Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN )
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; Mengingat
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILIPERKARA PEREMPUAN BERHADAPANDENGAN HUKUM.
Menetapkan
sebagaimana Pasa13 Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:
Pasa12 Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:
BABII ASAS DAN TUJUAN keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Pasa15 Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:
Pasa14 Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
BAB III PEMERIKSAANPERKARA Pasa18
Pasa17 Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum danl atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasa16 Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:
BAB III
Hakim atas inisiatif sendiri dan/ atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan / atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:
kepada Perempuan untuk menghadirkan Pasal 9 Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUANPENUTUP
Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan UJI materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:
BABIV PEMERIKSAANUJI MATERIIL dan/ atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karen a alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis, ,.•,.,.,,.,,>••~,, •.,,...,,~ ~,,,;,,.,,,, •• ,,, ~,.,,,.,,,-,,,,,~.~~ •.·,,w.<>>>>,,,."-_'~.'F_-;<",.",~~""."",.~_'~»I'\\"""~'''''''''''''''''~_-_~==''~_~~'-_~'_'O='F~'-''-"""."'''''1''''''''''''''''l'\''''I'~''''' ..r.".''~'.'''.'~'-'_~_------ --- ,.,.''''''r.''''''''''''''''''''''''''''''''.."..,..,.-.,..,..~,..,.".".,,,,.~,.,,,,,,.,,.,,.,,..,,,,,,..,,,,,.,,,,,",,,,,,,.,,- ----------------------------.--.-.--.- -.••,••...~.••.•••,-..----.-.---------------------- . SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanAgar setiap orang mengetahuinya,
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)