DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003

Nomor: 01/PMK/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 24 September 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Ketua adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3.Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
4.Anggota adalah anggota hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

1)Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota setiap 3 (tiga) tahun sekali. 2)Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua. 3)Hanya anggota yang hadir dalam rapat yang berhak untuk menggunakan hak memilihnya.

BAB I

I I TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 3

1) Rapat dipimpin oleh Ketua, kecuali apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. 2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan atau belum terpilih, rapat dipimpin oleh anggota yang tertua usianya.

Pasal 4

1)Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. 2)Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda sampai dipenuhinya kuorum.

Pasal 5

1)Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. 2)Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 3)Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.

Pasal 6

Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap : a.Tahap I : memilih calon Ketua.

b.Tahap I I : memilih Wakil Ketua setelah Ketua terpilih.

Pasal 7

Pemilihan Ketua diusahakan disepakati secara aklamasi. Apabila kesepakatan aklamasi tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia dengan tatacara sebagai berikut : a.Pimpinan Rapat menyediakan Kartu Suara dan Kotak Suara; b.Kartu Suara memuat nomor urut dan riama anggota yang tersusun menurut abjad, serta paraf Pimpinan Rapat untuk keabsahannya; c.Setiap anggota yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama yang dipilih untuk menjadi Ketua;

d.Tidak melingkari salah satu nomor dianggap_abstain, sedangkan melingkari lebih dari satu nomor dinyatakan tidak sah. ,
e.Setelah dilingkari, Kartu Suara dilipat dan dimasukan ke dalam Kotak Suara yang tersedia;
f.Penghitungan suara dilakukan setelah semua anggota yang hadir memberikan suara;
g.Anggota yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir langsung ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
h.Apabila tidak ada seorangpun anggota yang memperoleh suara seperti tersebut huruf g, maka anggota yang memperoleh suara yang terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan putaran kedua.
i.Pemungutan suara dalam pemilihan putaran kedua sama caranya dengan pemungutan suara dalam pemilihan putaran pertama dengan catatan Kartu Suara hanya memuat dua nama calon;
j.Calon yang mendapat suara yang terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;
k.Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang sampai ada calon yang memperoleh suara yang terbanyak.

Pasal 8

1) Tatacara pemilihan Wakil Ketua sama dengan tatacara pemilihan Ketua sebagaimana tersebut pada Pasal 7. 2) Nama anggota yang telah terpilih menjadi Ketua tidak dapat dicalonkan menjadi Wakil Ketua.

BAB IV

PENGUCAPAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 9

Ketua dan Wakil Ketua terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan lafal sumpah atau janji sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.

Pasal 11

Sebelum ditetapkan peraturan ini, berlaku ketentuan yang disepakati dalam Rapat Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 September 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015