DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011

Nomor: 3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 12 Oktober 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai rumah aman LPSK yang mencakup kategori rumah aman dan spesifikasi rumah aman; kelembagaan rumah aman; prosedur pelayanan dan pembiayaan perlindungan saksi dan korban di rumah aman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
c.bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberian perlindungan saksi dan korban di rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150 );

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235 );
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan www.djpp.depkumham.go.id 2 Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4284);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635 );
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720 );
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR DAN PENGELOLAAN PADA RUMAH AMAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban.
3.Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
4.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK.
5.Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
6.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 www.djpp.depkumham.go.id 3 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
9.Saksi dan/atau Korban yang dilindungi di rumah aman selanjutnya disebut terlindung adalah saksi dan/atau korban yang telah diputuskan diterima dalam program perlindungan LPSK atau dalam keadaan darurat yang ditempatkan pada rumah aman.
10.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban dan juga terancam jiwanya.
11.Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana.
12.Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas Pamwal LPSK adalah pasukan khusus pengamanan dan pengawalan LPSK.
13.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya standar dan pengelolaan rumah aman LPSK dalam rangka mengoptimalkan pelayanan agar dapat melaksanakan fungsi perlindungan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip dari peraturan ini adalah :

a.responsibilitas yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan di rumah aman dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.kerahasiaan yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan di rumah aman wajib menjamin kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban, lokasi dan personil yang bertugas pada rumah aman.
c.partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan pada rumah aman LPSK dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan saksi dan/atau korban dalam program perlindungan.
d.kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi dalam memberikan perlindungan pada rumah aman LPSK.
e.keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan perlindungan pada rumah aman LPSK harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
f.sukarela yaitu perlindungan pada rumah aman LPSK dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dinyatakan dalam surat pernyataan dari saksi dan/atau korban.
g.kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan pemberian perlindungan pada rumah aman dapat dijalankan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. www.djpp.depkumham.go.id 4

BAB II

RUANG LINGKUP RUMAH AMAN LPSK

Pasal 4

Ruang lingkup rumah aman LPSK mencakup:

a.kategori rumah aman; dan
b.spesifikasi rumah aman.

Pasal 5

Kategori rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:

a.rumah aman kategori I yang diperuntukkan untuk penampungan sementara;
b.rumah aman kategori II yang diperuntukkan untuk penempatan yang bersifat permanen; dan
c.rumah aman kategori III yang diperuntukkan untuk penempatan non permanen atau yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah.

Pasal 6

(1)Spesifikasi rumah aman kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup:
1. a.status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
2. b.saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman sedang;
3. c.akses terbatas dan dekat dengan lokasi publik; dan
4. d.jangka waktu penempatan selama lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Spesifikasi rumah aman kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup:
1. a.status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
2. b.saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman tinggi;
3. c.akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
4. d.jangka waktu penempatan maksimal 4 (empat) bulan.
(3)Spesifikasi rumah aman kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup:
1. a.status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
2. b.saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman yang membahayakan jiwanya;
3. c.standar tempat dan fasilitas disesuaikan dengan tingkat pengamanan;
4. d.memiliki jalur transportasi rahasia;
5. e.akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
6. f.jangka waktu penempatan maksimal 1 (satu) bulan.
(4)Ketentuan mengenai syarat, prosedur dan tata cara penempatan dalam rumah aman LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perlindungan pada rumah aman LPSK.

BAB III

KELEMBAGAAN RUMAH AMAN

Pasal 7

(1)Anggota LPSK Penanggung jawab bidang perlindungan bertanggungjawab terhadap operasional pengelolaan rumah aman.
(2)Sekretaris LPSK bertanggungjawab terhadap administrasi pengelolaan rumah aman. www.djpp.depkumham.go.id 5
(3)Dalam hal pengelolaan rumah aman wajib dilakukan oleh satu unit pengelola rumah aman dan satuan tugas yang struktur kerjanya telah ditentukan dalam peraturan ini.
(4)Ketentuan mengenai unit pengelola dan satuan tugas rumah aman LPSK akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua LPSK.

Pasal 8

Unit pengelola rumah aman berfungsi:

a.memberikan serta menjamin keamanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi saksi dan/atau korban dalam rangka memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan pidana;
b.meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap saksi dan/atau korban beserta keluarganya; dan
c.menjadikan tempat kediaman sementara bagi saksi dan/atau korban beserta keluarganya dalam rangka memberikan kesaksian.

Pasal 9

(1)Unit pengelola rumah aman berperan dan bertugas dalam urusan administrasi, pelayanan dan pengamanan rumah aman.
(2)Struktur organisasi unit pengelola rumah aman terdiri dari:
1. a.kepala rumah aman;
2. b.wakil kepala rumah aman yang merangkap sebagai bagian pengamanan;
3. c.bagian administrasi;
4. d.bagian pelayanan rumah aman; dan
5. e.komandan regu keamanan.
(3)Kepala rumah aman bertanggungjawab terhadap seluruh proses perlindungan, pengamanan, pelayanan dan administrasi terlindung yang ditempatkan di rumah aman.
(4)Kepala rumah aman bertugas:
1. a.melakukan pengelolaan dan keberlangsungan program perlindungan terlindung;
2. b.melakukan pengelolaan keuangan rumah aman;
3. c.melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pelaksanaan perlindungan di rumah aman;
4. d.menyusun strategi program dan kegiatan rumah aman;
5. e.melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan di rumah aman baik secara berkala maupun insidental; dan
6. f.memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan perlindungan di rumah aman, secara rutin atau insidental kepada penanggung jawab bidang perlindungan.
(5)Wakil Kepala unit rumah aman bertanggungjawab atas ketersediaan satuan pengamanan, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, maupun ketersediaan dan perlengkapan sarana prasarana pengamanan.
(6)Wakil Kepala unit rumah aman bertugas:
1. a.menyusun strategi pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung didalam maupun diluar rumah aman;
2. b.mengatur rotasi tugas anggota pengamanan dan pengawalan rumah aman;
3. c.mengatur kesiapan tenaga pengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan;
4. d.melakukan koordinasi dengan Satgas Pamwal LPSK;
5. e.memimpin koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tugas rumah aman; www.djpp.depkumham.go.id 6
6. f.melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap perkembangan aspek keamanan yang terjadi di rumah aman; dan
7. g.memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepada kepala rumah aman.
(7)Bagian pelayanan bertanggungjawab terhadap ketersediaan pelayanan medis, psikologis, janitor, transportasi, logistik dan perlengkapan bagi keperluan operasional perlindungan terlindung di rumah aman.
(8)Bagian pelayanan bertugas:
1. a.melakukan analisa kebutuhan pelayanan saksi dan/atau korban yang dilindungi;
2. b.menyediakan layanan mental, sosial dan psikologis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
3. c.menyediakan layanan rehabilitasi medis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban yang dilindungi; dan
5. e.memberikan layanan informasi terkait saksi dan/atau korban yang dilindungi.
(9)Bagian administrasi bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan ketersediaan administrasi terlindung.
(10)Bagian administrasi bertugas:
1. a.melakukan registrasi terlindung;
2. b.melakukan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
3. c.melaksanakan administrasi keuangan.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI RUMAH AMAN

Pasal 10

(1)Saksi dan/atau korban diberikan perlindungan di rumah aman LPSK dan/atau dalam situasi darurat setelah adanya keputusan rapat paripurna LPSK.
(2)Penanggungjawab perlindungan wajib menunjuk kepala rumah aman untuk melakukan langkah persiapan setelah adanya keputusan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.kelengkapan semua dokumen perlindungan;
2. b.melakukan tindakan penilaian awal kondisi fisik dan psikis terlindung sebelum ditempatkan pada rumah aman;
3. c.melakukan analisa risiko keamanan terlindung; dan
4. d.memberikan informasi kepada terlindung mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman LPSK.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006