DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2.Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukan Penggugat ke pengadilan.
3.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubenur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4.Penggugat adalah Pihak yang Berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

a.Pemegang hak atas tanah;
b.Pemegang pengelolaan;
c.Nadzir untuk tanah wakaf;
d.Pemilik tanah bekas milik adat;
e.Masyarakat hukum adat;
f.Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
g.Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h.Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
1. 5.Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi.
2. 6.Hari adalah hari kerja.
3. 7.Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 2

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.

Pasal 4

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi.

BAB III

MATERI GUGATAN

Pasal 5

(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau Kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap yang memuat :
1. a.Identitas Penggugat
  1. 1.Dalam hal Penggugat orang, meliputi : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya;
  2. 2.Dalam hal Penggugat Badan Hukum Perdata, meliputi: nama badan hukum perdata, alamat, identitas orang yang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di pengadilan, dan identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa;
  3. 3.Dalam hal Penggugat Instansi Pemerintah, meliputi: nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut;
  4. 4.Dalam hal Penggugat Masyarakat Hukum Adat, meliputi : nama masyarakat hukum adat, tempat kedudukan masyarakat hukum adat, pimpinan masyarakat hukum adat;
2. b.Identitas Tergugat meliputi : nama, jabatan dan tempat kedudukan;
3. c.Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi yang digugat;
4. d.Uraian yang menjadi dasar gugatan :
  1. 1.Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
  2. 2.Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
  3. 3.Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya penetapan lokasi;
  4. 4.Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta keberatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan penetapan lokasi oleh Tergugat melangggar peraturan perundang- undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.
5. e.Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus :
  1. 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. 2.Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Lokasi yang digugat;
  3. 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penetapan lokasi yang digugat.
6. f.Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa hukumnya;
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti pendahuluan.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau serupa dengan itu.
(4)Dalam hal gugatan diwakili oleh kuasanya, identitas Penggugat diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(5)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotocopy kartu tanda advokat, apabila dikuasakan kepada advokat.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 6

(1)Gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat kedudukan Tergugat.
(2)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi gugatan dan memeriksa alat bukti pendahuluan yang mendukung gugatan, berupa:
1. a.Bukti yang berkaitan dengan identitas penggugat:
  1. 1.Dalam hal orang: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah;
  2. 2.Dalam hal badan hukum perdata: fotocopy anggaran dasar, fotocopy keputusan mengenai pengangkatan orang yang menduduki organ yang berwenang mewakili badan hukum di pengadilan beserta fotocopy KTP atau identitas lainnya yang sah, dan fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum;
  3. 3.Dalam hal instansi pemerintah : perundang- undangan tentang pembentukan instansi pemerintah tersebut;
  4. 4.Dalam hal masyarakat hukum adat : bukti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
2. b.Fotocopy penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan, dalam hal Penggugat telah memperoleh surat penetapan tersebut;
3. c.Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
4. d.Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Penggugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;
(3)Dalam hal berkas gugatan dinilai lengkap, berkas gugatan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah panjar biaya perkara dibayarkan melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
(4)Dalam hal berkas gugatan dinilai belum lengkap, Panitera memberitahukan Penggugat tentang kelengkapan gugatan yang harus dipenuhi, dan Penggugat harus melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap.
(5)Dalam hal kelengkapan berkas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Panitera memberitahukan bahwa gugatan tersebut tidak diregister dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas gugatan.
(6)Gugatan dapat diajukan kembali dengan gugatan baru disertai dengan kelengkapan berkas gugatan.
(7)Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihentikan sejak pengajuan gugatan ke pengadilan sampai pengembalian berkas gugatan yang tidak lengkap diterima Penggugat, dan setelah itu penghitungan tenggang waktu kembali dilanjutkan.

Pasal 7

Fotocopy bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN PERSIDANGAN

Pasal 8

(1)Gugatan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan bukti penerimaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal gugatan telah dicatat dalam Buku Register Perkara tetapi berkas perkara belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dan gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Panitera menerbitkan akta pencabutan gugatan dan diberitahukan kepada Penggugat disertai dengan pengembalian berkas gugatan.

Pasal 9

(1)Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan tersebut setelah berkas perkara diterima Ketua Pengadilan.
(3)Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan sidang pertama, pembebanan alat bukti, dan penjadwalan persidangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Hakim Ketua Majelis mengenai sidang pertama dan jadwal persidangan.
(4)Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan pada hari yang sama.
(5)Panitera memberitahukan Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk Tergugat dilampiri salinan gugatan, paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sampai dengan putusan.
(7)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya hak atau kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali ada alasan yang sah.

Pasal 10

(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).
2. b.Perintah bagi Penggugat untuk melengkapi bukti- bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat
(2).
1. c.Perintah bagi Tergugat untuk menyampaikan bukti- bukti surat/tulisan.
2. d.Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Penggugat dan/atau Tergugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang disampaikan secara langsung oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dikirim kepada Penggugat dan Tergugat atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sah, apabila para pihak tersebut telah dikirim surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2.Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukan Penggugat ke pengadilan.
3.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubenur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4.Penggugat adalah Pihak yang Berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

a.Pemegang hak atas tanah;
b.Pemegang pengelolaan;
c.Nadzir untuk tanah wakaf;
d.Pemilik tanah bekas milik adat;
e.Masyarakat hukum adat;
f.Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
g.Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h.Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
1. 5.Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi.
2. 6.Hari adalah hari kerja.
3. 7.Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 2

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.

Pasal 4

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi.

BAB III

MATERI GUGATAN

Pasal 5

(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau Kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap yang memuat :
1. a.Identitas Penggugat
  1. 1.Dalam hal Penggugat orang, meliputi : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya;
  2. 2.Dalam hal Penggugat Badan Hukum Perdata, meliputi: nama badan hukum perdata, alamat, identitas orang yang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di pengadilan, dan identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa;
  3. 3.Dalam hal Penggugat Instansi Pemerintah, meliputi: nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut;
  4. 4.Dalam hal Penggugat Masyarakat Hukum Adat, meliputi : nama masyarakat hukum adat, tempat kedudukan masyarakat hukum adat, pimpinan masyarakat hukum adat;
2. b.Identitas Tergugat meliputi : nama, jabatan dan tempat kedudukan;
3. c.Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi yang digugat;
4. d.Uraian yang menjadi dasar gugatan :
  1. 1.Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
  2. 2.Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
  3. 3.Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya penetapan lokasi;
  4. 4.Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta keberatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan penetapan lokasi oleh Tergugat melangggar peraturan perundang- undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.
5. e.Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus :
  1. 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. 2.Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Lokasi yang digugat;
  3. 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penetapan lokasi yang digugat.
6. f.Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa hukumnya;
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti pendahuluan.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau serupa dengan itu.
(4)Dalam hal gugatan diwakili oleh kuasanya, identitas Penggugat diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(5)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotocopy kartu tanda advokat, apabila dikuasakan kepada advokat.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 6

(1)Gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat kedudukan Tergugat.
(2)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi gugatan dan memeriksa alat bukti pendahuluan yang mendukung gugatan, berupa:
1. a.Bukti yang berkaitan dengan identitas penggugat:
  1. 1.Dalam hal orang: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah;
  2. 2.Dalam hal badan hukum perdata: fotocopy anggaran dasar, fotocopy keputusan mengenai pengangkatan orang yang menduduki organ yang berwenang mewakili badan hukum di pengadilan beserta fotocopy KTP atau identitas lainnya yang sah, dan fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum;
  3. 3.Dalam hal instansi pemerintah : perundang- undangan tentang pembentukan instansi pemerintah tersebut;
  4. 4.Dalam hal masyarakat hukum adat : bukti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
2. b.Fotocopy penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan, dalam hal Penggugat telah memperoleh surat penetapan tersebut;
3. c.Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
4. d.Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Penggugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;
(3)Dalam hal berkas gugatan dinilai lengkap, berkas gugatan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah panjar biaya perkara dibayarkan melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
(4)Dalam hal berkas gugatan dinilai belum lengkap, Panitera memberitahukan Penggugat tentang kelengkapan gugatan yang harus dipenuhi, dan Penggugat harus melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap.
(5)Dalam hal kelengkapan berkas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Panitera memberitahukan bahwa gugatan tersebut tidak diregister dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas gugatan.
(6)Gugatan dapat diajukan kembali dengan gugatan baru disertai dengan kelengkapan berkas gugatan.
(7)Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihentikan sejak pengajuan gugatan ke pengadilan sampai pengembalian berkas gugatan yang tidak lengkap diterima Penggugat, dan setelah itu penghitungan tenggang waktu kembali dilanjutkan.

Pasal 7

Fotocopy bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN PERSIDANGAN

Pasal 8

(1)Gugatan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan bukti penerimaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal gugatan telah dicatat dalam Buku Register Perkara tetapi berkas perkara belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dan gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Panitera menerbitkan akta pencabutan gugatan dan diberitahukan kepada Penggugat disertai dengan pengembalian berkas gugatan.

Pasal 9

(1)Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan tersebut setelah berkas perkara diterima Ketua Pengadilan.
(3)Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan sidang pertama, pembebanan alat bukti, dan penjadwalan persidangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Hakim Ketua Majelis mengenai sidang pertama dan jadwal persidangan.
(4)Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan pada hari yang sama.
(5)Panitera memberitahukan Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk Tergugat dilampiri salinan gugatan, paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sampai dengan putusan.
(7)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya hak atau kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali ada alasan yang sah.

Pasal 10

(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).
2. b.Perintah bagi Penggugat untuk melengkapi bukti- bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat
(2).
1. c.Perintah bagi Tergugat untuk menyampaikan bukti- bukti surat/tulisan.
2. d.Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Penggugat dan/atau Tergugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang disampaikan secara langsung oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dikirim kepada Penggugat dan Tergugat atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sah, apabila para pihak tersebut telah dikirim surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009