DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015

Nomor: 59
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004 Nomor: B/2479/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 5 September 2012 dan Nomor: B/684/M.PAN- RB/02/2015 tanggal 23 Februari 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1390 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
3.Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 448);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara RepubliK Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat.
(2)Pembinaan terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh www.peraturan.go.id 2015, No.1390 3 Kepala Badan Litbang dan Diklat.
(3)Layanan teknis terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sesuai bidang tugas masing-masing.
(4)Layanan administrasi terhadap Balai Diklat Keagamaan dilakukan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat.
(5)Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program diklat;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; dan
d.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Diklat Tenaga Administrasi;
4. d.Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan pada Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2015, No.1390 4
(2)Seksi Diklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.
(3)Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Balai Diklat Keagamaan dapat menyusun dan mengusulkan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)Balai Diklat Keagamaan terdiri dari:
1. a.Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh;
2. b.Balai Diklat Keagamaan Medan;
3. c.Balai Diklat Keagamaan Padang;
4. d.Balai Diklat Keagamaan Palembang;
5. e.Balai Diklat Keagamaan Jakarta;
6. f.Balai Diklat Keagamaan Bandung;
7. g.Balai Diklat Keagamaan Semarang;
8. h.Balai Diklat Keagamaan Surabaya;
9. i.Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin;
10. j.Balai Diklat Keagamaan Manado;
11. k.Balai Diklat Keagamaan Denpasar;
12. l.Balai Diklat Keagamaan Makassar;
13. m.Balai Diklat Keagamaan Ambon; dan
14. n.Balai Diklat Keagamaan Papua. www.peraturan.go.id 2015, No.1390 5
(2)Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a sampai dengan huruf m:
1. a.Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a;
2. b.Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
3. c.Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(2)Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n:
1. a.Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b;
2. b.Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b; dan
3. c.Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Balai Diklat Keagamaan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan instansi pada Kementerian Agama maupun instansi lain di luar Kementerian Agama.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004 Nomor: B/2479/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 5 September 2012 dan Nomor: B/684/M.PAN- RB/02/2015 tanggal 23 Februari 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1390 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor168);
3.Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 448);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan NonKementerian;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara RepubliK Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat.
(2)Pembinaan terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh www.peraturan.go.id 2015, No.1390 3 Kepala Badan Litbang dan Diklat.
(3)Layanan teknis terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sesuai bidang tugas masing-masing.
(4)Layanan administrasi terhadap Balai Diklat Keagamaan dilakukan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat.
(5)Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program diklat;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; dan
d.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Diklat Tenaga Administrasi;
4. d.Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan pada Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2015, No.1390 4
(2)Seksi Diklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.
(3)Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Balai Diklat Keagamaan dapat menyusun dan mengusulkan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)Balai Diklat Keagamaan terdiri dari:
1. a.Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh;
2. b.Balai Diklat Keagamaan Medan;
3. c.Balai Diklat Keagamaan Padang;
4. d.Balai Diklat Keagamaan Palembang;
5. e.Balai Diklat Keagamaan Jakarta;
6. f.Balai Diklat Keagamaan Bandung;
7. g.Balai Diklat Keagamaan Semarang;
8. h.Balai Diklat Keagamaan Surabaya;
9. i.Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin;
10. j.Balai Diklat Keagamaan Manado;
11. k.Balai Diklat Keagamaan Denpasar;
12. l.Balai Diklat Keagamaan Makassar;
13. m.Balai Diklat Keagamaan Ambon; dan
14. n.Balai Diklat Keagamaan Papua. www.peraturan.go.id 2015, No.1390 5
(2)Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a sampai dengan huruf m:
1. a.Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a;
2. b.Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
3. c.Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(2)Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n:
1. a.Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b;
2. b.Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b; dan
3. c.Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI