DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 21 Maret 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;

5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Konstitusi;
4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 662 3 Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

a.1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
b.1 (satu) orang pimp inan Komisi Yudisial;
c.1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;
d.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung; dan
e.1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum. Pasa13 Pasa12 Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN Pasa16 Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13

(2)Perrniritaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan di dalam Rapat Pleno Hakim sesuai dengan ketentuan dalam ?eraturan Mahkamah Konstitusi ini.
(1)Dalam hal terdapat informasi yang menyangkut diri Hakim Konstitusi sehingga dapat mempengaruhi harkat dan martabatnya, Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapat meminta pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dirinya.

Pasal 12

BABV PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh Mahkamah Konstitusi melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.

(2)Dalam hal pelapor adalah organisasi, identitas pelapor dilengkapi dengan akta pendirian organisasi. 706 7
(5)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa kerja Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, Hakim Terlapor direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Perpanjangan mas a kerja Majelis Kehorrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Masa kerja Majelis Kehormatan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1)Sidang Majelis Kehormatan diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor.

Pasal 14

(4)Keanggotaan Majelis Kehormatan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
(5)Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. 717 8
(2)Dalam hal hasil pembahasan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian semen tara Hakim Terlapor kepada Presiden.
(3)Pemberhentian sementara Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Terlapor tidak berwenang menangani perkara.
(1)Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)berupa:
1. a.pernyataan bahwa laporan dan/ atau informasi ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan, atau
2. b.pernyataan bahwa laporan dan Zatau informasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan.

Pasal 16

(3)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Hakim Terlapor.
(1)Sebelum Majelis Kehormatan dibentuk, terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap laporan dan Zatau informasi.
(2)Pembahasan terhadap laporan dan Zatau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup untuk umum. Pasal 15 728 9
(3)Dalam hal penundaan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorurn, Rapat Pleno Hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.
(2)Dalam hal Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim ditunda paling lama 2 (dua) jam.
(1)Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Hakim Konstitusi. Pasa119
(2)Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
(1)Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat. Pasa118 Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor. Pasa117
(5)Hasil Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. 739 10
(2)Dalam hal dugaan pelanggaran diperoleh berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sidang Majelis Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan Pelapor.
(1)Sidang Majelis Kehormatan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Pelapor;
2. b.mendengarkan keterangan Hakim Terlapor;
3. c.memeriksa alat bukti;
4. d.mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;
5. e.mengambil keputusan; Pasa121 BABVI SIDANG MAJELIS KEHORMATAN
(3)Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
(1)Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasa120 7410 11 dugaandimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(1)Majelis Kehormatan memanggil Hakim Terlapor untuk Pasa125
(1)Majelis Kehormatan dapat memanggil Pelapor untuk dimintai keterangan atas laporan yang telah disampaikan sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(2)Surat panggilan disampaikan kepada Pelapor sebelum hari sidang pemeriksaan. Pasa124
(3)Dalam hal Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh anggota Majelis Kehormatan yang tertua usianya.
(1)Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
(2)Dalam hal Ketua Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh Sekretaris Majelis Kehormatan. Pasa123
(2)Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan tercela, dinyatakan tertutup untuk umum.
(1)Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan secara terbuka untukumum. Pasa122 7511 12
(1)Alat bukti yang digunakan dalam Sidang Majelis Kehormatan meliputi:
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli;
4. d.alat bukti lain berupa data danfatau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Pasa127
(2)Majelis Kehormatan dapat merninta alat bukti kepada pihak lain.
(1)Pelapor danfatau Hakim Terlapor dapat mengajukan alat bukti. Pasa126
(4)Dalam hal Hakim Terlapor tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.
(2)Surat panggilan disampaikan kepada Hakim Terlapor sebelum hari sidang pemeriksaan paling banyak 3 (tiga)kali.
(3)Hakim Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap Sidang Majelis Kehormatan. 7612 13
(3)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah surnpahyjanji.
(2)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada apa yang dilihat, didengar, danj'atau dialami sendiri.
(1)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1)huruf b dapat disarnpaikan saksi yang diajukan oleh:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor; dan Zatau
3. c.Majelis Kehormatan. Pasa129
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor; dan Zatau
3. c.Pihak lain.
(1)Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)huruf a dapat diperoleh dari: Pasa128
(2)Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Majelis Kehormatan.
1. e.petunjuk. 7713 14
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
1. b.Hakim Terlapor; danfatau
2. c.Pihak lain.
3. a.Pelapor;
(1)Alat bukti lain berupa data danfatau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:

Pasal 31

(3)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah sumpahfjanji.
(2)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan pendidikan, kompetensi, danfatau pengalamannya.
1. c.Majelis Kehormatan.
2. b.Hakim Terlapor; danfatau
3. a.Pelapor;
(1)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1)huruf c dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:

Pasal 30

7814 15 Pasal 35 Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: a as as kepatutan, moral, dan etik;

b.fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan; Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Pasa134

(3)Dalam hal Hakim Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.
(2)Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(1)Hakim Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kehormatan. Pasa133
(1)huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Pasa132 7915 16
(1)Pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat yang tertutup untuk umum.
1. b.identitas Hakim Terlapor;
2. c.ringkasan laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor;
3. d.fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan;
4. e.pembelaan Hakim Terlapor;
5. f.pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan dan pembelaan Hakim Terlapor;
6. g.pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan;
7. h.amar keputusan;
8. i.hari dan tanggal keputusan;
9. j.nama dan tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Kehormatan. Keputusan Majelis Kehormatan dapat memuat:
10. a.kepala Keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSIBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA"; Pasa136
11. c.Kode Etik dan Pedoman Perilaku (Sapta Karsa Hutama) Hakim Konstitusi;
12. d.keyakinan anggota Majelis Kehormatan. 8016 J7
(2)Keputu san Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
(1)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diucapkan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum. Pasa139
(3)Dalam hal penundaan Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.
(2)Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan ditunda paling lama 2 (dua) jam.
(1)Sidang Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh paling kurang 4 (empat) orang anggota Majelis Kehormatan. Pasa138
(3)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Majelis Kehormatan menentukan.
(2)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 8117 18 ...
(1)Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan berupa rehabilitasi Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2), Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasa141
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian tidak dengan hormat. melakukanterbuktiTerlaporHakimmenyatakan
(3)Dalam hal Arnar Keputusan Majelis Kehormatan
(2)Dalam hal Amar Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, Keputusan MajeJis Kehormatan disertai dengan rehabilitasi Hakim Terlapor.
(1)Amar Keputusan Majelis Kehormatan dapat berupa pernyataan bahwa:
1. a.Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran; atau
2. b.Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Pasa140 Pasa144 BABIX KETENTUAN PENUTUP Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasa143 Pasa142
(2)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 8319 20 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa145 8420

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;

5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Konstitusi;
4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 662 3 Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

a.1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
b.1 (satu) orang pimp inan Komisi Yudisial;
c.1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;
d.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung; dan
e.1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum. Pasa13 Pasa12 Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN Pasa16 Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13

(2)Perrniritaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan di dalam Rapat Pleno Hakim sesuai dengan ketentuan dalam ?eraturan Mahkamah Konstitusi ini.
(1)Dalam hal terdapat informasi yang menyangkut diri Hakim Konstitusi sehingga dapat mempengaruhi harkat dan martabatnya, Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapat meminta pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dirinya.

Pasal 12

BABV PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh Mahkamah Konstitusi melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.

(2)Dalam hal pelapor adalah organisasi, identitas pelapor dilengkapi dengan akta pendirian organisasi. 706 7
(5)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa kerja Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, Hakim Terlapor direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Perpanjangan mas a kerja Majelis Kehorrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Masa kerja Majelis Kehormatan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1)Sidang Majelis Kehormatan diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor.

Pasal 14

(4)Keanggotaan Majelis Kehormatan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
(5)Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. 717 8
(2)Dalam hal hasil pembahasan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian semen tara Hakim Terlapor kepada Presiden.
(3)Pemberhentian sementara Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Terlapor tidak berwenang menangani perkara.
(1)Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)berupa:
1. a.pernyataan bahwa laporan dan/ atau informasi ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan, atau
2. b.pernyataan bahwa laporan dan Zatau informasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan.

Pasal 16

(3)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Hakim Terlapor.
(1)Sebelum Majelis Kehormatan dibentuk, terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap laporan dan Zatau informasi.
(2)Pembahasan terhadap laporan dan Zatau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup untuk umum. Pasal 15 728 9
(3)Dalam hal penundaan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorurn, Rapat Pleno Hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.
(2)Dalam hal Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim ditunda paling lama 2 (dua) jam.
(1)Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Hakim Konstitusi. Pasa119
(2)Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
(1)Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat. Pasa118 Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor. Pasa117
(5)Hasil Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. 739 10
(2)Dalam hal dugaan pelanggaran diperoleh berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sidang Majelis Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan Pelapor.
(1)Sidang Majelis Kehormatan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Pelapor;
2. b.mendengarkan keterangan Hakim Terlapor;
3. c.memeriksa alat bukti;
4. d.mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;
5. e.mengambil keputusan; Pasa121 BABVI SIDANG MAJELIS KEHORMATAN
(3)Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
(1)Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasa120 7410 11 dugaandimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(1)Majelis Kehormatan memanggil Hakim Terlapor untuk Pasa125
(1)Majelis Kehormatan dapat memanggil Pelapor untuk dimintai keterangan atas laporan yang telah disampaikan sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
(2)Surat panggilan disampaikan kepada Pelapor sebelum hari sidang pemeriksaan. Pasa124
(3)Dalam hal Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh anggota Majelis Kehormatan yang tertua usianya.
(1)Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
(2)Dalam hal Ketua Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh Sekretaris Majelis Kehormatan. Pasa123
(2)Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan tercela, dinyatakan tertutup untuk umum.
(1)Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan secara terbuka untukumum. Pasa122 7511 12
(1)Alat bukti yang digunakan dalam Sidang Majelis Kehormatan meliputi:
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli;
4. d.alat bukti lain berupa data danfatau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Pasa127
(2)Majelis Kehormatan dapat merninta alat bukti kepada pihak lain.
(1)Pelapor danfatau Hakim Terlapor dapat mengajukan alat bukti. Pasa126
(4)Dalam hal Hakim Terlapor tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.
(2)Surat panggilan disampaikan kepada Hakim Terlapor sebelum hari sidang pemeriksaan paling banyak 3 (tiga)kali.
(3)Hakim Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap Sidang Majelis Kehormatan. 7612 13
(3)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah surnpahyjanji.
(2)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada apa yang dilihat, didengar, danj'atau dialami sendiri.
(1)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1)huruf b dapat disarnpaikan saksi yang diajukan oleh:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor; dan Zatau
3. c.Majelis Kehormatan. Pasa129
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor; dan Zatau
3. c.Pihak lain.
(1)Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)huruf a dapat diperoleh dari: Pasa128
(2)Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Majelis Kehormatan.
1. e.petunjuk. 7713 14
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
1. b.Hakim Terlapor; danfatau
2. c.Pihak lain.
3. a.Pelapor;
(1)Alat bukti lain berupa data danfatau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:

Pasal 31

(3)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah sumpahfjanji.
(2)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan pendidikan, kompetensi, danfatau pengalamannya.
1. c.Majelis Kehormatan.
2. b.Hakim Terlapor; danfatau
3. a.Pelapor;
(1)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1)huruf c dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:

Pasal 30

7814 15 Pasal 35 Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: a as as kepatutan, moral, dan etik;

b.fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan; Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Pasa134

(3)Dalam hal Hakim Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.
(2)Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(1)Hakim Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kehormatan. Pasa133
(1)huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Pasa132 7915 16
(1)Pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat yang tertutup untuk umum.
1. b.identitas Hakim Terlapor;
2. c.ringkasan laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor;
3. d.fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan;
4. e.pembelaan Hakim Terlapor;
5. f.pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan dan pembelaan Hakim Terlapor;
6. g.pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan;
7. h.amar keputusan;
8. i.hari dan tanggal keputusan;
9. j.nama dan tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Kehormatan. Keputusan Majelis Kehormatan dapat memuat:
10. a.kepala Keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSIBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA"; Pasa136
11. c.Kode Etik dan Pedoman Perilaku (Sapta Karsa Hutama) Hakim Konstitusi;
12. d.keyakinan anggota Majelis Kehormatan. 8016 J7
(2)Keputu san Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
(1)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diucapkan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum. Pasa139
(3)Dalam hal penundaan Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.
(2)Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan ditunda paling lama 2 (dua) jam.
(1)Sidang Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh paling kurang 4 (empat) orang anggota Majelis Kehormatan. Pasa138
(3)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Majelis Kehormatan menentukan.
(2)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 8117 18 ...
(1)Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan berupa rehabilitasi Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2), Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasa141
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian tidak dengan hormat. melakukanterbuktiTerlaporHakimmenyatakan
(3)Dalam hal Arnar Keputusan Majelis Kehormatan
(2)Dalam hal Amar Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, Keputusan MajeJis Kehormatan disertai dengan rehabilitasi Hakim Terlapor.
(1)Amar Keputusan Majelis Kehormatan dapat berupa pernyataan bahwa:
1. a.Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran; atau
2. b.Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Pasa140 Pasa144 BABIX KETENTUAN PENUTUP Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasa143 Pasa142
(2)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 8319 20 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasa145 8420