DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tahun 2010

Nomor: 2/PLPS/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 November 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Undang-Undang 'Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
a.bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang- undangan terkait perbankan, serta dalam rangka penyempurnaan peraturan ya11-g berkaitan dengan program penjaminan simpanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang program penjaminan simpanan; DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN, TENT ANG PROGRAM ~ENJAMINAN SIMPANAN SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
1. 11.Pemegang ...
2. 2.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perbankan Syariah.
3. 3.Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang LembagaPenjaminSimpanan.
4. 4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. 5.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan.
7. 7.Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk nasabah penerima fasilitasberdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
8. 8.Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LembagaPenjaminSimpanan atas simpanan nasabah Bank.
9. 9.Direksi adalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang Bank Asing, bagi cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri.
1. 10.Komisarisadalah:
a.Komisaris sebagaimana· dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah; ·
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 1) maksimum ... Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank; 2) salinan dokumen perizinan Bank; 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank; 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris;
b.membayar kontribusi kepesertaan;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
e.memberikan data, informasi, clan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
g.menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

Pasal 3

(1)Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
(2)Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
(3)Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III

KEWAJIBANBANK PESERTA

Pasal 2

BABII KEPESERTAAN

11.Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
12.Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah anggota koperasi yang merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I Keputusan ...

(1)Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio-rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
(2)Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.Bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
2. b.LPP menyampaikan langsung kepada LPS,tanpa melalui Bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
(3)Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk posisi per akhir Maret, Juni, September,dan akhir Desember.
(4)Tata cara penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat

Pasal 5

(1)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, clan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2)Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha Bank.
(3)Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak bank melakukan kegiatan operasional.

Pasal 4

BagianPertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank BABIV DOKUMEN KEPESERTAAN 1) maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS;clan 2) maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS. LEMBAGA PENJAMIN SIM:PANAN

(3)Pernyataan
(1)Pernyataan Pemegang Saharn dan pernyataan Pengendali sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham atau Pengendali, sesuai dengan ketentuan LPP.
(2)Pemyataan kantor pusat dari cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang Bank Asing dimaksud melakukan kegiatan operasional.

Pasal 8

Kelalaian dan/ atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

a.baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;
c.baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank rnenjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank;atau
d.bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

Pasal 7

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4) wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

a.Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b.Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c.Lampiran 3: Pernyataan Pengendali;
d.Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
e.Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
f.Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 6

LEMBAGA PENJAMIN SIMPA.'\IAN Pasal 12 ...

(1)Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; clan
2. b.periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
(3)Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
(4)Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 11

BABVI PREMIPENJAMINAN

(1)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
(2)Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 10

(1)Setiap Bank wajib membayar kontribusi kepesertaan.
(2)Kontnbusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari modal disetor Bank.
(3)Modal disetor untuk kantor cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
(4)Bank hasil penggabungan dan peleburan usaha dari beberapa Bank peserta penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

BABV KONTRIBUSIKEPESERTAAN

(3)Pernyataan Direksi clan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e clanhuruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris, sesuai dengan ketentuan LPP. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN kelebihan ...
(1)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka

Pasal 15

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut:

a.menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
b.menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c.memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa: 1) dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau 2) dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
a.bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang- undangan terkait perbankan, serta dalam rangka penyempurnaan peraturan ya11-g berkaitan dengan program penjaminan simpanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang program penjaminan simpanan; DEW AN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN, TENT ANG PROGRAM ~ENJAMINAN SIMPANAN SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Menimbang
1. 11.Pemegang ...
2. 2.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perbankan Syariah.
3. 3.Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang LembagaPenjaminSimpanan.
4. 4.Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. 5.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. 6.Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan.
7. 7.Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk nasabah penerima fasilitasberdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
8. 8.Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh LembagaPenjaminSimpanan atas simpanan nasabah Bank.
9. 9.Direksi adalah:
a.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
c.Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
d.Pimpinan cabang Bank Asing, bagi cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri.
1. 10.Komisarisadalah:
a.Komisaris sebagaimana· dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
b.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah; ·
c.Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 1) maksimum ... Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:
a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank; 2) salinan dokumen perizinan Bank; 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank; 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris;
b.membayar kontribusi kepesertaan;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
e.memberikan data, informasi, clan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
g.menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

Pasal 3

(1)Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
(2)Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
(3)Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III

KEWAJIBANBANK PESERTA

Pasal 2

BABII KEPESERTAAN

11.Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
12.Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah anggota koperasi yang merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN I Keputusan ...

(1)Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio-rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
(2)Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.Bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
2. b.LPP menyampaikan langsung kepada LPS,tanpa melalui Bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
(3)Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk posisi per akhir Maret, Juni, September,dan akhir Desember.
(4)Tata cara penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat

Pasal 5

(1)Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, clan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
(2)Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha Bank.
(3)Salinan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak bank melakukan kegiatan operasional.

Pasal 4

(3)Pernyataan
(1)Pernyataan Pemegang Saharn dan pernyataan Pengendali sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham atau Pengendali, sesuai dengan ketentuan LPP.
(2)Pemyataan kantor pusat dari cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang Bank Asing dimaksud melakukan kegiatan operasional.

Pasal 8

Kelalaian dan/ atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

a.baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;
c.baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank rnenjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank;atau
d.bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

Pasal 7

a.Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
b.Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
c.Lampiran 3: Pernyataan Pengendali;
d.Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
e.Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
f.Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 6

LEMBAGA PENJAMIN SIMPA.'\IAN Pasal 12 ...

(1)Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; clan
2. b.periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
(3)Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
(4)Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 11

BABVI PREMIPENJAMINAN

(1)Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
(2)Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 10

(1)Setiap Bank wajib membayar kontribusi kepesertaan.
(2)Kontnbusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari modal disetor Bank.
(3)Modal disetor untuk kantor cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
(4)Bank hasil penggabungan dan peleburan usaha dari beberapa Bank peserta penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

BABV KONTRIBUSIKEPESERTAAN

(3)Pernyataan Direksi clan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e clanhuruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris, sesuai dengan ketentuan LPP. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN kelebihan ...
(1)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka

Pasal 15

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut:

a.menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
b.menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c.memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa: 1) dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau 2) dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.