MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIAGAMATENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA UNITPELAKSANATEKNISPENDIDIKANDAN PELATIHANKEAGAMAAN.
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
4.Peraturan Menteri Agama Nemer 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495); (dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
Menetapkan Mengingat Pasal 4
(1)KlasifikasiUPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan terdiri atas:
a.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;dan Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan menyelenggarakanfungsi:
a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan;dan
d.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
Pasa12 UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
(2)UPT Pendidikan dan Pelatih an Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembanganserta Pendidikan dan Pelatihan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sesuai dengan bidang tugas.
(3)UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala.
Pasa16
(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan reneana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan.
(2)Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, Administrasi;
c.Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
d.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
TenagaPelatihanb. Seksi Pendidikan dan Pasal 5
(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, terdiri atas:
a.Subbagian Tata Usaha;
Bagian Kesatu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan BABII SUSUNANORGANISASI
b.Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
(2)Klasifikasi UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.
Pasa19 Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan.