Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
2
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 0 1 0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2 0 1 0 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 3
1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 2 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 0 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Kota adalah Kota Depok.
5
1 1 . Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. 1 2 . Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 6 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Palisi Pamong Praja. Bagian Kedua Tugas
( 1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
Bagian Ketiga Wewenang
( 1) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
7
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
BAB III
( 1 ) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ten tang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Kewajiban
Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :
8
1 . pemeriksaan tersangka;
Kode etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB IV PENGANGKATAN
BAB IV
Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
£. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9
Pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pejabat PPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan lembaga pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen