Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tahun 2006
- Nomor
- 1/PLPS/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 49
MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN TENT ANG NOMOR 1/PLPS/2006 SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
1) salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank; 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
BAB III
BAB II KEPESERTAAN
DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
BAB II
Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank
Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN
DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
BAB IV
Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:
Bagian Ketiga PernyataanPemegang Saham, Direksi, dan Komisaris
a tau DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 10 ... 4
BABV KONTRIBUSI KEPESERTAAN
DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN a.31 ... + Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:
Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
BAB VI PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan