DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan MK No. 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial MK menyatakan bahwa pedoman administrasi yustisial cukup diatur dalam Peraturan Ketua MK mengenai pedoman teknis dalam penanganan perkara konstitusi sesuai dengan kewenangan MK. Oleh karena itu, peraturan a quo dibentuk untuk mencabut Peraturan MK No. 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi telah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administra si Yustisial Mahkamah Konstitusi merupakan pedoman administrasi yustisial bagi Kepaniteraan dal am melaksanakan tugas teknis administratif peradilan yang hanya mengatur standardisasi dalam me l aksa n akan tugas teknis administratif peradilan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitu si sehingga cukup d iatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai pedoman teknis da l am penanganan p erkara konstitusi sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor l l/PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi tersebut tclah tidak sesuai iagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan p e rtimbang an sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 / PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 2003 Nomor 98 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 20 19 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 6398) ;
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; Memperhatikan Menetapkan Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 6 September 2021. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PMK/2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI YUSTISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal 1

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 /PMK/2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ~ANWAR USMAN l

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006