DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penyampaian laporan, batas waktu penyampaian laporan, tata cara penyampaian laporan, keadaan kahar dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
c.bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan informasi perbankan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang baru; www.peraturan.go.id 2019, No.1675
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan www.peraturan.go.id 2019, No.1675 dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
3.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
4.Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1)Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan keuangan tahunan.
(3)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Laporan terintegrasi; dan
2. b.Laporan perubahan informasi data pokok Bank.
(4)Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan. www.peraturan.go.id 2019, No.1675
(5)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
(6)Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
(7)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.
(8)Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan:
1. a.Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
2. b.Laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
(4)Dalam hal Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaudit oleh akuntan publik maka www.peraturan.go.id 2019, No.1675 Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 4

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 5

(1)Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Pasal 6

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 7

(1)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh www.peraturan.go.id 2019, No.1675 satu) bulan Mei tahun berikutnya.
(2)Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan:
1. a.sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi, untuk Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; dan
2. b.paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
(3)Batas waktu penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah maka batas waktu penyampaian Laporan paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

(1)Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui:
1. a.Sistem e-Laporan; atau
2. b.Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian:
1. a.Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); www.peraturan.go.id 2019, No.1675
2. b.Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
(3)Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
(4)Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan.
(5)Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1)Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
(2)Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
(3)Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
(4)Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.
(5)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. www.peraturan.go.id 2019, No.1675

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024