DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Nomor: 14
Tahun: 2012
Ditetapkan: 6 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843));
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8983 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
6.Tim Pemandu Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
7.Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.
8.Tim Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
9.Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
5.Panitia … www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 4
10.Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
11.Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji.
12.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
13.Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Indonesia yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.
14.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
15.Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam.
16.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
17.Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
18.Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.
19.Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan di Arab Saudi.
20.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
21.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
22.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank untuk melakukan pembayaran BPIH yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
23.Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji.
24.Daerah Khusus adalah daerah yang memerlukan perlakuan khusus di bidang agama karena alasan geografis, demografis, dan ekonomi.
25.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8985
26.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
27.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
28.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
29.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.syarat dan prosedur pendaftaran haji;
b.kuota haji;
c.bimbingan ibadah haji;
d.PPIH;
e.petugas yang menyertai Jemaah Haji;
f.pelayanan dokumen dan identitas haji;
g.pelayanan transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan akomodasi dan konsumsi haji;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.perlindungan jemaah dan petugas haji; dan
k.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

(1)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(3)Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 4

(1)Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 6
1. a.beragama Islam;
2. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
3. c.memiliki KTP yang masih berlaku;
4. d.memiliki Kartu Keluarga;
5. e.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
6. f.memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
1. a.pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;
2. b.warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah;
3. c.tidak menggunakan kaca mata; dan
4. d.tampak wajah minimal 80 persen.
(3)Dalam hal calon Jemaah Haji berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Pasal 5

(1)Warga Negara Asing yang memiliki hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Jemaah Haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji.
(2)Hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau akta kelahiran/kartu keluarga.
(3)Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.beragama Islam;
2. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8987
3. c.memiliki paspor asli kebangsaan yang masih berlaku;
4. d.memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
5. e.memiliki izin bertolak dan kembali yang masih berlaku;
6. f.tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan
7. g.surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan Negara yang bersangkutan.
8. h.Pasal 6
(1)Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.
(2)Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a.Jemaah Haji menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya;
b.Jemaah Haji mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan kedalam SISKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji;
c.Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama untuk diserahkan kepada BPS BPIH;
d.Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH pada rekening Menteri melalui BPS BPIH sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri;
e.BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf d menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk calon Jemaah Haji;
2. 2.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. 3.lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. 4.lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
5. 5.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 8
f.bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib mencantumkan nomor porsi, ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh BPS BPIH, dan masing-masing diberi pasfoto ukuran 3x4 cm; dan
g.BPS BPIH menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran setoran BPIH.

Pasal 8

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
2. b.telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang akan memahrami isteri, anak kandung, dan/atau orangtua kandung.
(3)Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil dan dimasukkan kedalam SISKOHAT dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
(2)Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
(3)Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.

Pasal 10

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan ibadah haji berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia.
(2)Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak tersedia kuota, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8989

Pasal 11

(1)Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji:
1. a.meninggal dunia.
2. b.mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain.
3. c.tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
4. d.dilarang ke luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
(2)Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Setoran BPIH Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya sesuai besaran BPIH yang disetorkan.
(2)Pengembalian setoran BPIH bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyerahkan lembar pertama bukti setoran BPIH; dan
2. b.menyerahkan surat pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan/kuasanya.
(3)Pedoman pendaftaran haji, pembatalan pendaftaran haji, dan pengembalian BPIH ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843));
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8983 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
6.Tim Pemandu Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
7.Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.
8.Tim Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
9.Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
5.Panitia … www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 4
10.Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
11.Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji.
12.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
13.Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Indonesia yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.
14.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
15.Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam.
16.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
17.Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
18.Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.
19.Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan di Arab Saudi.
20.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
21.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
22.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank untuk melakukan pembayaran BPIH yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
23.Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji.
24.Daerah Khusus adalah daerah yang memerlukan perlakuan khusus di bidang agama karena alasan geografis, demografis, dan ekonomi.
25.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8985
26.Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
27.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
28.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
29.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.syarat dan prosedur pendaftaran haji;
b.kuota haji;
c.bimbingan ibadah haji;
d.PPIH;
e.petugas yang menyertai Jemaah Haji;
f.pelayanan dokumen dan identitas haji;
g.pelayanan transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan akomodasi dan konsumsi haji;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.perlindungan jemaah dan petugas haji; dan
k.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

(1)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(3)Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 4

(1)Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 6
1. a.beragama Islam;
2. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
3. c.memiliki KTP yang masih berlaku;
4. d.memiliki Kartu Keluarga;
5. e.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
6. f.memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
1. a.pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;
2. b.warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah;
3. c.tidak menggunakan kaca mata; dan
4. d.tampak wajah minimal 80 persen.
(3)Dalam hal calon Jemaah Haji berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Pasal 5

(1)Warga Negara Asing yang memiliki hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Jemaah Haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji.
(2)Hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau akta kelahiran/kartu keluarga.
(3)Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.beragama Islam;
2. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8987
3. c.memiliki paspor asli kebangsaan yang masih berlaku;
4. d.memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
5. e.memiliki izin bertolak dan kembali yang masih berlaku;
6. f.tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan
7. g.surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan Negara yang bersangkutan.
8. h.Pasal 6
(1)Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.
(2)Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a.Jemaah Haji menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya;
b.Jemaah Haji mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan kedalam SISKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji;
c.Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama untuk diserahkan kepada BPS BPIH;
d.Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH pada rekening Menteri melalui BPS BPIH sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri;
e.BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf d menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk calon Jemaah Haji;
2. 2.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. 3.lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. 4.lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
5. 5.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.898 8
f.bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib mencantumkan nomor porsi, ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh BPS BPIH, dan masing-masing diberi pasfoto ukuran 3x4 cm; dan
g.BPS BPIH menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran setoran BPIH.

Pasal 8

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
2. b.telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang akan memahrami isteri, anak kandung, dan/atau orangtua kandung.
(3)Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil dan dimasukkan kedalam SISKOHAT dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
(2)Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.
(3)Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.

Pasal 10

(1)Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan ibadah haji berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia.
(2)Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak tersedia kuota, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8989

Pasal 11

(1)Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji:
1. a.meninggal dunia.
2. b.mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain.
3. c.tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
4. d.dilarang ke luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
(2)Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Setoran BPIH Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya sesuai besaran BPIH yang disetorkan.
(2)Pengembalian setoran BPIH bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyerahkan lembar pertama bukti setoran BPIH; dan
2. b.menyerahkan surat pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan/kuasanya.
(3)Pedoman pendaftaran haji, pembatalan pendaftaran haji, dan pengembalian BPIH ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018