DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan secara cepat, diperlukan data simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi ketentuan penjaminan simpanan segera setelah bank dicabut izin usahanya;
c.bahwa data simpanan nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga dapat digunakan dalam pemilihan metode resolusi bank dan keperluan lainnya untuk menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik pada bank konvensional maupun pada bank berdasarkan prinsip syariah.
3.Nasabah adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5.Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
6.Data Detail SCV Per Nasabah adalah data rinci nasabah yang memuat:

a.kepemilikan atas simpanan, pinjaman, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan
b.nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan.
1. 7.Data SCV Per Nasabah adalah data yang memuat paling kurang nilai total nilai simpanan yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
2. 8.Data Ringkas SCV Per Bank adalah data yang paling kurang mencakup data mengenai total jumlah Nasabah dan Simpanan sesuai dengan kategori Data SCV Per Nasabah.
3. 9.Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas Data Detail SCV Per Nasabah, Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank.
4. 10.Data Mentah adalah metadata Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan terkait informasi Nasabah yang dilaporkan melalui portal pelaporan terintegrasi yang antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Data SCV.

BAB II

KATEGORI NASABAH BERDASARKAN SCV

Pasal 2

(1)Data SCV terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. a.Nasabah dengan Simpanan kategori 1;
2. b.Nasabah dengan Simpanan kategori 2; dan
3. c.Nasabah dengan Simpanan kategori 3.
(2)Kriteria untuk menentukan kategori Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 3

(1)Bank wajib memiliki dan memelihara:
1. a.Data Mentah;
2. b.Data Detail SCV Per Nasabah;
3. c.Data SCV Per Nasabah; dan
4. d.Data Ringkas SCV Per Bank.
(2)Bank bertanggung jawab atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 4

(1)Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Bank wajib menyampaikan pelaporan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d secara berkala.
(2)Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan meminta data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diluar periode berkala, Bank wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Format mengenai pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 6

(1)Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui sistem pelaporan Bank terintegrasi di portal pelaporan terintegrasi.
(2)Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyampaian data yang diminta Lembaga Penjamin Simpanan diluar periode berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(5)Dalam hal terjadi kendala teknis penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Lembaga Penjamin Simpanan maka data disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

(1)Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a disampaikan setiap bulan.
(2)Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan setiap tahun untuk posisi per akhir tahun.
(3)Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.
(4)Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif wajib menyampaikan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.
(5)Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus wajib menyampaikan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d setiap minggu untuk posisi per akhir minggu.

Pasal 8

(1)Batas waktu penyampaian Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi.
(2)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bersamaan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah bagi Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(4)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank bagi Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling lambat hari Rabu minggu berikutnya.
(5)Batas waktu penyampaian Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(6)Batas waktu penyampaian data diluar periode berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.
(7)Dalam hal terjadi kendala teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, batas waktu penyampaian pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diberitahukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(8)Dalam hal batas waktu penyampaian pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(6)jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian data paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB V

KEGUNAAN DATA SCV

Pasal 9

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan:

a.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan pembayaran klaim penjaminan Simpanan;
b.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan verifikasi penghitungan premi penjaminan;
c.untuk mengetahui jumlah Nasabah yang dijamin dalam program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
d.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Audit internal Bank harus melakukan pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Selain dilakukan oleh audit internal Bank, pemeriksaan terhadap keandalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh pihak eksternal yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(4)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat bulan berikutnya setelah bulan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank yang berwenang.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan secara cepat, diperlukan data simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi ketentuan penjaminan simpanan segera setelah bank dicabut izin usahanya;
c.bahwa data simpanan nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga dapat digunakan dalam pemilihan metode resolusi bank dan keperluan lainnya untuk menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik pada bank konvensional maupun pada bank berdasarkan prinsip syariah.
3.Nasabah adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
5.Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
6.Data Detail SCV Per Nasabah adalah data rinci nasabah yang memuat:

a.kepemilikan atas simpanan, pinjaman, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan
b.nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan.
1. 7.Data SCV Per Nasabah adalah data yang memuat paling kurang nilai total nilai simpanan yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
2. 8.Data Ringkas SCV Per Bank adalah data yang paling kurang mencakup data mengenai total jumlah Nasabah dan Simpanan sesuai dengan kategori Data SCV Per Nasabah.
3. 9.Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas Data Detail SCV Per Nasabah, Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank.
4. 10.Data Mentah adalah metadata Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan terkait informasi Nasabah yang dilaporkan melalui portal pelaporan terintegrasi yang antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Data SCV.

BAB II

KATEGORI NASABAH BERDASARKAN SCV

Pasal 2

(1)Data SCV terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. a.Nasabah dengan Simpanan kategori 1;
2. b.Nasabah dengan Simpanan kategori 2; dan
3. c.Nasabah dengan Simpanan kategori 3.
(2)Kriteria untuk menentukan kategori Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 3

(1)Bank wajib memiliki dan memelihara:
1. a.Data Mentah;
2. b.Data Detail SCV Per Nasabah;
3. c.Data SCV Per Nasabah; dan
4. d.Data Ringkas SCV Per Bank.
(2)Bank bertanggung jawab atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 4

(1)Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Bank wajib menyampaikan pelaporan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d secara berkala.
(2)Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan meminta data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diluar periode berkala, Bank wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Format mengenai pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 6

(1)Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui sistem pelaporan Bank terintegrasi di portal pelaporan terintegrasi.
(2)Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyampaian data yang diminta Lembaga Penjamin Simpanan diluar periode berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(5)Dalam hal terjadi kendala teknis penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Lembaga Penjamin Simpanan maka data disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

(1)Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a disampaikan setiap bulan.
(2)Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan setiap tahun untuk posisi per akhir tahun.
(3)Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.
(4)Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif wajib menyampaikan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.
(5)Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus wajib menyampaikan Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d setiap minggu untuk posisi per akhir minggu.

Pasal 8

(1)Batas waktu penyampaian Data Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi.
(2)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bersamaan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah bagi Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(4)Batas waktu penyampaian Data SCV Per Nasabah dan Data Ringkas SCV Per Bank bagi Bank yang berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling lambat hari Rabu minggu berikutnya.
(5)Batas waktu penyampaian Data Ringkas SCV Per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(6)Batas waktu penyampaian data diluar periode berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.
(7)Dalam hal terjadi kendala teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, batas waktu penyampaian pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diberitahukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(8)Dalam hal batas waktu penyampaian pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(6)jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian data paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB V

KEGUNAAN DATA SCV

Pasal 9

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan:

a.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan pembayaran klaim penjaminan Simpanan;
b.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan verifikasi penghitungan premi penjaminan;
c.untuk mengetahui jumlah Nasabah yang dijamin dalam program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
d.sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Audit internal Bank harus melakukan pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Selain dilakukan oleh audit internal Bank, pemeriksaan terhadap keandalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh pihak eksternal yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(4)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat bulan berikutnya setelah bulan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020