DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi b. Susunan Organisasi c. Kelompok Jabatan Fungsional d. Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja e. eselonisasi jabatan f. Tata Kerja

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sur at Nomor B/234/M.KT.Ol/2021 mengenai Usul Pembentukan 2 MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN2021 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS PENDIDIKANDANPELATIHANKEAGAMMN Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disingkat UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BABI KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSI,DANKLASIFIKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIAGAMATENTANGORGANISASIDAN TATAKERJA UNITPELAKSANATEKNISPENDIDIKANDAN PELATIHANKEAGAMAAN.

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
4.Peraturan Menteri Agama Nemer 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); (dua) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan; Menetapkan Mengingat Pasal 4

(1)KlasifikasiUPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan terdiri atas:
1. a.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;dan Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan menyelenggarakanfungsi:
2. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
3. b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan;
4. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan;dan
5. d.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Pasa12 UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
(2)UPT Pendidikan dan Pelatih an Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembanganserta Pendidikan dan Pelatihan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sesuai dengan bidang tugas.
(3)UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala. Pasa16
(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan reneana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan.
(2)Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, Administrasi;
1. c.Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
2. d.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. TenagaPelatihanb. Seksi Pendidikan dan Pasal 5
(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
(2)Klasifikasi UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan. Pasa19 Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan.

Pasal 8

(1)Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, terdiri atas:
1. a.Petugas Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai rincian tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.

(3)Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat ditetapkan KoordinatorPelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
(3)Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-rnasing,
(4)Penugasan pejabat fungsional diatur oleh pimpinan unit organisasi atau pimpinan unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(5)Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan

Pasal 11

Di lingkungan UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian tugas Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 14

( 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan terdiri atas:

a.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh;
b.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan;
c.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang;
d.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang;
e.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta;
f.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung;
g.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang; BABIV NAMA,LOKASI,DANWILAYAHKERJA Pasal 13

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 15

(1)Jabatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa114 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m: BABV ESELONISASIJABATAN
1. h.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya;
  1. 1.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Banjarmasin; J. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado;
2. k.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar;
  1. 1.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar;
3. m.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon; dan
4. n.Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua;
(2)Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan terdiri atas:
1. a.Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandar Lampung; dan
2. b.Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagarnaan Pekanbaru.
(3)Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTPendidikan dan Pelatihan Keagamaan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata. hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. BABVI TATAKERJA

a.Kepala Balai merupakan jabatan administrator ataujabatan struktural eselon IIl.a.;
b.Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.;dan
c.Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(2)Jabatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n:
1. a.Kepala Balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.;
2. a.Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.;dan
3. b.Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
(3)Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(4)Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan non eselon. Pasa121
(1)Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing,
(2)Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPI' Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2)Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022