DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2
1. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagairnaria telah ,diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Ur~dang-Undang Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; Mengingat 3 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberrrur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Pasall

BAB II

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 6 Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, paling kurang memuat:

Pasal 10

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon eebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa19 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:

a.pernyataan Pemohon untuk mernbatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
b.pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan rnengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pasa18 Pemilihan;
c.pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan. penetapan perolehan suara hasilKeputusan Termohon tentang Pasa114

(1)Petitum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan peroiehan suara hasil Pernilihan:
(2)Permintaan kepada Mah..karnah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
1. a.pernyataan Termohon untuk menolak perrnohonan Pemohon atau Pasa113 Uraian yang jelas rnengenai .Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohor. sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 huruf b, antara lain memuat:
2. a.tanggapan Termohon terhadap dalil Pernohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal stanainq; Pernohon, danjatau tenggang waktu pengajuan Perrnohonan;
3. b.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pcmohon.
4. a.nama; b.jabatan;
5. c.alamat kantor;
6. d.nomor telepon kantor;
7. e.nom or faksimili, danjatau alamat surat elektronik (emai~.
(2)Selain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
1. a.nama kuasa hukurn Termohon;
2. b.alamat kuasa hukum Termohon. Pasa112
(1)Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling kurang memuat: 9 Pasal 18 Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Tcrkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain memuat:
1. a.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait me rupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 angka 8; Nama dan alamat Pihak Terkair sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf a paling kurang memuat:
2. a.nama dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum;
3. b.nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan
4. c.nomor faksimili dan Zatau alamat surat elektronik (email).

Pasal 17

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.nama dan alamat Pihak Terkait;
b.uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
c.perrnintaan ipetitum} Pihak Terkait. setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;
b.pemyataan Termohon untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon benar. 10 Pasal 21 Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraruran ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan mernutus perkara perselisihan hasil Pernilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH Pasa120 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
a.pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;
b.pernyataan Pihak Terkait untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon benar. menguatkan Keputusan suara hasil PemilihanTerrnohon ten tang penetapan perclehan Pa.sal 19

(1)Petiturn untuk menguatkan Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal J.6 huruf c paling kurang memuat perrnintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pernilihan;
(2)Permintaan kepacia Mahkamah untuk
1. b.tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan Zatau tenggang waktu pengajuan Permohonan;
2. c.tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pernohon mengenai penjelasan ten tang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 11 /(_ ARIEF HIDAYAT Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 r
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
1. b.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
2. a.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemchon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; dan KETENTUAN PENUTUP Pasa122
(1)Dengan berlakunyaPeraturan ini: -i- PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOBONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TARUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JA WABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PfHAK TERKAIT -ii-
1. a.Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.
2. b.Membatalkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabuparen/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. V. PETITUM Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. IV. POKOK PERMOHONAN Pemohon menjelaskan fenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (I) PMK 112016 atau Pasal 6 ayat (lj PlvIK 212016. yaitu diajukan dalam jangka wakiu paling lambat 3 (tiga) hari 'kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon menjelaskan bahwa:
3. a.Pemohon adalah: 1) Pasangan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan CCI/on Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; a/au 2) Pemantuu Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
4. b.Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 1012016 juncto Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8 PM!( 212016, yaitu: 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupoten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. l.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS PEMOHON SISTEMA TlKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON -iii-
6. c.Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil GubernurlCalon Bupati dan Wahl Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota yang benar menurut Pemohon. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati. serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) . 2) '" , nomor teleponIHP . nomor faksimili . email . Indonesia
  1. 2.Nama Warga Negara Alamat nomor telcponIHP . nomor faksimili . email . Indonesia
  2. 1.Nama Warga Ncgara Alamat Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang MuJia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sural - C. Bahwa berdasarkan uraian rersebut di alas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiI Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. b.Bahwa Perrnohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan peroJehan suara tahap akhir hasiJ pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ".;
8. a.Bahwa bcrdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nornot J 0 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pcmilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perseJisihan penetapan pcrolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dihentuknya badan peradilan khusus; I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi peri hal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .'" berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ". Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Peroleban Suara Basil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal pukul ... (WIT/WIT A1WIB) Komisi Pernilihan Umum/Komisi Independeu Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .." berkedudukan di Jalan ... Selanj utnya disebut sebagai k TERMOHON. terhadap Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukurn pad a kantor ... , yang beralamat di ... , nomor telepon/HP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri mallplln bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya d isebut sebagai ---------------------------------------------------- PEMOHON, 3) dst, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Basil Pernilihan oleh KPU/KTP Provinsi
  1. 1.S 2.000.000 2%
  2. 2.> 2.000.000 - 6.000.000 1,5%
  3. 3.> 6.000.000 - J 2.000.000 1%
  4. 4.> 12.000.000. 0.5% (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur")
9. d.Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (...) UU 10/2016juncto Pasal 7 ayat ( ... ) PMK 112016 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016, Pemohon mengajukan perrnohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.
10. c.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pernilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017, dengan Nornor Urut ... ;
11. a.Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tabun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan ... atau Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat
(1)Peraturan Mahkamab Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan ... ;
1. b.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pernohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Terrnohon); II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
2. e.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rnenurut Pernohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KYU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota .., Nornor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil suara. 3) Dengan demikian, menurut Pernohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU lO/2016juncto Pasal 7 ayat (... ) PMK 112016 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Pasion ... (Pemohon) sebesar .... suara atau kurang dari/sama dengan 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KfP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar .... suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemobon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara. 1) Bahwa Pernohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
  1. 1.:5 250.000 2%
  2. 2.> 250.000 - 500.000 1,5%
  3. 3.> 500.000 - 1.000.000 1%
  4. 4.> 1.000.000 0,5% (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*) No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
3. l.Pasangan Calon Nornor Urut 1 1.500.000
  1. 2.Pasangan Calon Nomor Dr lit 2 1.450.000 .., Pasangan Calon Nornor Urut 3 (Pemohon) 1.490.000 .). Total Suara Sail 4.440.000 (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Waki! Gubernur) TabellA
  2. 1.Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan caion, sebagai contolt sebagai berikut: IV. POKOK PERMOHONAN C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pernohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagairnana ditentukan oleh peraturan per':lndang-undangan.
4. b.Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/KabupatenlKota ... Nornor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupa~iJCalon Walikota dan Wakil Walikota ill Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota . Tahun 2017 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul . (WlT/VlIT AlWIB);
5. a.Bahwa berdasarkan Pasal 1.57ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 112016 atau Pasal 6 ayat (1.) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan pennohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; Ill. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017. No ,. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  1. 1.I Pasangan Calon Nomor Urut 1 450.000 Tabel2B (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil BupatiJ Cal on Walikota dan Wakil Walikota) (Berdasarkan tabei di atas Pernohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Calon i Perolehan Suara
  2. 1.Pasangan Calon NomOI Urut 1 1.450.00C "1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.490.000 L.. I 3. Pasangan Calon Nomur Urut 3 (Pemohon) 1.500.000 Total Suara Sah 4.440.000 Tabel2A (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
  3. 2.Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemobon, perolehan suara masing-rnasing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  4. 1.Pasangan Calon Nomor Urut 1 500.000
  5. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 450.000 , " Pasangan Caton Nomor Urut 3 (Pemohon) 490.000.). Total Suara Sah 1.440.000 TabellB (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota) (Berdasarkan tabel di alas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  6. 1.Pasangan Calon Nomor Urut 1 ... suara " Pasangan Calon Nornor Urut 2 ... suara,.
  7. 3.Pasaogan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) ... suara Total Suara Sah ... suara ,
  8. 3.Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calcn Walikota dan Wakil Walikota . Tahun 2017 dalam Kepurusan KPU/K1? Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor . tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, yang benar menurut Pernohon sebagai berikut.
  9. 2.Membatalkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ;
  10. 1.Mengabulkan permohonanPernohon untuk seluruhnya; Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. V. PETITUM.
  11. 3.Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
6. a.Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
7. b.Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
8. c.dst. (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
  1. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 490.000
  2. 3.Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) 500.000 Total Suara Sah 1.440.000 *jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
  3. 2.Nama (tanda tangan)
  4. 1.Nama (tanda tangan) Hormat kami, PEMOHONIKUASA HUKUM PEMOHON*
  5. 4.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Independen Pemilihan ProvinsilKabupatenIKota ... untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -i- PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOT A LAMPlRANn PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAW ABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN pmAK TERKAIT -ii- (Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapo! mengajukan eksep i lain, misalnya terkatt dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuusa) Tanggapanlsanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang wakru pengaiuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5j UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK jl2016 atau Pasal 6 ayat (1) PAil{ 212016, yaitu diajukan dalam jangka waKIUpaling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilthan. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMO HONAN Tanggapan/sanggahun Termohon terhadap:
9. a.Dalil Pemohon yang menjelaskan Pentohon udalah: 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calcn Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihon serta Nomor Urut Pasangan Calun Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau J) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
10. b.Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 1012016 june to Pasal 7 PMK 1!20j6 atau Pasal 8 PA1X 212016, yaitu I) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan eaton atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suora terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termolion. 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Termohon terhodap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa inengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara ha if pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wokil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikata. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat bcrisi) 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS TERiVlOHON SISTEMA TIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAW ABAN TERMOHON TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Dalam Pokok Permohonan
11. a.Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
12. b.Menyatakan Keputusan KPUIKIP ProvinsilKabupatenlKota tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wukil Gubernur/Bupati dan Wakil BupatilWalikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar. III. PETITUM Termohon menanggapi dali! Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Kesernuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ... , yang beralamat di ... , nomer teleponIHP ... , nomoI faksimili ... , baik sendiri-sendiri mall pun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Se Ianj utn ya disebu t sebagai -------------------------------------------------------- TERM 0 H 0 N 1) . , 2) ", 3) dst, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... , dalam hal ini memberi kuasa kepada: email . nomor telepon kantor . nomor faksimili... .. . Alamat Kantor Ketua Kornisi Pernilihan Urnum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .... . .............................................................................................Nama Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nornor ...- ...IPHP.GUB-XV/2017 atau ... - ...lPHP.BUP-XV/2017 atau ...- ...IPHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Calon Walikota dan Wakil Walikota '" Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop surat > Ketentuan Pengajuan Permohonan (jurnlah pcnduduk dan prosentase) Pemohon rnendalilkan bahwa jumJah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak ... jiwa. sehingga perbedaan pcrolchan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak .., jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan I) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dslo Menurut Termohon, Pemohon tidak rncruiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perrnohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dar. Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan: 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst.
13. b.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak bcrwenang memeriksa, mengadili. dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Caion Walikota dan Wakil Walik..ta ... Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan: Dalarn hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Pe. kara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil BupatiJCalon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)
14. a.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2) Bahwa terjadinya penarnbahan perolchan suara bagi pasangan calon lain di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ... , adalah tidak benar berdasarkan . bukti (T- .....) dan saksi .... 3) dst.
15. a.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara. menurut Termohon adalah sebagai berikut: I) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenikota atau PPK atau TPS, yakni .... adalah tidak benar berdasarkan bukti (T- .... ) dan saksi .... Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan: I) bahwa . 2) bahwa . 3) dst. II. OALAM POKOK PERMO HONAN
16. d.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
17. c.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMO HONAN 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggaJ ... pukul .... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggaJ ... pukul .... 2) Bahwa Pennohonan Pemohon diajukan ke Mankamah Konstitusi pada tang gal ... pukul .... 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. peroJehan suara tahap akhir hasil Pernilihan olen Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Tennohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan PasaJ 158 UU 10120 16junclo Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. Apabila Mahkarnah Konstitusi berpendapat lain, 1110hon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). A tau No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  1. 1.Pasangan Calon Tomor Urut I ... suara
  2. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 .., suara
  3. 3.Pasangan Calon Nomor lJrut 3 (Pemohon) ... suara Total Suara Sail ... suara - Menolak permohonan Pernohon untuk sel •.iruhnya; - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kornisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemil.han Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 20 J 7, bertanggal ... 2017 pukul ... ; - Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiJ Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .., Tahun 2017 yang benar adalah scbagai berikut. DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan eksepsi Termohon. OALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas, Terrnohon mernohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. f>ETITUM
18. b.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karen a sesuai dengan hasil penghitungan di kabupatenlkota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti suratltulisan (T -....) serta keterangan saksi ....
19. c.Oengan dernikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukurn.
  1. 1.Nama (tanda tangan)
  2. 2.Nama (tanda tangan) *jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon Hormat kami, TERMOHONIKUASA HUKUM TERMOHON* -~- PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPA TI DAN WALIKOT A LAMPlRAN III PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PrHAK TERKAlT -ii- Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait tcrhadap daltl Pemchon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayar (5) UU 10/2016j!lI1clo PastA 5 ayat (I) PMK j/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 212016, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. (Selain eksepsi tersebut di alas. Pihak Terkait. dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau sural kuasa) 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:
20. a.Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah: I) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupau dan Wakil Bupati.Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Caton Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau 2) Pemantau Pemtlihan. dalain hal satu pasangan calon. h Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebugaimana dimaksud dalam Pasat 158 UU 10120j 6 juncto Pasal 7 PMK 112016 a/all Pasal 8 P.YfK212016. yaitu: I) jumlah pcnduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pa ongan calon a/au Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon: 2) niaksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang tnenjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur clan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon, I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi} 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTIT AS PIHAK TERKAlT SISTEMA TlKA PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Da/am Pokok Permohonan
21. a.Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
22. b.Menyatakan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wallkotu dan Wakil Walikota tetap sah dan benar. III. PETITUM Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakrl Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernurl Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalarn hal ini memberi kuasa kepada: I) , 2) , 3) dst, 110J110rteleponlHP . nomor faksimilt . email . Indonesia
  1. 2.Nama Warga Negara Alarnat nornor telepon/H]' . nomor faksimili . email . Indonesia
  2. 1.Nama Warga Negara Alarnat Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang Mulia Kctua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... -.. .IPHP.GUB/XV/2017 atau ...-...lPHP.BUPIXVI2017 atau ...-.. .lPHP.KOT/xv/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sura, - -L.- Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak .: jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasii penghirungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) 1 ) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak ruerniliki kedudukan hokum (legal standing) untuk rnengajukan permohonan persehsihan perolehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caion Gubernur dan Wakii Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Caton Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan:
23. h.KEDUDUKAN HUKIJM (LEGAL STA1'iDING) PEMOHON 1) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstirusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan peroLehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:
24. a.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi) Kesemuanya adalah AdvokatIKuasa Hukum pad a kantor ..., yang beralamat di ... , nornor teleponlHP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PIHAK TERKAIT Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wool Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut.
25. a.Bahwa terhadap dahl Pemohon rnengenai sehsih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT··..... ) dan saksi .... 1) bahwa . 2) bahwa .. 3) dst. II. DALAM POKOK PERl\10HONAN Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
26. d.PERMOHONAN PEMOHON TIDAI( JELAS (OBSCUUR LIBEL) 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pernilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan dernikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pad a tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul .... 2) Bahwa Permohonan Pernohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul .... . 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
27. c.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut. menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak rnemenuhi ketentuan Pasa! 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. *jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukurn Pihak Terkait
  1. 1.Nama (tanda tangan) 2.. ama (tanda tangan) Hormat karni, PIHAK TERKAITfKUA A HUKUM PIHAK TERKAlT* Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadi 1- adilnya (ex aequo et bono). Atau DALAM POKOK PERKt-\RA - Menolak permohonan Pernohon untuk seluruhnya: - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umurn/Kornisi rndependcn Pem ilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil GubernurfCalon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ; Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. DALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas. Pihak Tcrkait memohon kcpada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. PETITUM
28. b.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan peroleban suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupatenlkota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti suratltuli an (PT- ....) serta keterangan saksi ....
29. c.Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pernohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 2) Bahwa terjadinya penamoahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT- ..... ) dan saksi .... 3) dst.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

b.bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Menimbang KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2
1. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagairnaria telah ,diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Ur~dang-Undang Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; Mengingat 3 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberrrur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Pasall

BAB II

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 6 Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, paling kurang memuat:

Pasal 10

a.pernyataan Pemohon untuk mernbatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
b.pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan rnengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pasa18 Pemilihan;
c.pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan. penetapan perolehan suara hasilKeputusan Termohon tentang Pasa114

(1)Petitum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan peroiehan suara hasil Pernilihan:
(2)Permintaan kepada Mah..karnah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
1. a.pernyataan Termohon untuk menolak perrnohonan Pemohon atau Pasa113 Uraian yang jelas rnengenai .Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohor. sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 huruf b, antara lain memuat:
2. a.tanggapan Termohon terhadap dalil Pernohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal stanainq; Pernohon, danjatau tenggang waktu pengajuan Perrnohonan;
3. b.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pcmohon.
4. a.nama; b.jabatan;
5. c.alamat kantor;
6. d.nomor telepon kantor;
7. e.nom or faksimili, danjatau alamat surat elektronik (emai~.
(2)Selain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
1. a.nama kuasa hukurn Termohon;
2. b.alamat kuasa hukum Termohon. Pasa112
(1)Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling kurang memuat: 9 Pasal 18 Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Tcrkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain memuat:
1. a.uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait me rupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 angka 8; Nama dan alamat Pihak Terkair sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf a paling kurang memuat:
2. a.nama dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum;
3. b.nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan
4. c.nomor faksimili dan Zatau alamat surat elektronik (email).

Pasal 17

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.nama dan alamat Pihak Terkait;
b.uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
c.perrnintaan ipetitum} Pihak Terkait. setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;
b.pemyataan Termohon untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon benar. 10 Pasal 21 Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraruran ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan mernutus perkara perselisihan hasil Pernilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH Pasa120 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
a.pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;
b.pernyataan Pihak Terkait untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon benar. menguatkan Keputusan suara hasil PemilihanTerrnohon ten tang penetapan perclehan Pa.sal 19

(1)Petiturn untuk menguatkan Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal J.6 huruf c paling kurang memuat perrnintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pernilihan;
(2)Permintaan kepacia Mahkamah untuk
1. b.tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan Zatau tenggang waktu pengajuan Permohonan;
2. c.tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pernohon mengenai penjelasan ten tang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 11 /(_ ARIEF HIDAYAT Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 r
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
1. b.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
2. a.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemchon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; dan KETENTUAN PENUTUP Pasa122
(1)Dengan berlakunyaPeraturan ini: -i- PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOBONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TARUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JA WABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PfHAK TERKAIT -ii-
1. a.Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.
2. b.Membatalkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabuparen/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. V. PETITUM Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. IV. POKOK PERMOHONAN Pemohon menjelaskan fenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (I) PMK 112016 atau Pasal 6 ayat (lj PlvIK 212016. yaitu diajukan dalam jangka wakiu paling lambat 3 (tiga) hari 'kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon menjelaskan bahwa:
3. a.Pemohon adalah: 1) Pasangan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan CCI/on Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; a/au 2) Pemantuu Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
4. b.Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 1012016 juncto Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8 PM!( 212016, yaitu: 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupoten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. l.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS PEMOHON SISTEMA TlKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON -iii-
6. c.Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil GubernurlCalon Bupati dan Wahl Bupati/Calon Walikota dan Wahl Walikota yang benar menurut Pemohon. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati. serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) . 2) '" , nomor teleponIHP . nomor faksimili . email . Indonesia
  1. 2.Nama Warga Negara Alamat nomor telcponIHP . nomor faksimili . email . Indonesia
  2. 1.Nama Warga Ncgara Alamat Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang MuJia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sural - C. Bahwa berdasarkan uraian rersebut di alas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiI Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. b.Bahwa Perrnohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan peroJehan suara tahap akhir hasiJ pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ".;
8. a.Bahwa bcrdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nornot J 0 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pcmilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perseJisihan penetapan pcrolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dihentuknya badan peradilan khusus; I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi peri hal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .'" berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ". Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Peroleban Suara Basil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal pukul ... (WIT/WIT A1WIB) Komisi Pernilihan Umum/Komisi Independeu Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .." berkedudukan di Jalan ... Selanj utnya disebut sebagai k TERMOHON. terhadap Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukurn pad a kantor ... , yang beralamat di ... , nomor telepon/HP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri mallplln bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya d isebut sebagai ---------------------------------------------------- PEMOHON, 3) dst, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Basil Pernilihan oleh KPU/KTP Provinsi
  1. 1.S 2.000.000 2%
  2. 2.> 2.000.000 - 6.000.000 1,5%
  3. 3.> 6.000.000 - J 2.000.000 1%
  4. 4.> 12.000.000. 0.5% (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur")
9. d.Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (...) UU 10/2016juncto Pasal 7 ayat ( ... ) PMK 112016 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016, Pemohon mengajukan perrnohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.
10. c.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pernilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017, dengan Nornor Urut ... ;
11. a.Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tabun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan ... atau Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat
(1)Peraturan Mahkamab Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan ... ;
1. b.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pernohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Terrnohon); II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
2. e.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rnenurut Pernohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KYU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota .., Nornor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil suara. 3) Dengan demikian, menurut Pernohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU lO/2016juncto Pasal 7 ayat (... ) PMK 112016 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Pasion ... (Pemohon) sebesar .... suara atau kurang dari/sama dengan 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KfP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar .... suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemobon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara. 1) Bahwa Pernohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No. Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
  1. 1.:5 250.000 2%
  2. 2.> 250.000 - 500.000 1,5%
  3. 3.> 500.000 - 1.000.000 1%
  4. 4.> 1.000.000 0,5% (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*) No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
3. l.Pasangan Calon Nornor Urut 1 1.500.000
  1. 2.Pasangan Calon Nomor Dr lit 2 1.450.000 .., Pasangan Calon Nornor Urut 3 (Pemohon) 1.490.000 .). Total Suara Sail 4.440.000 (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Waki! Gubernur) TabellA
  2. 1.Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan caion, sebagai contolt sebagai berikut: IV. POKOK PERMOHONAN C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pernohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagairnana ditentukan oleh peraturan per':lndang-undangan.
4. b.Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/KabupatenlKota ... Nornor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupa~iJCalon Walikota dan Wakil Walikota ill Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Cajon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota . Tahun 2017 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul . (WlT/VlIT AlWIB);
5. a.Bahwa berdasarkan Pasal 1.57ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 112016 atau Pasal 6 ayat (1.) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan pennohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; Ill. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2017. No ,. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  1. 1.I Pasangan Calon Nomor Urut 1 450.000 Tabel2B (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil BupatiJ Cal on Walikota dan Wakil Walikota) (Berdasarkan tabei di atas Pernohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Calon i Perolehan Suara
  2. 1.Pasangan Calon NomOI Urut 1 1.450.00C "1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.490.000 L.. I 3. Pasangan Calon Nomur Urut 3 (Pemohon) 1.500.000 Total Suara Sah 4.440.000 Tabel2A (untuk pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
  3. 2.Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemobon, perolehan suara masing-rnasing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  4. 1.Pasangan Calon Nomor Urut 1 500.000
  5. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 450.000 , " Pasangan Caton Nomor Urut 3 (Pemohon) 490.000.). Total Suara Sah 1.440.000 TabellB (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota) (Berdasarkan tabel di alas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak ... suara) No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  6. 1.Pasangan Calon Nomor Urut 1 ... suara " Pasangan Calon Nornor Urut 2 ... suara,.
  7. 3.Pasaogan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) ... suara Total Suara Sah ... suara ,
  8. 3.Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calcn Walikota dan Wakil Walikota . Tahun 2017 dalam Kepurusan KPU/K1? Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor . tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, yang benar menurut Pernohon sebagai berikut.
  9. 2.Membatalkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ;
  10. 1.Mengabulkan permohonanPernohon untuk seluruhnya; Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. V. PETITUM.
  11. 3.Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
6. a.Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
7. b.Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
8. c.dst. (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak ... suara)
  1. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 490.000
  2. 3.Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) 500.000 Total Suara Sah 1.440.000 *jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
  3. 2.Nama (tanda tangan)
  4. 1.Nama (tanda tangan) Hormat kami, PEMOHONIKUASA HUKUM PEMOHON*
  5. 4.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Independen Pemilihan ProvinsilKabupatenIKota ... untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -i- PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOT A LAMPlRANn PERA TURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAW ABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN pmAK TERKAIT -ii- (Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapo! mengajukan eksep i lain, misalnya terkatt dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuusa) Tanggapanlsanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang wakru pengaiuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5j UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK jl2016 atau Pasal 6 ayat (1) PAil{ 212016, yaitu diajukan dalam jangka waKIUpaling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilthan. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMO HONAN Tanggapan/sanggahun Termohon terhadap:
9. a.Dalil Pemohon yang menjelaskan Pentohon udalah: 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calcn Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihon serta Nomor Urut Pasangan Calun Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau J) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
10. b.Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 1012016 june to Pasal 7 PMK 1!20j6 atau Pasal 8 PA1X 212016, yaitu I) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan eaton atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suora terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termolion. 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Termohon terhodap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa inengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara ha if pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wokil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikata. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat bcrisi) 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTITAS TERiVlOHON SISTEMA TIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAW ABAN TERMOHON TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Dalam Pokok Permohonan
11. a.Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
12. b.Menyatakan Keputusan KPUIKIP ProvinsilKabupatenlKota tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wukil Gubernur/Bupati dan Wakil BupatilWalikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar. III. PETITUM Termohon menanggapi dali! Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Kesernuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ... , yang beralamat di ... , nomer teleponIHP ... , nomoI faksimili ... , baik sendiri-sendiri mall pun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Se Ianj utn ya disebu t sebagai -------------------------------------------------------- TERM 0 H 0 N 1) . , 2) ", 3) dst, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... , dalam hal ini memberi kuasa kepada: email . nomor telepon kantor . nomor faksimili... .. . Alamat Kantor Ketua Kornisi Pernilihan Urnum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .... . .............................................................................................Nama Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nornor ...- ...IPHP.GUB-XV/2017 atau ... - ...lPHP.BUP-XV/2017 atau ...- ...IPHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Calon Walikota dan Wakil Walikota '" Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop surat > Ketentuan Pengajuan Permohonan (jurnlah pcnduduk dan prosentase) Pemohon rnendalilkan bahwa jumJah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak ... jiwa. sehingga perbedaan pcrolchan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak .., jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan I) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dslo Menurut Termohon, Pemohon tidak rncruiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perrnohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Cal on Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dar. Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan: 1) bahwa . 2) bahwa . 3) dst.
13. b.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak bcrwenang memeriksa, mengadili. dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubcrnur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Caion Walikota dan Wakil Walik..ta ... Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan: Dalarn hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Pe. kara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil BupatiJCalon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)
14. a.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2) Bahwa terjadinya penarnbahan perolchan suara bagi pasangan calon lain di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ... , adalah tidak benar berdasarkan . bukti (T- .....) dan saksi .... 3) dst.
15. a.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara. menurut Termohon adalah sebagai berikut: I) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenikota atau PPK atau TPS, yakni .... adalah tidak benar berdasarkan bukti (T- .... ) dan saksi .... Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan: I) bahwa . 2) bahwa . 3) dst. II. OALAM POKOK PERMO HONAN
16. d.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
17. c.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMO HONAN 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggaJ ... pukul .... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggaJ ... pukul .... 2) Bahwa Pennohonan Pemohon diajukan ke Mankamah Konstitusi pada tang gal ... pukul .... 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. peroJehan suara tahap akhir hasil Pernilihan olen Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Tennohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan PasaJ 158 UU 10120 16junclo Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. Apabila Mahkarnah Konstitusi berpendapat lain, 1110hon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). A tau No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
  1. 1.Pasangan Calon Tomor Urut I ... suara
  2. 2.Pasangan Calon Nomor Urut 2 .., suara
  3. 3.Pasangan Calon Nomor lJrut 3 (Pemohon) ... suara Total Suara Sail ... suara - Menolak permohonan Pernohon untuk sel •.iruhnya; - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kornisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemil.han Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 20 J 7, bertanggal ... 2017 pukul ... ; - Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pernilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiJ Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota .., Tahun 2017 yang benar adalah scbagai berikut. DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan eksepsi Termohon. OALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas, Terrnohon mernohon kepada Mahkarnah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. f>ETITUM
18. b.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karen a sesuai dengan hasil penghitungan di kabupatenlkota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti suratltulisan (T -....) serta keterangan saksi ....
19. c.Oengan dernikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukurn.
  1. 1.Nama (tanda tangan)
  2. 2.Nama (tanda tangan) *jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon Hormat kami, TERMOHONIKUASA HUKUM TERMOHON* -~- PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPA TI DAN WALIKOT A LAMPlRAN III PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PrHAK TERKAlT -ii- Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait tcrhadap daltl Pemchon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayar (5) UU 10/2016j!lI1clo PastA 5 ayat (I) PMK j/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 212016, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. (Selain eksepsi tersebut di alas. Pihak Terkait. dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau sural kuasa) 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:
20. a.Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah: I) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupau dan Wakil Bupati.Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Caton Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau 2) Pemantau Pemtlihan. dalain hal satu pasangan calon. h Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebugaimana dimaksud dalam Pasat 158 UU 10120j 6 juncto Pasal 7 PMK 112016 a/all Pasal 8 P.YfK212016. yaitu: I) jumlah pcnduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pa ongan calon a/au Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon: 2) niaksimal persentase perbedaan perolehan suara an/ora Pemohon dengan pasangan colon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang tnenjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota. Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur clan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon, I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi} 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI IDENTIT AS PIHAK TERKAlT SISTEMA TlKA PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAPPERMOHONANPEMOHON -iii- Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon diterima; Da/am Pokok Permohonan
21. a.Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
22. b.Menyatakan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wallkotu dan Wakil Walikota tetap sah dan benar. III. PETITUM Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. II. DALAM POKOK PERMOHONAN Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakrl Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernurl Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal dalarn hal ini memberi kuasa kepada: I) , 2) , 3) dst, 110J110rteleponlHP . nomor faksimilt . email . Indonesia
  1. 2.Nama Warga Negara Alarnat nornor telepon/H]' . nomor faksimili . email . Indonesia
  2. 1.Nama Warga Negara Alarnat Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang Mulia Kctua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ... -.. .IPHP.GUB/XV/2017 atau ...-...lPHP.BUPIXVI2017 atau ...-.. .lPHP.KOT/xv/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... Jakarta, ... Februari 2017 - Kop sura, - -L.- Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak .: jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasii penghirungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) 1 ) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak ruerniliki kedudukan hokum (legal standing) untuk rnengajukan permohonan persehsihan perolehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caion Gubernur dan Wakii Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupatil Caton Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan:
23. h.KEDUDUKAN HUKIJM (LEGAL STA1'iDING) PEMOHON 1) bahwa ..... 2) bahwa ..... 3) dst. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstirusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan peroLehan suara tahap akhir hasil pernilihan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:
24. a.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi) Kesemuanya adalah AdvokatIKuasa Hukum pad a kantor ..., yang beralamat di ... , nornor teleponlHP ... , nomor faksimili ... , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PIHAK TERKAIT Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wool Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, sebagai berikut.
25. a.Bahwa terhadap dahl Pemohon rnengenai sehsih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupatenlkota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT··..... ) dan saksi .... 1) bahwa . 2) bahwa .. 3) dst. II. DALAM POKOK PERl\10HONAN Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
26. d.PERMOHONAN PEMOHON TIDAI( JELAS (OBSCUUR LIBEL) 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pernilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan dernikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pad a tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul .... 2) Bahwa Permohonan Pernohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul .... . 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
27. c.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut. menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak rnemenuhi ketentuan Pasa! 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. *jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukurn Pihak Terkait
  1. 1.Nama (tanda tangan) 2.. ama (tanda tangan) Hormat karni, PIHAK TERKAITfKUA A HUKUM PIHAK TERKAlT* Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadi 1- adilnya (ex aequo et bono). Atau DALAM POKOK PERKt-\RA - Menolak permohonan Pernohon untuk seluruhnya: - Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umurn/Kornisi rndependcn Pem ilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil GubernurfCalon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2017, bertanggal ... 2017 pukul ... ; Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. DALAM EKSEPSI Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di alas. Pihak Tcrkait memohon kcpada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. III. PETITUM
28. b.Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan peroleban suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupatenlkota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti suratltuli an (PT- ....) serta keterangan saksi ....
29. c.Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pernohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 2) Bahwa terjadinya penamoahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT- ..... ) dan saksi .... 3) dst.