DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjamman simpanan, menyempurnakan proses rekonsiliasi dan verifikasi, pembayaran klaim penjaminan simpanan, dan penanganan keberatan nasabah, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Menimbang a. DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, SALIN AN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANANLEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN: PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 TENTANG PROGRAMPENJAMINAN SIMPANAN. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373); LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Menetapkan Mengingat Pasal 3 Sebagai peserta Penjaminan setiap Bank wajib: a. menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank; 2. salinan dokumen perizinan Bank; 3. surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank; dan 4. surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris; b. membayar kontribusi kepesertaan; c. membayar premi Penjaminan; d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS; e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penjaminan; f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai: 1. maksimum tingkat bunga penjamman yang wajar yang ditetapkan LPS; dan 2. maksimum nilai Simpanan yang dijamin LPS; dan 1. Ketentuan Pasal 3 di tam bah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga

Pasal 3

berbunyi sebagai berikut: Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373) diubah sebagai berikut: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Pasal 3A ( 1) Bank wajib memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai: a. Nasabah Penyimpan; b. Simpanan dari setiap Nasabah Penyimpan; dan c. kewajiban dari setiap Nasabah Penyimpan; untuk memenuhi ketentuan Penjaminan.

(2)Data dan informasi Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit memuat nama Nasabah Penyimpan, nomor identitas untuk nasabah perorangan atau nomor izin usaha dari instansi berwenang untuk nasabah badan usaha, dan alamat Nasabah Penyimpan.
(3)Data dan informasi Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit memuat nomor rekening, saldo rekening, tingkat bunga, dan tanggal pembukaan rekening.
(4)Data dan informasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c paling sedikit memuat nomor rekening dan saldo rekening.
(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan profil nasabah secara terpadu (single customer identification file) dan/ atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 38, dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut: h. mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan. LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN

Pasal 3C

( 1) LPS rnelakukan perneriksaan kepatuhan Bank atas kepernilikan dan perneliharaan data dan inforrnasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3A ayat ( 1).

(2)Dalarn melakukan perneriksaan kepatuhan Bank sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1), LPS berkoordinasi dengan LPP. Pasal 3B
(1)Bank wajib rnelakukan pencatatan data dan inforrnasi se bagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3A ayat ( 1) dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Bank wajib rnernbuat surat pernyataan rnengenai kebenaran data dan informasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1). (3} Surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)disarnpaikan bersarnaan dengan penyarnpaian laporan keuangan tahunan Bank kepada LPS.
(4)Penyampaian surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)untuk pertarna kali wajib disarnpaikan kepada LPS bersarnaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Bank tahun 2018.
(5)Surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)wajib dibuat sesuai dengan format tercanturn dalarn Larnpiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lernbaga ini. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 30

( 1) LPS melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat

(1)pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas.
(2)LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan yang tidak layak dibayar, apabila LPP mencabut izin usaha Bank.
(3)LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan/atau melakukan rekonsiliasi dan verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat
(2)bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. ( 4) Rekonsiliasi dan verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
(5)Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan basil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud 4. Ketentuan

Pasal 30

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 3. Ketentuan

Pasal 6

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 38

(1)Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk 6. Ketentuan

Pasal 38

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

( 1) Rekonsiliasi dan verifikasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari LPP dan/ atau Bank yang dicabut izin usahanya.

(2)Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.
(3)LPS mengumumkan basil rekonsiliasi dan verifikasi di situs resmi www.lps.go.id, kantor Bank yang dicabut izin usahanya, atau media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya. 5. Ketentuan

Pasal 32

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada ayat

(2)diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar.
(2)Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan:a. bukti baru yangPasal 39A ( 1) LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar 8. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: 7. Ketentuan Pasal 39 dihapus. menyebabkan Simpanan tidak layak dibayar; kriteria memenuhidan/atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan kewajiban Nasabah Penyimpan yang dikategorikan macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(3)Simpanan Nasabah Penyimpan yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang dijamin dan layak dibayar oleh LPS.
(4)Dalam hal masih terdapat sisa Simpanan setelah dilakukan perhitungan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sisa Simpanan nasabah dinyatakan sebagai Simpanan yang tidak layak dibayar. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

( 1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fi.ktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan.

(2)Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Simpanan pada bank yang tidak memenuhi syarat sebagai Simpanan.
(3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari: a. basil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/ a tau LPP;

Pasal 41

( 1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama Nasabah Penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening Simpanan.

(2)Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan/ atau daftar nominatif.
(3)Dalam rangka Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LPS dapat memeriksa bukti aliran dana dari Simpanan. 9. Ketentuan

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

(2)Data dan informasi Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit memuat nama Nasabah Penyimpan, nomor identitas untuk nasabah perorangan atau nomor izin usaha dari instansi berwenang untuk nasabah badan usaha, dan alamat Nasabah Penyimpan.
(3)Data dan informasi Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit memuat nomor rekening, saldo rekening, tingkat bunga, dan tanggal pembukaan rekening.
(4)Data dan informasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c paling sedikit memuat nomor rekening dan saldo rekening.
(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan profil nasabah secara terpadu (single customer identification file) dan/ atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 38, dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut: h. mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan. LEMBAGA PENJAMIN SIMP ANAN

Pasal 3C

( 1) LPS rnelakukan perneriksaan kepatuhan Bank atas kepernilikan dan perneliharaan data dan inforrnasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3A ayat ( 1).

(2)Dalarn melakukan perneriksaan kepatuhan Bank sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1), LPS berkoordinasi dengan LPP. Pasal 3B
(1)Bank wajib rnelakukan pencatatan data dan inforrnasi se bagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3A ayat ( 1) dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(2)Bank wajib rnernbuat surat pernyataan rnengenai kebenaran data dan informasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1). (3} Surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)disarnpaikan bersarnaan dengan penyarnpaian laporan keuangan tahunan Bank kepada LPS.
(4)Penyampaian surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)untuk pertarna kali wajib disarnpaikan kepada LPS bersarnaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Bank tahun 2018.
(5)Surat pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)wajib dibuat sesuai dengan format tercanturn dalarn Larnpiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lernbaga ini. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 30

( 1) LPS melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat

(1)pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas.
(2)LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan yang tidak layak dibayar, apabila LPP mencabut izin usaha Bank.
(3)LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan/atau melakukan rekonsiliasi dan verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat
(2)bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. ( 4) Rekonsiliasi dan verifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
(5)Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan basil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud 4. Ketentuan

Pasal 30

Pasal 6

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 38

(1)Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk 6. Ketentuan

Pasal 38

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(2)Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.
(3)LPS mengumumkan basil rekonsiliasi dan verifikasi di situs resmi www.lps.go.id, kantor Bank yang dicabut izin usahanya, atau media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya. 5. Ketentuan

Pasal 32

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pada ayat

(2)diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar.
(2)Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan:a. bukti baru yangPasal 39A ( 1) LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar 8. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: 7. Ketentuan Pasal 39 dihapus. menyebabkan Simpanan tidak layak dibayar; kriteria memenuhidan/atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan kewajiban Nasabah Penyimpan yang dikategorikan macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(3)Simpanan Nasabah Penyimpan yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang dijamin dan layak dibayar oleh LPS.
(4)Dalam hal masih terdapat sisa Simpanan setelah dilakukan perhitungan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sisa Simpanan nasabah dinyatakan sebagai Simpanan yang tidak layak dibayar. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

( 1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fi.ktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan.

(2)Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Simpanan pada bank yang tidak memenuhi syarat sebagai Simpanan.
(3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari: a. basil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/ a tau LPP;

Pasal 41

(2)Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan/ atau daftar nominatif.
(3)Dalam rangka Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LPS dapat memeriksa bukti aliran dana dari Simpanan. 9. Ketentuan