Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
5079);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATAN
BAB II
Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi. BAB III MATERI GUGATAN
BAB III
BAB IV TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN
BAB IV
Fotocopy bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB V REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN PERSIDANGAN Bagian Pertama Registrasi Perkara
BAB V
Bagian Kedua Penjadwalan Sidang
Bagian Ketiga Pemanggilan Sidang
(2).
BAB VI PEMERIKSAAN Bagian Pertama Pemeriksaan Persidangan
Membuka PDF…