DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ada sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020, No.605 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan 2020, No.605 Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Peraturan LPSK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua LPSK, baik untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3.Pembentukan Peraturan LPSK adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4.Program Penyusunan Peraturan LPSK adalah perencanaan program pembentukan Peraturan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5.Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No.605
6.Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Peraturan LPSK.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan LPSK.

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat menerima saran atau masukan dari:
1. a.pimpinan LPSK; atau
2. b.pegawai di lingkungan LPSK.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup; dan 2020, No.605
4. d.materi yang akan diatur, dengan melampirkan draft awal rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tertulis kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal LPSK melalui kepala biro yang menangani urusan dibidang hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK.
(2)Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui rapat yang dihadiri oleh:
1. a.pimpinan unit eselon II;
2. b.pimpinan unit eselon III lainnya; dan
3. c.tenaga ahli;
(3)Dalam hal diperlukan, pimpinan LPSK dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Rapat penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.
(2)Persetujuan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui penyampaian daftar rancangan Peraturan LPSK dalam Rapat Pimpinan LPSK.
(3)Dalam hal daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Ketua LPSK menetapkan daftar rancangan tersebut sebagai Program Penyusunan Peraturan LPSK. 2020, No.605
(4)Program Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua LPSK.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan LPSK di luar Program Penyusunan Peraturan LPSK dengan mengajukan usul kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.urgensi dan kebutuhan organisasi.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 10

(1)Penyusunan rancangan Peraturan LPSK dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pemrakarsa membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan LPSK yang terdiri atas:
1. a.ketua tim;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ada sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan 2020, No.605 Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Peraturan LPSK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua LPSK, baik untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3.Pembentukan Peraturan LPSK adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4.Program Penyusunan Peraturan LPSK adalah perencanaan program pembentukan Peraturan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5.Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2020, No.605
6.Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Peraturan LPSK.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan LPSK.

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat menerima saran atau masukan dari:
1. a.pimpinan LPSK; atau
2. b.pegawai di lingkungan LPSK.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup; dan 2020, No.605
4. d.materi yang akan diatur, dengan melampirkan draft awal rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tertulis kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal LPSK melalui kepala biro yang menangani urusan dibidang hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK.
(2)Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui rapat yang dihadiri oleh:
1. a.pimpinan unit eselon II;
2. b.pimpinan unit eselon III lainnya; dan
3. c.tenaga ahli;
(3)Dalam hal diperlukan, pimpinan LPSK dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Rapat penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Peraturan LPSK.

Pasal 8

(1)Sekretaris Jenderal LPSK menyampaikan daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pimpinan LPSK untuk memperoleh persetujuan.
(2)Persetujuan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh melalui penyampaian daftar rancangan Peraturan LPSK dalam Rapat Pimpinan LPSK.
(3)Dalam hal daftar rancangan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Ketua LPSK menetapkan daftar rancangan tersebut sebagai Program Penyusunan Peraturan LPSK. 2020, No.605
(4)Program Penyusunan Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua LPSK.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan LPSK di luar Program Penyusunan Peraturan LPSK dengan mengajukan usul kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.urgensi dan kebutuhan organisasi.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 10

(1)Penyusunan rancangan Peraturan LPSK dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pemrakarsa membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan LPSK yang terdiri atas:
1. a.ketua tim;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.