DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012

Nomor: 1
Tahun: 2012
Ditetapkan: 11 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai persiapan dan tata cara pengajuan investigasi, pelaksanaan investigasi, penyusunan laporan, larangan dan sanksi. Investigasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mengenai kondisi pribadi, keadaan maupun peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan pemohon. Peraturan ini bertujuan untuk: a. mengatur tata cara pelaksanaan investigasi LPSK; b. menjadi acuan Satgas UPP LPSK dalam melaksanakan investigasi; dan c. mengoptimalkan kualitas pelayanan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas ketentuan pendalaman informasi atau investigasi atas rekomendasi dan permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.436 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2.Peraturan Nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502);
3.Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 207); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVESTIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah unsur pimpinan yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yangmerangkap anggota.
3.Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK
4.Pemohon adalah seseorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
5.Investigasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mengenai kondisi pribadi, keadaan maupun peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan pemohon.
6.Investigator adalah setiap orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan investigasi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4363
7.Unit penerimaan permohonan lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat UPP LPSK adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri satuan tugas dan staf pengelola.
8.Satuan tugas unit penerimaan permohonan lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat satgas UPP LPSK adalah satuan tugas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang yang dipimpin oleh anggota LPSK dan beranggotakan tenaga ahli dan staf pendukung LPSK
9.Pengumpulan bahan dan keteranganadalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau mengumpulkan fakta, data, atau kondisi orang dan lokasi sesuai dengan lingkup permohonan kasus yang akan dilakukan investigasi.
10.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
11.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a.mengatur tata cara pelaksanaan investigasi LPSK.
b.menjadi acuan Satgas UPP LPSK dalam melaksanakan investigasi.
c.mengoptimalkan kualitas pelayanan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam investigasi:

a.penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
b.kerahasiaan yaitu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemohon.
c.tidak diskriminasi yaitu terhadap agama, pendidikan, ras, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, jenis kasus yang dihadapi oleh pemohon.
d.komunikatif dan persuasif dalam berinteraksi dengan pemohon agar suasana dapat terjalin selama proses pengumpulan data.
e.akuntabilitas yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan investigasi dapat dipertanggungjawabkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.436 4

BAB II

PERSIAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN INVESTIGASI

Pasal 4

(1)Satgas UPP LPSK dapat mengajukan permohonan investigasi apabila masih memerlukan pendalaman informasi terhadap pemohon dan instansi terkait penanganan perkara.
(2)pendalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. b.sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
3. c.surat Panggilan Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
4. d.surat laporan atau informasi kepada aparat penegak hukum terkait; dan
5. e.surat dari instansi terkait mengenai kasusnya;
(3)satgas UPP LPSK wajib berkoordinasi dengan UPP LPSK mengenai rencana pelaksanaan investigasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan investigasi.
(4)permohonan pengajuan investigasi wajib diajukan secara tertulis kepada Pimpinan LPSK melalui UPP LPSK.
(5)Suratpermohonan pengajuan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor registrasi permohonan;
2. b.tanggal penerimaan permohonan;
3. c.data identitas pemohon atau kuasa dan/atau keluarga;
4. d.wilayah hukum kasus yang dialami pemohon;
5. e.jenis layanan permohonan yang dikehendaki;
6. f.identitas saksi dan/atau korban yang dimintakan perlindungan;
7. g.kronologi atau uraian fakta yang dialami pemohon;
8. h.bukti dan/atau dokumen yang terkait;
9. i.hasil penelaahan Satgas UPP LPSK mengenai pentingnya untuk melakukan investigasi; dan
10. j.rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Satgas UPP LPSK selama investigasi.
(6)Dalam hal pengajuan investigasi yang dilakukan di dalam kota, surat permohonan pengajuan investigasi sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan huruf a sampai huruf f sebagaimana ketentuan pada ayat (2). www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4365
(7)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyertakan persetujuan minimal 3 (tiga) Anggota LPSK yang terdiri dari unsur Pimpinan, Anggota LPSK dan Penanggung Jawab Satgas UPP LPSK.
(8)Setelah adanya persetujuan permohonan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas UPP LPSK wajib :
1. a.membentuk Tim investigasi;
2. b.menyusun perencanaan investigasi; dan
3. c.melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 5

(1)Pembentukan Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
(2)Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
1. a.penanggung jawab Satgas UPP LPSK;
2. b.pelaksana tugas Satgas UPP LPSK;
3. c.staf Satgas UPP LPSK;
4. d.staf urusan keuangan Satgas UPP LPSK; dan
5. e.petugas pengamanan dan pengawalan.

Pasal 6

(1)Penyusunan perencanaan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf bmeliputi :
1. a.administrasi kebutuhan pelaksanaan investigasi;
2. b.pengumpulan dokumen dan informasi;
3. c.target investigasi;
4. d.pembagian tugas;
5. e.strategi investigasi;
6. f.penentuan sumber-sumber informasi;
7. g.observasi dan survey lapangan;
8. h.jangka waktu; dan
9. i.format laporan.
(2)Dokumen perencanaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan penanggung Jawab Satgas UPP LPSK. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.436 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi pihak :
1. a.pemohon terkait;
2. b.aparat penegak hukum terkait;
3. c.instansi terkait yang berwenang; dan
4. d.unit pelayanan medis dan psikologis (jika diperlukan).
(2)Dalam hal pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas UPP LPSK wajib mengirimkan surat permohonan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan investigasi.

BAB III

PELAKSANAAN INVESTIGASI

Pasal 8

(1)Tim investigasi melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan yang diperoleh melalui :
1. a.datang langsung;
2. b.telepon;
3. c.surat tertulis;
4. d.surat elektronik (email);
5. e.faksimili; dan
6. f.media massa.
(2)Pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan oleh tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.menggali data, fakta dan informasi lapangan;
2. b.mengkaji berbagai data awal menuju suatu kesimpulan;
3. c.menguji validitas data awal; dan
4. d.menguji akurasi.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Investigasi dapat melakukan koordinasi dengan pihak antara lain:
1. a.aparat penegak hukum;
2. b.instansi terkait;
3. c.pemohon; dan
4. d.penasehat hukum atau pendamping pemohon. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4367
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik investigasi dan pelaksanaan investigasi diatur dalam manual investigasi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan investigasi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari atau dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Dalam hal proses investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan atau perpanjangan waktu, maka Tim Investigasi melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Satgas melalui UPP LPSK dengan membuat surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Pimpinan LPSK.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSIAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN INVESTIGASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN INVESTIGASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSIAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN INVESTIGASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN INVESTIGASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006