DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah setiap peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum yang disusun dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3.Pembentukan Instrumen Hukum adalah pembuatan instrumen hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau penetapan.
4.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5.Program Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan LPSK yang selanjutnya disebut Progsun LPSK adalah perencanaan program pembentukan Produk Hukum di lingkungan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
6.Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan di Lingkungan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Produk Hukum untuk:

a.menciptakan produk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang disusun sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang diperlukan;
b.menyerasikan materi muatan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
c.menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum; dan
d.meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

Pasal 3

Produk Hukum di lingkungan LPSK terdiri atas:

a.peraturan perundang-undangan; dan
b.instrumen hukum.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(1)Jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Peraturan LPSK.
(2)Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
2. b.akibat putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; atau
3. c.kewenangan.
(3)Peraturan LPSK yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
1. a.prioritas nasional sesuai kebijakan Pemerintah; dan/atau
2. b.hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 5

(1)Selain Peraturan LPSK, di lingkungan LPSK dapat dibentuk Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan dan hanya berlaku secara internal di lingkungan LPSK.
(3)Materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.materi sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.materi untuk penyelenggaraan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan Sekretaris Jenderal LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)LPSK berdasarkan tugas dan fungsinya dapat menyampaikan usulan rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, berisi materi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketua LPSK berwenang:

a.melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Peraturan LPSK untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.mengajukan usulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dalam program legislasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menetapkan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK;
d.menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan substansi perlindungan saksi dan korban; dan
e.bersama Pimpinan LPSK lainnya menetapkan Keputusan LPSK sesuai hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

Pasal 8

Sekretaris Jenderal LPSK berwenang:

a.melakukan penyusunan dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK;
b.memberikan dukungan penyiapan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang akan diusulkan oleh LPSK;
c.memberikan dukungan penyiapan rancangan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK; dan
d.menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan/atau pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan dukungan administratif perlindungan saksi dan korban kepada LPSK, serta berdasarkan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 9

(1)Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap:
1. a.peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK yang telah ditetapkan; dan/atau
2. b.isu atau permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
(2)Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
2. b.potensi disharmoni pengaturan;
3. c.kejelasan rumusan;
4. d.kesesuaian norma dengan materi muatan; dan
5. e.efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- undangan.
(3)Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk menentukan:
1. a.kemungkinan perubahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
2. b.kemungkinan penggantian atau pencabutan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
3. c.capaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK berdasarkan target penyelesaian; dan/atau
4. d.usulan perubahan peraturan perundang-undangan yang diajukan ke kementerian/lembaga terkait.
(4)Analisis dan evaluasi dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 10

(1)Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan LPSK dapat disampaikan oleh seluruh Pegawai LPSK dan/atau masyarakat.
(2)Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.sistem aplikasi penyusunan Produk Hukum di lingkungan LPSK;
2. b.konsultasi publik; dan/atau
3. c.korespondensi.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum di Lingkungan LPSK.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan analisis dan evaluasi secara lisan dan/atau tertulis, unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyediakan akses rancangan Produk Hukum di lingkungan LPSK melalui laman jdih.lpsk.go.id.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah setiap peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum yang disusun dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3.Pembentukan Instrumen Hukum adalah pembuatan instrumen hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan/atau penetapan.
4.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5.Program Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan LPSK yang selanjutnya disebut Progsun LPSK adalah perencanaan program pembentukan Produk Hukum di lingkungan LPSK yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
6.Unit Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan LPSK yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan Unit Organisasi eselon II atau eselon III lainnya di lingkungan LPSK yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan di Lingkungan LPSK.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan LPSK dalam proses Pembentukan Produk Hukum untuk:

a.menciptakan produk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang disusun sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang diperlukan;
b.menyerasikan materi muatan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
c.menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum; dan
d.meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

Pasal 3

Produk Hukum di lingkungan LPSK terdiri atas:

a.peraturan perundang-undangan; dan
b.instrumen hukum.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(1)Jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Peraturan LPSK.
(2)Peraturan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
2. b.akibat putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; atau
3. c.kewenangan.
(3)Peraturan LPSK yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
1. a.prioritas nasional sesuai kebijakan Pemerintah; dan/atau
2. b.hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 5

(1)Selain Peraturan LPSK, di lingkungan LPSK dapat dibentuk Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan dan hanya berlaku secara internal di lingkungan LPSK.
(3)Materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
1. a.materi sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.materi untuk penyelenggaraan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan Sekretaris Jenderal LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)LPSK berdasarkan tugas dan fungsinya dapat menyampaikan usulan rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, berisi materi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketua LPSK berwenang:

a.melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Peraturan LPSK untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
b.mengajukan usulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dalam program legislasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menetapkan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK;
d.menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan substansi perlindungan saksi dan korban; dan
e.bersama Pimpinan LPSK lainnya menetapkan Keputusan LPSK sesuai hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

Pasal 8

Sekretaris Jenderal LPSK berwenang:

a.melakukan penyusunan dan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK;
b.memberikan dukungan penyiapan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang akan diusulkan oleh LPSK;
c.memberikan dukungan penyiapan rancangan Peraturan LPSK, Keputusan LPSK, dan Keputusan Ketua LPSK; dan
d.menetapkan surat edaran dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan/atau pedoman teknis yang terkait dengan pelaksanaan dukungan administratif perlindungan saksi dan korban kepada LPSK, serta berdasarkan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 9

(1)Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap:
1. a.peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK yang telah ditetapkan; dan/atau
2. b.isu atau permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
(2)Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
2. b.potensi disharmoni pengaturan;
3. c.kejelasan rumusan;
4. d.kesesuaian norma dengan materi muatan; dan
5. e.efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- undangan.
(3)Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk menentukan:
1. a.kemungkinan perubahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
2. b.kemungkinan penggantian atau pencabutan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK;
3. c.capaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK berdasarkan target penyelesaian; dan/atau
4. d.usulan perubahan peraturan perundang-undangan yang diajukan ke kementerian/lembaga terkait.
(4)Analisis dan evaluasi dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 10

(1)Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan LPSK dapat disampaikan oleh seluruh Pegawai LPSK dan/atau masyarakat.
(2)Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.sistem aplikasi penyusunan Produk Hukum di lingkungan LPSK;
2. b.konsultasi publik; dan/atau
3. c.korespondensi.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum di Lingkungan LPSK.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan analisis dan evaluasi secara lisan dan/atau tertulis, unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum menyediakan akses rancangan Produk Hukum di lingkungan LPSK melalui laman jdih.lpsk.go.id.