Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30) diubah sebagai berikut:
dan/atau
Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 940 Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron PENJELASAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM I. UMUM Berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dimana kondisi perbankan nasional mengalami tekanan seiring melemahnya ekonomi di berbagai sektor. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi diantaranya peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan perbankan harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, sehingga kewajiban penyampaian laporan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tanggal 29 April 2020 melakukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia salah satunya adalah memberikan relaksasi kepada perbankan berupa perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) yang semula wajib disampaikan sejak data bulan September 2020 ditunda menjadi data bulan Januari 2021. Selain relaksasi perpanjangan penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT), Bank Indonesia juga membebaskan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan dan membebaskan bank menyampaikan Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) melalui BI-ANTASENA hingga bulan Mei 2020. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia maka diperlukan penyesuaian penyampaian Laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut. Oleh karenanya, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Bank menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan secara elektronik melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan data bulan Desember 2020. Dalam hal penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu maka Bank dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Dalam masa transisi Bank juga menyampaikan Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan baik melalui e- Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi untuk data bulan Desember 2020 sampai dengan data bulan Mei 2021. Penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang dilakukan oleh Bank baik melalui e-Laporan maupun melalui Portal Pelaporan Terintegrasi tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan untuk penyampaian melalui Portal Terintegrasi. Penyampaian Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan data bulan Juni 2021 dan selanjutnya dilakukan hanya melalui Portal Pelaporan Terintegrasi. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan