DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006

Nomor: 11
Tahun: 2006
Ditetapkan: 31 Mei 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Wewenang dan tugas penyelengaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol meliputi : a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pengusahaan d. Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, perlu diatur wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat :

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4489);
2.Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
3.Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
4.Keputusan Presiden RI No. 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN BADAN USAHA JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan;
2.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
3.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah Badan Non Struktural yang dibentuk oleh Menteri, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
4.Badan Usaha di bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut badan usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol;
5.Pengaturan Jalan Tol meliputi Perumusan Kebijakan Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Umum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.Pembinaan Jalan Tol adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan;
7.Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan;
8.Pengawasan Jalan Tol adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengusahaan Jalan Tol;
9.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
10.Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan Jalan Tol dengan jalan umum yang ada;
11.Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol;
12.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol;
13.Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol;
14.Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha tertentu;

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

(1). Wewenang dan tugas penyelengaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol meliputi :
1. a.Pengaturan
2. b.Pembinaan
3. c.Pengusahaan
4. d.Pengawasan
(2). Perincian wewenang dan tugas penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri yang mengatur tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2). Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006 MENTERI PEKERJAAN UMUM, DJOKO KIRMANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 11/KPTS/M/2006 Tanggal : 31 Mei 2006 PERINCIAN WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN BADAN USAHA JALAN TOL A. Pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol N0 Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol PENGATURAN

1.Perumusan Kebijakan Pelaksanaan - -
2.Penyusunan Perencanaan Umum a Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Pelaksanaan - - b Pra Studi Kelayakan Pelaksanaan - -
3.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan - - B. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol N0. Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol PEMBINAAN
1.Perumusan Standar Teknik dan Manual Pelaksanaan - -
2.Pelayanan - Pemberian izin (pemanfaatan Rumija dan kegiatan untuk kepentingan Nasional) , - Sosialisasi dan Informasi Pelaksanaan - -
3.Pemberdayaan (Pelatihan, Studi Banding) a Umum Pelaksanaan - - b Badan Usaha - Pelaksanaan -
4.Penelitian dan Pengembangan a Umum Pelaksanaan - - b Badan Usaha - Pelaksanaan - C. Pengusahaan Jalan Tol N0. Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol PEMBANGUNAN A. Pengusahaan Oleh Pemerintah
1.Persiapan pengusahaan a Studi Kelayakan Pelaksanaan - - b Analisis mengenai dampak lingkungan Pelaksanaan - -
2.Pendanaan Pelaksanaan - -
3.Perencanaan Teknik Akhir Pelaksanaan - -
4.Pengadaan Lahan (Pendanaan dan pelaksanaan) Pelaksanaan - -
5.Konstruksi Pelaksanaan - -
6.Pengadaan Operator O & M Supervisi/fasilitasi, monitoring - Pelaksanaan -
7.Operasi dan Pemeliharaan - Fasilitasi Pelaksanaan B. Pengusahaan Oleh Badan Usaha Jalan Tol
1.Persiapan Pengusahaan a Pra Studi kelayakan Finansial - Pelaksanaan - b Studi Kelayakan - Pelaksanaan - c Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - Pelaksanaan -
2.Pendanaan - Fasilitasi Pelaksanaan
3.Pengadaan Investasi - Pelaksanaan -
4.Perencanaan Teknik - Fasilitasi Pelaksanaan
5.Pengadaan Lahan a Pendanaan - Fasilitasi Pelaksanaan b Pelaksanaan Pengadaan Lahan/SP2LP Pelaksanaan - -
6.Konstruksi - Fasilitasi Pelaksanaan
7.Operasi dan Pemeliharaan a Operasi dan Pemeliharaan - Fasilitasi Pelaksanaan b Pemasangan Iklan / Relokasi Utilitas - Fasilitasi Pelaksanaan c Penambahan Gardu dan Perubahan Sistem Pengoperasian - Fasilitasi Pelaksanaan d Tarif awal, penyesuaian dan laik fungsi - Rekomendasi - N0. Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol e Pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan Pengusahaan & Pelelangan Ulang - Pelaksanaan - f Pengambilalihan hak pengusahaan pada akhir masa konsesi - Pelaksanaan - g Pengoperasian pada akhir masa konsesi - Rekomendasi - h Ijin Penutupan Sementara - Rekomendasi - i Ijin penggunaan Jalan Tol untuk Kendaraan sangat Berat - Fasilitasi Pelaksanaan j Ijin Pemanfaatan Lahan - Diluar PPJT (Simpang Susun baru, Akses on & off yang berhubungan dengan jaringan jalan lainnya) Pelaksanaan - - - Sesuai PPJT (tempat istirahat, pom bensin, pelayanan, penambahan lajur) - Pelaksanaan - D. Pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol N0. Kegiatan Dirjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol PENGAWASAN
1.Pengawasan Umum Pelaksanaan - -
2.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol - Pelaksanaan - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006 MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2021