DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI Mengingat Menimbang Pasall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

KEDUDUKAN,KEANGGOTAAN,DANSUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN - Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 16

Dewan Etik dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik.

Pasal 15

(1)Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah 3 (tiga)orang yang terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
2. b.1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan
3. c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(2)Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
(1)Dewan Etik merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan Zatau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(2)Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
2. b.1 (satu) orang akademisi; dan
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup. Pasa120
(1)Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh Panitia Seleksi yang bersifat independen.
1. a.jujur, adil, dan tidak memihak;
2. b.berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
3. c.berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; dan
4. d.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

a.melakukan perbuatan tercela;
b.tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima)kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c.melanggar sumpah atau janjijabatan; Pasa121

(1)Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan Zatau informasi ten tang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; dan
2. b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.
(2)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: BABV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ETIK
(7)Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
(6)Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(5)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan tugasnya dalam j angka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan dan mengusulkan calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi.
(4)Panitia Seleksi dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Seleksi.
1. c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(2); Pasa122 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:
1. a.memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pe1anggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
2. d.dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan pu1uh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. e.me1anggar Kode Etik Hakim Konstitusi;
4. f.me1anggar 1arangan sebagai Hakim Konstitusi:
  1. 1.merangkap jabatan sebagai pejabat negara 1ainnya, anggota partai po1itik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
  2. 2.menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik 1angsung maupun tidak 1angsung;
  3. 3.menge1uarkan pendapat atau pemyataan di 1uar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahu1ui putusan; dan Zatau
5. g.tidak me1aksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:
  1. 1.menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
  2. 2.memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adi1, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
  3. 3.menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungj awabkan. Pasa123 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi, seluruh laporan dan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
6. b.memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
1. c.memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi danjatau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;
2. d.menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
3. e.mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan danj atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
4. f.mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah me1akukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali. Pasa126 Rapat Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
5. a.mendengarkan keterangan pelapor;
6. b.mendengarkan keterangan saksi dan Zatau ahli;
7. c.memeriksa alat bukti; dan Pasal 25 Pendapat tertulis Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertanyaan tertulis.
8. a.merumuskan pendapat tertulis Dewan Etik atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a;
9. b.melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufb;dan
10. c.mengambil Keputusan Dewan Etik. Pasa124 Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk: Pasa129 Rapat Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menghasilkan kesimpulan Dewan Etik yang menyatakan bahwa:
11. a.tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
12. b.terdapat pelanggaran nngan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
13. c.terdapat dugaan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; atau
14. d.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga)kali. Pasa128 Pasa127 Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh berdasarkan informasi, Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk mendalami informasi yang diperoleh.
15. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani.
(2)Keputusan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik. Pasa131
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Dewan Etik mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani. Pasa130
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran.
(2)Keputusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik. -.17- Pasa132
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat.
(2)Keputusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani.
(4)Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan usul pembentukan Majelis Kehormatan dan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(4)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua danjatau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua danjatau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Hakim Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani. -J 8- Pasal 35
(1)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh MajelisKehormatan.

Pasal 34

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk:

a.melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
b.membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
a.Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
b.Sidang Pemeriksaan Lanjutan; dan
c.Rapat Pleno MajelisKehormatan. Umum BABVII PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN

(5)Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. - (11:,
(2)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan MajelisKehorrnatan. sebagaimanaPendahuluanPemeriksaan(1) Sidang Pasa137
(3)Dalam hal dugaan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diperoleh Dewan Etik berdasarkan informasi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan untuk mendalami informasi yang diperoleh.
(2)Setiap Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh Dewan Etik. Pasa136
(1)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Dewan Etik;
2. b.mendengarkan keterangan pelapor;
3. c.memeriksa alat bukti; danjatau
4. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(2)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk membacakan Keputusan Majelis Kehorrnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hurufb terbuka untuk umum. Pasa140 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menghasilkan kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa: Pasa139
(1)Dalam hal perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) telah berakhir tanpa mengambil keputusan, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi oleh Mahkamah Konstitusi.
(2)Rehabilitasi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya usul Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa138
(1)Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diusulkan oleh Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis.
(3)Perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kehormatan.
(4)Keputusan Ketua Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah diterimanya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa142 menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dan merehabilitasi yang bersangkutan.
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(3)Rehabilitasi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan MajelisKehormatan. PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa141
1. a.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan; atau
3. c.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Pasa144
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)dilaksanakan untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat;
2. b.melakukan pemeriksaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Maje1isKehormatan ditetapkan. PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa143 pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berupa teguran lisan.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(2)Pemberhentian sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pasa146
(1)Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga kepada Presiden dalam j angka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk membacakan Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf c terbuka untuk umum. Pasa145
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf a dan huruf b tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh MajelisKehormatan;
(3)Setiap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dihadiri oleh Dewan Etik.
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Dewan Etik;
2. b.mendengarkan keterangan pelapor;
3. c.memeriksa alat bukti; dan
4. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e; atau
5. c.membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. - Pasa148 Perpanjangan Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(4)diajukan kepada Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi berdasarkan usul MajelisKehormatan.
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3)Perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MajelisKehormatan.
(4)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah diterimanya Keputusan Presiden tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Pasa147
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Sejak Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak menangani perkara. dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pasa151
(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dan memberikan usul merehabilitasi yang bersangkutan.
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan. Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b menghasilkan kesimpulan MajelisKehormatan yang menyatakan bahwa:
1. a.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan; atau
3. c.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Pasa150
(2)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(1)Dalam hal perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Pasa149 » - ....

Pasal 53

(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat.

Pasal 52

(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berupa teguran lisan.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Maje1isKehormatan ditetapkan.
(3)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi.
(4)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diajukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan oleh Mahkamah Konstitusi. .. Iii -
(2)Rapat Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertutup untuk umum.

Pasal 54

(1)Rapat Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan untuk mengambil keputusan MajelisKehormatan. Rapat Pleno Majelis Kehormatan olehKehormatanMajelisditerimanya Keputusan Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(4)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pasa155 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 serta Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:
1. a.Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;
2. b.Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;
4. d.Prinsip Penghormatan kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi;
5. e.Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan MajelisKehormatan; DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PRINSIP-PRINSIP Pasa157
(1)Nama lengkap dan alamat pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan bukti diri yang sah.
(2)Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa156
(1)Laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
1. a.Nama lengkap dan alamat pelapor;
2. b.Nama lengkap Hakim Terlapor; dan
3. c.Uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. BABIX LAPORAN DAN INFORMASI
4. f.Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik, dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dan
5. g.Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
(4)Hakim Terlapor atau Hakim Terduga wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi kuasa hukum dalam setiap Rapat
(3)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja sebelum Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. Pasa160
(1)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan memanggil Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk didengar keterangan atau penjelasannya dalam Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat.
(3)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Pelapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat. Pasa159
(1)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan memanggil Pelapor untuk memberikan keterangan dalam Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. BABX PEMBERIAN KETERANGAN Pemeriksaan Lanjutan meliputi:
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli;
4. d.alat bukti lain berupa data danj atau inforrnasi yang diucapkan , dikirirnkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
5. e.petunjuk.
(2)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalarn Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. SidangdanPendahuluanPemeriksaanSidang Pasa162
(1)Alat bukti yang digunakan dalarn Rapat Dewan Etik,
(2)Dewan Etik atau Majelis Kehorrnatan dapat meminta alat bukti kepada pihak lain. Pasa161
(1)DewanEtik, Pelapor, danjatau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat mengajukan alat bukti. BABXI PEMERIKSAAN ALAT BUKTI
(5)Dalarn hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak me menu hi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan tanpa kehadiran Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.

BAB VIII

Pasa158 Informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dany atau dari masyarakat luas.

Pasal 65

(1)Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)huruf c dapat diajukan oleh:
1. a.Pe1apor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Majelis Kehormatan atau Dewan Etik.

Pasal 64

(1)Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan/ atau
3. c.MajelisKehormatan atau Dewan Etik.
(2)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan I atau dialami sendiri.
(3)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah/janji,
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Dewan Etik atau Majelis Kehormatan menentukan lain.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.

Pasal 63

(1)Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)huruf a dapat diperoleh dari:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Pihak lain. Pasa168
(1)Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berhak mengajukan klarifikasi dan/ atau pembelaan dalam Rapat Dewan Etik,
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali Dewan Etik atau MajelisKehormatan menentukan lain.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Pasa166
(1)Alat bukti lain berupa data danjatau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Pihak lain.
(3)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpahfjanji.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, danj atau pengalamannya. Pasa171 Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat:
1. a.identitas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; Pasa170 Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:
2. a.asas kepatutan, moral, dan etik;
3. b.fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
4. c.KodeEtik Hakim Konstitusi; dan
5. d.keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan. Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Klarifikasi dan Zatau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(3)Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Etik atau Majelis Kehormatan melanjutkan rapat atau sidang untuk mengambil keputusan tanpa klarifikasi dan.' atau pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. SidangdanPendahuluan,PemeriksaanSidang Pasa173
(1)Rapat Dewan Etik dan Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh seluruh anggota. Pasa172
(1)Pengambilan Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat tertutup untuk umum.
(2)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Dewan Etik dan MajelisKehormatan menentukan.
1. b.uraian singkat laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
2. c.fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
3. d.pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
4. e.pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat serta pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
5. f.dasar hukum dan etika dalam pengambilan keputusan;
6. g.amar keputusan;
7. h.hari, tanggal, bulan, dan tahun keputusan; dan
  1. 1.nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Dewan Etik dalam hal keputusan Dewan Etik serta nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan dalam hal keputusan MajelisKehormatan. Pasa175
(1)Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Hakim Konstitusi yang tertua usianya menandatangani Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa174 Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Panitia Seleksi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 2 (dua) Jam.
(3)Dalam hal penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dengan ketentuan minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Etik dan 3 (tiga) orang anggota untuk Majelis Kehormatan. DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. ~ KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (I) Pada saat Peraturan im mu1ai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa178 KETENTUAN PERALIHAN Pasa176 Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dapat mengatur 1ebih lanjut hal-hal yang diper1ukan bagi kelancaran pe1aksanaan tugas dan wewenangnya menurut Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB II

KEDUDUKAN,KEANGGOTAAN,DANSUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN - Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 16

Dewan Etik dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etik.

Pasal 15

(1)Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah 3 (tiga)orang yang terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
2. b.1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan
3. c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(2)Masa jabatan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
(1)Dewan Etik merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan Zatau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(2)Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
2. b.1 (satu) orang akademisi; dan
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup. Pasa120
(1)Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh Panitia Seleksi yang bersifat independen.
1. a.jujur, adil, dan tidak memihak;
2. b.berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
3. c.berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; dan
4. d.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

a.melakukan perbuatan tercela;
b.tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima)kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c.melanggar sumpah atau janjijabatan; Pasa121

(1)Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan Zatau informasi ten tang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; dan
2. b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.
(2)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: BABV TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ETIK
(7)Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
(6)Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(5)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan tugasnya dalam j angka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan dan mengusulkan calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi.
(4)Panitia Seleksi dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Seleksi.
1. c.1 (satu) orang tokoh masyarakat.
(2); Pasa122 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:
1. a.memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pe1anggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
2. d.dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan pu1uh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. e.me1anggar Kode Etik Hakim Konstitusi;
4. f.me1anggar 1arangan sebagai Hakim Konstitusi:
  1. 1.merangkap jabatan sebagai pejabat negara 1ainnya, anggota partai po1itik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
  2. 2.menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik 1angsung maupun tidak 1angsung;
  3. 3.menge1uarkan pendapat atau pemyataan di 1uar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahu1ui putusan; dan Zatau
5. g.tidak me1aksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:
  1. 1.menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
  2. 2.memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adi1, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
  3. 3.menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungj awabkan. Pasa123 Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi, seluruh laporan dan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
6. b.memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
1. c.memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi danjatau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;
2. d.menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
3. e.mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan danj atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
4. f.mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah me1akukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali. Pasa126 Rapat Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
5. a.mendengarkan keterangan pelapor;
6. b.mendengarkan keterangan saksi dan Zatau ahli;
7. c.memeriksa alat bukti; dan Pasal 25 Pendapat tertulis Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertanyaan tertulis.
8. a.merumuskan pendapat tertulis Dewan Etik atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a;
9. b.melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufb;dan
10. c.mengambil Keputusan Dewan Etik. Pasa124 Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk: Pasa129 Rapat Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menghasilkan kesimpulan Dewan Etik yang menyatakan bahwa:
11. a.tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
12. b.terdapat pelanggaran nngan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
13. c.terdapat dugaan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; atau
14. d.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga)kali. Pasa128 Pasa127 Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh berdasarkan informasi, Rapat Dewan Etik dilaksanakan untuk mendalami informasi yang diperoleh.
15. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani.
(2)Keputusan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik. Pasa131
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Dewan Etik mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani. Pasa130
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran.
(2)Keputusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik. -.17- Pasa132
(1)Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, atau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat.
(2)Keputusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik.
(3)Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani.
(4)Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan usul pembentukan Majelis Kehormatan dan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(4)Dalam hal Dewan Etik menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua danjatau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua danjatau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Hakim Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik ditandatangani. -J 8- Pasal 35
(1)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh MajelisKehormatan.

Pasal 34

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk:

a.melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
b.membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
a.Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
b.Sidang Pemeriksaan Lanjutan; dan
c.Rapat Pleno MajelisKehormatan. Umum BABVII PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN

(5)Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. - (11:,
(2)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan MajelisKehorrnatan. sebagaimanaPendahuluanPemeriksaan(1) Sidang Pasa137
(3)Dalam hal dugaan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diperoleh Dewan Etik berdasarkan informasi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan untuk mendalami informasi yang diperoleh.
(2)Setiap Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh Dewan Etik. Pasa136
(1)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Dewan Etik;
2. b.mendengarkan keterangan pelapor;
3. c.memeriksa alat bukti; danjatau
4. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(2)Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk membacakan Keputusan Majelis Kehorrnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hurufb terbuka untuk umum. Pasa140 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menghasilkan kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa: Pasa139
(1)Dalam hal perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) telah berakhir tanpa mengambil keputusan, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi oleh Mahkamah Konstitusi.
(2)Rehabilitasi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya usul Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa138
(1)Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diusulkan oleh Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis.
(3)Perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kehormatan.
(4)Keputusan Ketua Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah diterimanya Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Perpanjangan Pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa142 menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dan merehabilitasi yang bersangkutan.
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(3)Rehabilitasi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan MajelisKehormatan. PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa141
1. a.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan; atau
3. c.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Pasa144
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)dilaksanakan untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat;
2. b.melakukan pemeriksaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Maje1isKehormatan ditetapkan. PendahuluanPemeriksaanSidanghal(1) Dalam Pasa143 pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berupa teguran lisan.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(2)Pemberhentian sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pasa146
(1)Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga kepada Presiden dalam j angka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk membacakan Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf c terbuka untuk umum. Pasa145
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)huruf a dan huruf b tertutup untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh MajelisKehormatan;
(3)Setiap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dihadiri oleh Dewan Etik.
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb meliputi:
1. a.mendengarkan keterangan Dewan Etik;
2. b.mendengarkan keterangan pelapor;
3. c.memeriksa alat bukti; dan
4. d.mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e; atau
5. c.membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. - Pasa148 Perpanjangan Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(4)diajukan kepada Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi berdasarkan usul MajelisKehormatan.
(2)Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3)Perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MajelisKehormatan.
(4)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah diterimanya Keputusan Presiden tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Pasa147
(1)Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Sejak Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak menangani perkara. dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pasa151
(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran dan memberikan usul merehabilitasi yang bersangkutan.
(2)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan. Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b menghasilkan kesimpulan MajelisKehormatan yang menyatakan bahwa:
1. a.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan; atau
3. c.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Pasa150
(2)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(1)Dalam hal perpanjangan waktu Sidang Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Pasa149 » - ....

Pasal 53

(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat.

Pasal 52

(1)Dalam hal Sidang Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berupa teguran lisan.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Maje1isKehormatan ditetapkan.
(3)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Mahkamah Konstitusi.
(4)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diajukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehormatan oleh Mahkamah Konstitusi. .. Iii -
(2)Rapat Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertutup untuk umum.

Pasal 54

(1)Rapat Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan untuk mengambil keputusan MajelisKehormatan. Rapat Pleno Majelis Kehormatan olehKehormatanMajelisditerimanya Keputusan Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Majelis Kehormatan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.
(3)Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan ditetapkan.
(4)Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor atau Hakim Terduga kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pasa155 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 serta Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:
1. a.Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;
2. b.Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;
4. d.Prinsip Penghormatan kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Konstitusi;
5. e.Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan MajelisKehormatan; DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PRINSIP-PRINSIP Pasa157
(1)Nama lengkap dan alamat pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan bukti diri yang sah.
(2)Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa156
(1)Laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
1. a.Nama lengkap dan alamat pelapor;
2. b.Nama lengkap Hakim Terlapor; dan
3. c.Uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. BABIX LAPORAN DAN INFORMASI
4. f.Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik, dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dan
5. g.Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
(4)Hakim Terlapor atau Hakim Terduga wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi kuasa hukum dalam setiap Rapat
(3)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja sebelum Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. Pasa160
(1)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan memanggil Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk didengar keterangan atau penjelasannya dalam Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat.
(3)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Pelapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat. Pasa159
(1)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan memanggil Pelapor untuk memberikan keterangan dalam Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. BABX PEMBERIAN KETERANGAN Pemeriksaan Lanjutan meliputi:
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli;
4. d.alat bukti lain berupa data danj atau inforrnasi yang diucapkan , dikirirnkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
5. e.petunjuk.
(2)Dewan Etik atau Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalarn Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan. SidangdanPendahuluanPemeriksaanSidang Pasa162
(1)Alat bukti yang digunakan dalarn Rapat Dewan Etik,
(2)Dewan Etik atau Majelis Kehorrnatan dapat meminta alat bukti kepada pihak lain. Pasa161
(1)DewanEtik, Pelapor, danjatau Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat mengajukan alat bukti. BABXI PEMERIKSAAN ALAT BUKTI
(5)Dalarn hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak me menu hi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali, Rapat Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan tanpa kehadiran Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Dewan Etik, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan.

BAB VIII

Pasa158 Informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dany atau dari masyarakat luas.

Pasal 65

(1)Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)huruf c dapat diajukan oleh:
1. a.Pe1apor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Majelis Kehormatan atau Dewan Etik.

Pasal 64

(1)Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan/ atau
3. c.MajelisKehormatan atau Dewan Etik.
(2)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan I atau dialami sendiri.
(3)Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah/janji,
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Dewan Etik atau Majelis Kehormatan menentukan lain.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.

Pasal 63

(1)Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)huruf a dapat diperoleh dari:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Pihak lain. Pasa168
(1)Hakim Terlapor atau Hakim Terduga berhak mengajukan klarifikasi dan/ atau pembelaan dalam Rapat Dewan Etik,
(3)Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali Dewan Etik atau MajelisKehormatan menentukan lain.
(2)Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Pasa166
(1)Alat bukti lain berupa data danjatau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
1. a.Pelapor;
2. b.Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan Zatau
3. c.Pihak lain.
(3)Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpahfjanji.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, danj atau pengalamannya. Pasa171 Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat:
1. a.identitas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; Pasa170 Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:
2. a.asas kepatutan, moral, dan etik;
3. b.fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
4. c.KodeEtik Hakim Konstitusi; dan
5. d.keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan. Pemeriksaan Lanjutan.
(2)Klarifikasi dan Zatau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(3)Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Etik atau Majelis Kehormatan melanjutkan rapat atau sidang untuk mengambil keputusan tanpa klarifikasi dan.' atau pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. SidangdanPendahuluan,PemeriksaanSidang Pasa173
(1)Rapat Dewan Etik dan Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh seluruh anggota. Pasa172
(1)Pengambilan Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat tertutup untuk umum.
(2)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3)Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Dewan Etik dan MajelisKehormatan menentukan.
1. b.uraian singkat laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
2. c.fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;
3. d.pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
4. e.pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat serta pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
5. f.dasar hukum dan etika dalam pengambilan keputusan;
6. g.amar keputusan;
7. h.hari, tanggal, bulan, dan tahun keputusan; dan
  1. 1.nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Dewan Etik dalam hal keputusan Dewan Etik serta nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan dalam hal keputusan MajelisKehormatan. Pasa175
(1)Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
(3)Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Hakim Konstitusi yang tertua usianya menandatangani Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa174 Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Panitia Seleksi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Mahkamah Konstitusi.
(2)Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 2 (dua) Jam.
(3)Dalam hal penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dengan ketentuan minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Etik dan 3 (tiga) orang anggota untuk Majelis Kehormatan. DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. ~ KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (I) Pada saat Peraturan im mu1ai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa178 KETENTUAN PERALIHAN Pasa176 Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dapat mengatur 1ebih lanjut hal-hal yang diper1ukan bagi kelancaran pe1aksanaan tugas dan wewenangnya menurut Peraturan ini.