.
44. 2029.Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra LAN 2025-2029 telah dirumuskan visi LAN yaitu “Terwujudnya Kebijakan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan LAN sebagai berikut:
45. 1.Mewujudkan kebijakan publik dan kapasitas ASN yang berkualitas
46. 2.Mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna layanan. Dokumen Renstra ini memiliki sifat sebagai living document, sehingga apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan, dapat disesuaikan sewaktu-waktu. Namun demikian, prinsip- prinsip utama yang terkandung dalam Renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh insan LAN dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAN hingga lima tahun ke depan. Pengendalian dan Evaluasi Renstra LAN Dalam rangka memastikan implementasi Renstra LAN 2025-2029 berjalan dengan baik, dilakukan pengendalian dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi ex-ante bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang mencakup konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kepatuhan pada kebijakan yang berlaku, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kedudukan Renstra LAN sebagai instrument turunan dari RPJMN, pedoman bagi penyusunan kegiatan unit kerja, dan pedoman perumusan kebijakan LAN seperti grand design/blue print/masterplan atau istilah lainnya. Upaya pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan akuntabilitas data. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra LAN 2025-2029 dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana program/kegiatan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan sepanjang periode pelaksanaan Renstra, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan dan tahun terakhir periode Renstra. Pemantauan pelaksanaan Renstra LAN Tahun 2025-2029 dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan rencana secara berkala dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana. Evaluasi Pelaksanaan Renstra LAN Tahun 2025-2029 dilakukan setidaknya meliputi evaluasi tahunan dan evaluasi paruh waktu. Hasil evaluasi tahunan dapat dijadikan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya. Sedangkan hasil evaluasi paruh waktu pelaksanaan Renstra LAN dapat digunakan sebagai masukan bagi penyesuaian strategi atau kebijakan dalam periode Renstra. Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra LAN Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan Renstra dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan Renstra berakhir. Evaluasi akhir Renstra bertujuan untuk menilai pencapaian sasaran strategis LAN, identifikasi kendala atau hambatan yang muncul, dan kontribusi LAN dalam RPJMN. Mekanisme evaluasi akhir Renstra disesuaikan dengan tujuan evaluasi dan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi akhir renstra akan menjadi bahan masukan untuk perumusan Renstra LAN dan RPJMN periode berikutnya. LAMPIRAN
47. 1.Matriks Kinerja dan Pendanaan LAN Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 348.950.662 361.847.168 366.968.305 366.968.305 366.968.305 SS-1 Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan kapasitas ASN Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik 30 40 60 80 85 71.789.561 74.650.548 78.431.012 78.431.012 78.431.012 Tingkat Utilisasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN 65 66 67 68 69 Persentase instansi pemerintah dengan maturitas corpu minimal intermediate high 10 15 20 25 30 Nilai Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN 76 79 81 83 85 Indeks Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran 67 70 73 75 80 Persentase Status Akreditasi Perguruan Tinggi ‘Terakreditasi’ atau minimal ‘Baik Sekali’ 100 100 100 100 100 086.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 71.789.561 74.650.548 78.431.012 78.431.012 78.431.012 Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara 6.059.984 8.499.564 8.499.564 8.499.564 8.499.564 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP Meningkatnya Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah di Bidang Administrasi Negara Persentase Instansi Pemerintah yang Meningkat Kualitas Tata Kelola Kebijakannya 40 50 65 80 85 4.383.142 6.883.142 6.883.142 6.883.142 6.883.142 Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Meningkatnya kualitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Persentase Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Standar Kompetensi 90 90,5 91 91,5 92 1.676.842 1.616.422 1.616.422 1.616.422 1.616.422 Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara 1.676.842 1.616.422 1.616.422 1.616.422 1.616.422 Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase Kebijakan Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Pusat 20 40 60 80 100 Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Jumlah instrumen pengembangan kompetensi di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Pusat 3 3 3 3 3 Persentase rekomendasi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN yang memenuhi standar kompetensi Pusat 90 90,5 91 91,5 92 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Pusat 40 40 40 40 50 Tingkat kepuasan pengguna layanan pembinaan JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Pusat 80 80,5 81 81,5 82 Seleksi dan Uji Kompetensi JF Analis Kebijakan Orang 98 0 0 0 0 96.581 Evaluasi Kinerja JF Analis Pengembangan Kompetensi Laporan 1 0 0 0 0 30.100 Peraturan di bidang Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara peraturan 2 1 1 1 1 92.075 92.075 92.075 92.075 92.075 Instrumen Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 231.095 31.095 31.095 31.095 31.095 Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Orang 222 420 420 420 420 798.105 1.076.950 1.076.950 1.076.950 1.076.950 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jurnal Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN dokumen 1 1 1 1 1 9.526 9.526 9.526 9.526 9.526 Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Laporan 1 1 1 1 1 283.360 270.776 270.776 270.776 270.776 Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase rekomendasi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN yang memenuhi standar kompetensi Kab. Sumedang 90 90,5 91 91,5 92 Pusjar SKTASN Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Orang 25 25 25 25 25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase rekomendasi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN yang memenuhi standar kompetensi Kota Makassar 90 90,5 91 91,5 92 Pusjar SKMP Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Orang 25 25 25 25 25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase rekomendasi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN yang memenuhi standar kompetensi Kota Samarinda 90 90,5 91 91,5 92 Pusjar SKPP Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Orang 25 25 25 25 25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Meningkatnya kompetensi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase rekomendasi JF di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN yang memenuhi standar kompetensi Kota Banda Aceh 90 90,5 91 91,5 92 Pusjar SKMK Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Orang 25 25 25 25 25 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara 4.383.142 6.883.142 6.883.142 6.883.142 6.883.142 Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Pusat 6 7 7,5 8 8,5 Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Layanan dalam Evaluasi Tata Kelola Kebijakan (IKK) Pusat 45 55 70 85 90 Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 2 0 0 0 0 6.480 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Administrasi Negara Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 55.193 61.673 61.673 61.673 61.673 Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah Laporan 185 246 369 492 523 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Pembinaan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah Lembaga 8 8 8 8 8 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Terlaksananya advokasi dan pengembangan kinerja kebijakan Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan Pusat 10 15 20 25 30 Direktorat Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Pusat 6 7 7,5 8 8,5 Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 331.364 331.364 331.364 331.364 331.364 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem dan Sekolah Rakyat Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kab. Sumedang 6 6,11 6,25 6,36 6,5 Pusjar SKTASN Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kab. Sumedang 80 80 80 80 80 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Rekomendasi Kebijakan 2 1 2 2 2 604.940 604.940 604.940 604.940 604.940 Jurnal Wacana Kinerja dokumen 2 1 2 2 2 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Makassar 6 6,1 6,2 6,3 6,4 Pusjar SKKMP Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Makassar 70 70 70 70 70 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 257.975 257.975 257.975 257.975 257.975 Jurnal Administrasi Publik dokumen 2 1 2 2 2 45.200 45.200 45.200 45.200 45.200 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Samarinda 6 6,11 6,25 6,36 6,5 Pusjar SKPP Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Samarinda 90 90 90 90 90 Jurnal Borneo Administrator dokumen 1 0 0 0 0 26.538 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 125.368 125.368 125.368 125.368 125.368 Jurnal Borneo Administrator dokumen 2 2 2 2 2 98.094 124.632 124.632 124.632 124.632 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Banda Aceh 5,8 6 6,25 6,35 6,5 Pusjar SKMK Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Banda Aceh 70 70 70 80 80 Jurnal Transformasi Administrasi dokumen 2 0 0 0 0 2.000 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 102.390 102.390 102.390 102.390 102.390 Jurnal Transformasi Administrasi dokumen 2 2 2 2 2 32.600 34.600 34.600 34.600 34.600 Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN 7.295.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 SP Terwujudnya Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Transformasi Pembelajaran ASN 7 15 25 35 45 7.295.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara 7.295.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 7.745.000 Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembelajaran yang terintegrasi Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (ASN Corpu) Pusat 25 30 35 40 45 Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional sesuai dengan Tujuan Pembangunan Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembinaan Pengembangan Kapasitas Instansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Kegiatan 1 1 1 1 1 1.832.000 1.832.000 1.832.000 1.832.000 1.832.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Terwujudnya integrasi pengembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran Aparatur Sipil Negara Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menerapkan Pembelajaran Berbasis Digital dalam Kerangka Kebijakan Tata Kelola Pembelajaran ASN Nasional Pusat 7 15 25 35 45 Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Rekomendasi Kebijakan 1 250.000 Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Modul Aplikasi 1 1 1 1 1 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Pengelolaan Big Data Pengembangan Kompetensi Layanan 1 1 1 1 1 2.442.000 2.442.000 2.442.000 2.442.000 2.442.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Tersedianya Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Persentase Keterlibatan Aktor dalam Ekosistem Pembelajaran ASN Pusat 45 60 70 80 100 Direktorat Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Kegiatan 3 1 1 1 1 1.050.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Pelaksanaan Program Eksekutif Nasional (PEN) Kegiatan 1 1 1 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Kompetensi untuk Mendukung Program Direktif Kegiatan 1 1 1 1 500.000 500.000 500.000 500.000 Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN 37.228.413 37.613.661 41.450.324 41.450.324 41.450.324 SP Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan akses pembelajaran Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan akses pembelajaran 40250 75690 83050 87350 92410 37.228.413 37.613.661 41.450.324 41.450.324 41.450.324 Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 37.228.413 37.613.661 41.450.324 41.450.324 41.450.324 Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Minimal Memuaskan Pusat 97 97,5 97,8 98 98,3 Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Indeks Kepuasan Peserta Sekolah Kader Pusat - - 80 83 86 Persentase pemenuhan kebijakan di bidang pembelajaran manajerial dan kepemimpinan Persen 40 60 80 100 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 610 0 0 0 0 272.658 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 870 870 870 870 870 7.665.029 7.665.029 7.665.029 7.665.029 7.665.029 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sekolah Kader Orang 30 30 30 2.207.000 2.207.000 2.207.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Kegiatan 1 1 1 1 150.000 150.000 150.000 150.000 Peraturan di Bidang Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan peraturan 1 1 1 1 200.000 200.000 200.000 200.000 Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang yang Lulus dengan Predikat Minimal Memuaskan Pusat 97 98 99 99 99 Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural Persentase Peserta Pembelajaran ASN Talent Academy yang Lulus dengan Predikat Minimal Memuaskan Pusat 97 98 99 99 99 Persentase pemenuhan kebijakan di bidang pembelajaran karakter dan sosio kultural Persen 40 60 80 100 Pelatihan Dasar CPNS Orang 240 240 240 240 240 1.073.040 1.073.040 1.073.040 1.073.040 1.073.040 ASN Talent Academy - Pusat Orang 40 80 80 80 80 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Peraturan di Bidang Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural peraturan 1 1 1 1 200.000 200.000 200.000 200.000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Predikat Minimal Memuaskan Pusat 87 88 89 90 91 Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional Persentase Peserta Pelatihan Kebahasaan yang Mengalami Peningkatan Kompetensi Kebahasaan Pusat 80 80,25 80,5 80,75 81 Persentase Peserta Pembelajaran Literasi Digital dan Artificial Intelligence bagi Aparatur Sipil Negara yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Pusat 80 80,25 80,5 80,75 81 Persentase Peserta Pembelajaran Magang bagi Aparatur Sipil Negara yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Pusat 80 80,25 80,5 80,75 81 Jumlah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Tematik bagi ASN yang dihasilkan Pusat 2 1 1 1 1 Persentase pemenuhan kebijakan di bidang pembelajaran teknis dan fungsional Persen 40 60 80 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelatihan Teknis dan Fungsional Orang 850 1041 850 850 850 1.637.958 1.331.898 1.637.958 1.637.958 1.637.958 Pelatihan Kebahasaan Orang 1000 460 1000 1000 1000 635.783 554.115 635.783 635.783 635.783 Pengembangan Kompetensi Tematik bagi ASN Daerah Lambat Tumbuh Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 325.000 600.000 600.000 600.000 600.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Pengembangan Literasi Digital dan AI bagi ASN Orang 350 350 350 350 350 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000 1.221.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural Orang 1251 1251 1251 1251 1251 2.186.000 2.186.000 2.186.000 2.186.000 2.186.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Program Magang Afirmatif bagi ASN Kewilayahan Papua Orang 20 20 20 20 20 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Peraturan di Bidang Pembelajaran Teknis dan Fungsional peraturan 1 1 1 1 200.000 200.000 200.000 200.000 Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kab. Sumedang 93 93 93 94 94 Pusjar SKTASN Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 140 140 140 140 140 4.174.114 4.174.114 4.174.114 4.174.114 4.174.114 Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kab. Sumedang 93 93 93 94 94 Pelatihan Dasar CPNS Orang 391 120 40 40 40 715.360 715.360 715.360 715.360 715.360 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kab. Sumedang 92 92 92 93 93 Pelatihan Teknis dan Fungsional Orang 60 60 60 60 60 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900 Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas Persentase Hasil Pemetaan Kompetensi dan Potensi yang dimanfaatkan stakeholder Kab. Sumedang 85 87 87,5 88 88,5 Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Orang 99 0 0 0 0 227.817 Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Orang 168 400 226 226 226 1.079.823 1.287.580 1.307.640 1.307.640 1.307.640 Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Makassar 95 95,5 97 98 99 Pusjar SKKMP Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 40 0 0 0 0 83.520 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 40 40 40 40 40 2.656.946 2.656.946 2.656.946 2.656.946 2.656.946 Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Makassar 95 95,5 97 98 99 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelatihan Dasar CPNS Orang 560 80 40 40 40 3.666.220 3.666.220 3.666.220 3.666.220 3.666.220 Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Makassar 85 85 86 87 88 - Pelatihan Teknis dan Fungsional Orang 30 30 30 30 30 46.825 54.825 54.825 54.825 54.825 Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas Persentase Hasil Pemetaan Kompetensi dan Potensi yang dimanfaatkan stakeholder Kota Makassar 85 87 87,5 88 88,5 Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Orang 0 400 226 226 226 1.287.580 1.307.640 1.307.640 1.307.640 Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Samarinda 93,5 93,75 94 94,25 94,5 Pusjar SKPP Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 40 0 0 0 0 54.615 Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 140 140 140 140 140 3.321.919 3.321.919 3.321.919 3.321.919 3.321.919 Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Samarinda 93,3 93,75 94 94,25 94,5 Pelatihan Dasar CPNS Orang 80 80 40 40 40 357.680 357.680 357.680 357.680 357.680 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Samarinda 100 100 100 100 100 Pelatihan Teknis dan Fungsional Orang 60 60 60 60 60 62.836 147.900 147.900 147.900 147.900 Terwujudnya Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Banda Aceh 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 Pusjar SKMK Pelatihan Struktural Kepemimpinan Orang 140 140 140 140 140 1.748.195 1.748.195 1.748.195 1.748.195 1.748.195 Terwujudnya Pembelajaran Karakter dan Sosio Kultural yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pelatihan Dasar yang yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Banda Aceh 97 97 97 97 97 Pelatihan Dasar CPNS Orang 400 400 40 40 40 1.788.400 715.360 1.788.400 1.788.400 1.788.400 Terwujudnya Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang sesuai standar mutu Persentase Peserta Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang lulus dengan predikat minimal memuaskan Kota Banda Aceh 75,5 76,5 77,5 78,5 80 Pelatihan Teknis dan Fungsional Orang 120 120 120 120 120 179.775 51.000 179.775 179.775 179.775 Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN 2.507.268 2.037.228 2.037.228 2.037.228 2.037.228 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP Meningkatnya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Persentase lembaga penyelenggara pengembangan kapasitas dan pembelajaran yang memenuhi standar 20 25 30 40 50 2.507.268 2.037.228 2.037.228 2.037.228 2.037.228 Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Persentase program pelatihan yang terakreditasi A 40 42,5 45 47,5 50 Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara 2.507.268 2.037.228 2.037.228 2.037.228 2.037.228 Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas Persentase penyelenggaraan penjaminan mutu pengembangan kapasitas Pusat 20 40 70 80 90 Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas Persentase pemenuhan kebijakan di bidang penjaminan mutu pengembangan kapasitas Pusat 20 40 60 80 100 Sosialisasi dan Diseminasi Orang 1500 0 0 0 0 49.120 Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas Laporan 2 1 1 1 1 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 Peraturan di Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas peraturan 2 1 1 1 1 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Pengukuran Kemanfaatan dan Dampak Pengembangan Kompetensi ASN Laporan 1 1 1 1 1 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 RO PN RPJMN 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya mutu lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara Persentase lembaga pelatihan dan lembaga pengakreditasi yang meningkat nilai akreditasinya Pusat 70 73 76 79 81 Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran Persentase pemenuhan kebijakan di bidang penjaminan mutu pembelajaran Pusat 20 40 60 80 100 Akreditasi Pelatihan ASN Lembaga 50 30 30 30 30 1.693.148 1.272.228 1.272.228 1.272.228 1.272.228 Peraturan di Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran peraturan 2 1 1 1 1 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 18.698.896 18.755.095 18.698.896 18.698.896 18.698.896 SP Meningkatnya Daya Saing Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Administrasi Negara Nilai Status Akreditasi Program Studi 2,22 2,22 2,22 2,22 2,38 18.698.896 18.755.095 18.698.896 18.698.896 18.698.896 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN 18.698.896 18.755.095 18.698.896 18.698.896 18.698.896 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran Politeknik STIA LAN Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Administrasi Jakarta Pusat 46 48 50 52 54 Politeknik STIA LAN Jakarta Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Administrasi Jakarta Pusat 6 6,4 6,4 6,7 6,7 Persentase Persepsi Kemanfaatan Pengabdian Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat 95 95 95 96 96 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Keketatan proses seleksi mahasiswa baru Kota Administrasi Jakarta Pusat 63,4 62,07 62,07 60,83 60,83 Persentase Kualitas Pembelajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat 53,75 59,25 64,75 70,25 75,75 Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (PTW) Kota Administrasi Jakarta Pusat 56 56 56,5 56,5 57 Indeks Mahasiswa Berprestasi Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 1 1 2 2 Nilai Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh P2M Kota Administrasi Jakarta Pusat 85,25 85,5 85,75 85,85 86 Jurnal Politeknik STIA LAN Jakarta Rekomendasi Kebijakan 9 9 9 9 9 82.291 77.310 82.291 82.291 82.291 Penelitian Prodi Rekomendasi Kebijakan 24 24 24 24 24 865.030 857.930 865.030 865.030 865.030 Pengabdian Masyarakat Kelompok Masyarakat 14 14 14 14 14 322.321 322.321 322.321 322.321 322.321 Seleksi Penerimaan Orang 720 720 720 720 720 154.770 84.260 154.770 154.770 154.770 Pembelajaran Orang 1364 1364 1364 1364 1364 3.754.877 4.050.644 3.806.456 3.806.456 3.806.456 Wisuda Orang 300 300 300 300 300 472.500 315.000 472.500 472.500 472.500 Layanan Kemahasiswaan dan Alumni Orang 1364 1364 1364 1364 1364 520.796 528.550 530.516 530.516 530.516 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Orang 1364 1364 1364 1364 1364 598.567 325.717 537.268 537.268 537.268 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Bandung 66,67 76,67 76,67 80 80 Politeknik STIA LAN Bandung Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Pembelajaran Politeknik STIA LAN Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Bandung 7,62 8,1 8,33 8,81 9,32 Persentase Persepsi Kemanfaatan Pengabdian Masyarakat Kota Bandung 90 90 91 91 92 Keketatan proses seleksi mahasiswa baru Kota Bandung 70,1 67,5 57,8 57,5 57,5 Persentase Kualitas Pembelajaran Kota Bandung 82,6 83,3 86,4 89,9 90,4 Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (PTW) Kota Bandung 65 65,25 70,5 71,75 73 Indeks Mahasiswa Berprestasi Kota Bandung 1 1 2 2 2 Nilai Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh P2M Kota Bandung 85,25 85,5 85,75 85,85 86 Jurnal Politeknik STIA LAN Bandung Rekomendasi Kebijakan 6 6 6 6 6 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Penelitian Prodi Rekomendasi Kebijakan 21 21 21 21 21 900.000 1.000.000 900.000 900.000 900.000 Pengabdian Masyarakat Kelompok Masyarakat 10 10 10 10 10 448.000 448.000 448.000 448.000 448.000 Seleksi Penerimaan Orang 700 750 700 700 700 150.500 180.000 150.500 150.500 150.500 Pembelajaran Orang 1500 1500 1500 1500 1500 3.702.750 3.492.747 3.702.750 3.702.750 3.702.750 Wisuda Orang 300 300 300 300 300 427.800 427.800 427.800 427.800 427.800 Layanan Kemahasiswaan dan Alumni Orang 1500 1500 1500 1500 1500 577.000 442.959 577.000 577.000 577.000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Orang 1500 1500 1500 1500 1500 1.000.391 1.257.894 1.000.391 1.000.391 1.000.391 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran Politeknik STIA LAN Rata-rata Nilai Kualifikasi Jurnal yang diterbitkan Kota Makassar 55 60 65 70 75 Tingkat Publikasi Hasil Analisis Kebijakan Kota Makassar 7,5 8,13 8,75 9,38 10 Persentase Persepsi Kemanfaatan Pengabdian Masyarakat Kota Makassar 85,5 86 86,5 87 87,5 Keketatan proses seleksi mahasiswa baru Kota Makassar 31 30,75 30 29,5 29 Persentase Kualitas Pembelajaran Kota Makassar 87,05 89,55 92,23 93,48 94,55 Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu (PTW) Kota Makassar 94,59 95,34 95,89 96,39 96,44 Indeks Mahasiswa Berprestasi Kota Makassar 4 4 4 4 4 Nilai Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh P2M Kota Makassar 85,25 85,5 85,75 85,85 86 Jurnal Politeknik STIA LAN Makassar Rekomendasi Kebijakan 5 5 5 5 5 61.188 61.188 61.188 61.188 61.188 Penelitian Prodi Rekomendasi Kebijakan 12 16 12 12 12 585.060 585.060 585.060 585.060 585.060 Pengabdian Masyarakat Kelompok Masyarakat 12 12 12 12 12 294.128 284.381 294.128 294.128 294.128 Seleksi Penerimaan Orang 320 320 320 320 320 68.800 68.800 68.800 68.800 68.800 Pembelajaran Orang 1341 1341 1341 1341 1341 2.377.583 2.734.040 2.377.583 2.377.583 2.377.583 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Wisuda Orang 199 199 199 199 199 313.425 357.525 313.425 313.425 313.425 Layanan Kemahasiswaan dan Alumni Orang 1540 1540 1540 1540 1540 199.265 233.879 199.265 199.265 199.265 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Orang 1540 1540 1540 1540 1540 581.854 379.090 581.854 581.854 581.854 SS-2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi berorientasi pada pengguna layanan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi LAN 89,9 89,98 90,06 90,14 90,22 277.161.101 287.196.620 288.537.293 288.537.293 288.537.293 086.WA Program Dukungan Manajemen 277.161.101 287.196.620 288.537.293 288.537.293 288.537.293 Sekretaris Utama 277.161.101 287.196.620 288.537.293 288.537.293 288.537.293 SP Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Kolaboratif Nilai Kualitas Perencanaan dan Keuangan 90,9 91,3 91,7 92,1 92,5 277.161.101 287.196.620 288.537.293 288.537.293 288.537.293 Sekretaris Utama Indeks Kualitas Kebijakan LAN 90,3 90,35 90,4 90,45 90,5 Nilai Evaluasi Kelembagaan 85,4 85,5 85,55 85,6 85,65 Nilai Kesiapan Penerapan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) 2900 2950 3000 3050 3100 Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan LAN 76,58 77,29 78,17 79,03 79,95 Nilai Keterbukaan Informasi Publik 92,25 92,5 92,75 93 93,25 Tingkat Digitalisasi Arsip 94,5 94,55 94,6 94,65 94,7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 3,73 3,74 3,74 3,75 3,75 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3,35 3,4 3,4 3,45 3,45 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE LAN 3 3 3 3 3 Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan 5.526.282 6.376.282 6.376.282 6.376.282 6.376.282 Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Persentase Laporan Koordinasi yang dihasilkan Pusat 100 100 100 100 100 Biro Perencanaan dan Keuangan Nilai Kinerja Anggaran Pusat 94,75 95 95,25 95,5 95,75 Persentase rencana aksi RB yang ditindaklanjuti Pusat 96 96,25 96,5 96,75 97 Rakor/Raker/Raker Teknis Kegiatan 6 6 6 6 6 3.708.020 4.708.020 4.708.020 4.708.020 4.708.020 Layanan Perencanaan dan Penganggaran dokumen 6 6 6 6 6 550.120 550.120 550.120 550.120 550.120 Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 4 4 4 4 4 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 2 2 2 2 2 600.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Layanan Reformasi Kinerja dokumen 2 2 2 2 2 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kab. Sumedang 95,2 95,4 95,6 95,8 96 Pusjar SKTASN Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 2 2 2 2 2 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Makassar 90 90,25 90,5 90,75 91 Pusjar SKKMP Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 10.648 10.648 10.648 10.648 10.648 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Samarinda 94,66 95,2 95,75 96,3 96,85 Pusjar SKPP Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Banda Aceh 92,02 92,08 92,17 92,38 92,5 Pusjar SKMK Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat 95 95,1 95,2 95,3 95,5 Politeknik STIA LAN Jakarta Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 113.165 116.565 116.565 116.565 116.565 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 18.900 15.500 15.500 15.500 15.500 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Bandung 94,6 95,45 95,6 95,8 96 Politeknik STIA LAN Bandung Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 48.700 48.700 48.700 48.700 48.700 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai Kinerja Anggaran Kota Makassar 95 96 97 97 97 Politeknik STIA LAN Makassar Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 1 1 1 1 1 111.599 111.599 111.599 111.599 111.599 Layanan Manajemen Keuangan dokumen 1 1 1 1 1 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi 266.823.234 276.201.856 277.351.424 277.351.424 277.351.424 Peningkatan Kualitas Layanan Umum, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Pusat 77,25 78,4 79,55 80,7 81,88 Biro Umum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Pusat 80 81 82 83 84 Persentase Jumlah Dokumen Kerja Sama yang disepakati pada tahun berjalan Pusat 92 92,5 93 93,5 94 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat 92 92,05 92,1 92,15 92,2 Layanan BMN Layanan 1 0 0 0 0 32.125 Layanan Umum Layanan 1 0 0 0 0 1.152 Layanan Perkantoran Layanan 1 0 0 0 0 45.224.984 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Sarana Internal Unit 2 0 0 0 0 279.680 Layanan Prasarana Internal Unit 2 0 0 0 0 89.774 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 0 0 0 0 33.788 Layanan Protokoler Layanan 1 0 0 0 0 11.291 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 89.340 121.465 121.465 121.465 121.465 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 899.365 910.656 910.656 910.656 910.656 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 67.695.486 116.151.460 116.151.460 116.151.460 116.151.460 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 4.000.000 4.279.680 4.279.680 4.279.680 4.279.680 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 420.000 509.774 509.774 509.774 509.774 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 794.215 61.215 697.365 697.365 697.365 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 8 8 8 8 8 1.194.225 1.228.013 1.228.013 1.228.013 1.228.013 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 1 1 1 1 1 344.790 344.790 344.790 344.790 344.790 Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola data dan sistem informasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pusat 90 91 92 93 94 Pusat Data dan Informasi Persentase aksesibilitas infrastruktur layanan digital LAN Pusat 95 95 95 95 95 Pengelola Data dan Informasi dokumen 1 0 0 0 0 105.208 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 0 0 0 0 158.064 Pengelola Data dan Informasi dokumen 1 1 1 1 1 6.575.332 6.050.258 6.050.258 6.050.258 6.050.258 Sarana Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 11.395.781 12.210.663 12.210.663 12.210.663 12.210.663 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 2.217.336 2.190.800 2.190.800 2.190.800 2.190.800 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kab. Sumedang 75 75,67 76,67 77,67 78,67 Pusjar SKTASN Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kab. Sumedang 75 75 76 76 77 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kab. Sumedang 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 0 0 0 0 20.205 Layanan Perkantoran Layanan 1 0 0 0 0 8.838.368 Layanan Protokoler Layanan 1 0 0 0 0 4.627 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 11.099.031 21.694.251 21.694.251 21.694.251 21.694.251 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 368.000 368.000 368.000 368.000 368.000 Layanan Prasarana Internal Unit 4 4 4 4 4 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 84.581 89.208 89.208 89.208 89.208 Layanan Umum Layanan 2 2 2 2 2 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 9.458 9.458 9.458 9.458 9.458 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 80.202 100.407 100.407 100.407 100.407 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 47.780 47.780 47.780 47.780 47.780 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Makassar 70 70,25 70,5 70,75 71 Pusjar SKKMP Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Makassar 76 77 78 79 80 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Makassar 80 81 82 83 84 Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 0 0 0 0 6.404 Layanan Perkantoran Layanan 2 0 0 0 0 6.776.212 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 0 0 0 0 705 Layanan Protokoler Layanan 1 0 0 0 0 22.802 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 9.394.183 16.515.993 16.515.993 16.515.993 16.515.993 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 456.444 456.444 456.444 456.444 456.444 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 355.000 355.000 355.000 355.000 355.000 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 269.563 292.365 292.365 292.365 292.365 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 309.000 132.000 309.000 309.000 309.000 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 40.556 46.960 46.960 46.960 46.960 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 68.318 69.023 69.023 69.023 69.023 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 1 1 1 1 1 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Samarinda 80 81 82 84 86 Pusjar SKPP Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Samarinda 80 81 82 83 84 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Samarinda 81 82 83 84 85 Layanan Umum Layanan 2 0 0 0 0 9.100 Layanan Perkantoran Layanan 2 0 0 0 0 4.830.209 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 6.185.147 12.638.329 12.638.329 12.638.329 12.638.329 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 1.268.064 1.268.064 1.268.064 1.268.064 1.268.064 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 105.149 19.600 105.149 105.149 105.149 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 187.876 187.876 187.876 187.876 187.876 Layanan Umum Layanan 2 1 1 1 1 17.511 20.000 26.611 26.611 26.611 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 34.802 34.802 34.802 34.802 34.802 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 5.755 5.755 5.755 5.755 5.755 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 2 2 2 2 2 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Banda Aceh 77,5 77,5 79 79 80 Pusjar SKMK Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Banda Aceh 93 93,5 94 94,5 95 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Banda Aceh 82,5 82,5 83 83 83,5 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Perkantoran Layanan 2 0 0 0 0 6.018.546 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 0 0 0 0 454.000 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 6.920.339 14.187.197 14.187.197 14.187.197 14.187.197 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 1.075.957 1.075.957 1.075.957 1.075.957 1.075.957 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 418.065 112.100 418.065 418.065 418.065 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Layanan Umum Layanan 2 1 1 1 1 29.338 25.338 29.338 29.338 29.338 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 24.546 25.000 25.000 25.000 25.000 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 1 1 1 1 1 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Administrasi Jakarta Pusat 80 80,5 81 81,5 82 Politeknik STIA LAN Jakarta Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Administrasi Jakarta Pusat 70 71 72 73 74 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Administrasi Jakarta Pusat 90,43 90,53 90,63 90,73 90,83 Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 0 0 0 0 1.117.443 Layanan Umum Layanan 2 0 0 0 0 309.729 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Perkantoran Layanan 2 0 0 0 0 8.867.000 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 0 0 0 0 10.600 Layanan Protokoler Layanan 1 0 0 0 0 12.696 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 2 0 0 0 0 840 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 7.697.435 15.449.878 15.449.878 15.449.878 15.449.878 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 34.402 50.440 47.098 47.098 47.098 Layanan Umum Layanan 2 2 2 2 2 1.091.419 1.325.550 1.401.148 1.401.148 1.401.148 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 9.040 10.000 10.000 10.000 10.000 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 278.460 1.407.888 1.407.888 1.407.888 1.407.888 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 554.385 554.385 554.385 554.385 554.385 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 223.334 302.620 233.934 233.934 233.934 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 2 2 2 2 2 42.990 23.120 43.830 43.830 43.830 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Bandung 74,58 75,8 76,65 77,48 78,08 Politeknik STIA LAN Bandung Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Bandung 75,5 76,5 77 78 79 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Bandung 80 80,5 81 81,5 82 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 6 0 0 0 0 522.677 Layanan Umum Layanan 5 0 0 0 0 320.000 Layanan Perkantoran Layanan 1 0 0 0 0 8.627.342 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 8.839.989 19.635.092 19.635.092 19.635.092 19.635.092 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 79.700 80.000 79.700 79.700 79.700 Layanan Umum Layanan 3 2 2 2 2 1.541.759 1.735.894 1.861.759 1.861.759 1.861.759 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 9.350 9.800 9.350 9.350 9.350 Sarana Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 6 1 1 1 1 307.923 842.306 842.306 842.306 842.306 Layanan Sarana Internal Unit 4 4 4 4 4 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 1 1 1 1 29.750 29.750 29.750 29.750 29.750 Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, hubungan masyarakat, kearsipan, dan kerjasama Indeks Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Kota Makassar 78,33 79,17 80 81,17 82 Politeknik STIA LAN Makassar Indeks penyebaran informasi publik melalui media digital Kota Makassar 75 75 76 77 78 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kota Makassar 90 90,25 90,5 90,75 91 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 0 0 0 0 164.460 Layanan Umum Layanan 1 0 0 0 0 54.742 Layanan Perkantoran Layanan 2 0 0 0 0 7.084.312 Layanan Protokoler Layanan 1 0 0 0 0 3.391 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 2 0 0 0 0 200 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 8.696.072 17.652.169 17.652.169 17.652.169 17.652.169 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 89.904 93.297 93.195 93.195 93.195 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 480.278 546.930 546.930 546.930 546.930 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 Layanan Pemeliharaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 21.522 197.500 197.500 197.500 197.500 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 295.455 404.500 197.500 197.500 197.500 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 615.725 615.725 615.725 615.725 615.725 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 11.250 19.250 11.250 11.250 11.250 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dokumen 1 1 1 1 1 73.866 74.066 74.066 74.066 74.066 Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Internal 3.907.015 3.719.112 3.905.017 3.905.017 3.905.017 Peningkatan Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Proses Penyelesaian Produk Hukum yang Berkualitas Pusat 80 81 82 83 84 Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sumber Daya Manusia Internal Implementasi Dokumen Organisasi dan Tata Laksana Pusat 65 67 70 72 75 Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Pusat 50 60 70 80 90 Layanan Manajemen SDM Orang 14 0 0 0 0 55.495 Layanan Hukum Layanan 1 0 0 0 0 1.952 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 3 0 0 0 0 9.036 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 68.658 67.010 67.010 67.010 67.010 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 95.073 105.711 105.711 105.711 105.711 Layanan Manajemen SDM Orang 543 860 860 860 860 2.044.505 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kab. Sumedang 60 65 70 75 85 Pusjar SKTASN Layanan Manajemen SDM Orang 86 0 0 0 0 20.225 Layanan Manajemen SDM Orang 40 40 40 40 40 24.058 44.283 44.283 44.283 44.283 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kota Makassar 40 50 60 70 80 Pusjar SKKMP Layanan Manajemen SDM Orang 3 0 0 0 0 8.250 Layanan Manajemen SDM Orang 64 64 64 64 64 186.433 194.683 194.683 194.683 194.683 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kota Samarinda 47 54 61 73 82 Pusjar SKPP Layanan Manajemen SDM Orang 48 48 48 48 48 63.844 63.844 63.844 63.844 63.844 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kota Banda Aceh 50 60 70 80 90 Pusjar SKMK Layanan Manajemen SDM Orang 61 61 61 61 61 202.081 202.081 202.081 202.081 202.081 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat 40 45 50 55 60 Politeknik STIA LAN Jakarta Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Negara (Corpu LAN) Layanan Manajemen SDM Orang 1 0 0 0 0 1.750 Layanan Manajemen SDM Orang 74 72 72 72 72 318.000 296.000 319.750 319.750 319.750 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kota Bandung 40 45 50 55 60 Politeknik STIA LAN Bandung Layanan Manajemen SDM Orang 20 0 0 0 0 72.500 Layanan Manajemen SDM Orang 87 83 83 83 83 263.500 373.500 336.000 336.000 336.000 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum, Kelembagaan, dan SDM Internal Persentase pegawai yang menerapkan metode pembelajaran dalam Corporate University Lembaga Administrasi Negara (Corpu LAN) Kota Makassar 33,1 34,7 36,7 39,3 41,3 Politeknik STIA LAN Makassar Layanan Manajemen SDM Orang 73 69 69 69 69 471.655 272.000 471.655 471.655 471.655 Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 904.570 899.370 904.570 904.570 904.570 Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi Organisasi Indeks Pengawasan Intern LAN Pusat 71,2 76,5 79,5 82,3 85,3 Inspektorat Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja / Rincian Output Lokasi / Satuan Output Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Audit Internal dokumen 24 24 24 24 24 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi Organisasi Indeks Pengawasan Intern lAN Kota Administrasi Jakarta Pusat 84,73 84,74 84,75 84,76 84,77 Politeknik STIA LAN Jakarta Layanan Audit Internal dokumen 1 1 1 1 1 23.170 21.370 23.170 23.170 23.170 Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi Organisasi Indeks Pengawasan Intern lAN Kota Bandung 84,2 84,5 84,8 85,1 85,5 Politeknik STIA LAN Bandung Layanan Audit Internal dokumen 1 2 2 2 2 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Terwujudnya Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi Organisasi Indeks Pengawasan Intern lAN Kota Makassar 85 86,2 87,4 88,6 89,8 Politeknik STIA LAN Makassar Layanan Audit Internal dokumen 1 1 1 1 1 21.400 18.000 21.400 21.400 21.400
48. 2.Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas LAN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas/P royek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penerapan Pengembang an Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar Persentase instansi pemerintah yang aspek pengemban gan kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" * 54 5072 5072 7278 7278 7278 5072 5072 7278 7278 7278 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembang an Kompetensi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Rencana Pengemban gan Kompetensi (Human Capital Developme nt Plan) Nasional sesuai dengan Tujuan Pembangun an Jumlah Rencana Pengemba ngan Kompetens i (Human Capital Developme nt Plan) Nasional sesuai dengan Tujuan Pembangu nan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Penerapan Pengemban gan Kompetensi ASN Kegiatan Prioritas/P royek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembinaan Pengemban gan Kapasitas Instansi dalam Pelaksanaa n Kebijakan Sistem Pembelajar an Terintegrasi (Corporate University) Jumlah Pembinaan Pengembang an Kapasitas Instansi dalam Pelaksanaa n Kebijakan Sistem Pembelajara n Terintegrasi (Corporate University) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 ASN Talent Academy - Jumlah Peserta ASN Talent Academy 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Sekolah Kader Jumlah Peserta Sekolah Kader 30 Orang 30 Orang 30 Orang 2207 2207 2207 2207 2207 2207 Pengemban gan Kompetensi Tematik bagi ASN Daerah Lambat Tumbuh Jumlah Pengemba ngan Kompetens i Tematik bagi ASN Daerah Lambat Tumbuh 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 1 Rekomend asi Kebijakan 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Program Magang Afirmatif bagi ASN Kewilayah an Papua Jumlah Peserta Program Magang Afirmatif bagi ASN Kewilayah an Papua 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Pengukura n Kemanfaat an dan Dampak Pengemban gan Jumlah Pengukura n Kemanfaat an dan Dampak Pengemba 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Kegiatan Prioritas/P royek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kompetensi ASN ngan Kompetens i ASN Digitalisasi Manajemen ASN Persentase Instansi Pemerinta h yang aspek digitalisasi manajeme n ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menenga h"* 54 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 Pengemban gan dan Pemelihara an Backend Services Platform Digital Manajemen ASN 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 Pengemban gan Teknologi dan Digitalisasi Pembelajar an Jumlah Pengemba ngan Teknologi dan Digitalisas i Pembelaja ran 1 Modul Aplikasi 1 Modul Aplikasi 1 Modul Aplikasi 1 Modul Aplikasi 1 Modul Aplikasi 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 Pengelolaa n Big Data Pengemban gan Kompetens Jumlah Pengelolaa n Big Data Pengemba ngan Kompetens i 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 Kegiatan Prioritas/P royek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkata n Integritas ASN Persentase Instansi Pemerinta h yang aspek budaya kerja dan citra institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menenga h"* 54 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 Peningkata n Integritas dan Budaya Kerja ASN 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 2175 2 Pelatihan Struktural Kepemimpi nan Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpi nan 1330 Orang 1330 Orang 1330 Orang 1330 Orang 1330 Orang 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 1956 6 Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural 1251 Orang 1251 Orang 1251 Orang 1251 Orang 1251 Orang 2186 2186 2186 2186 2186 2186 2186 2186 2186 2186 Penguatan Manajemen Kinerja Pembangu nan Persentase Instansi Pemerinta h yang menerapk an tata kelola kualitas kebijakan yang baik 30 40 60 80 85 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Penguatan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Kegiatan Prioritas/P royek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembinaan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah Jumlah Pembinaa n Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerinta h 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah Jumlah Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerinta h 185 246 396 492 523 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Pengemban gan Kompetensi dan Budaya Digital ASN Persentase ASN dengan kompetens i digital optimal* 50 60 70 80 90 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 Pengemban gan Budaya Digital ASN 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 Pengemban gan Literasi Digital dan AI bagi ASN Jumlah Peserta Pengemba ngan Literasi Digital dan AI bagi ASN 350 350 350 350 350 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 * Bukan pengampu indikator `
49. 3.Matriks Kerangka Regulasi LAN Tahun 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi 2025 Uji Kompetensi JFAK Mengacu pada PermenPAN RB No. 18/2024 tentang JF bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Standar Kompetensi JFAK Mengacu pada PermenPAN RB No. 18/2024 tentang JF bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Orasi Ilmiah JFAK Mengacu pada PermenPAN RB No. 18/2024 tentang JF bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF Analis Kebijakan Mengacu pada PermenPAN RB No. 18/2024 tentang JF bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pelatihan Analis Kebijakan Peraturan BNSP No. 2 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analis Kebijakan Peraturan BNSP No. 2 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi Keputusan Kepala LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Level kerangka kualifikasi analis kebijakan Peraturan BNSP No. 2 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi Keputusan Kepala LAN LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Mengacu pada PermenPAN RB No. 18/2024 tentang JF bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Peraturan LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
50. 1.Kementerian Ketenagakerjaan
51. 2.Badan Nasional Sertifikasi Profesi
52. 3.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Perkalan tentang Hasil Kerja JFAK Revisi kebijakan akreditasi pelatihan untuk mendukung penerapan Corpu Peraturan Kepala LAN Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Sehubungan dengan reorganisasi dan ditetapkannya Peraturan Presiden 93 Tahun 2024 Peraturan LAN Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia
53. 1.Kementerian Hukum Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
54. 2.Kementerian Sekretariat Negara
55. 3.Seluruh Unit di LAN Penjaminan Mutu Pembelajaran Terintegrasi Pencabutan PerLAN 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS sehingga selaras dengan PerLAN 6 Tahun 2023 dan turunan dari PerLAN 6 Tahun 2023 (Tambahan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024). Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan aspek Sistem Pembelajaran (learning value chain) dalam Corporate University, termasuk proses diagnosis kebutuhan pembelajaran, pengembangan desain pembelajaran, proses penyusunan HCDP, strategi pembelajaran dan konversinya, peran jabatan fungsional pengembangan Peraturan LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
56. 1.Kedeputian bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN
57. 2.Kedeputian bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
58. 3.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi kompetensi dalam proses Corpu Instansi, serta implementasi dan evaluasi pembelajaran. Sistem dan Strategi Pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Turunan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024) dan poin 1 Keputusan Kepala LAN tentang Sistem dan Strategi Pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) di atas. Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (Individual Learning Plan) Pegawai ASN dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Untuk menjawab kebutuhan kebijakan dalam RPP Manajemen ASN Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
59. 1.Kementerian Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
60. 2.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Rekognisi Pembelajaran Lampau Penggantian atau Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dalam Peraturan LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
61. 1.Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi menjawab tantangan perubahan nasional dan global
62. 2.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Peraturan Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
63. 1.Kedeputian Bidang Penyelenggaraa n Pengembangan Kapasitas ASN
64. 2.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pelatihan Struktural Kepemimpinan Penyediaan ragam jalur Pelatihan Struktural Kepemimpinan sesuai substansi dalam RPP Manajemen ASN Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan
65. 1.Kementerian Hukum,
66. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Penyetaraan Pelatihan Kepemimpinan Berdaya Saing Global dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Perluasan akses pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan tingkat II yang berfokus pada pembentukan kompetensi kepemimpinan strategis yang menekankan Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan
67. 1.Gerakan Nasional Indonesia Kompeten
68. 2.Biro Hukum, Organisasi, Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi pada kemampan untuk bersaing dikancah global dan Sumber Daya Manusia Pedoman Pengembangan Kompetensi Tematik bagi ASN Daerah Lambat Tumbuh Memperluas akses pemenuhan kompetensi manajerial Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional
69. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
70. 4.Kementerian Dalam Negeri
71. 5.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
72. 6.Kantor komunikasi kepresidenan
73. 7.Kedeputian Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Aparatur Sipil Negara
74. 8.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Akreditasi Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan Menindaklanjuti peningkatan kebutuhan pelatihan JFAK dari penyelenggara pelatihan CAK dan KAK maka beberapa penyelenggara pelatihan yang sudah memenuhi ketentuan dapat dilaksanakan Akreditasi. Selain itu juga, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 dimana Instansi Pembina melaksanakan Akreditasi Pelatihan Jabatan Fungsional yang dalam hal ini Analis Kebijakan. Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
75. 1.Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
76. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Akreditasi Pelatihan ASN Menyelaraskan dan pembaharuan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN dengan kebijakan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dimana Peraturan LAN Direktorat Penjaminan Mutu pembelajaran Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Serta penyesuaian dengan SOTK LAN terbaru Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Non Pemerintah Menindaklanjuti banyak bertumbuhnya Lembaga Pelatihan Non Pemerintah yang mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN maka dibutuhkan jaminan kualitas terhadap pengembangan kompetensi yang diselenggarakan. Dalam PerLAN 13 Tahun 2020 disebutkan Akreditasi Lembaga Pelatihan Nonpemerintah dapat dilaksanakan untuk Pelatihan Teknis ataupun Pelatihan Teknis Fungsional sesuai dengan kewenangannya. Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Rancangan Pedoman pelaksanaan sertifikasi Human Capital Salah satu elemen penting dalam Penyelenggaraan ASN Corpu tingkat instansi adalah Rancangan Keputusan Direktorat Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
77. 1.Kementerian Ketenagakerjaan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Development Officer (HCDO) adanya Struktur Corpu yang terdiri atas Dewan Pengarah, Chief Group Skill, Chief Learning Officer dan tim pelaksana. Untuk itu sebagai bagian dari penjaminan kualitas mutu, maka diperlukan standar kompetensi kerja khusus bagi pejabat dan pegawai yang masuk kedalam struktur corpu tersebut. Dengan adanya standar kompetensi kerja khusus diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait kompetensi apa saja yang harus dimiliki bagi pejabat atau pegawai tersebut sehingga semua pembelajaran yang dilakukan di instansi sesuai dengan kebutuhan visi dan misi organisasi. Selanjutnya akan dilakukan proses sertifikasinya bagi pejabat/ pegawai tersebut. Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
78. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Tata Kelola Sarana dan Prasarana Pelatihan ASN Sebagai pedoman bagi Lembaga penyelenggara pelatihan pada K/L/D dalam menerapkan tata kelola sarana dan prasarana pelatihan ASN yang sesuai standar mutu. Peraturan LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
79. 1.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan K/L/D
80. 2.Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
81. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada LAN Mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional 2025 -2045 (RPJPN) dan 2025-2029 (RPJMN) Rancangan Peraturan Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan
82. 1.Kementerian Keuangan
83. 2.Unit Pengelola PNBP LAN
84. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Rencana Strategis LAN 2025 - 2029 Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakandokumen Peraturan LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
85. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi perencanaan Jangka Menengah n Perencanaan Pembangunan Nasional
86. 2.Kementerian Keuangan
87. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Utama LAN 2025 - 2029 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
88. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
89. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan LAN Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah 2026 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
90. 1.Inspektorat LAN
91. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Standar Teknis dan Prosedur Perubahan struktur organisasi dan kewenangan Keputusan Kepala LAN Pusat Data dan Informasi
92. 1.Seluruh unit yang akan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pembangunan Aplikasi di LAN membangun aplikasi
93. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pengembangan Konten Pembelajaran ASN Diperlukan sebagai pedoman dalam pengembangan konten pembelajaran bagi ASN berbasis digital yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kompetensi ASN Peraturan LAN Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran 1.Lembaga Pelatihan di tingkat K/L/D
94. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Coaching dan Mentoring Diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan coaching dan mentoring di tingkat nasional Peraturan LAN Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran
95. 1.Lembaga Pelatihan di tingkat K/L/D
96. 2.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia 2026 Pusat Unggulan (Center of Excellence) Domain Teknis dalam Sistem Pembelajaran Turunan dari PerLAN 6 Tahun 2023 dan/atau RPP Manajemen ASN. Kebijakan turunan dari RPP Manajemen Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Terintegrasi (Corporate University) Nasional ASN tentang Pusat Unggulan (Center of Excellence) dalam mendukung tujuan pembangunan nasional Pedoman Teknis Manajemen Pengetahuan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Turunan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024). Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Pelatihan Struktural Kepemimpinan Penyediaan ragam jalur Pelatihan Struktural Kepemimpinan sesuai substansi dalam RPP Manajemen ASN Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Kementerian Hukum, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Pelatihan Struktural Kepemimpinan Peraturan Organik dari Peraturan LAN tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Kementerian Hukum, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Sekolah Kader Pelaksanaan Peraturan LAN no. 1 Tahun 2025 tentang SOTK Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan
97. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
98. 2.Kementerian Hukum
99. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
100. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Kader Pelaksanaan Peraturan LAN Sekolah Kader Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
101. 2.Kementerian Hukum
102. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
103. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pedoman Penyelenggaraan Magang Bagi Afirmatif ASN Program magang ini merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal berbasis pengalaman (experiential learning) untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan tersebut (learning by doing). Selain itu program magang juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan asta cita ke-4 dan mendukung ketercapaian RPJMN Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional
104. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
105. 2.Kementerian Dalam Negeri
106. 3.Kantor komunikasi kepresidenan
107. 4.Kementerian Keuangan
108. 5.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
109. 6.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
110. 7.Pemerintah Daerah terkait
111. 8.Kedeputian Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
112. 9.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Literasi Digital dan AI bagi ASN Dalam rangka pelaksanaan asta cita ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, Teknologi dan Sains sehingga diperlukan adanya pembelajaran literasi digital dan AI bagi ASN dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital serta mendukung ketercapaian RPJMN Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional
113. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
114. 2.Kementerian Komunikasi dan Digital
115. 3.Kementerian Dalam Negeri Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
116. 4.Kementerian Pendidikan dasar dan menengah
117. 5.Tony Blair Institute
118. 6.Knalskape
119. 7.Kedeputian Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
120. 8.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pelatihan Sosial Kultural Perlunya menyesuaikan rujukan kebijakan dari UU No. 5/2014 saat ini telah diubah dengan UU No. 20/2023. Saat ini juga telah dibahas RPP Manajemen ASN sehingga nantinya perlu revisi PerLAN Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
121. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
122. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi No. 1/2022 tentang pelatihan sosial kultural.
123. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
124. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Merupakan turunan dari PerLAN 1 Tahun 2022 dan sudah menggunakan payung kebijakan UU No. 20/2023 sebagai referensi kebijakan terbaru. Namun demikian saat ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang pedoman kurikulum dan penyelenggaraan pelatihan sosial kultural muatan lokal di lingkungan LAN sebagai pelaksanaan KepLAN No. 714/2023. Sehingga perlu dibuat kebijakan tersendiri. Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
125. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
126. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
127. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
128. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Penjaminan Mutu Pelatihan ASN Menyelaraskan dan pembaharuan kebijakan pelaksanaan Penjaminan Peraturan LAN Direktorat Penjaminan Mutu pembelajaran Biro Hukum, Organisasi, dan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Mutu Pelatihan ASN dengan kebijakan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dimana pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Serta penyesuaian dengan SOTK LAN terbaru. Sumber Daya Manusia Pedoman Pelaksanaan Akreditasi yang menjadi kewenangan LAN Menyelaraskan pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN dengan kebijakan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dimana pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Utilisasi Jabatan Fungsional bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Sebagai pedoman dalam penyusunan survei dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, efektivitas peran JF, serta rekomendasi strategis untuk peningkatan kebijakan dan implementasi pengembangan kapasitas ASN. Disamping itu mengevaluasi kinerja dan keterlibatan JF Bidang Peraturan LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
129. 1.Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada unit kerja sesuai ruang lingkup kegiatannya
130. 2.Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
131. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan LAN Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah 2027 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan 1.Inspektorat LAN
132. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran Adanya perubahan peraturan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran diperlukan perubahan terhadap perkalan tersebut Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
133. 1.Kementerian Keuangan
134. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
135. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
136. 4.Semua unit di LAN Penyusunan Pedoman Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan, Pembangunan/pengembanga n, dan pemeliharaan aplikasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara agar efisien, efektif, dinamis, terpadu, aman, dan berkesinambungan Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
137. 1.Kementerian Keuangan
138. 2.Inspektorat LAN
139. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Roadmap RB LAN Mengacu pada kebijakan roadmap RB Nasional Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
140. 1.Kementerian PAN dan RB
141. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran LAN Perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan secara nasional Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
142. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
143. 2.Kementerian Keuangan
144. 3.Seluruh Unit Organisasi LAN Program Penjaminan dan Peningkatan Revisi untuk menyesuaikan dengan Keputusan AAIPI Peraturan Kepala LAN Inspektorat 1. Badan Pengawasan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Kualitas Pengawasan Intern di Lingkungan LAN Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan pengawasan intern dilakukan sesuai standar audit. Keuangan dan Pembangunan
145. 2.Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
146. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Pengawasan Intern di LAN Untuk mensinkronkan dengan Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern di Lingkungan LAN, menambahkan klausul audit SPBE serta untuk mengakomodir prosedur tindak lanjut apabila auditi tidak memberikan akses penuh/ada intervensi dalam rangka memastikan pengawasan intern dilaksanakan sesuai standar audit. Peraturan Kepala LAN Inspektorat 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
147. 2.Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
148. 3.Seluruh Unit Organisasi LAN 2027 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pusat Unggulan (Center of Excellence) Domain Manajerial dan Sosial Kultural dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Nasional Turunan dari PerLAN 6 Tahun 2023 dan/atau RPP Manajemen ASN. Kebijakan turunan dari RPP Manajemen ASN tentang Pusat Unggulan (Center of Excellence) dalam mendukung tujuan pembangunan nasional Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
149. 1.Kedeputian Bidang Penyelenggaraa n Pengembangan Kapasitas ASN
150. 2.Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Teknis Pengembangan Teknologi Pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Turunan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024). Keputusan Kepala LAN Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pedoman Umum Pelatihan Teknis Memberikan pedoman penyelenggaraan pelatihan teknis secara umum Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional
151. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
152. 2.Badan Kepegawaian Negara
153. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
154. 4.Universitas Negeri Jakarta (Universitas/Ak ademisi)
155. 5.Kedeputian Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
156. 6.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pedoman Penyelenggaraan Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara Dari hasil evaluasi penyelenggaraan Akademi Talenta ASN yang telah dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan sebelumnya, dalam perkembangan pelaksanaannya terdapat beberapa penyesuaian dilapangan yang belum diatur dalam sebuah regulasi (contoh: pengalokasian 10 peserta dari jalur unbundling free access yang berhak masuk ke tahap bundling) Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
157. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
158. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
159. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
160. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan ASN Menyelaraskan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pelatihan ASN dengan kebijakan UU ASN No. 20 Tahun 2023 dimana pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Teknis tentang Evaluasi ASN Corpu Sebagai pedoman teknis untuk evaluasi pada instansi yang telah mengimplementasikan Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
161. 1.Direktorat Penjaminan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi ASN Corpu, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas ASN Corpu. Mutu Pembelajaran
162. 2.Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
163. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Teknis Evaluasi Pelatihan ASN Sebagai pedoman teknis untuk melakukan evaluasi pelatihan yang sistematis dan berbasis data dalam mengevaluasi efektivitas pelatihan ASN. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, metode pembelajaran, serta dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi ASN. Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
164. 1.Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
165. 2.Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
166. 3.Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan
167. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Sumber Daya Manusia Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan LAN Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah 2028 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
168. 1.Inspektorat LAN
169. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Pedoman Hibah Barang/Jasa Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
170. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bada n Perencanaan Pembangunan Nasional
171. 2.Kementerian Keuangan
172. 3.Seluruh Unit Organisasi LAN Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) LAN Menjadi acuan untuk melakukan pengendalian internal pada seluruh Unit Kerja di LAN. Peraturan Kepala LAN Inspektorat 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
173. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Tata kelola instansi pemerintah dalam melakukan interoperabilitas Sebagai turunan dari RPP yang saat ini sedang disusun dimana didalamnya mengatur tentang interoperabilitas Peraturan LAN Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran
174. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi dengan Platform Digital Manajemen ASN dengan Platform Digital Manajemen ASN Reformasi Birokrasi
175. 2.Kementeri Komunikasi dan Digital
176. 3.Badan Kepegawaian Negara
177. 4.Lembaga Pelatihan di tingkat K/L/D 2028 Pedoman Teknis Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) di Instansi Pemerintah Daerah Turunan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024). Pemerintah Daerah memiliki ciri khas urusan pemerintahan yang berbeda- beda dan banyak (32 urusan). Pedoman ini adalah kumpulan best practice dari Instansi Pemerintah Daerah untuk penerapan ASN Corporate University di Instansi masing- masing dan menjabarkan keterkaitan ASN Corpu di tingkat Provinsi dan Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Kabupaten/Kota serta Center of Excellence. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kebahasaan Memberikan pedoman penyelenggaraan pelatihan- pelatihan kebahasaan yang dilaksanakan oleh LAN sesuai kebutuhan Peraturan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional
178. 1.British Council
179. 2.Universitas Negeri Jakarta
180. 3.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
181. 4.Kedeputian Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
182. 5.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pengembangan Kompetensi PPPK Perlunya menyesuaikan rujukan kebijakan dari UU No. 5/2014 saat ini telah diubah dengan UU No. 20/2023. Saat ini juga telah dibahas RPP Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
183. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
184. 2.Unit kerja pengelola Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Manajemen ASN dan nantinya perlu revisi PerLAN No. 15/2020 tentang PPPK yang mengatur Orientasi PPPK dan Pengembangan Kapasitas PPPK. Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
185. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
186. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Orientasi PPPK Jika dilakukan perubahan terhadap PerLAN No. 15/2020, maka perlu juga dilakukan revisi terhadap KepLAN No. 289/2022 agar relevan dengan kebijakan diatasnya dan kondisi kebutuhan pengembangan karakter PPPK saat ini. Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
187. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
188. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
189. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
190. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Perlunya menyesuaikan rujukan kebijakan dari UU No. 5/2014 saat ini telah diubah dengan UU No. 20/2023. Saat ini juga telah dibahas RPP Manajemen ASN sehingga nantinya perlu revisi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
191. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
192. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
193. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
194. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Perlunya menyesuaikan rujukan kebijakan dari UU No. 5/2014 saat ini telah diubah dengan UU No. 20/2023. Saat ini juga telah dibahas RPP Manajemen ASN sehingga nantinya perlu revisi Keputusan Kepala LAN No. 580 tahun 2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
195. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
196. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
197. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi
198. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Penyelenggaraan LATSAR CPNS Perlunya menyesuaikan rujukan kebijakan dari UU No. 5/2014 saat ini telah diubah dengan UU No. 20/2023. Saat ini juga telah dibahas RPP Manajemen ASN sehingga nantinya perlu revisi SK Kepala LAN No. 581 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan LATSAR CPNS. Keputusan Kepala LAN Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural
199. 1.Lembaga pelatihan seluruh K/L/D
200. 2.Unit kerja pengelola Sumber Daya Aparatur seluruh K/L/D
201. 3.Seluruh Kedeputian di lingkungan LAN
202. 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Pedoman Teknis Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas Sebagai pedoman teknis pedoman teknis yang dapat memastikan standar kualitas dalam pengembangan kapasitas ASN. Dengan ruang lingkup perancangan standar penjaminan mutu dan penyusunan sistem evaluasi Keputusan Kepala LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
203. 1.Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
204. 2.Badan Pengembangan Sumber Daya Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi penjaminan mutu. Aspek yang menjadi fokus penjaminan mutu pengembangan kapasitas adalah penguatan kelembagaan dan manajemen; sumber daya manusia serta sarana dan prasarana; dan jejaring kerja Manusia atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan K/L/D
205. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan LAN Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2027 dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah 2029 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan 1.Inspektorat LAN 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Konflik kepentingan Sebagai turunan dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Peraturan Kepala LAN Inspektorat 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2.Komisi Pemberantasan Korupsi 3.Seluruh Pegawai di LAN 4.Biro Hukum, Organisasi, dan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Sumber Daya Manusia 2029 Pusat Unggulan Domain Tematik dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Nasional Turunan dari PerLAN 6 Tahun 2023 dan/atau RPP Manajemen ASN. Kebijakan turunan dari RPP Manajemen ASN tentang Pusat Unggulan (Center of Excellence) dalam mendukung tujuan pembangunan nasional Keputusan Kepala LAN Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia Akreditasi ASN Corpu Implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Peraturan yang mengatur mekanisme, standar, dan tata cara akreditasi bagi ASN Corpu, sebagai bagian dari penguatan sistem pengembangan kapasitas ASN berbasis pembelajaran terintegrasi (Corpu). Pelaksanaan akreditasi ASN Corpu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAN Direktorat Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas
206. 1.Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran
207. 2.Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
208. 3.Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ttd. MUHAMMAD TAUFIQ Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Regulasi Jenis Peraturan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023 Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan LAN Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2028 dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah 2030 Peraturan Kepala LAN Biro Perencanaan dan Keuangan
209. 1.Inspektorat LAN
210. 2.Seluruh Unit Organisasi LAN Pedoman Audit Kinerja Menjadi acuan resmi pelaksanaan audit kinerja di Lingkungan LAN. Peraturan Kepala LAN Inspektorat 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
211. 2.Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
212. 3.Seluruh Unit Organisasi LAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…