DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Fungsi dan Standar Rumah Aman, Pelaksanaan Pengelolaan Perlindungan di Rumah Aman, dan Pengurus Rumah Aman. Pengelolaan Rumah Aman dilaksanakan untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, Perlindungan di Rumah Aman dapat diberikan kepada Saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan/atau tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melaksanakan pengelolaan rumah aman untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban, serta sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah diundangkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan Rumah Aman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH AMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5.Rumah Aman adalah tempat yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK yang berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.
6.Pengurus Rumah Aman adalah pejabat dan pegawai LPSK yang bertugas untuk mengurus Rumah Aman berdasarkan surat keputusan/perintah Ketua LPSK.
7.Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengamanan dan pengawalan dalam proses pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban.
8.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
9.Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Saksi dan/atau Korban untuk mendampinginya selama proses Perlindungan untuk melakukan aktifitas di lingkungan Rumah Aman berkaitan dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPSK mengelola Rumah Aman.
(2)Pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
(3)Selain kepada Saksi dan/atau Korban, Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan/atau tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 3

Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk penyediaan tempat aman yang dirahasiakan dalam rangka memenuhi kebutuhan relokasi tempat dan/atau domisili hukum.

BAB II

FUNGSI DAN STANDAR RUMAH AMAN

Pasal 4

(1)Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
1. a.tempat kediaman sementara; atau
2. b.tempat kediaman baru.
(2)Selain digunakan sebagai tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Aman juga berfungsi sebagai:
1. a.tempat Perlindungan darurat; dan/atau
2. b.tempat penanganan sementara bagi Saksi dan/atau korban.

Pasal 5

Fungsi tempat penanganan sementara bagi Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:

a.penanganan respon cepat dalam rangka layanan permohonan Perlindungan;
b.persiapan Saksi dan/atau Korban sebelum memberikan keterangan pada proses peradilan dan setelah memberikan keterangan;
c.pelaksanaan bantuan medis dan/atau psikologis bagi Saksi dan/atau Korban akibat tindak pidana; dan/atau
d.evakuasi Saksi dan/atau Korban atas pertimbangan potensi ancaman yang sudah ditetapkan oleh pimpinan LPSK.

Pasal 6

(1)Pemberian Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar:
1. a.keamanan;
2. b.keselamatan; dan
3. c.kesehatan.
(2)Standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
1. a.sifat rahasia;
2. b.fasilitas keamanan berupa kamera pengawas, pagar pembatas, alat deteksi logam; dan
3. c.fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b memiliki:
1. a.lokasi yang aman dari bahaya bencana;
2. b.jalur transportasi dan evakuasi rahasia; dan
3. c.lokasi dan kediaman yang aman dari ancaman fisik dan psikologis, yang dapat melukai diri atau dapat membahayakan Saksi dan/atau Korban serta gangguan lainnya.
(4)Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
1. a.standar protokol kesehatan; dan
2. b.kriteria rumah sehat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Rumah Aman dapat dinyatakan memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah melalui analisa dan identifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Rumah Aman.
(2)Dalam kondisi tertentu, Rumah Aman dapat dinyatakan memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan LPSK.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.kondisi yang memiliki potensi dan/atau tingkat ancaman tinggi;
2. b.kasus yang dialami Saksi dan/atau Korban melibatkan pihak yang memiliki otoritas tertentu;
3. c.kasus yang dialami Saksi dan/atau Korban menyita perhatian publik; dan/atau
4. d.kondisi lainnya yang berdasarkan penilaian pengurus Rumah Aman memerlukan pertimbangan pimpinan LPSK.
(4)Pertimbangan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan LPSK yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DI RUMAH AMAN

Pasal 8

Perlindungan di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan:

a.pemenuhan persyaratan penempatan;
b.persiapan Perlindungan;
c.pelaksanaan Perlindungan;
d.pengamanan dan pengawalan;
e.program Perlindungan;
f.pemantauan dan pengendalian; dan
g.penghentian Perlindungan.

Pasal 9

(1)Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan pada Rumah Aman harus memenuhi persyaratan:
1. a.permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban telah diputus diterima oleh pimpinan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Saksi dan/atau Korban telah menandatangani perjanjian Perlindungan; dan
3. c.Saksi dan/atau Korban telah menyatakan kesediaan untuk ditempatkan dan mengikuti tata tertib di Rumah Aman.
(2)Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan di Rumah Aman dalam rangka pelaksanaan Perlindungan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, pemenuhan persyaratan dimaksud juga dilengkapi dengan berita acara Perlindungan darurat.
(3)Saksi dan/atau Korban yang akan ditempatkan di Rumah Aman dalam rangka penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penempatan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari kepala biro yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, penempatan Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman juga dapat diberikan berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang dari instansi terkait yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penempatan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…