DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyelarasan kebijakan penyampaian laporan bank umum;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian laporan bank umum sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban penyampaian Laporan berkala dan/atau Laporan posisi simpanan.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
3. c.kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perubahan batas waktu penyampaian Laporan; dan/atau
2. b.penghentian kewajiban penyampaian Laporan.
(5)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bank menyampaikan Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sampai dengan data bulan Desember 2020.
(2)Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah menerima Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.
(3)Pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank terhitung sejak periode penyampaian lainnya sepanjang terpenuhinya ayat (2) atau data bulan Januari 2021 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini. Pasal II

1.Lembaga Penjamin Simpanan memberikan masa transisi berlakunya Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyampaian melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
2.Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah mendapatkan Laporan Bank terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan bank umum terintegrasi, masa transisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diakhiri oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Keputusan Kepala Eksekutif mengenai penyesuaian penyampaian Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang didasarkan pada Keputusan Dewan Komisioner sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
4.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 940 Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron PENJELASAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM I. UMUM Berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dimana kondisi perbankan nasional mengalami tekanan seiring melemahnya ekonomi di berbagai sektor. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi diantaranya peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan perbankan harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, sehingga kewajiban penyampaian laporan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tanggal 29 April 2020 melakukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia salah satunya adalah memberikan relaksasi kepada perbankan berupa perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) yang semula wajib disampaikan sejak data bulan September 2020 ditunda menjadi data bulan Januari 2021. Selain relaksasi perpanjangan penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT), Bank Indonesia juga membebaskan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan dan membebaskan bank menyampaikan Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) melalui BI-ANTASENA hingga bulan Mei 2020. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia maka diperlukan penyesuaian penyampaian Laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut. Oleh karenanya, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 14A

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 17

Ayat (1) Bank menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan secara elektronik melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan data bulan Desember 2020. Dalam hal penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu maka Bank dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Dalam masa transisi Bank juga menyampaikan Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan baik melalui e- Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi untuk data bulan Desember 2020 sampai dengan data bulan Mei 2021. Penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang dilakukan oleh Bank baik melalui e-Laporan maupun melalui Portal Pelaporan Terintegrasi tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan untuk penyampaian melalui Portal Terintegrasi. Penyampaian Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan data bulan Juni 2021 dan selanjutnya dilakukan hanya melalui Portal Pelaporan Terintegrasi. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyelarasan kebijakan penyampaian laporan bank umum;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian laporan bank umum sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban penyampaian Laporan berkala dan/atau Laporan posisi simpanan.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. b.kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
3. c.kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perubahan batas waktu penyampaian Laporan; dan/atau
2. b.penghentian kewajiban penyampaian Laporan.
(5)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bank menyampaikan Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sampai dengan data bulan Desember 2020.
(2)Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah menerima Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.
(3)Pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank terhitung sejak periode penyampaian lainnya sepanjang terpenuhinya ayat (2) atau data bulan Januari 2021 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini. Pasal II

1.Lembaga Penjamin Simpanan memberikan masa transisi berlakunya Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyampaian melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
2.Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah mendapatkan Laporan Bank terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan bank umum terintegrasi, masa transisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diakhiri oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
3.Keputusan Kepala Eksekutif mengenai penyesuaian penyampaian Laporan posisi simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang didasarkan pada Keputusan Dewan Komisioner sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
4.Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 940 Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron PENJELASAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM I. UMUM Berkenaan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dimana kondisi perbankan nasional mengalami tekanan seiring melemahnya ekonomi di berbagai sektor. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi diantaranya peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan perbankan harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, sehingga kewajiban penyampaian laporan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tanggal 29 April 2020 melakukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia salah satunya adalah memberikan relaksasi kepada perbankan berupa perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) yang semula wajib disampaikan sejak data bulan September 2020 ditunda menjadi data bulan Januari 2021. Selain relaksasi perpanjangan penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT), Bank Indonesia juga membebaskan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan dan membebaskan bank menyampaikan Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) melalui BI-ANTASENA hingga bulan Mei 2020. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia maka diperlukan penyesuaian penyampaian Laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan untuk memberikan penyesuaian kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi tertentu sehingga perlu diatur kriteria kondisi tertentu tersebut. Oleh karenanya, Lembaga Penjamin Simpanan memandang perlu untuk melakukan Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 14A

Cukup jelas. Angka 2

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14A

Pasal 17

Pasal 14A

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14A

Pasal 17

Pasal 14A

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024