DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penyampaian laporan, batas waktu penyampaian laporan, tata cara penyampaian laporan, keadaan kahar dan kondisi tertentu dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa data simpanan bank dan laporan keuangan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
c.bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perubahan ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
7.Laporan Terintegrasi adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada otoritas melalui portal pelaporan terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang.
8.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank dan penyediaan informasi terkait pelaporan otoritas dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
9.Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
10.Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang nasabah terkait Simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Bank wajib menyampaikan:
1. a.Laporan berkala; dan
2. b.Laporan lainnya, kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Bank Umum berupa:
1. a.Laporan keuangan tahunan;
2. b.Laporan data ringkas SCV per Bank;
3. c.Laporan data SCV per nasabah;
4. d.Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank; dan
5. e.rencana resolusi.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi BPR dan BPRS berupa:
1. a.Laporan keuangan tahunan;
2. b.Laporan data ringkas SCV per Bank;
3. c.Laporan data SCV per nasabah; dan
4. d.Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank.
(4)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Laporan Terintegrasi;
2. b.Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
3. c.Laporan data detail SCV per nasabah.

Pasal 3

(1)Bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha, kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) pertama kali dilakukan untuk posisi data 1 (satu) bulan sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
(2)Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali untuk:
1. a.Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat
(3)huruf b;
1. b.Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat
(3)huruf c; dan
1. c.Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan terhadap Bank yang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, atau perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, atau Bank perantara.

Pasal 4

(1)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi Bank Umum merupakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bagi BPR dan BPRS merupakan:
1. a.Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS yang wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perbankan; atau
2. b.Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS yang tidak wajib diaudit yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham bagi BPR dan BPRS.
(3)Dalam hal Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diaudit oleh akuntan publik, Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 5

Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank bagi:

a.Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; dan
b.BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2025.

Pasal 6

(1)Bank menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
(2)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian:
1. a.Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat
(3)huruf a;
1. b.Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat
(3)huruf d; dan
1. c.Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian:
1. a.Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat
(3)huruf b;
1. b.Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat
(3)huruf c; dan
1. c.Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank.
(3)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum.
(4)Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Pasal 8

(1)Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan.
(2)Format, tata cara penyusunan dan penyampaian data, informasi, dan dokumen selain Laporan berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a;
2. b.sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank, untuk:
  1. 1.Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; dan
  2. 2.Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c;
3. c.tanggal 30 Juni setiap 2 (dua) tahun, untuk Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat
(3)huruf d; dan
1. d.sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum, untuk rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.
(2)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan paling lambat:
1. a.sesuai batas waktu penyampaian laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi, untuk Laporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a;
2. b.14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b; dan
3. c.sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.
(3)Batas waktu penyampaian data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1)Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala setelah batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda per Laporan sebesar:
1. a.Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi Bank Umum; dan
2. b.Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS.
(2)Ketentuan pengenaan sanksi administratif bagi keterlambatan penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum.
(3)Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan berkala.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan berkala disertai dengan besaran denda yang harus dibayar oleh Bank dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan.
(6)Dalam hal status pengawasan Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(7)Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(8)Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan Laporan berkala.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020