DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang terdiri atas: a. penyiapan; dan b. pelaksanaan; hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; sistem informasi perlindungan saksi dan korban

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan sidang mahkamah pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban, perlu mengatur mengenai sidang mahkamah pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban yang terstruktur dan sistematis;
c.bahwa ketentuan mengenai Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Lembaga, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3.Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1001); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi dan/atau korban.
2.Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang selanjutnya disingkat SMPL adalah sidang untuk pengambilan keputusan terkait perlindungan saksi dan korban.
3.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN SMPL

Pasal 2

(1)SMPL diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal LPSK dibantu oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
(2)Penyelenggaraan SMPL terdiri atas:
1. a.penyiapan; dan
2. b.pelaksanaan.
(3)Penyelenggaraan SMPL dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

Pasal 3

(1)Penyiapan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.undangan SMPL;
2. b.agenda SMPL;
3. c.bahan SMPL; dan
4. d.perlengkapan SMPL.

Pasal 4

(1)Undangan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta SMPL yang terdiri atas:
1. a.pimpinan LPSK
2. b.pimpinan unit kerja paling rendah setingkat eselon II;
3. c.tenaga ahli;
4. d.Kepala Perwakilan LPSK di daerah; dan
5. e.peserta lain sesuai dengan persetujuan Ketua LPSK.
(3)Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.Ketua LPSK; dan
2. b.Wakil Ketua LPSK yang terdiri atas 6 (enam) orang.
(4)Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.
(5)Dalam hal salah satu pimpinan LPSK dan/atau peserta SMPL lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir wajib menginformasikan alasan ketidakhadiran kepada Ketua LPSK.
(6)Dalam hal Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a berhalangan hadir menginformasikan kepada Wakil Ketua LPSK.

Pasal 5

(1)Agenda SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk membahas:
1. a.permohonan perlindungan;
2. b.perubahan program perlindungan;
3. c.perpanjangan perlindungan;
4. d.penghentian jenis program perlindungan;
5. e.penilaian ganti rugi;
6. f.perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan; dan/atau
7. g.hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK.
(2)Pembahasan permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.permohonan perlindungan yang baru diajukan;
2. b.perpanjangan penelaahan permohonan;
3. c.permohonan yang tidak dilanjutkan penelaahan; dan/atau
4. d.perlindungan darurat.
(3)Pembahasan perubahan program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk penambahan program perlindungan dan/atau pengurangan program perlindungan.
(4)Pembahasan penghentian jenis program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.penghentian program perlindungan; atau
2. b.pengakhiran perlindungan.
(5)Pembahasan penilaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.fasilitasi restitusi; atau
2. b.fasilitasi kompensasi.
(6)Pembahasan perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.jenis keputusan;
2. b.jenis program perlindungan;
3. c.jangka waktu pemberian program perlindungan;
4. d.besaran biaya pemberian program bantuan; dan/atau
5. e.besaran nilai ganti rugi.
(7)Agenda SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan urutan yang telah disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
(8)Dalam hal agenda SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)belum selesai di bahas, pembahasan dilaksanakan pada SMPL berikutnya.
(9)Dalam hal terdapat agenda SMPL yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, ketua sidang memutuskan untuk menunda pemberian perlindungan.
(10)Permohonan perlindungan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan kembali pada SMPL berikutnya.

Pasal 6

Bahan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

a.risalah permohonan perlindungan;
b.risalah perubahan jenis program perlindungan;
c.risalah perpanjangan perlindungan;
d.risalah penghentian program perlindungan;
e.laporan penilaian ganti rugi; dan/atau
f.risalah perbaikan keputusan, dapat dilampirkan dokumen dalam bentuk tabel dan/atau matriks.

Pasal 7

Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan dan disertai dengan berkas permohonan perlindungannya.

Pasal 8

Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf d diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 9

Laporan penilaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diperoleh dari tim penilai ganti rugi.

Pasal 10

Risalah perbaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diperoleh dari:

a.unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan;
b.unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban; dan/atau
c.tim penilai ganti rugi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…