DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengamanan fisik dan informasi arsip, penyerahan arsip dinamis di lingkungan LPSK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan memudahkan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan hak untuk mengakses arsip dinamis di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis; SALINAN LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5.Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
4.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
5.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK adalah acuan bagi pejabat dan pegawai terkait dalam menyediakan layanan informasi Arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara internal maupun eksternal dengan prinsip cepat, tepat, terotorisasi dan aman.
6.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
7.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga pemerintahan.
8.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibarkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
9.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
10.Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11.Unit kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
12.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
13.Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan LPSK.
14.Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar LPSK.
15.Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
16.Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
17.Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
18.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

(1)Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis dibedakan berdasarkan tingkat klasifikasi sebagai berikut:
1. a.Biasa/Terbuka;
2. b.Terbatas; dan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
3. c.Rahasia.
(2)Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
1. a.semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan
2. b.semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
(3)Klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LPSK.
(4)Klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat menganggu kinerja unit teknis di lingkungan LPSK.
(5)Klasifikasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga dapat mengganggu kinerja LPSK seperti Arsip yang tercipta dari proses pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

Pasal 3

(1)Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
(2)Sarana perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana penyimpanan Arsip konvensional, berupa rak Arsip, brankas, atau lemari besi;
2. b.sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
3. c.prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
(3)Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
2. b.aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif

Pasal 4

(1)Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi keArsipan serta memiliki dedikasi dan integritas.
(2)Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

(1)Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di Central File, Pusat Arsip dan Unit Kerja LPSK.
(2)Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam pengamanan Arsip di Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses Arsip.
(3)Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di central file dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB III

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 6

(1)Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan dapat berupa:
1. a.pemasangan kamera pengawas, jika diperlukan;
2. b.kunci pengamanan ruangan; dan
3. c.media simpan Arsip.
(2)Media simpan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.rak besi untuk Arsip Biasa/Terbuka;
2. b.rak Arsip untuk Arsip Terbatas; dan
3. c.lemari besi atau brankas untuk Arsip Rahasia.

Pasal 7

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan LPSK meliputi:

a.penciptaan daftar Arsip Terbatas; dan
b.daftar Arsip Rahasia.

Pasal 8

Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat Arsip dan di central file.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

(1)Untuk menjaga keamanan informasi Arsip Dinamis,I penyerahan Arsip dapat dilakukan dengan cara:
1. a.konvensional; atau
2. b.elektronik. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan cetak.
(3)Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan digital.

Pasal 10

Penyerahan Arsip Dinamis secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan:

a.dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
b.dengan cara dimasukkan dalam amplop bersegel, untuk Arsip Terbatas; dan
c.dengan cara:
1. 1.menggunakan warna kertas yang berbeda;
2. 2.diberi kode rahasia;
3. 3.menggunakan amplop ganda;
4. 4.amplop bersegel dan dibubuhi stempel “RAHASIA”;
5. 5.Konfirmasi tanda terima; dan
6. 6.harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia, untuk Arsip Rahasia.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012