DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRODUK HUKUMMAHKAMAHKONSTITUSI. Pasa14 Putusan dan zatau Ketetapan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a.menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b.memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
c.memutus pembubaran partai politik;
d.memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e.memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan zatau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

BAB IV

PERATURAN MAHKAMAH

Pasal 18

Umum BABVI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH

(1)Masyarakat mernpuriyai akses untuk mendapatkan Peraturan Ketua Mah.kamah.
(2)Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah.
(3)Pemuatan Peraturan Ketua Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(1)Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Hakim.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(3)Tata cara penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2019 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, ~ 'i- IANWAR USMAN.A. Pejabat Fungsional Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(1)Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.
(2)Dalam mempersiapkan Mahkamah sebagaimana penyusunan Keputusan Ketua dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b.memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
c.memutus pembubaran partai politik;
d.memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e.memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan zatau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

BAB IV

PERATURAN MAHKAMAH

Pasal 18

Umum BABVI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH

(1)Masyarakat mernpuriyai akses untuk mendapatkan Peraturan Ketua Mah.kamah.
(2)Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah.
(3)Pemuatan Peraturan Ketua Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(1)Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Hakim.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(3)Tata cara penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2019 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, ~ 'i- IANWAR USMAN.A. Pejabat Fungsional Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(1)Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.
(2)Dalam mempersiapkan Mahkamah sebagaimana penyusunan Keputusan Ketua dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PERATURAN MAHKAMAH

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PERATURAN MAHKAMAH

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2025