DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) yang meliputi Penyiapan, Pelaksanaan, Pengambilan Keputusan, Keputusan dan Petikan SMPL, serta Laporan Penyelenggaraan SMPL. SPML dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan, dan/atau penghentian perlindungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3.Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128);
4.Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi dan/atau korban.
2.Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang selanjutnya disingkat SMPL adalah majelis untuk pengambilan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan dan/atau penghentian perlindungan.
3.Pimpinan LPSK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai anggota LPSK.
4.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN SMPL

Pasal 2

(1)Pimpinan LPSK melaksanakan SMPL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
(2)Apabila SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, SMPL dilaksanakan pada minggu berikutnya.

Pasal 3

(1)SMPL dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan atas:
1. a.permohonan perlindungan;
2. b.perubahan jenis layanan perlindungan; dan/atau
3. c.penghentian perlindungan. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Keputusan atas permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.diterimanya permohonan perlindungan;
2. b.ditolaknya permohonan perlindungan; dan/atau
3. c.pemberian rekomendasi atas permohonan perlindungan dan/atau rekomendasi untuk saksi pelaku.
(3)Keputusan atas perubahan jenis layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perpanjangan perlindungan;
2. b.penambahan jenis layanan; dan/atau
3. c.pengurangan jenis layanan.

Pasal 4

Penyiapan, pelaksanaan, dan pembuatan hasil SMPL diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK yang dibantu oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SMPL diawali dengan persiapan paling sedikit:

a.bahan materi SMPL;
b.perlengkapan SMPL; dan
c.undangan SMPL.

Pasal 6

Bahan materi SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa: LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

a.risalah permohonan perlindungan;
b.risalah permohonan perubahan jenis layanan perlindungan;
c.risalah penghentian perlindungan; dan/atau
d.tabel dan/atau matriks.

Pasal 7

Risalah permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang penerimaan dan penelaahan permohonan dan disertai dengan berkas permohonan perlindungannya.

Pasal 8

Risalah permohonan perubahan jenis layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c diperoleh dari biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 9

(1)Risalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, disampaikan oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan dan kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan SMPL dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
(2)Pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyampaikan bahan materi SMPL kepada Pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan, meminta persetujuan kepada Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan atau pemenuhan hak saksi dan korban untuk menentukan tanggal pembahasan materi SMPL.
(4)Bahan materi SMPL harus disampaikan dalam forum SMPL sebelum SMPL dilaksanakan.

Pasal 10

(1)Unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyiapkan surat undangan SMPL yang ditandatangani oleh Ketua LPSK.
(2)Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Pimpinan LPSK; dan
2. b.peserta lainnya yang terkait dengan pembahasan SMPL.
(3)Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…