DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
4. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
5. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
8. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal serta kebutuhan lain terkait dengan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 24 Januari 2025 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 24 Januari 2025 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Digital Signature mk-816094310250130085043 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan HasilPemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penetapan Perolehan Suara oleh KPUProvinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 16 Desember 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon a. Pengajuan PermohonanPemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; b. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3 atasPermohonan Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; 27 November 2024 18 Desember 2024 a) Pemungutan suaratanggal 27 November2024; b) Penghitungan Suaradan RekapitulasiPenghitungan Suara,27 November 2024 s.d16 Desember 2024; c) Pengajuanpermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejakdiumumkan penetapanperolehan suara hasilPemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkankepada Pemohonmelalui email dan Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan HasilPemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penetapan Perolehan Suara oleh KPUProvinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 16 Desember 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon a. Pengajuan PermohonanPemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; b. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3 atasPermohonan Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; 27 November 2024 18 Desember 2024 a) Pemungutan suaratanggal 27 November2024; b) Penghitungan Suaradan RekapitulasiPenghitungan Suara,27 November 2024 s.d16 Desember 2024; c) Pengajuanpermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejakdiumumkan penetapanperolehan suara hasilPemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkankepada Pemohonmelalui email dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota c. Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/Kota; 27 November 2024 18 Desember 2024 Whatsapp yang telahdidaftarkan 2. Memperbaiki danMelengkapiPermohonan Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta pasangan calonWalikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota; 27 November 2024 20 Desember 2024 Pasal 15 ayat (1) dan ayat(2) PMK3/2024:(1) Terhadap Permohonanyang diajukan secaraluring (offline),Pemohon dapatmemperbaiki danmelengkapiPermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerjasejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohonatau kuasa hukum.

(2)Terhadap Permohonanyang diajukan secaradaring (online),Pemohon dapatmemperbaiki danmelengkapiPermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerjasejak dikirimkannyae-AP3 kepadaPemohon atau kuasahukum c. Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/Kota; 27 November 2024 18 Desember 2024 Whatsapp yang telahdidaftarkan 2. Memperbaiki danMelengkapiPermohonan Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta pasangan calonWalikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota; 27 November 2024 20 Desember 2024 Pasal 15 ayat (1) dan ayat(2) PMK3/2024:(1) Terhadap Permohonanyang diajukan secaraluring (offline),Pemohon dapatmemperbaiki danmelengkapiPermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerjasejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohonatau kuasa hukum.
(2)Terhadap Permohonanyang diajukan secaradaring (online),Pemohon dapatmemperbaiki danmelengkapiPermohonan palinglama 3 (tiga) hari kerjasejak dikirimkannyae-AP3 kepadaPemohon atau kuasahukum 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 3. PemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Pemeriksaan Kelengkapan danPerbaikan Permohonan Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta pasangan calonWalikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota; 23 Desember 2024 2 Januari 2025 4. Penerbitan HasilPemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Penerbitan Hasil PemeriksaanKelengkapan dan PerbaikanPermohonan Pemohon untukpemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 23 Desember 2024 2 Januari 2025 5. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK a. Persiapan pencatatan dalame-BRPK 30 Desember 2024 2 Januari 2025 b. Pencatatan dalam e-BRPK atasPermohonan Pemohon danPenerbitan e-ARPK:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; 3 Januari 2025 Pasal 56 PMK 3/2024:“Perkara PerselisihanHasil Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikotadiputus Mahkamah dalamtenggang waktu palinglama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejakPermohonan dicatatdalam e- BRPK.” c. Penyampaian e-ARPK kepadaPemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangan 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 18 ayat (3) PMK3/2024:“ Panitera menerbitkan dan menyampaikane-ARPK kepada Pemohonatau kuasa hukum paling 3. PemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Pemeriksaan Kelengkapan danPerbaikan Permohonan Pemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta pasangan calonWalikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota; 23 Desember 2024 2 Januari 2025 4. Penerbitan HasilPemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Penerbitan Hasil PemeriksaanKelengkapan dan PerbaikanPermohonan Pemohon untukpemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 23 Desember 2024 2 Januari 2025 5. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK a. Persiapan pencatatan dalame-BRPK 30 Desember 2024 2 Januari 2025 b. Pencatatan dalam e-BRPK atasPermohonan Pemohon danPenerbitan e-ARPK:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; 3 Januari 2025 Pasal 56 PMK 3/2024:“Perkara PerselisihanHasil Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikotadiputus Mahkamah dalamtenggang waktu palinglama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejakPermohonan dicatatdalam e- BRPK.” c. Penyampaian e-ARPK kepadaPemohon:1. pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangan 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 18 ayat (3) PMK3/2024:“ Panitera menerbitkan dan menyampaikane-ARPK kepada Pemohonatau kuasa hukum paling 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota calon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; lama 2 (dua) hari kerjasejak Permohonan dicatatdalam e-BRPK. ” 6. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atauBawasluKabupaten/Kota a. Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon kepadaTermohon:1. KPU Provinsi/KIP ProvinsiAceh; 2. KPU/KIPKabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 19 ayat (1) PMK3/2024:“ Panitera menyampaikan salinan Permohonankepada Termohon danKPU sebagai tembusan,paling lama 2 (dua) harikerja sejak Permohonandicatat dalam e-BRPK. ” b. Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon kepada:1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagaitembusan) 7. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan Permohonan sebagai PihakTerkait 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 27 ayat (1) PMK3/2024:“ Pasangan Calon Gubernur, Bupati, danWalikota atau PemantauPemilihan dapatmengajukan permohonansebagai Pihak Terkaitpaling lama 2 (dua) harikerja sejak permohonandicatat dalam e-BRPK. ” calon Walikota dan WakilWalikota; 2. pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/ Kota; lama 2 (dua) hari kerjasejak Permohonan dicatatdalam e-BRPK. ” 6. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atauBawasluKabupaten/Kota a. Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon kepadaTermohon:1. KPU Provinsi/KIP ProvinsiAceh; 2. KPU/KIPKabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 19 ayat (1) PMK3/2024:“ Panitera menyampaikan salinan Permohonankepada Termohon danKPU sebagai tembusan,paling lama 2 (dua) harikerja sejak Permohonandicatat dalam e-BRPK. ” b. Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon kepada:1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagaitembusan) 7. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan Permohonan sebagai PihakTerkait 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 27 ayat (1) PMK3/2024:“ Pasangan Calon Gubernur, Bupati, danWalikota atau PemantauPemilihan dapatmengajukan permohonansebagai Pihak Terkaitpaling lama 2 (dua) harikerja sejak permohonandicatat dalam e-BRPK. ” 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 8. Penetapan danPenyampaianKetetapan Sebagai Pihak Terkait Penetapan dan PenyampaianKetetapan Sebagai Pihak Terkait 6 Januari 2025 14 Januari 2025 Pasal 28 ayat (2) PMK3/2024:“ Mahkamah menerbitkan ketetapan sebagai PihakTerkait atau penolakansebagai Pihak Terkaitsebelum sidangPemeriksaan Pendahuluanselanjutnya disampaikankepada Pasangan Calonatau Pemantau Pemilihanyang mengajukan dirisebagai Pihak Terkaitpaling lama 2 (dua) harikerja sebelum sidangPemeriksaanPendahuluan. ” 9. PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara pihak danpemberiketerangan a. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Pemohon:1. Pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. Pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/Kota 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 39 ayat (2) PMK3/2024:“ Panitera menyampaikan pemberitahuan sidangpertama kepada Pemohon,Termohon, BawasluProvinsi, BawasluKabupaten/Kota, dankepada KPU dan Bawaslusebagai tembusan, palinglama 2 (dua) hari kerjasejak Permohonan dicatatdalam e-BRPK. ” b. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Termohon:1. KPU Provinsi /KIPProvinsi Aceh; 2. KPU/KIPKabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) 8. Penetapan danPenyampaianKetetapan Sebagai Pihak Terkait Penetapan dan PenyampaianKetetapan Sebagai Pihak Terkait 6 Januari 2025 14 Januari 2025 Pasal 28 ayat (2) PMK3/2024:“ Mahkamah menerbitkan ketetapan sebagai PihakTerkait atau penolakansebagai Pihak Terkaitsebelum sidangPemeriksaan Pendahuluanselanjutnya disampaikankepada Pasangan Calonatau Pemantau Pemilihanyang mengajukan dirisebagai Pihak Terkaitpaling lama 2 (dua) harikerja sebelum sidangPemeriksaanPendahuluan. ” 9. PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara pihak danpemberiketerangan a. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Pemohon:1. Pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta pasangancalon Walikota dan WakilWalikota; 2. Pemantau pemilihanProvinsi/Kabupaten/Kota 3 Januari 2025 6 Januari 2025 Pasal 39 ayat (2) PMK3/2024:“ Panitera menyampaikan pemberitahuan sidangpertama kepada Pemohon,Termohon, BawasluProvinsi, BawasluKabupaten/Kota, dankepada KPU dan Bawaslusebagai tembusan, palinglama 2 (dua) hari kerjasejak Permohonan dicatatdalam e-BRPK. ” b. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Termohon:1. KPU Provinsi /KIPProvinsi Aceh; 2. KPU/KIPKabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota c. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada pemberiketerangan:1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagaitembusan) d. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Pihak Terkait 6 Januari 2025 14 Januari 2025 Pasal 39 ayat (3) PMK3/2024:” Panitera menyampaikan pemberitahuan sidangpertama kepada PihakTerkait paling lama 2(dua) hari kerja sebelumhari sidang PemeriksaanPendahuluan. ” 10. PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapan dankejelasan materi permohonan sertamemeriksa dan mengesahkan alatbukti Pemohon. 8 Januari 2025 16 Januari 2025 Pasal 39 ayat (1) PMK3/2024:“ Pemeriksaan Pendahuluandilaksanakan paling cepat4 (empat) hari kerja sejakPermohonan dicatatdalam e-BRPK. ” c. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada pemberiketerangan:1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagaitembusan) d. Pemberitahuan Hari SidangPertama kepada Pihak Terkait 6 Januari 2025 14 Januari 2025 Pasal 39 ayat (3) PMK3/2024:” Panitera menyampaikan pemberitahuan sidangpertama kepada PihakTerkait paling lama 2(dua) hari kerja sebelumhari sidang PemeriksaanPendahuluan. ” 10. PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapan dankejelasan materi permohonan sertamemeriksa dan mengesahkan alatbukti Pemohon. 8 Januari 2025 16 Januari 2025 Pasal 39 ayat (1) PMK3/2024:“ Pemeriksaan Pendahuluandilaksanakan paling cepat4 (empat) hari kerja sejakPermohonan dicatatdalam e-BRPK. ” 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 11. PengajuanJawabanTermohon,Keterangan PihakTerkait,KeteranganBawaslu Pengajuan Jawaban Termohon,Keterangan Pihak Terkait, KeteranganBawaslu 16 Januari 2025 30 Januari 2025 Pasal 23 ayat (1), Pasal 29ayat (2), dan Pasal 33 ayat(2) PMK 3/2024:” Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,dan Keterangan Bawasludisampaikan kepadaMahkamah paling lambat1 (satu) hari kerjasebelum PemeriksaanPersidangan. ” 12. PemeriksaanPersidangan Mendengar Jawaban Termohon,Keterangan Pihak Terkait, danKeterangan Bawaslu Provinsi atauBawalu Kabupaten/Kota sertamemeriksa dan mengesahkan alatbukti Termohon, Pihak Terkait, danBawaslu Provinsi atau BawasluKabupaten/Kota 17 Januari 2025 31 Januari 2025 13. RapatPermusyawaratanHakim Laporan hasil pemeriksaan olehPanel Hakim, pembahasan perkara,pengambilan putusan, sertapenyusunan dan finalisasi putusan 30 Januari 2025 3 Februari 2025 14. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 4 Februari 2025 5 Februari 2025 15. Penyerahan atauPenyampaian Penyerahan/Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan kepadaPemohon, Termohon, Pihak Terkait, 4 Februari 2025 7 Februari 2025 11. PengajuanJawabanTermohon,Keterangan PihakTerkait,KeteranganBawaslu Pengajuan Jawaban Termohon,Keterangan Pihak Terkait, KeteranganBawaslu 16 Januari 2025 30 Januari 2025 Pasal 23 ayat (1), Pasal 29ayat (2), dan Pasal 33 ayat(2) PMK 3/2024:” Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,dan Keterangan Bawasludisampaikan kepadaMahkamah paling lambat1 (satu) hari kerjasebelum PemeriksaanPersidangan. ” 12. PemeriksaanPersidangan Mendengar Jawaban Termohon,Keterangan Pihak Terkait, danKeterangan Bawaslu Provinsi atauBawalu Kabupaten/Kota sertamemeriksa dan mengesahkan alatbukti Termohon, Pihak Terkait, danBawaslu Provinsi atau BawasluKabupaten/Kota 17 Januari 2025 31 Januari 2025 13. RapatPermusyawaratanHakim Laporan hasil pemeriksaan olehPanel Hakim, pembahasan perkara,pengambilan putusan, sertapenyusunan dan finalisasi putusan 30 Januari 2025 3 Februari 2025 14. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 4 Februari 2025 5 Februari 2025 15. Penyerahan atauPenyampaian Penyerahan/Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan kepadaPemohon, Termohon, Pihak Terkait, 4 Februari 2025 7 Februari 2025 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Salinan Putusan/Ketetapan Bawaslu, serta Pemerintah, danDPRD 16. PemeriksaanPersidanganLanjutan Pembuktian lanjutan dengan agendamendengar keterangan saksi/ahliserta memeriksa dan mengesahkanalat bukti tambahan 7 Februari 2025 17 Februari 2025 *Jadwal PemeriksaanPersidangan Lanjutandapat berubah sesuaidengan perkembanganpenanganan perkara yangdiputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 17. RapatPermusyawaratanHakim Laporan pemeriksaan persidanganlanjutan, pembahasan perkara,pengambilan putusan, sertapenyusunan dan finalisasi putusan 18 Februari 2025 21 Februari 2025 *Jadwal RapatPermusyawaratan Hakimdapat berubah sesuaidengan perkembanganpenanganan perkara yang diputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 18. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 24 Februari 2025 *Jadwal Pengucapanputusan/ketetapan dapatberubah sesuai denganperkembanganpenanganan perkara yangdiputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 19. Penyerahan atauPenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyerahan/Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan kepadaPemohon, Termohon, Pihak Terkait,Bawaslu, serta Pemerintah, danDPRD 24 Februari 2025 26 Februari 2025 Salinan Putusan/Ketetapan Bawaslu, serta Pemerintah, danDPRD 16. PemeriksaanPersidanganLanjutan Pembuktian lanjutan dengan agendamendengar keterangan saksi/ahliserta memeriksa dan mengesahkanalat bukti tambahan 7 Februari 2025 17 Februari 2025 *Jadwal PemeriksaanPersidangan Lanjutandapat berubah sesuaidengan perkembanganpenanganan perkara yangdiputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 17. RapatPermusyawaratanHakim Laporan pemeriksaan persidanganlanjutan, pembahasan perkara,pengambilan putusan, sertapenyusunan dan finalisasi putusan 18 Februari 2025 21 Februari 2025 *Jadwal RapatPermusyawaratan Hakimdapat berubah sesuaidengan perkembanganpenanganan perkara yang diputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 18. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 24 Februari 2025 *Jadwal Pengucapanputusan/ketetapan dapatberubah sesuai denganperkembanganpenanganan perkara yangdiputuskan dalam RapatPermusyawaratan Hakim. 19. Penyerahan atauPenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyerahan/Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan kepadaPemohon, Termohon, Pihak Terkait,Bawaslu, serta Pemerintah, danDPRD 24 Februari 2025 26 Februari 2025 KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110 Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177 Po Box 999 JKT 10000 email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…