DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegunaan data SCV, kategori nasabah berdasarkan SCV, kewajiban dan tanggung jawab bank dan pelaporan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan, pemilihan metode resolusi bank, serta keperluan lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan, diperlukan data simpanan nasabah penyimpan;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank; Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3.Nasabah adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
5.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8.Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait Simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
9.Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas data detail SCV per Nasabah, data SCV per Nasabah, dan data ringkas SCV per Bank.
10.Bank Dalam Penyehatan adalah Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
11.Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:

a.mengalami kesulitan keuangan;
b.membahayakan kelangsungan usahanya; dan
c.tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
1. 12.Bank Perantara adalah Bank Umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
2. 13.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah portal pelaporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.
3. 14.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEGUNAAN DATA SCV

Pasal 2

Data SCV digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk:

a.mengetahui jumlah Nasabah yang dijamin dalam program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan;
b.melaksanakan pembayaran klaim penjaminan Simpanan;
c.melaksanakan verifikasi penghitungan premi penjaminan; dan/atau
d.melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KATEGORI NASABAH BERDASARKAN SCV

Pasal 3

(1)Nasabah dalam Data SCV dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori:
1. a.Nasabah dengan Simpanan kategori 1;
2. b.Nasabah dengan Simpanan kategori 2; dan
3. c.Nasabah dengan Simpanan kategori 3.
(2)Nasabah dengan Simpanan kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Nasabah yang seluruh rekening simpanannya memenuhi kriteria:
1. a.Nasabah yang data simpanannya tercatat pada Bank;
2. b.Nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan
3. c.Nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan Bank menjadi tidak sehat.
(3)Nasabah dengan Simpanan kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
1. a.Nasabah yang menyebabkan Bank menjadi tidak sehat; dan/atau
2. b.Nasabah yang seluruh rekening simpanannya memenuhi kriteria:
  1. 1.data simpanannya tidak tercatat pada Bank; dan/atau
  2. 2.mendapatkan keuntungan secara tidak wajar.
(4)Nasabah dengan Simpanan kategori 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Nasabah yang tidak termasuk sebagai:
1. a.Nasabah dengan Simpanan kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.Nasabah dengan Simpanan kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 4

(1)Bank wajib memiliki dan memelihara:
1. a.data detail SCV per Nasabah;
2. b.data SCV per Nasabah; dan
3. c.data ringkas SCV per Bank.
(2)Data detail SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data rinci Nasabah yang memuat paling sedikit:
1. a.kepemilikan atas Simpanan, pinjaman, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan
2. b.nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan.
(3)Data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang memuat paling sedikit nilai total Simpanan per Nasabah yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang memuat paling sedikit:
1. a.data mengenai total jumlah Nasabah; dan
2. b.Simpanan, sesuai dengan kategori data SCV per Nasabah.
(5)Bank bertanggung jawab atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(6)Bank wajib memelihara data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data yang ditandatangani oleh direksi Bank untuk data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, direksi dapat menunjuk pejabat eksekutif untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik, dan disampaikan melalui media yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(5)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Bank wajib menyampaikan secara berkala:
1. a.laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; dan
2. b.laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
(2)Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)sewaktu-waktu.

Pasal 7

Format mengenai pelaporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

(1)Kewajiban penyampaian laporan Data SCV oleh BPR dan BPRS ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan secara bertahap dengan mempertimbangkan total aset BPR dan BPRS.
(2)BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama merupakan kelompok BPR dan BPRS dengan total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(3)Penentuan kelompok BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi Desember 2023 yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.
(4)Dalam hal terdapat BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan keuangan posisi Desember tahun berikutnya yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Data SCV.
(5)Penyampaian laporan Data SCV bagi BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Penyampaian laporan Data SCV untuk kelompok BPR dan BPRS tahap selanjutnya dimulai paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1)Bagi Bank Umum yang baru memperoleh izin usaha, kewajiban penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
(2)Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui izin penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya.
(3)Dalam hal salah satu atau semua Bank yang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, telah menyampaikan laporan Data SCV sebelumnya, masing- masing Bank tetap menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya.
(4)Dalam hal Bank merupakan Bank Perantara, kewajiban penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank pertama kali memulai kegiatan operasional.

Pasal 10

Dalam hal setelah penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, dan perubahan prinsip kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS yang menyebabkan jumlah aset BPR dan BPRS masuk dalam kelompok BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV, BPR dan BPRS menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat

(5)dan ayat (6).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…