Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Menetapkan MEMUTUSKAN Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 662 3 Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
Pasa13 Pasa12 Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
BAB III
BABV PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA MAJELIS KEHORMATAN
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh Mahkamah Konstitusi melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.
706 7
717 8
Pasal 15 728 9
Pasa119
Pasa118 Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor. Pasa117
739 10
Pasa121 BABVI SIDANG MAJELIS KEHORMATAN
Pasa120 7410 11 dugaandimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
Pasa124
Pasa123
Pasa122 7511 12
dan Pasa127
Pasa126 Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Bukti
7612 13
(1)huruf b dapat disarnpaikan saksi yang diajukan oleh:
Pasa129
Pasa128
7713 14
(1)huruf c dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:
7814 15 Pasal 35 Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: a as as kepatutan, moral, dan etik;
Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Pasa134 BAB VII KEPUTUSAN
Pasa133 Bagian Ketiga Pembelaan Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
Pasa132 7915 16
Bagian Kedua Pengambilau Keputusan Pasa137
Keputusan Majelis Kehormatan dapat memuat:
Pasa136
8016 J7
Pasa139
Pasa138
8117 18 ...
(2), Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasa141 Bagian Keempat Pelaksanaan Keputusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan Majelis Kehormatan disertai dengan penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor yang dapat berupa:
melakukanterbuktiTerlaporHakimmenyatakan
atau
Pasa140 Bagian Ketiga Amar Keputusan 8218 19 Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nornor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa144 BABIX KETENTUAN PENUTUP Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasa143 BAB VIII PENDANAAN Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menetapkan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran disertai sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasa142
8319 20 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa145 8420
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan