DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014

Nomor: 47
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik Pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 2 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17683 Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran, untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.
2.Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara elektronik melalui aplikasi e-MPA.
3.Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 4
4.Program adalah penjabaran dari kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I selaku penangungjawab program yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan indikator kinerja yang terukur.
5.Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (entri) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah pelaksana kegiatan pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan program dan kegiatan dengan menggunakan biaya APBN Kementerian Agama.
7.Kepala Satker adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Lajnah, Kepala Balai, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia.

Pasal 2

e-MPA bertujuan untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 3

e-MPA dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman.

Pasal 4

Ruang lingkup e-MPA meliputi pengumpulan data, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada seluruh satker Kementerian Agama.

Pasal 5

Jenjang pengelolaan e-MPA terdiri dari:

a.tingkat Kementerian Agama;
b.tingkat Unit Eselon I Pusat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17685
c.tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
d.tingkat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
e.tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
f.tingkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji Indonesia; dan
g.tingkat Madrasah Negeri.

BAB II

PENGELOLA e-MPA

Pasal 6

Pengelola e-MPA terdiri dari:

a.penanggung jawab;
b.koordinator; dan
c.operator

Pasal 7

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kementerian Agama adalah Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pembinaan pelaksanaan e-MPA;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA; dan
3. c.melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Unit Eselon I Pusat adalah Pimpinan Unit Eselon I Pusat.
(2)Pimpinan Unit Eselon I Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 6
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong Unit Eselon II untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e- MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Unit Eselon I Pusat dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 9

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pembimas untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 10

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(2)Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17687
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Penyelenggara untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 2 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17683 Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran, untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.
2.Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut e-MPA adalah suatu sistem pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara elektronik melalui aplikasi e-MPA.
3.Aplikasi e-MPA adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 4
4.Program adalah penjabaran dari kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I selaku penangungjawab program yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan indikator kinerja yang terukur.
5.Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (entri) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah pelaksana kegiatan pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan program dan kegiatan dengan menggunakan biaya APBN Kementerian Agama.
7.Kepala Satker adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Lajnah, Kepala Balai, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia.

Pasal 2

Pasal 3

e-MPA dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif, efisien, efektif, mudah, handal, akurat, cepat, dan aman.

Pasal 4

Ruang lingkup e-MPA meliputi pengumpulan data, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada seluruh satker Kementerian Agama.

Pasal 5

Jenjang pengelolaan e-MPA terdiri dari:

a.tingkat Kementerian Agama;
b.tingkat Unit Eselon I Pusat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17685
c.tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
d.tingkat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
e.tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
f.tingkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Balai Litbang, Balai Diklat, dan Kantor Urusan Haji Indonesia; dan
g.tingkat Madrasah Negeri.

BAB II

PENGELOLA e-MPA

Pasal 6

Pengelola e-MPA terdiri dari:

a.penanggung jawab;
b.koordinator; dan
c.operator

Pasal 7

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kementerian Agama adalah Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pembinaan pelaksanaan e-MPA;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA; dan
3. c.melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Unit Eselon I Pusat adalah Pimpinan Unit Eselon I Pusat.
(2)Pimpinan Unit Eselon I Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1768 6
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong Unit Eselon II untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e- MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Unit Eselon I Pusat dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 9

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pembimas untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 10

(1)Penanggungjawab pengelolaan e-MPA tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(2)Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan e-MPA dan melakukan pembinaan pelaksanaan e- MPA; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.17687
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan e- MPA;
3. c.menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana e-MPA; dan
4. d.mendorong kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Penyelenggara untuk menyediakan data program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan input aplikasi e-MPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Pengelola e-MPA yang paling sedikit terdiri atas Koordinator dan Operator.
(4)Tim Pengelola e-MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLA e-MPA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLA e-MPA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019