DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengajuan Permohonan dan pemeriksaan permohonan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi korban Tindak Pidanan Terorisme Masa Lalu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang SALINAN LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
3.Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, ahli waris, atau Kuasanya yang mengajukan permohonan Kompensasi, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan/atau bantuan rehabilitasi psikososial kepada LPSK.
4.Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5.Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
6.Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
7.Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial nya kembali secara wajar.
8.Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
9.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
10.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu berhak mendapatkan:

a.Kompensasi;
b.Bantuan Medis; atau
c.Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
1. a.Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
2. b.Keluarga;
3. c.ahli waris; atau
4. d.kuasanya.
(3)Permohonan dapat diajukan dengan cara:
1. a.datang langsung; atau
2. b.tidak langsung.
(4)Permohonan datang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada petugas penerimaan permohonan.
(5)Permohonan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui:
1. a.pos; LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2. b.faksimili;
3. c.surat elektronik;
4. d.laman resmi LPSK; atau
5. e.aplikasi telepon selular.

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
1. a.identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
2. b.identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan
3. c.uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme.
(2)Uraian tentang peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memuat:
1. a.informasi tentang peristiwa tindak pidana terorisme;
2. b.informasi tentang kondisi medis dan/atau psikologis Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan/atau
3. c.informasi tentang dampak dari peristiwa tindak pidana terorisme.
(3)Uraian peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung:
1. a.resume medis;
2. b.surat keterangan dokter;
3. c.foto dan dokumentasi terkait kondisi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebelum dan setelah mendapatkan penanganan medis; dan/atau
4. d.keterangan saksi dan anggota Keluarga. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.fotokopi identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
2. b.fotokopi surat kematian, jika Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu meninggal dunia;
3. c.fotokopi surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
4. d.surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris;
5. e.surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
6. f.surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau kuasa keluarga.
(5)Dalam hal fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat dipenuhi, Pemohon dapat melengkapi dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili Pemohon.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis diajukan paling lambat 22 Juni 2021.
(2)Apabila permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis diajukan melalui pos, pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung berdasarkan stempel pos. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB III

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 6

(1)LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
1. a.administratif; dan
2. b.substantif.

Pasal 7

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:

a.memeriksa kelengkapan dokumen permohonan; dan
b.memeriksa administratif lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima oleh LPSK.
(2)Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
(3)Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diteruskan pada rapat paripurna Pimpinan LPSK untuk memperoleh keputusan.

Pasal 9

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diputuskan ditolak permohonannya, permohonan dapat diajukan kembali dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam hal permohonan telah lengkap LPSK melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 11

(1)Untuk keperluan pemeriksaan substantif bagi permohonan Kompensasi, LPSK dapat meminta keterangan, informasi, dan/atau dokumen dari Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, ahli waris, kuasanya, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.
(2)Keterangan, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
1. a.penyebab meninggalnya Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu merupakan akibat dari peristiwa dari tindak pidana terorisme;
2. b.status Pemohon terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dalam hal permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau kuasanya;
3. c.derajat luka yang dialami oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu melalui resume medis atau surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan/atau
4. d.informasi atau keterangan lain yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2024