DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyelarasan kebijakan terhadap kewajiban penyampaian laporan Data SCV;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum belum mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian Data SCV sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban Bank menyampaikan laporan terkait Data SCV.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
3. c.kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perubahan batas waktu penyampaian laporan; dan/atau
2. b.penghentian kewajiban penyampaian laporan.
(5)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pelaporan Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi dan ketentuan mengenai penyampaian laporan melalui portal laporan terintegrasi.
(2)Pelaporan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada periode laporan tahunan tahun 2020.
(3)Pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada periode laporan bulan Desember 2020.
(4)Bank yang terlambat menyampaikan pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai laporan Bank peserta penjaminan simpanan. Pasal II

1.Keputusan Kepala Eksekutif mengenai penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan Data SCV yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
2.Dalam hal penyampaian pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) belum berlaku maka dalam rangka uji coba Bank diharuskan menyampaikan pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank per periode Juli 2020.
3.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 939 Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron PENJELASAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM I. UMUM Berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berdampak pada kondisi perbankan nasional, sehingga diperlukan penanganan yang didukung oleh seluruh pihak, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) antara lain peliburan tempat kerja, pembatasan jumlah pegawai Bank untuk bekerja dan pembatasan moda transportasi yang menyebabkan bank harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya. Lembaga Penjamin Simpanan telah mengirimkan draf pedoman penyusunan pelaporan data SCV kepada beberapa bank umum dan survei mengenai pemahaman bank tentang draf dimaksud serta kesiapan bank dalam melaporkan Data SCV di tengah kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) pada tanggal 18 Mei 2020. Hasil survei menunjukkan ketidaksiapan Bank menyampaikan pelaporan Data SCV karena terganggunya kegiatan operasional bank akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban bank dalam menyampaikan pelaporan Data SCV ke Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 12A

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyelarasan kebijakan terhadap kewajiban penyampaian laporan Data SCV;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum belum mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian Data SCV sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban Bank menyampaikan laporan terkait Data SCV.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
3. c.kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perubahan batas waktu penyampaian laporan; dan/atau
2. b.penghentian kewajiban penyampaian laporan.
(5)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pelaporan Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi dan ketentuan mengenai penyampaian laporan melalui portal laporan terintegrasi.
(2)Pelaporan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada periode laporan tahunan tahun 2020.
(3)Pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada periode laporan bulan Desember 2020.
(4)Bank yang terlambat menyampaikan pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai laporan Bank peserta penjaminan simpanan. Pasal II

1.Keputusan Kepala Eksekutif mengenai penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan Data SCV yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, dinyatakan masih berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
2.Dalam hal penyampaian pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) belum berlaku maka dalam rangka uji coba Bank diharuskan menyampaikan pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank per periode Juli 2020.
3.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 939 Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron PENJELASAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM I. UMUM Berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berdampak pada kondisi perbankan nasional, sehingga diperlukan penanganan yang didukung oleh seluruh pihak, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) antara lain peliburan tempat kerja, pembatasan jumlah pegawai Bank untuk bekerja dan pembatasan moda transportasi yang menyebabkan bank harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya. Lembaga Penjamin Simpanan telah mengirimkan draf pedoman penyusunan pelaporan data SCV kepada beberapa bank umum dan survei mengenai pemahaman bank tentang draf dimaksud serta kesiapan bank dalam melaporkan Data SCV di tengah kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) pada tanggal 18 Mei 2020. Hasil survei menunjukkan ketidaksiapan Bank menyampaikan pelaporan Data SCV karena terganggunya kegiatan operasional bank akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban bank dalam menyampaikan pelaporan Data SCV ke Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 12A

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 12A

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 12A

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019