Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;
Mengingat 3 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon eebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa19 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:
Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan rnengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pasa18 Pemilihan;
penetapan perolehan suara hasilKeputusan Termohon tentang Pasa114
b.jabatan;
Pasa112
9 Pasal 18 Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Tcrkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain memuat:
Nama dan alamat Pihak Terkair sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf a paling kurang memuat:
Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
Bagian Keempat Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Pasal 16 Pasal 15 Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;
10 Pasal 21 Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraruran ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan mernutus perkara perselisihan hasil Pernilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Ter kait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III 'lang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa120 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
menguatkan Keputusan suara hasil PemilihanTerrnohon ten tang penetapan perclehan Pa.sal 19
11 /(_ ARIEF HIDAYAT Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 r
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KETENTUAN PENUTUP Pasa122
-i- PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOBONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TARUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JA WABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PfHAK TERKAIT -ii-
V. PETITUM Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. IV. POKOK PERMOHONAN Pemohon menjelaskan fenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (I) PMK 112016 atau Pasal 6 ayat (lj PlvIK 212016. yaitu diajukan dalam jangka wakiu paling lambat 3 (tiga) hari 'kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon menjelaskan bahwa:
1) Pasangan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan CCI/on Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; a/au 2) Pemantuu Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupoten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati. serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) . 2) '" , nomor teleponIHP . nomor faksimili . email . Indonesia
nomor faksimili . email . Indonesia
Yang MuJia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sural - C. Bahwa berdasarkan uraian rersebut di alas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiI Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi peri hal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .'" berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ". Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Peroleban Suara Basil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal pukul ... (WIT/WIT A1WIB) Komisi Pernilihan Umum/Komisi Independeu Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .." berkedudukan di Jalan ... Selanj utnya disebut sebagai k TERMOHON. terhadap Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukurn pad a kantor ... , yang beralamat di ... , nomor telepon/HP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri mallplln bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya d isebut sebagai ---------------------------------------------------- PEMOHON, 3) dst, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Basil Pernilihan oleh KPU/KTP Provinsi
tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pernilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017, dengan Nornor Urut ... ;
tentang ... (misalnya: Penetapan Pernohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Terrnohon); II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil suara. 3) Dengan demikian, menurut Pernohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU lO/2016juncto Pasal 7 ayat (... ) PMK 112016 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Pasion ... (Pemohon) sebesar .... suara atau kurang dari/sama dengan 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KfP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar .... suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemobon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara. 1) Bahwa Pernohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
Total Suara Sail 4.440.000 (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Waki! Gubernur) TabellA
IV. POKOK PERMOHONAN C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pernohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagairnana ditentukan oleh peraturan per':lndang-undangan.
(misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupa~iJCalon Walikota dan Wakil Walikota ill Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota . Tahun 2017 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul . (WlT/VlIT AlWIB);
Ill. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017. No ,. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
I 3. Pasangan Calon Nomur Urut 3 (Pemohon) 1.500.000 Total Suara Sah 4.440.000 Tabel2A (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
Total Suara Sah 1.440.000 TabellB (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota) (Berdasarkan tabel di alas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
Tahun 2017 dalam Kepurusan KPU/K1? Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor . tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, yang benar menurut Pernohon sebagai berikut.
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ;
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. V. PETITUM.
(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -i- PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOT A LAMPlRANn PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAW ABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN pmAK TERKAIT -ii- (Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapo! mengajukan eksep i lain, misalnya terkatt dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuusa) Tanggapanlsanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang wakru pengaiuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5j UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK jl2016 atau Pasal 6 ayat (1) PAil{ 212016, yaitu diajukan dalam jangka waKIUpaling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilthan. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMO HONAN Tanggapan/sanggahun Termohon terhadap:
1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calcn Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihon serta Nomor Urut Pasangan Calun Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau J) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suora terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termolion. 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Termohon terhodap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa inengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara ha if pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wokil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikata. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat bcrisi) 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS TERiVlOHON SISTEMA TIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAW ABAN TERMOHON TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Dalam Pokok Permohonan
III. PETITUM Termohon menanggapi dali! Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Kesernuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ... , yang beralamat di ... , nomer teleponIHP ... , nomoI faksimili ... , baik sendiri-sendiri mall pun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Se Ianj utn ya disebu t sebagai -------------------------------------------------------- TERM 0 H 0 N 1) . , 2) ", 3) dst, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... , dalam hal ini memberi kuasa kepada: email . nomor telepon kantor . nomor faksimili... .. . Alamat Kantor Ketua Kornisi Pernilihan Urnum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .... . .............................................................................................Nama Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nornor ...- ...IPHP.GUB-XV/2017 atau ... - ...lPHP.BUP-XV/2017 atau ...- ...IPHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Calon Walikota dan Wakil Walikota '" Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop surat > Ketentuan Pengajuan Permohonan (jurnlah pcnduduk dan prosentase) Pemohon rnendalilkan bahwa jumJah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak ... jiwa. sehingga perbedaan pcrolchan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak .., jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan I) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dslo Menurut Termohon, Pemohon tidak rncruiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perrnohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dar. Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan: 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst.
dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Caion Walikota dan Wakil Walik..ta ... Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan: Dalarn hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Pe. kara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil BupatiJCalon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)
2) Bahwa terjadinya penarnbahan perolchan suara bagi pasangan calon lain di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ... , adalah tidak benar berdasarkan . bukti (T- .....) dan saksi .... 3) dst.
I) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenikota atau PPK atau TPS, yakni .... adalah tidak benar berdasarkan bukti (T- .... ) dan saksi .... Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan: I) bahwa . 2) bahwa . 3) dst. II. OALAM POKOK PERMO HONAN
1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggaJ ... pukul .... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggaJ ... pukul .... 2) Bahwa Pennohonan Pemohon diajukan ke Mankamah Konstitusi pada tang gal ... pukul .... 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. peroJehan suara tahap akhir hasil Pernilihan olen Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Tennohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan PasaJ 158 UU 10120 16junclo Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. Apabila Mahkarnah Konstitusi berpendapat lain, 1110hon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). A tau No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kornisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemil.han Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 20 J 7, bertanggal ... 2017 pukul ... ; - Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiJ Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .., Tahun 2017 yang benar adalah scbagai berikut. DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan eksepsi Termohon. OALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas, Terrnohon mernohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. f>ETITUM
(Selain eksepsi tersebut di alas. Pihak Terkait. dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau sural kuasa) 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:
I) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupau dan Wakil Bupati.Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Caton Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau 2) Pemantau Pemtlihan. dalain hal satu pasangan calon. h Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebugaimana dimaksud dalam Pasat 158 UU 10120j 6 juncto Pasal 7 PMK 112016 a/all Pasal 8 P.YfK212016. yaitu: I) jumlah pcnduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pa ongan calon a/au Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon: 2) niaksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang tnenjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur clan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon, I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi} 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTIT AS PIHAK TERKAlT SISTEMA TlKA PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Da/am Pokok Permohonan
III. PETITUM Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakrl Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernurl Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalarn hal ini memberi kuasa kepada: I) , 2) , 3) dst, 110J110rteleponlHP . nomor faksimilt . email . Indonesia
nomor faksimili . email . Indonesia
Yang Mulia Kctua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... -.. .IPHP.GUB/XV/2017 atau ...-...lPHP.BUPIXVI2017 atau ...-.. .lPHP.KOT/xv/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sura, - -L.- Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak .: jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasii penghirungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) 1 ) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak ruerniliki kedudukan hokum (legal standing) untuk rnengajukan permohonan persehsihan perolehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caion Gubernur dan Wakii Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Caton Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan:
1) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstirusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan peroLehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PIHAK TERKAIT Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wool Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut.
1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT··..... ) dan saksi .... 1) bahwa . 2) bahwa .. 3) dst. II. DALAM POKOK PERl\10HONAN Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pernilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan dernikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pad a tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul .... 2) Bahwa Permohonan Pernohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul .... . 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut. menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak rnemenuhi ketentuan Pasa! 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. *jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukurn Pihak Terkait
Atau DALAM POKOK PERKt-\RA - Menolak permohonan Pernohon untuk seluruhnya: - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umurn/Kornisi rndependcn Pem ilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil GubernurfCalon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ; Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. DALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas. Pihak Tcrkait memohon kcpada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. PETITUM
2) Bahwa terjadinya penamoahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT- ..... ) dan saksi .... 3) dst.
Membuka PDF…