DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana Pemilihan;
b.bahwa Pasal 151 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibentuk Majelis Khusus terdiri atas Hakim Khusus yang merupakan Hakim Karier;
c.bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA HAKIM KHUSUS DALAMTINDAKPIDANAPEMILIHAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2015 KETUA MAHKAMAH AGUNG Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Mengingat Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Tentang Walikota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

d.bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan; Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim- Pasa14 Hakim-hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim Karier pada Pengadilan Negeri yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasa12 yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danJatau Walikota dan Wakil Walikota. Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan adalah Hakim Karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pasa13

Pasal 1

INDONESIA TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM TINDAKPIDANA PEMILIHAN. MEMUTUSKAN: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); REPUBLIKAGUNGMAHKAMAHPERATURANMenetapkan I I ·1 i I I I ! ) \ I I I ! I i i ..:.....•.•...< 1 I Persyaratan Hakim Khusus dan Hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan adalah sebagai berikut : Pasa19 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Khusus dan Hakim- hakim Tinggi Khusus 'Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi. Pasa18 Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim Tinggi dan perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi.

Pasal 7

Hakim dan perkara pada masing-mempertimbangkan jumlah masing Pengadilan Negeri.

(1)Ketua Pengadilan Negeri kelas II melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 4 (empat) Hakim Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim dan perkara pada masing-rnasing Pengadilan Negeri.
(2)Ketua Pengadilan Negeri kelas I melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Khusus dengan Pasa16 Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain, selama mereka sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilihan. Pasa15 hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, - _-_ ,_ . " " ' ... :.:- . ',- -:: . . .. . " " '. . - -. -,' ',' MUHAMMADHATTAALI·· ttd Ditetapkan di Jakarta. . . pada tanggal 21 Agustus 26 is KETUA MAHKAMAHAGuNG Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan· peilgUri:clangan· Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Repuhlik ..

Pasal 10

a.Warga Negara Indonesia;
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.Sehat jasmani dan rohani;
e.Yang bersangkutan adalah Hakim Karier;
f.Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila pada pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
g.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
h.Menguasai pengetahuan tentang Pemilihan. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1269 ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana Pemilihan;
b.bahwa Pasal 151 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibentuk Majelis Khusus terdiri atas Hakim Khusus yang merupakan Hakim Karier;
c.bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA HAKIM KHUSUS DALAMTINDAKPIDANAPEMILIHAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2015 KETUA MAHKAMAH AGUNG Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Mengingat Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Tentang Walikota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

d.bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut, maka perlu

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Hakim dan perkara pada masing-mempertimbangkan jumlah masing Pengadilan Negeri.

(1)Ketua Pengadilan Negeri kelas II melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 4 (empat) Hakim Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim dan perkara pada masing-rnasing Pengadilan Negeri.
(2)Ketua Pengadilan Negeri kelas I melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Khusus dengan Pasa16 Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain, selama mereka sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilihan. Pasa15 hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, - _-_ ,_ . " " ' ... :.:- . ',- -:: . . .. . " " '. . - -. -,' ',' MUHAMMADHATTAALI·· ttd Ditetapkan di Jakarta. . . pada tanggal 21 Agustus 26 is KETUA MAHKAMAHAGuNG Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan· peilgUri:clangan· Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Repuhlik ..

Pasal 10

a.Warga Negara Indonesia;
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.Sehat jasmani dan rohani;
e.Yang bersangkutan adalah Hakim Karier;
f.Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila pada pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
g.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
h.Menguasai pengetahuan tentang Pemilihan. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1269 ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014