Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil penggantian Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil September 2018 telah menyetujui pada tanggal 25
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN WAKIL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUMPRESIDENDANWAKIL PRESIDEN. Menetapkan: MEMUTUSKAN: Nomor 4316) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi. 4. dan Wakil Presiden adalah dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi. 6. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Provinsr/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Kabupaterr/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaterr/Kota at au KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten Zkota. 9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
6 Pasa14
Pasa13
Pasa12 Para pihak dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait. Bagian Kesatu Para Pihak BAB II PARA PIHAK DAN OBJEK 7 Pasa17
BAB II
ayat
Pasa16
Bagian Kesatu Permohonan Pemohon BAB III PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU Pasa15 Objek dalam perkara PHPU dan Wakil adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu dan Wakil Presiden yang memengaruhi:a. pasangan calon dan Wakil yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
Bagian Kedua Objek 8 penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
hasilhasil memuat penjelasan mengenai kesalahan yang ditetapkan oleh Termohon dan
BAB III
memuat:
1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
9
(5)Jadwal hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat
10 Pasal 14
11 Pasal 16
1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan; 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar;
a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
Bagian Kedua Jawaban Termohon 12 Pasal 18
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan