DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tahun 2006

Nomor: 1/PLPS/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 9 Maret 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

a.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diterbitkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor l/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor lA/PLPS/2005;
b.bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN TENT ANG NOMOR 1/PLPS/2006 SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
b.Pengawas ... 4
a.Kornisaris sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
1. 2.Bank adalah Bank Urnurn dan Bank Perkreditan Rakyat sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
2. 3.Lernbaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lernbaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. 4.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. 5.Nasabah Penyirnpan adalah Nasabah Penyirnpan sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
5. 6.Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
6. 7.Penjarninan Sirnpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjarninan, adalah penjarninan yang dilaksanakan oleh Lernbaga Penjarnin Sirnpanan atas sirnpanan nasabah bank.
7. 8.Tingkat Bunga Penjarninan adalah tingkat bunga rnaksirnurn yang dinilai wajar dalarn rangka penjarninan.
8. 9.Dewan Kornisioner adalah organ tertinggi Lernbaga Penjarnin Sirnpanan.
9. 10.Keputusan Dewan Kornisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Kornisioner Lernbaga Penjarnin Sirnpanan yang rnernuat aturan intern.
10. 11.Direksi adalah:
a.Direksi sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukurn Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukurn Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukurn Koperasi;
d.Pirnpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.
1. 12.Kornisaris adalah sebagai berikut: DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
e.memberikan ... Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank; 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
b.membayar kontribusi kepesertaan;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

Pasal 3

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

BAB III

KEWAJIBAN BANK PESERTA Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

Pasal 2

b.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 13.Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
2. 14.Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(2)Penyampaian ...
(1)Surat keterangan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Kornisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2)Salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha bank.
(3)Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

Pasal 4

e.memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjarninan;
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
g.menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjarninan yang berlaku yang ditetapkan LPS. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
c.baik ... + Kelalaian dan/ atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:
a.baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;

BAB IV

DOKUMEN KEPESERTAAN

Pasal 7

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

a.Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b.Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c.Lampiran 3: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi;
d.Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
e.Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
f.Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 6

b.LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.

(3)Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha dari LPP setelah tanggal ditetapkannya peraturan ini.
(2)Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; a tau DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 10 ... 4
(1)Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
(2)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
(3)Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

Pasal 9

BABV KONTRIBUSI KEPESERTAAN

(3)Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disarnpaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris sesuai dengan ketentuan LPP.
(1)Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham atau pengendali sesuai dengan ketentuan LPP.
(2)Pemyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Asing dimaksud memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang dari LPP.

Pasal 8

c.baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank, yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
d.bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN a.31 ... + Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

Pasal 13

Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
b.Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata- rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
2. b.periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
(3)Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

Pasal 11

(2)Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.
(1)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

a.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diterbitkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor l/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor lA/PLPS/2005;
b.bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan; DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN TENT ANG NOMOR 1/PLPS/2006 SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
b.Pengawas ... 4
a.Kornisaris sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
1. 2.Bank adalah Bank Urnurn dan Bank Perkreditan Rakyat sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
2. 3.Lernbaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lernbaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. 4.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. 5.Nasabah Penyirnpan adalah Nasabah Penyirnpan sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
5. 6.Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang tentang Perbankan.
6. 7.Penjarninan Sirnpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjarninan, adalah penjarninan yang dilaksanakan oleh Lernbaga Penjarnin Sirnpanan atas sirnpanan nasabah bank.
7. 8.Tingkat Bunga Penjarninan adalah tingkat bunga rnaksirnurn yang dinilai wajar dalarn rangka penjarninan.
8. 9.Dewan Kornisioner adalah organ tertinggi Lernbaga Penjarnin Sirnpanan.
9. 10.Keputusan Dewan Kornisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Kornisioner Lernbaga Penjarnin Sirnpanan yang rnernuat aturan intern.
10. 11.Direksi adalah:
a.Direksi sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukurn Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukurn Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-undang Nornor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukurn Koperasi;
d.Pirnpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.
1. 12.Kornisaris adalah sebagai berikut: DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
e.memberikan ... Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank; 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
b.membayar kontribusi kepesertaan;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

Pasal 3

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

BAB III

KEWAJIBAN BANK PESERTA Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

Pasal 2

b.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
1. 13.Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
2. 14.Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(2)Penyampaian ...
(1)Surat keterangan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Kornisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2)Salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha bank.
(3)Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

Pasal 4

e.memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjarninan;
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
g.menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjarninan yang berlaku yang ditetapkan LPS. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
c.baik ... + Kelalaian dan/ atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:
a.baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;

BAB IV

DOKUMEN KEPESERTAAN

Pasal 7

a.Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b.Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c.Lampiran 3: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi;
d.Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
e.Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
f.Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 6

b.LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.

(3)Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha dari LPP setelah tanggal ditetapkannya peraturan ini.
(2)Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; a tau DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 10 ... 4
(1)Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
(2)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
(3)Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

Pasal 9

BABV KONTRIBUSI KEPESERTAAN

(3)Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disarnpaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris sesuai dengan ketentuan LPP.
(1)Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham atau pengendali sesuai dengan ketentuan LPP.
(2)Pemyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Asing dimaksud memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang dari LPP.

Pasal 8

c.baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank, yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
d.bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank. DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN a.31 ... + Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

Pasal 13

Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
b.Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata- rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
2. b.periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
(3)Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

Pasal 11

(2)Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.
(1)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP.