Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Mahkamab Konstitusi tentang Perubaban Atas Peraturan Mahkamab Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5226);
Ketentuan dalarn Peraturan Mahkarnah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait diubah sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR4 TAHUN2016 TENTANGPEDOMANPENYUSUNAN PERMOHONANPEMOHON, JAWABANTERMOHON, DAN KETERANGANPIHAKTERKAIT Pasall Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Januari 2017. MEMUTUSKAN: Memperhatikan 4 Ditetapkan di Jakarta ggal 9 Januari 2017 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PasallI -i- PEDO~PENYUSUNANPERMOHONANPEMOBON DALAM PERKARA PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUP ATI DAN WALIKOTA LAMPmAN I PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBABAN ATAS PERA TURAN MABKAM.AB KONSTITUSI NOMOR 4 TABUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JA WABAN TERMOHON, DAN KETERANGANP~TE~T -ii-
V. PETITUM Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. IV. POKOK PERMOHONAN Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (/) PM/( 112016 sebagaimana telah diubah dengan PM/( 112017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 212016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 212017, yaitu diajukan da/am jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hart kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan peroLehan suara hasilpemilihan. m, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan ealon.
1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan ealon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan ealon; 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan ealon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon menjelaskan bahwa:
1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau Pemohon menje/askan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS PEMOHON SISTEMATlKA PENYUSUNAN PERM.oHONAN PEMOHON -iii-
Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati ICalon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Caton Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) '" , 2) , nomor teleponlHP . nomoT faksimili . email . Indonesia
nomor faksimili . email . IndonesiaWarga Negara Alamat Yang bertanda tangan di bawah ini:
Jakarta, ... Februari 2017 - Kop surat=
I. KEWENANGAN MABKAMAH KONSTITUSI
Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota , berdasarkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang . (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITNWIB) Komisi Pemilihan UmumlKomisi Independen Pemilihan ProvinsilKabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jatan ... Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ TERMOHON. terhadap Kesemuanya adalab AdvokatIKuasa Hukum pada kantor ... , yang beralamat di ... , nomor teleponIHP ..., nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, SeJanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- PEMOHON. 3) dst, Bahwa Pasa12 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara daJam Perkara Perselisihan HasiJ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 20] 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PerseJisihan HasiJ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Cajon, menyatakan ... ~
tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota Tahun 2017) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di ProvinsiIKabupaten/Kota ... Tahun 2017, dengan Nomor Urut ... ~
atau ...-'
2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUfKIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar .... suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ...suara. 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/KabupateniKota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraib suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah basil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPUIKIP KabupateniKota
(misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Waki1Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemi1ihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota . Tahun 2017 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul . (WIT/WIT AlWIB);
3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU 10/2016 juncto PasaJ 7 ayat ( ... ) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 112017 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 212017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara PasIon ... (peraih suara terbanyak) dan PasIon ... (pemohon) sebesar .... suara atau kurang darilsama dengan ... suara.
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/CaIon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil BupatilCalon Walikota dan Wakil Walikota di ProvinsilKabupatenIKota ... Tahun 2017. No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
W.POKOKPERMOHONAN
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota ... Tahun2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ;
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. V. PETITUM
(Berdasarkan tabel eli atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan peroJehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Cal on Perolehan Suara
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
Tahun 2017 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor . tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wa1ikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. -i- PEDOMAN PENYUSUNAN JA WABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN RASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA LAMPlRANll PERATURAN MABKAMAH KONSTlTUSI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN ~OHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT -ii- (Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur a/au surat kuasa) 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap:
1) Pasangan Calon Gubernur dan Wahl GubernurlCalon Bupati dan Wakil BupatilCalon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan ealon.
1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan ealon a/au Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan ealon peraih. suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 112016 sebagaimana telah diuban dengan PMK 112017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 212016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 212017, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil BupatilCalon Walikota dan Wahl Walikota. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukao dapat berisi) 1.1. KEWENANGAN MABKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS TERMOHON SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAW ABAN TERMOHON TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Dalam Pokok Permohonan
III. PETlTUM Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
Selanj utnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- TERMOHON 1) , 2) , 3) dst, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan ProvinsilKabupateniKota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... , dalam hal ini memberi kuasa kepada: nomor telepon kantor . nomor faksimili . email . AJamat Kantor Provinsi/Kabupaten/Kota .... Ketua Komisi Pemilihan UmumlKomisi Independen Pernilihan Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Yang Mulia Ketua Mabkamab Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-...l.PHP.GUB-XV/2017 atau ...- ...lPHP.BUP-XV/2017 atau ...-...lPHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Calon Walikota dan. Wakil Walikota ... Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop surat- Ketentuan Pengajuan Pennohonan (jumlah penduduk dan prosentase) Pemohon mendalilkan bahwa j umJah penduduk di ProvinsiIKabupatenlKota sebanyak: ... jiwa, sehiogga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan caJon peraih suara terbanyak adalah paling ban yak sebesar ...% dari total suara sab hasil penghitungan suara tabap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP ProvinsiJKabupaten/Kota. Babwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan cal on peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan: 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst.
1) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Termohon Mahkamab Konstitusi tidak berwenang merneriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/CaJon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan: Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walik:ota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)
2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ... , adalah tidak benar berdasarkan bukti (T - ..... ) dan saksi ... . 3) dst.
1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T- ....) dan saksi ....
2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Termohon, permohonan Pemobon tidak jelas dengan alasan:
3) Babwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permobonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
l) Babwa penetapan peroleban suara tabap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) bari kerja untuk mengajukan permohonan adalab pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul .... 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamab Konstitusi pada tanggal ... pukul .... perolehan suara tahap akhir basil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Termohon, permobonan Pemohon diajukan tidak memenubi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 112016 sebagaimana telab diubab dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telab diubab dengan PMK 2/2017. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Kornisi Pemilihan UmumlKomisi Independen Pemilihan Provinsi/KabupateniKota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Wa.likota ... Tahun 20] 7, bertanggaJ ... 20] 7 pukul ...; DALAMPOKOKPERKARA Mengabulkan eksepsi Termohon. DALAM EKSEPSI Berdasarkan uralan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:
1) Pasangan Calon Gubernur dan Wahl GubernurlCalon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wahl GubernurlCalon Bupati dan Wahl Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi) 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wahl GubernurlCalon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota. IDENTITAS PIHAK TERKAIT SISTEMATlKA PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Dalam Pokok Permohonan
III. PETITUM Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (Selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa) II. DALAM POKOK PERMO HONAN Pasangan Calon Gubernur dan WakiJ Gubernur/CaIon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalarn Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemurl Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) , 2) , 3) dst, nomor telepon/HP . nomor faksimili . email . Indonesia
nomor faksimili . email . IndonesiaWarga Negara AJamat Yang bertanda tangan di bawab ini:
Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sural- Ketentuan PengajuanPermohonan (jumlah penduduk dan prosentase) Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di ProvinsilKabupateniKota ... sebanyak ... jiwa, sebingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang elitetapkan oleh KPU/KIP 1) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan peroleban suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wahl Bupatil Calon Walikota dan WakiJ Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan: 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst.
Kesemuanya adalah AdvokatlKuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat eli ..., nomoT teleponIHP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- PIHAK TERKAIT Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun. 2017, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)
1) Bahwa terjadinya pengurangan peroJehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT- ..... ) dan saksi .... 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst. rr, DALAM POKOK PERMOHONAN Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oJeh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul .... 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul .... 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Pennoho.nan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Terkait
Atau DALAM POKOK PERKARA - Menolak permobonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Peroleban Suara Tabap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiJ Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ~ Mengabulkan eksepsi Pibak Terkait. DALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut ill atas, Pihak Terkait memobon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. ill. PETITUM
2) Bahwa terjadinya penambahan peroleban suara bagi pasangan calon lain di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni "', adalab tidak benar berdasarkan bukti (PT -..... ) dan saksi ... . 3) dst.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan