DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dipandang telah tidak sesuai dengan perke m bangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta belum mengakomodir pelaksanaan sidang penyampaian laporan tahunan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkarnah Konstitusi yang baru;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Mahkamah sebagaimana

Menetapkan

menetapkan tentangKonstitusi Persidangan Mahkamah Konstitusi ;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undan g Nornor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3.Hakim adalah Hakim Konstitusi .
4.Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.
5.Sidang adalah sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa , mengadili , dan memutus perkara.
6.Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH , adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum , untuk pengambilan putusan .
7.Ketua Si dang adalah Hakim yang memim pin sidang panel dan sidang pleno .
8.Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin RPH .
9.Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
10.Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dis e but Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
11.Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera dalam melaksanakan tugas teknis admin i stratif peradilan.
12.Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti ada lah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
13.Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan /atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ a tau yang mewakili , Dewan Perwakilan Rakyat dan /atau yang mewakili , Dewan Perwakilan Daerah dan/ a tau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/ a tau kuasanya, yang hadir di persidangan. 14 . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.
15.Pengunjung Sidang ada lah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan , baik di dalam maupun di lu ar ruang sidang.

BAB II

SIDANG MAHKAMAH

Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

a.Sidang Yudisial yaitu Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Pleno Mahkamah;
b.Sidang Non-Yudisial.

Pasal 3

(1)Sidang Panel Mahkam a h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk m e meriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan / a tau pengesahan alat bukti.
(2)Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim .

Pasal 4

(1)Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar kete r angan Para Pihak, ah li, saksi, Pihak Lain dan/ a tau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan.
(2)Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 5

(1)Sidang non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang disel e nggarakan d alam rangka:
1. a.p engucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terp ilih ;
2. b.penyampaian laporan tahunan Mahkamah.
(2)Sidang Pleno Khusus Mahkamah se b agaimana dimaksud pada ayat
(1)dihadiri oleh 9 (semb ilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

BAB ILL

TATA CARA SIDANG YUDISIAL

Pasal 6

(1)Tata cara s id ang sebagai berikut:
1. a.Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang;
2. b.Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
3. c.Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk m embuk a sidang;
4. d.Sete lah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
5. e.Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang;
6. f.Ketua Sidang mengetukkan pa lu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
7. g.Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
8. h.Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.
(2)Dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang ditunda, Ketua Si dang mengetukkan palu satu kali. Bagi an Kedua Sidang Panel Mahkamah Pas al 7
(1)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menan datangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
(2)Pan i tera melaporkan kehadiran Para Pihak , saksi , ahli dan Pihak Lain kepada Ketua sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4)Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
(5)Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6)Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang di ajukan.
(7)Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing - masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah , kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
(8)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
(9)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(10)Ketua Sidang mem berikan kesempatan kepada saksi dan /atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(11)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/ a tau ahli .
(12)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/ a tau ahli.
(13)Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/ dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
(14)Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
(15)Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.

Pasal 8

(1)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir se belum menghadiri sidang.
(2)Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak , saksi, Pihak Lain dan ahli kepada Ketua sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli , Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4)Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum , kecuali Majelis Hakim menentukan lain .
(5)Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6)Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan / atau ahli yang diajukan.
(7)Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
(8)Ketua S id ang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk m e mberikan keterangan dan / a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(9)Ketua Sidang memberi kesempatan kepad a Hakim untuk m e ngajukan pertanyaan kepada saksi dan / atau ahli.
(10)Ketua Sidan g memberi k esem patan kepada Para Pihak untuk m e ngajukan pertanyaan kep a da saksi dan / atau ahli yang di aj uk annya sendiri .
(11)Ketua Sidang m e mb eri ke se mpatan kepada Para Pihak m engajukan alat / dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.
(12)Ketu a Sidang mengesahkan alat / dokumen bukti dalam sidang.
(13)Ketu a Sidang menutup sidang sete lah sidang dinyatakan selesai.

Pasal 9

(1)Para Pihak , saksi , ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelurn pe rsi dangan dimulai.
(2)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak La in dan Pengunjung Sidang m engenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat m en ge nakan toga.
(3)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda p engenal dari Mahkarnah.
(4)Pengunjun g Sidang be rs i kap te r tib, tenang, dan sopan.
(5)Larangan bagi Pengunjun g Sidan g:
1. a.b el um berusia 12 tahun , kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan perneriks aan atau untuk kep e ntingan yang relevan;
2. b.m e mbawa se njata dan / atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya si d ang; c . membuat gaduh , berlalu-lalang, bersorak-sorai , dan b e rtepuk tangan;
3. d.membawa a lat komunik as i elektronik ke dalam ruang sidang;
4. e.membawa peralatan demonstrasi ;
5. f.m erusak dan / a tau mengganggu fungsi sarana , prasarana, dan / a tau perlengkapan persidangan;
6. g.makan, minum , dan merokok ;
7. h.menggunakan topi , kacamata hitam, sandal jep it, dan kaos ob lon g;
8. i.menghina Para Pihak , saks i, ahli , Pihak Lain dan Pengunjung Sidang ; J. m emberikan dukungan , kom enta r, saran , tanggapan , atau mengajukan keberatan atas keterangan y ang diberikan oleh Para Pihak , saksi, ahli dan Pihak Lain ;
9. k.m e lakuk an perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehorrnatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah ;
  1. 1.m em berik an ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay at (4) dan ayat (5) be rl aku juga b agi Para Pihak , saks i, dan ahli.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis .
(8)Para Pihak, saks i, ahli , Pihak Lain , dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak dip erk enan kan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.

Pasal 10

Tata tertib sidang sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis-mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), k ec uali ditentukan lain oleh Mahkamah .

Pasal 11

(1)Kewaj iban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain , dan Pengunjung Sidang:
1. a.menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;
2. b.menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
3. c.memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
(2)D alam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan/ atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/ a tau mendapat izin Ketua Sidang.
(3)P ara Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
(4)P ara Pihak m enyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
(5)Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dipandang telah tidak sesuai dengan perke m bangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta belum mengakomodir pelaksanaan sidang penyampaian laporan tahunan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkarnah Konstitusi yang baru;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Mahkamah sebagaimana

Menetapkan

menetapkan tentangKonstitusi Persidangan Mahkamah Konstitusi ;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undan g Nornor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3.Hakim adalah Hakim Konstitusi .
4.Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah.
5.Sidang adalah sidang panel dan sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah terbuka untuk umum dalam memeriksa , mengadili , dan memutus perkara.
6.Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH , adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum , untuk pengambilan putusan .
7.Ketua Si dang adalah Hakim yang memim pin sidang panel dan sidang pleno .
8.Ketua Rapat adalah Hakim yang memimpin RPH .
9.Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
10.Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dis e but Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
11.Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Muda adalah unsur pembantu Panitera dalam melaksanakan tugas teknis admin i stratif peradilan.
12.Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti ada lah unsur pembantu Panitera yang melaksanakan tugas teknis peradilan.
13.Para Pihak adalah Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Presiden dan /atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/ a tau yang mewakili , Dewan Perwakilan Rakyat dan /atau yang mewakili , Dewan Perwakilan Daerah dan/ a tau yang mewakili, serta Pihak Terkait dan/ a tau kuasanya, yang hadir di persidangan. 14 . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Para Pihak yang hadir dalam persidangan.
15.Pengunjung Sidang ada lah orang yang hadir di persidangan Mahkamah untuk mengikuti jalannya persidangan , baik di dalam maupun di lu ar ruang sidang.

BAB II

SIDANG MAHKAMAH

Pasal 2

Jenis sidang Mahkamah terdiri atas:

a.Sidang Yudisial yaitu Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Pleno Mahkamah;
b.Sidang Non-Yudisial.

Pasal 3

(1)Sidang Panel Mahkam a h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk m e meriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan / a tau pengesahan alat bukti.
(2)Sidang Panel Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim .

Pasal 4

(1)Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar kete r angan Para Pihak, ah li, saksi, Pihak Lain dan/ a tau mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan.
(2)Sidang Pleno Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

Pasal 5

(1)Sidang non-yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang disel e nggarakan d alam rangka:
1. a.p engucapan sumpah Ketua/Wakil Ketua terp ilih ;
2. b.penyampaian laporan tahunan Mahkamah.
(2)Sidang Pleno Khusus Mahkamah se b agaimana dimaksud pada ayat
(1)dihadiri oleh 9 (semb ilan) Hakim, atau paling kurang 7 (tujuh) Hakim.

BAB ILL

TATA CARA SIDANG YUDISIAL

Pasal 6

(1)Tata cara s id ang sebagai berikut:
1. a.Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang;
2. b.Majelis Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
3. c.Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk m embuk a sidang;
4. d.Sete lah Sidang dibuka, Ketua Sidang menyampaikan agenda sidang;
5. e.Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang;
6. f.Ketua Sidang mengetukkan pa lu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
7. g.Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
8. h.Ketua Sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.
(2)Dalam hal Ketua Sidang menunda dan melanjutkan sidang yang ditunda, Ketua Si dang mengetukkan palu satu kali. Bagi an Kedua Sidang Panel Mahkamah Pas al 7
(1)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menan datangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.
(2)Pan i tera melaporkan kehadiran Para Pihak , saksi , ahli dan Pihak Lain kepada Ketua sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4)Ketua Sidang membuka Sidang Panel dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menentukan lain.
(5)Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6)Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan atau ahli yang di ajukan.
(7)Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing - masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah , kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
(8)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
(9)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(10)Ketua Sidang mem berikan kesempatan kepada saksi dan /atau ahli untuk menyampaikan keterangan dan/ a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(11)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau tanggapan, atas keterangan saksi dan/ a tau ahli .
(12)Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Para Pihak, saksi, dan/ a tau ahli.
(13)Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Para Pihak mengajukan alat/ dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas persidangan.
(14)Ketua Sidang mengesahkan alat/dokumen bukti dalam sidang.
(15)Ketua Sidang menutup sidang setelah dinyatakan selesai.

Pasal 8

(1)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menandatangani daftar hadir se belum menghadiri sidang.
(2)Panitera melaporkan kehadiran Para Pihak , saksi, Pihak Lain dan ahli kepada Ketua sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli , Pihak Lain dan Pengunjung Sidang menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(4)Ketua Sidang membuka Sidang Pleno dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum , kecuali Majelis Hakim menentukan lain .
(5)Ketua Sidang mempersilakan Para Pihak mengenalkan diri.
(6)Para Pihak mengenalkan masing-masing saksi dan / atau ahli yang diajukan.
(7)Saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama a tau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya, yang dipandu oleh Hakim dan didampingi oleh juru sumpah, kecuali ditentukan lain oleh Hakim.
(8)Ketua S id ang memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk m e mberikan keterangan dan / a tau tanggapan sesuai dengan pokok permohonan.
(9)Ketua Sidang memberi kesempatan kepad a Hakim untuk m e ngajukan pertanyaan kepada saksi dan / atau ahli.
(10)Ketua Sidan g memberi k esem patan kepada Para Pihak untuk m e ngajukan pertanyaan kep a da saksi dan / atau ahli yang di aj uk annya sendiri .
(11)Ketua Sidang m e mb eri ke se mpatan kepada Para Pihak m engajukan alat / dokumen bukti dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang.
(12)Ketu a Sidang mengesahkan alat / dokumen bukti dalam sidang.
(13)Ketu a Sidang menutup sidang sete lah sidang dinyatakan selesai.

Pasal 9

(1)Para Pihak , saksi , ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelurn pe rsi dangan dimulai.
(2)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak La in dan Pengunjung Sidang m engenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat m en ge nakan toga.
(3)Para Pihak , saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda p engenal dari Mahkarnah.
(4)Pengunjun g Sidang be rs i kap te r tib, tenang, dan sopan.
(5)Larangan bagi Pengunjun g Sidan g:
1. a.b el um berusia 12 tahun , kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan perneriks aan atau untuk kep e ntingan yang relevan;
2. b.m e mbawa se njata dan / atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya si d ang; c . membuat gaduh , berlalu-lalang, bersorak-sorai , dan b e rtepuk tangan;
3. d.membawa a lat komunik as i elektronik ke dalam ruang sidang;
4. e.membawa peralatan demonstrasi ;
5. f.m erusak dan / a tau mengganggu fungsi sarana , prasarana, dan / a tau perlengkapan persidangan;
6. g.makan, minum , dan merokok ;
7. h.menggunakan topi , kacamata hitam, sandal jep it, dan kaos ob lon g;
8. i.menghina Para Pihak , saks i, ahli , Pihak Lain dan Pengunjung Sidang ; J. m emberikan dukungan , kom enta r, saran , tanggapan , atau mengajukan keberatan atas keterangan y ang diberikan oleh Para Pihak , saksi, ahli dan Pihak Lain ;
9. k.m e lakuk an perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehorrnatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah ;
  1. 1.m em berik an ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay at (4) dan ayat (5) be rl aku juga b agi Para Pihak , saks i, dan ahli.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis .
(8)Para Pihak, saks i, ahli , Pihak Lain , dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak dip erk enan kan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.

Pasal 10

Tata tertib sidang sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis-mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), k ec uali ditentukan lain oleh Mahkamah .

Pasal 11

(1)Kewaj iban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain , dan Pengunjung Sidang:
1. a.menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan;
2. b.menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
3. c.memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
(2)D alam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan/ atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/ a tau mendapat izin Ketua Sidang.
(3)P ara Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
(4)P ara Pihak m enyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
(5)Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah.