DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tentang b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Mahkamah Konstitusi a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dipandang telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MengingatMenimbang 2

BAB III

TATA CARA SIDANG Bagian

Pasal 10

(1)Kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang:a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan; 8 Pasa19 Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

berlaku secara mutatis-mutandis untuk persidangan jarak jauh (video conference), kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah. dan ' atau perlengkapan persidangan; g. makan, minum, dan merokok; h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong; 1. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang; J. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain; k. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah; l. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.

(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat
(5)berlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
(8)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah. 9 Pasal 13
(1)Petugas keamanan menegur Pengunjung Sidang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2)Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain terhadap Pasal 8 ayat (5) huruf i, huruf j, huruf k, dan Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang.

Pasal 12

Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik Mahkamah yang diperlukan dalam sidang memberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah sebelum persidangan dimulai. Pasalll b. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang; c. memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

(2)Dalam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan / atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta darr/ atau mendapat izin Ketua Sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
(4)Para Pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
(5)Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah. 10 Pasal 15
(1)RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan.
(2)RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim. Bagian Kesatu UmumBABIV RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM huruf 1,Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf k dan huruf 1,merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
(4)Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, Pihak Lain darr/ atau Pengunjung Sidang keluar dari ruang sidang atau gedung Mahkamah. Bagian Kelima Berita Acara Sidang Pasal 14
(1)Berita Acara Sidang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
(2)Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.
(3)Berita Acara Sidang Panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitera atau Panitera Muda.
(3)Dalam hal tertentu Mahkamah dapat menetapkan sidang di luar 11 Pasal 17
(1)Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah. BABV WAKTU PERSIDANGAN Pasal 16
(1)Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH.
(2)Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(3)Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas.
(4)Ketua Rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat.
(5)Panitera atau Panitera Muda melaporkan materi yang akan dibahas.
(6)Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Hakim untuk menyampaikan pendapatnya.
(7)Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat hakim yang lain.
(8)Petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas.
(9)Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
(10)Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan.
(11)Ketua Rapat menutup rapat.
(12)Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera atau Panitera Muda. Bagian Kedua Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim 12 ..t-i _K~ ~ANWAR USMAN ~ Ditetapkan di Jakartapada tanggal J!JJuni 2018 Pasal 18
(1)Dengan berlakunya Peraturan ini: a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan; dan b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BABVI PENUTUP waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB III

TATA CARA SIDANG Bagian

Pasal 10

(1)Kewajiban Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang:a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk dengan tertib dan sopan dalam persidangan; 8 Pasa19 Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat
(5)berlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
(8)Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah. 9 Pasal 13
(1)Petugas keamanan menegur Pengunjung Sidang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2)Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain terhadap Pasal 8 ayat (5) huruf i, huruf j, huruf k, dan Mahkamah dapat menentukan jumlah Para Pihak, saksi, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang yang masuk ruang sidang.

Pasal 12

(2)Dalam hal Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain akan menyampaikan pendapat dan / atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta darr/ atau mendapat izin Ketua Sidang.
(3)Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
(4)Para Pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada Majelis Hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu.
(5)Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan Mahkamah. 10 Pasal 15
(1)RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan.
(2)RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim. Bagian Kesatu UmumBABIV RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM huruf 1,Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf k dan huruf 1,merupakan penghinaan terhadap Mahkamah.
(4)Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, Pihak Lain darr/ atau Pengunjung Sidang keluar dari ruang sidang atau gedung Mahkamah. Bagian Kelima Berita Acara Sidang Pasal 14
(1)Berita Acara Sidang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
(2)Berita Acara Sidang Panel dan Sidang Pleno Mahkamah disusun oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera Pengganti.
(3)Berita Acara Sidang Panel dan Pleno sebelum ditandatangani oleh Ketua Sidang dibubuhi paraf oleh Panitera atau Panitera Muda.
(3)Dalam hal tertentu Mahkamah dapat menetapkan sidang di luar 11 Pasal 17
(1)Persidangan Mahkamah dilaksanakan pada hari kerja, antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah. BABV WAKTU PERSIDANGAN Pasal 16
(1)Setiap Hakim menandatangani daftar hadir sebelum RPH.
(2)Hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
(3)Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti menyiapkan materi yang akan dibahas.
(4)Ketua Rapat membuka dan menyampaikan agenda rapat.
(5)Panitera atau Panitera Muda melaporkan materi yang akan dibahas.
(6)Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Hakim untuk menyampaikan pendapatnya.
(7)Hakim dapat memberikan saran, tanggapan, atau keberatan atas pendapat hakim yang lain.
(8)Petugas RPH menayangkan materi yang akan dibahas.
(9)Ketua Rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
(10)Ketua Rapat menetapkan hakim drafter putusan.
(11)Ketua Rapat menutup rapat.
(12)Petugas RPH membuat notula yang memuat fakta dan peristiwa yang terjadi dalam RPH dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera atau Panitera Muda. Bagian Kedua Tata Cara Rapat Permusyawaratan Hakim 12 ..t-i _K~ ~ANWAR USMAN ~ Ditetapkan di Jakartapada tanggal J!JJuni 2018 Pasal 18
(1)Dengan berlakunya Peraturan ini: a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan; dan b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BABVI PENUTUP waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).