Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI Mengingat Menimbang Pasall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dewan Etik dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik.
dan
Bagian Kedua Keanggotaan, Masa Jabatan dan Susunan Dewan Etik Pasal 14
Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan Dewan Etik BABIV KEDUDUKAN,KEANGGOTAANDAN SUSUNAN DEWAN ETIK
Pasa120
Bagian Keempat Pemilihan Calon Anggota Dewan Etik Pasal 19 Anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Bagian Ketiga Syarat Keanggotaan Dewan Etik Pasal 18 Dewan Etik dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pasa121
(1)mempunyai tugas:
BABV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ETIK
(2); Pasa122 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:
Pasa123 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi, seluruh laporan dan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasa126 Rapat Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
Pasa124 Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk: Bagian Kesatu Urn urn BABVI RAPAT DEWAN ETIK dalam Pasal 21 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasa129 Rapat Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menghasilkan kesimpulan Dewan Etik yang menyatakan bahwa:
Bagian Kedua Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik Rapat Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tertutup untuk umum. Pasa128 Pasa127 Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh berdasarkan informasi, Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk mendalami informasi yang diperoleh.
Pasa131
Pasa130
-.17- Pasa132
-J 8- Pasal 35
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk:
Bagian Kedua Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 33 Persidangan MajelisKehormatan terdiri atas:
Umum BABVII PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN
- (11:,
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan MajelisKehorrnatan. sebagaimanaPendahuluanPemeriksaan(1) Sidang Pasa137
Pasa136
Pasa140 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menghasilkan kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa: Pasa139
Pasa138
menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan.
PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa141
Pasa144
PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa143 pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berupa teguran lisan.
Pasa145
sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e; atau
- Pasa148 Perpanjangan Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
Pasa147
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pasa151
Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b menghasilkan kesimpulan MajelisKehormatan yang menyatakan bahwa:
Pasa150
Pasa149 » - ....
.. Iii -
Rapat Pleno Majelis Kehormatan olehKehormatanMajelisditerimanya Keputusan Mahkamah Konstitusi.
DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PRINSIP-PRINSIP BAB VIII Pasa158 Informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dany atau dari masyarakat luas. Pasa157
Pasa156
(2)diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis.
BABIX LAPORAN DAN INFORMASI
Pasa160
Pasa159
BABX PEMBERIAN KETERANGAN Pemeriksaan Lanjutan meliputi:
SidangdanPendahuluanPemeriksaanSidang Pasa162
Pasa161
BABXI PEMERIKSAAN ALAT BUKTI
Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
BAB VIII
Pasa168
Pasa166
Pasa171 Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat:
Pasa170 Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:
BAB XIII KEPUTUSAN DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN Bagian Kesatu Sifat, Dasar, dan Muatan Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Pasa169 Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Pemeriksaan Lanjutan.
(1), Dewan Etik atau Majelis Kehormatan melanjutkan rapat atau sidang untuk mengambil keputusan tanpa klarifikasi dan.' atau pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. SidangdanPendahuluan,PemeriksaanSidang Pasa173
Pasa172
Bagian Kedua Pengambilan Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
Pasa175
BABXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa174 Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Panitia Seleksi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Mahkamah Konstitusi. BAB XIV PENDANAAN
DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. ~ KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014
(I) Pada saat Peraturan im mu1ai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa178 BAB XVII PENUTUP Pasa177 Untuk pertama kali, 3 (tiga) orang Anggota Dewan Etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016, bertanggal 8 Maret 2014 menjadi Anggota Dewan Etik sesuai dengan Peraturan ini. KETENTUAN PERALIHAN Pasa176 Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dapat mengatur 1ebih lanjut hal-hal yang diper1ukan bagi kelancaran pe1aksanaan tugas dan wewenangnya menurut Peraturan ini.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan